KELAIKLAUTANKAPAL

SAFER-SECURE-EFFICIENT SHIPPING & CLEAN OCEAN 1
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
Kelaiklautan Kapal
& Dokumentasi Kapal

 Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu
keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan
keamanan yang menyangkut angkutan di perairan,
kepelabuhanan, dan lingkungan maritim
(Pasal 1 “Ketentuan Umum”butir 32 UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008)
 Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran
perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan,
kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang,
status hukum kapal, manajemen keselamatan dan
pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen
keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu
(Pasal 1 butir 33 UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008)

 Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan
dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta
perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan
radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat
setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian
 Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang
melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan
permesinan kapal, jaminan mutu material marine,
pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan
perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN ( bab VII UU-NO 17 2008)
KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN PERAIRAN
KELAIKLAUTAN KAPAL
KESELAMATAN KAPAL
(FAKTOR-FAKTOR DI DALAM KAPAL)
KEADAAN KAPAL YG MEMENUHI PERSYARATAN MATERIAL,
KONSTRUKSI, BANGUNAN, PERMESINAN DAN KELISTRIKAN,
STABILITAS, TATA SUSUNAN SERTA PERLENGKAPAN TERMASUK
RADIO & ELEKTRONIKA KAPAL, YG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT
SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN & PENGUJIAN
- PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT DARI KAPAL
- PENGAWAKAN KAPAL (KECUKUPAN DAN KUALIFIKASI)
- GARIS MUAT NKAPAL & PEMUATAN
- KESEJAHTERAAN AWAK KAPAL DAN
KESEHATAN PENUMPANG
- STATUS HUKUM KAPAL
- MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL& MANAJEMEN KEAMANAN KAPAL- KENAVIGASIAN (PERAMBUAN/ SBNP, TELKOMP-PELAYARAN, HYDROGRAPFI & METEOROLOGI
- ALUR DAN PERLINTASAN , PENGERUKAN DAN REKLAMASI -
- PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL
- PENANGANAN KERANGKA KAPAL
- SALVAGE DAN PEKERJAAN BAWAH AIR
- KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELABUHAN
- PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM
SISTEMKESELAMATANPELAYARAN P
E
N
E
G
A
K
A
N
H
U
K
U
M
B
I
D
A
N
G
P
E
L
A
Y
A
R
A
N

PELAKSANAAN PENGAWASAN SECARA TERUS MENERUSPELAKSANAAN PENGAWASAN SECARA TERUS MENERUS
SEJAK KAPAL DIBANGUN, DIOPERASIKAN SAMPAI DENGAN DITUTUHSEJAK KAPAL DIBANGUN, DIOPERASIKAN SAMPAI DENGAN DITUTUH
KAPAL DITUTUH
(TIDAK DIGUNAKAN
LAGI )
PEMBANGUNAN
KAPAL DI
GALANGAN
SERTIFIKASI
& DOKUMEN
KAPAL
PENGOPERASIAN
KAPAL
PERSETUJUAN/
PENGESAHAN
GAMBAR RANCANG
BANGUN
Pengawasan
oleh
DITKAPPEL.
Penilikan
gambar
rancang bangun
Kapal yang ber-
kaitan dengan
aspek
keselamat-an
dan penilikan
perhitungan sta-
bilitas kapal.
Pengawasan oleh
ADPEL / KANPEL
- Penilikan phisik
dan kelengkapan
alat keselamatan
kapal.
- Pengujian stabilitas
kapal.
- Penilikan / pengu-
jian fungsi alat
keselamatan
- Percobaan
berlayar.
Pemeriksaan &
Penerbitan Sertifikat &
dokumen kelaiklautan :
- konstruksi,
Permesinan dan
rlistrik,
radio,perlengkapan
keselamatan
- Lambung Timbul
- Pengukuran dan
pendaftaran.
- Pencemaran dan
manajemen
keselamatan kapal
- kepelautanl
Pemeriksaan lanjutan :
- Pemeriksaan tahunan
- Pemeriksaan Besar.
- Pemeriksaan
Kerusakan
-Pemeriksaan tambahan
-Kondisi laiklaut kapal
Proses Penghapusan
Status Hukum /
Kepemilikan
SIB/
PORT CLEARANCE

VISI, MISI
PERHUBUNGAN LAUT
Visi :
o Terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang handal dan
berdaya saing sebagai urat nadi kehidupan dan sarana pemersatu Negara
Kepulauan Republik Indonesia.
Misi :
 Mempertahankan tingkat pelayaran transportasi laut nasional
 Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan
dan kelembagaan di bidang transportasi laut dalam era globalisasi dan
otonomi daerah
 Meningkatkan kualitas jasa transportasi laut
 Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut
 Menegakan ketentuan hukum di bidang pelayaran secara konsisten
 Meningkatkan angkutan laut sebagai infrastruktur
STRATEGI :
 Penataan Kewenangan
 Penataan Kelembagaan
 Penataan Peraturan 3

VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN DAN KELEMBAGAAN
TRANSPORTASI LAUT
Kelancaran Arus Perpindahan Orang
dan atau Barang Melalui PerairanVISI
PengusahaanMISI
Keselamatan dan
Keamanan Pelayaran
Pelayanan Jasa
Angkutan Laut
Pelayanan Jasa
Kepelabuhanan
Kelaiklautan Kapal Keselamatan
Navigasi Pelayaran
Keamanan, Ketertiban
& Gakhum & SAR
Prtrn PP 82/99 tentang Angkutan
di Perairan
Peraturan Internasional
PP 69/01 tentang
Kepelabuhanan
PP 51/02 tentang
Perkapalan
PP 7/2000 tentang
Kepelautan
PP 81/2000 tentang
Kenavigasian
TZMKO 39
RR 29
Org DIT. LALA DIT. PELPENG DIT. KAPEL DIT. NAV DIT. GAMAT
4

ATURAN INTERNASIONAL, A.L :
1. KONVENSI SOLAS 1974 DAN AMANDEMENNYA
2. KONVENSI STCW 1978 DAN AMANDEMENNYA
3. KONVENSI ILO
4. KONVENSI TMS 1969
5. KONVENSI LOADLINE1966
6. MARPOL 73 / 78
1. UNDANG-UNDANG NO. 17 TH 2008 TTG PELAYARAN
2. PP. NO. 51 TAHUN 2002 TTG PERKAPALAN
3. PP. NO. 7 TAHUN 2000 TTG KEPELAUTAN
4. KEPMENHUB NO. 18 TAHUN 1997 TTG PENDIDIKAN, UJIAN NEGARA DAN
SERTIFIKASI KEPELAUTAN
5. KEPMENHUB NO. 43 TAHUN 2005 TTG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPHUB
6. SK. DIRJEN HUBLA NO. PY. 66/4/1/03 TAHUN 2003 TTG PENYELENGGARAAN
KELAIKLAUTAN KAPAL
ATURAN NASIONAL, A.L :

PERATURAN INTERNASIONAL
1. SOLAS 1974 dan Amandemen
2. International Load Line Convention 1966
3. CLC (Civil Liability Convention) 1969
4. TMS (Tonnage Measurement of Ship) 1969
5. Convention on the International Regulations for
Preventing Collisions at Sea, 1972
6. MARPOL 1973/1978
7. STP (Special Trade Passenger of Ship) 1971/1973
8. CSC (Convention of Ship Container) 1971
9. STCW (Standards of Training, Certification and Watch
keeping for Seafarer) 1978/1995

PERATURAN KELAIKLAUTAN KAPAL
ASPEK KESELAMATAN KAPAL
 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Sebagai peraturan pelaksanaannya :
 PP 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
 PERMENHUB No. KM 3 Tahun 2005 tentang Lambung Timbul Kapal
 PERMENHUB No. KM 4 Tahun 2005 tentang Pencegahan Pencemaran
dari Kapal
 PERMENHUB No. KM 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal
 PERMENHUB No. KM 20 Tahun 2006 tentang Kewajiban Kapal
Berbendera Indonesia untuk masuk kelas BKI
 Peraturan Keselamatan Kapal 1935

ASPEK PENGAWAKAN KAPAL
 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Sebagai peraturan pelaksanaannya :
 Peraturan Keselamatan Kapal 1935 pasal 111-114 untuk
susunan awak kapal dibawah perwira (ABK) pada kapal
niaga
 KEPMENHUB No. KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan
Kapal Niaga
 Keputusan Dirjen Hubla No. DPL-93/12/16 tanggal 28 Juni
1976 tentang Persyaratan Minimal Ijazah Perwira di kapal-
kapal niaga

1. SEKSI KONSTRUKSI
DAN STABILITAS
KAPAL
2. SEKSI RANCANG
BANGUN DAN
PEMASUKAN KAPAL
KELAIKAN KAPAL
1.SEKSI PENILIKAN DAN
KESELAMATAN KAPAL
2.SEKSI SERTIFIKASI
KESELAMATAN KAPAL
NAUTIS, TEKNIS, RADIO
1. SEKSI PENGAWAKAN
DAN PERLINDUNGAN
AWAK KAPAL
2. SEKSI
STANDARDISASI
DAN SERTIFIKAT
PELAUT
KEPELAUTAN
KELAIK LAUTAN KAPALKELAIK LAUTAN KAPAL
PENCEMARAN &
MANAJEMEN KESELAMATAN
PENGUKURAN,PENDAFTARAN,
KEBANGSAAN KAPAL
III
1. SEKSI PENGUKURAN
KAPAL
2. SEKSI PENDAFTARAN
DAN KEBANGSAAN KAPAL
1. SEKSI PENCEGAHAN DAN GANTI RUGI PENCEMARAN
2. SEKSI MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL
A
I
IV
II

SUBBAG
TATA USAHA
SUBDIT
NAUTIS, TEKNIS DAN
RADIO
KAPAL
SUBDIT
PENGUKURAN,
PENDAFTARAN DAN
KEBANGSAAN KPL
SUBDIT
KELAIKAN KAPAL
SUBDIT
KEPELAUTAN
SUBDIT
PENCEMARAN
DAN MANAJEMEN
KESELAMATAN KPL
SEKSI
KONSTRUKSI DAN
STABILITAS KAPAL
SEKSI
RANCANG BANGUN
DAN PEMASUKAN
KAPAL
SEKSI
PENGUKURAN
KAPAL
SEKSI PENDAFTARAN
DAN KEBANGSAAN
KAPAL
SEKSI
SERTIFIKASI
KESELAMATAN KAPAL
SEKSI
MANAJEMEN
KESELAMATAN KAPAL
SEKSI
PENILIKAN
KESELAMATAN KAPAL
SEKSI
PENCEGAHAN DAN
GANTI RUGI
PENCEMARAN
SEKSI
STANDARDISASI DAN
SERTIFIKASI PELAUT
SEKSI PENGAWAKAN
DAN PERLINDUNGAN
AWAK KAPAL
KM. 43 TAHUN 2005DIREKTORAT
PERKAPALAN
DAN KEPELAUTAN

MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN, STANDAR, NORMA, PEDOMAN,
KRITERIA DAN PROSEDUR SERTA BIMBINGAN TEKNIS, EVALUASI DAN PELAPORAN DI
BIDANG KELAIKAN KAPAL, PENGUKURAN, PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL,
NAUTIS, TEKNIS DAN RADIO KAPAL, PENCEMARAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN
KAPAL DAN KEPELAUTAN
DI BIDANG :
RANCANG BANGUN DAN KELAIKAN KPL, PENGUKURAN,
PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KPL, NAUTIS, TEKNIS DAN
RADIO KPL, PENCEMARAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN
KPL, PEMBERSIHAN TANGKI KPL (TANK CLEANING),
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN (FLOATING AND RUNNING
REPAIR) KPL, PENETAPAN STANDAR PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI KEPELAUTAN;
d. PENERBITAN SERTF. KSLMTN KPL, PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KPL, KEPELAUTAN,
MANAJEMEN KSLMTN KPL (ISM-CODE), SURAT UKUR KPL DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KPL
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KELAIKLAUTAN KPL DAN DAFTAR RIWAYAT KPL
(CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD)
e. PENGESAHAN GAMBAR RANCANG BANGUN KPL, PERHIRUNGAN STABILITAS KPL, LAMBUNG TIMBUL
KPL, DAFTAR UKUR KPL, PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KPL, PROGRAM LEMBAGA DKLAT
KEPELAUTAN, SERTF. KEPELAUTAN DAN PANDUAN MUATAN DALAM RANGKA PEMENUHAN
PERSYARATAN KELAIKLAUTAN KAPAL.
f. PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN/PENGGANTIAN NAMA KAPAL, SURAT
PENETAPAN TANDA PANGGILAN (CALL SIGN KPL), SURAT KETERANGAN STATUS HUKUM KAPAL
DAN SURAT KETERANGAN PENGHAPUSAN KAPAL DARI PENDAFTARAN
g. PELAKS. EVALUASI DAN PELAPORAN DI BID. RANCANG BANGUN DAN SERTF. KPL, STANDAR
PENGUJIAN DAN SERTF. KEPELAUTAN, PENGAWAKAN KAPAL DAN DOKUMEN PELAUT, KSLMTN KPL
DAN MANAJEMEN KSLMTN KPL, PENGUKURAN DAN SURAT UKUR KPL, PENDAFT. DAN TANDA
KEBANGS. KPL, JAMINAN GANTI RUGI PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI KPL
h. PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA DIREKTORAT
a. PENYIAPAN PERUMUSAN
KEBIJAKAN
b. PENYUSUNAN STANDAR,
NORMA, PEDOMAN, KRITERIA,
DAN PROSEDUR.
c. PENYIAPAN PERUMUSAN DAN
PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS.

DRAFT JUKNIS BIDANG KELAIKAN
KAPAL
REKOMENDASI GAMBAR KAPAL YANG
TELAH MEMENUHI PERSYARATAN.
REKOMENDASI TEKNIS UNTUK KAPAL
GANTI BENDERA
REKOMENDASI PERHITUNGAN
LAMBUNG TIMBUL KAPAL DAN
PENERBITAN SERTIFIKATNYA
DI BIDANG KONSTRUKSI, INSTALASI,
PERMESINAN, LISTRIK DAN
LAMBUNG TIMBUL KAPAL,
STABILITAS KAPAL, PENGESAHAN
GAMBAR DAN RANCANG BANGUN
SERTA PEMASUKAN KAPAL DAN PETI
KEMAS;
OUT PUT
MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN, STANDAR, NORMA,
PEDOMAN, KRITERIA DAN PROSEDUR SERTA BIMBINGAN TEKNIS,
EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG KONSTRUKSI, INSTALASI
PERMESINAN DAN LISTRIK KPL, LAMBUNG TIMBUL DAN STABILITAS KPL,
PENGESAHAN GAMBAR DAN RANCANG BANGUN SERTA PEMASUKAN KPL
DAN PETI KEMAS
PENYIAPAN BAHAN PERUMUSAN
KEBIJAKAN, STANDAR, NORMA,
PEDOMAN, KRITERIA DAN
PROSEDUR
PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS
PELAKSANAAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
PELAKSANAAN PENGESAHAN
GAMBAR RANCANG BANGUN
KPL, STABILITAS DAN
LAMBUNG TIMBUL KPL DAN
PETI KEMAS
PENILAIAN TEKNIS
TERHADAP KONDISI UMUM
DALAM RANGKA
PEMASUKKAN KPL DARI
LUAR NEGERI

16
PROSESOUTPUT
- Penilikan gambar
rancang bangun kapal
- Penilikan perhitungan
stabilitas kapal
PENGESAHAN
+
Rekomendasi Teknis
DITKAPPEL
ADPEL / KANPEL
Pemilik Kapal /
GALANGAN
Surat
Permohonan
LAMPIRAN
( Rangkap 3 )
- Gambar Rancang Bangun
- Perhitungan Stabilitas
Untuk pedoman MI dalam pengawasan
selama pembangunan kapal.
Pemilik Kapal /
GALANGAN
Untuk dilaksanakan
dalam pembangunan kapal.
Biro Klasifikasi
( kapal yang masuk klas)
Untuk referensi
ADPEL / KANPEL
PEMBANGUNAN
KAPAL
PROSEDUR PENGESAHAN GAMBAR
PERSETUJUAN/
PENGESAHAN
GAMBAR RANCANG
BANGUN

17
PENGAWASAN KELAIKAN KAPAL
MELALUI PENILIKAN GAMBAR RANCANG BANGUN
PROSES PENGAWASAN
DASAR HUKUM
Peraturan Keselamatan
Internasional & Nasional :
- SOLAS & Amandemen
- Pencegahan Tubrukan di Laut
( COLREG ‘72 )
- International Load Line Conven-
tions ( ILLC ‘66 )
- Lambung Timbul Dalam
Negeri ‘86
- Special Trade Passengers
‘71 / ‘73
- High Speed Craft
- Keselamatan Kapal Ikan 1977
- Kapal Motor (bahan kayu)
- Kapal Layar MotorTh. 1983 /
1986
Kegiatan Pelaksana
1. Penilikan gambar
rancang bangun :
- Gambar rencana
umum
- Safety plan
- Fire fighting plan
- System perpipaan
- System perlistrikan
- Rencana kamar
mesin
- System navigasi &
radio
- System keselamatan
lainnya
2. Penilikan
perhitungan
stabilitas
1. DITKAPPEL
2. DITKAPPEL
OUT PUT
- Surat Pengesahan
- Rekomendasi Teknis
PERSETUJUAN/
PENGESAHAN
GAMBAR RANCANG
BANGUN

18
PENGAWASAN KELAIKAN KAPAL
MELALUI PENILIKAN PHISIK SELAMA PEMBANGUNAN KAPAL
PROSES PENGAWASAN
DASAR HUKUM
Peraturan Keselamatan
Internasional dan Nasional
:
- SOLAS & Amandemen
- Pencegahan Tubrukan di
Laut ( COLREG ‘72 )
- International Load Line
Conventions ( ILLC ‘66 )
- Lambung Timbul Dalam
Negeri ‘86
- Special Trade Passengers
‘71 / ‘73
- High Speed Craft
- Keselamatan Kapal Ikan
1977
- Kapal Motor (bahan kayu)
- Kapal Layar MotorTh. 1983/
1986
- Rekomendasi Teknis
terhadap gambar rancang
bangun.
Kegiatan Pelaksana
- Penilikan phisik dan
kelengkapan alat
keselamatan kapal (alat
penolong, pemadam
kebakaran, navigasi,
radio dsb.).
- Pengujian Stabilitas
kapal
- Penilikan/ pengujian
fungsi alat kesela-
matan
- Percobaan berlayar.
- ADPEL /
KANPEL
( Marine
Inspector )
OUT PUT
- Laporan Pemeriksaan
Kapal.
PEMBANGUNAN
KAPAL DI
GALANGAN

PENGUKURAN KPL,
PENDAFTARAN DAN
BALIKNAMA KAPAL,
HIPOTEK DAN
KEBANGSAAN KAPAL
PEDOMAN, KRITERIA DAN PROSEDUR SERTA BIMBINGAN TEKNIS,
EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG PENGUKURAN KAPAL, PENDAFTARAN DAN
BALIKNAMA KAPAL, HIPOTEK DAN KEBANGSAAN KAPAL
PEDOMAN, KRITERIA DAN PROSEDUR
LAPORAN
DAFTAR UKUR
SALINAN SURAT UKUR
SURAT UKUR
SEMENTARA
SURAT TANDA
KEBANGSAAN KAPAL
SURAT KETERANGAN
SURAT KETERANGAN
PENGUKURAN KAPAL
DAN PENDAFTARAN
SURAT TANDA
PANGGILAN KAPAL
(CALL SIGN)
OUTPUT
PENYIAPAN PENGESAHAN DAFTAR
UKUR KPL, PENERBITAN SURAT UKUR,
SURAT TANDA KEBANGSAAN KPL,
SURAT PERSETUJUAN
PENGGUNAAN/PENGGANTIAN NAMA
KPL, SURAT PENETAPAN TANDA
PANGGILAN (CALL SIGN) KPL, SURAT
KET. STATUS HUKUM KPL, SURAT KET.
PENGHAPUSAN KPL DARI PENDAFT.
DAN DAFT. RIWAYAT KPL
PELAKSANAAN PENDAFTARAN,
BALIKNAMA DAN HIPOTIK KPL.

20
UU No 17 TH 2008 Bagian ke 6( psl 154s/d 168)
 psl 154 Status hukum Kapal dapat ditentukan
setelah melalui proses:
Pengukuran
Pendaftaran
Penetapan Kebangsaan Kapal

ASPEK STATUS HUKUM KAPAL
Kapal yang mengibarkan bendera suatu negara sebagai bendera
kebangsaan maka kapal tersebut merupakan bagian wilayah hukum
dari negara tersebut, dengan demikian diatas kapal tersebut berlaku
hukum negara tersebut dimanapun kapal berada, semua orang yang
berada diatas kapal itu tunduk kepada hukum negara bendera kapal
Contoh
Kebangsaan kapal Indonesia dibuktikan dengan adanya
1) Surat tanda kebangsaan kapal yang harus berada diatas kapal tersebut
selama kapal berlayar
2) Bendera Indonesia yang dikibarkan sebagai bendera kebangsaan

PENDAFTARAN KAPAL
TANDA KEBANGSAAN KAPAL
PENGUKURAN, PENDAFTARAN, TANDA KEBANGSAAN KAPAL
PENGUKURAN KAPAL
SUBDIT KELAIKAN KAPAL
GAMBAR RANCANG BANGUN KAPAL DILENGKAPI :
•RENCANA GARIS - SAFETY PLAN
RENCANA UMUM - BUKAAN KULIT
KONSTRUKSI MELINTANG - SISTIM PIPA
KONSTRUKSI MEMBUJUR - INSTALASI LISTRIK
SAFETY PLAN - DUDUKAN MESIN
TEKNIS LAPANGAN UKUR KAPAL
Menghitung ukuran Kapal
Menetapkan Tonase Kapal (GT & NT)
Menyesuaikan Gambar yang sesungguhnya
Permohonan dari pemilik kpl, ditujukan ke
ADPEL/KAKANPEL/DITKAPEL
Lampirkan Dokumen:
•Surat Keterangan Galangan
•Surat Keterangan Kepemilikan
•Identitas Pemilik
•Gambar Rancang bangun kapal
Penerbitan surat ukur sementara
Pengesahan Pusat Pemasangan tanda selar
SURAT UKUR TETAP
Dokumen yang disyaratkan:
-Permohonan
-Surat Ukur Tetap
-Deletion Sertifikat
-Bukti Pelunasan Bea BalikNama Kapal
-Identitas Pemilik( SIP, SIUPAL)
Dalam Negeri:
( Tradisional)
-Akte Jual Beli
-Keterangan Tukang
-Keterangan Pemilik dari
Camat
( Galangan)
-Kontrak Pembangunan Kpl
-Berita Acara Serah Terima Kpl
-Surat Builder Sertifikat
Luar Negeri:
-Bill Of Sale
-Protocol of
Delivery &
Acceptance
-Gambar Kapal
-Deletion Cert.
-Builder Cert.
Pemasangan Tanda Pendaftaran
Di Kapal
GROSSE AKTA
Dokumen yang disyaratkan
SURAT LAUT&PAS TAHUNAN:
Surat Ukur Tetap
Grosse Akta
Keterangan Penjelas
PAS KECIL:
Jual beli / Hibah / Waris
Surat tukang disyahkan Pemda
Surat Keterangan Milik
KTP
DITJEN HUBLA:
-Mengeluarkan Surat Laut
Lebih dari (GT) 175
-Surat Laut Sementara utk
(Pelayaran Luar Negeri)
ADPEL/KANPEL:
-Pas Tahunan pertama
(GT) 7 s/d (GT) 174
-Pas Tahunan Baru
-Pas Kecil Kurang dari
(GT) 7
-Model E (Pelayaran Dalam
Negeri)
SURAT LAUT & PAS TAHUNAN

2323
KHL 1982
Ps. 91 & 94
(UUNo17/1985)
UU No. 21/1992
Ps. 46 & 50
•Hubungan yang
sungguh-sungguh
(genuine link) antara
negara dan kapal
yang mengibarkan
benderanya
•Negara bendera
harus melaksanakan
yurisdiksi dan
pengawasannya
dalam bidang adm,
teknis dan sosial atas
kapal yang
mengibarkan
benderanya
IDENTITAS
KAPAL
IDENTITAS
PEMILIK
KAPAL
KELAIK-
LAUTAN
KAPAL
BENDERA
KEBANGSAAAN
NAMA KAPAL
TANDA PANGGILAN
PENDAFTARAN HAK
MILIK (GROSSE
AKTA)
SERTIFIKAT
KESELAMATAN
STATUS HUKUM
PENGAWAKAN
TANGGUNG
JAWAB HUKUM
NEGARA
BENDERA
KEBANGSAAN KAPAL DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM NEGARA
BENDERA

2424
PENGUKURAN PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPALPENGUKURAN PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL
PENGUKURAN KAPAL
• UU NO.17 th 2008
• PP NO.51/2002
• KEPPRES No. 5/1989
• TMS. 1969
• KEPMENHUB NO.41/1990
PENDAFTARAN KAPAL
• UU NO.17 th 2008
• PP NO.51/2002
• KUHD Ps. 314
• Stbl. 1933 NO. 48
• KEPMENHUB NO.KM.14/1996
KEBANGSAAN KAPAL
• UU NO.17 th 2008
• PP NO.51/2002
• KUHD Ps. 311
• PEN.SL&PK.STBL 1935 NO.78
• ORD.SI&PK.STBL.1935 NO.492
• PER.SL&PK.STBL.1935 NO.564
• KEPMENHUB NO. KM.46/1996
ADPEL/KANPEL
Yang punya
Kode Pengukuran
• BUKTI PEMILIKAN
• GAMBAR RENCANA
UMUM
ADPEL/KANPEL
(Yang ditunjuk)
• SURAT UKUR
• BUKTI PEMILIKAN
• IDENTITAS PEMILIK
• BBN 1)
• DELETION CERT.2)
KETERANGAN
1) Sesuai Kep. Menkeu.
2) Eks. Kapal berbendera asing
3) Diterbitkan oleh DITKAPEL
4) Untuk Pas Kecil cukup bukti milik
5) Sesuai SE Menhub No.SE. 7 tgl
24-08-2000, dilimpahkan ke
PEMDA
ADPEL/KANPEL
(Yang berwenang)
• SURAT UKUR
• GROSSE AKTA 4)
• RELAAS
SURAT UKUR
(GT>7)
-DN.P < 24 m
-INT.P > 24 m
GROSSE AKTA
PEND/BN
S T K K
• SURAT LAUT 3)
(GT≥175)
• PAS TAHUNAN
(GT.7 S/D 174)
• PAS KECIL 5)
(GT<7)
SURAT SURAT
KAPAL
Psl 163

ASPEK STATUS HUKUM KAPAL
Jenis-jenis surat tanda kebangsaan kapal Indonesia
antara lain :
1) Surat Laut : ukuran kapal ≥ GT 175
2) Pas besar : GT 175 > ukuran kapal ≥ GT 7
3) Pas Kecil : ukuran kapal < GT 7
4)Surat Tanda Kebangsaan Sementara : Berbentuk Surat Laut
Sementara atau Pas Tahunan Sementara untu kapal yang
belum didaftarkan/ dibaliknama dan atau daftar ukur belum
mendapat pengesahan

2626
TATA CARA PENGADAAN DAN PENDAFTARAN KAPALTATA CARA PENGADAAN DAN PENDAFTARAN KAPAL
DARI LUAR NEGERI SESUDAH DEREGULASIDARI LUAR NEGERI SESUDAH DEREGULASI
(SESUAI KEPMENHUB NO. KM.14 TH. 1996 TGL 29 MARET 1996)(SESUAI KEPMENHUB NO. KM.14 TH. 1996 TGL 29 MARET 1996)
PEMBERITAHUAN TENTANG
PENGADAAN KAPAL EKS.
KAPAL ASING UNTUK
DIDAFTARKAN SEBAGAI KAPAL
INDONESIA
DITJEN
HUBLA
KAPAL BEROPERASI
SEBAGAI KAPAL
INDONESIA DENGAN
SERTIFIKAT DAN
SURAT TANDA
KEBANGSAAN
KAPAL YANG
PERMANEN
PENGUKURAN DAN
PEMERIKSAAN (SOLAS &
MARPOL)
PENDAFTARAN SEBAGAI KAPAL
INDONESIA DI KANTOR PUSAT
DITJEN HUBLA ATAU DI SALAH SATU
DARI 43 PELABUHAN PENDAFTARAN
DENGAN PERSYARATAN
DOKUMEN :
1. SURAT UKUR
2. BUKTI PEMILIKAN
3. DEREGISTRATION CERT.
4. IDENTITAS PEMILIK
• GROSSE AKTA
PENDAFTARAN
KAPAL
• SURAT TANDA
KEBANGSAAN
KAPAL YANG
PERMANEN
PEMERIKSAAN
PERTAMA DI ATAS
DOK
KAPAL BEROPERASI SBG
KAPAL INDONESIA DENGAN
SERTIFIKAT DAN TANDA
KEBANGSAAN KAPAL
SEMENTARA (3 BULAN)
PENGGANTIAN BENDERA DI
PELABUHAN/TEMPAT KAPAL
BERADA
PENGESAHAN
DAFTAR UKUR

2727
TATA CARA PENGADAAN DAN PENDAFTARAN KAPALTATA CARA PENGADAAN DAN PENDAFTARAN KAPAL
DARI LUAR NEGERI SESUDAH DEREGULASIDARI LUAR NEGERI SESUDAH DEREGULASI
(SESUDAH KM. 14/1996 TGL. 29 MARET 1996 DAN PP. 51 TAHUN 2002 TGL 23 SEPT. 2002(SESUDAH KM. 14/1996 TGL. 29 MARET 1996 DAN PP. 51 TAHUN 2002 TGL 23 SEPT. 2002
PEMBERI-
TAHUAN TTG
PENGADAAN
KAPAL
DITJEN
HUBLA CQ.
DITKAPEL
PENGGANTIAN BENDERA DI PELABUHAN TEMPAT KPL
BERADA
1.MENELITI :
•DOKUMEN KEPEMILIKAN
•DELETION CERT.
2.MELAKUKAN PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN NAUTIS,
TEKNIS, RADIO DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN
KPL BEROPERASI SBG KPL
INDONESIA DGN SERTIFIKAT DAN
TANDA KEBANGSAAN KPL
SEMENTARA 3 BLN
PENDAFTARAN KPL DI
KANTOR PUSAT DJPL ATAU
DI SALAH SATU PELABUHAN
PENDAFTARAN
DOKUMEN YG
DISYARATKAN :
•Surat Ukur
•Bukti Kepemilikan
•Deletion Cert.
•Identitas Pemilik
• GROSSE AKTA
PENDAFTARAN
KAPAL
• SURAT TANDA
KEBANGSAAN
KAPAL YG
PERMANEN
KPL
BEROPERASI
SBG KPL
INDONESIA
DGN
SERTIFIKAT
DAN SURAT
TANDA
KEBANGSAAN
KPL YG
PERMANEN
CATATAN :
Bagi kpl dari klas yg tidak diakui dan dari negara
bendera kemudahan dilakukan pemeriksaan
pendahuluan
Pemeriksaan pertama di atas dok dilaksanakan
pd saat jatuh tempo jadual pengedokan
Pendaftaran kpl utk menerbitkan grosse akta
hanya dilakukan bila telah ada Deletion Cert.

NAUTIS, TEKNIS
PERMESINAN KAPAL, RADIO
DAN ELEKTRONIKA KAPAL,
PERLENGKAPAN DAN
PERALATAN KAPAL SERTA
SERTIFIKAT KESELAMATAN
KAPAL
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria
dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang nautis,
teknis permesinan, radio dan elektronika kapal, perlengkapan dan peralatan kapal
PELAPORAN
DRAFT JUKNIS BIDANG
KESELAMATAN KAPAL
SERTIFIKAT
KESELAMATAN KAPAL
LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN
NAUTIS, TEKNIS DAN
RADIO KAPAL.
PENYIAPAN PENERBITAN
SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL.
OUTPUT

PENCEGAHAN PENCEMARAN
OLEH MINYAK, BAHAN
BERBAHAYA, BERACUN DAN
BAHAN LAINNYA DARI KAPAL
SERTA DANA JAMINAN
GANTI RUGI PENCEMARAN
DARI KAPAL
PEDOMAN, CRITERIA DAN PROSEDUR SERTA BIMBINGAN TEKNIS, EVALUASI DAN
PELAPORAN DI BIDANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL, MANAJEMEN
KESELAMATAN PENGOPERASIAN KAPAL, JAMINAN GANTI RUGI PENCEMARAN
DAN DUMPING
PELAPORAN
OUTPUT
PELAKSANAAN AUDIT DI BIDANG MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL
PENYIAPAN PENERBITAN SERTIF. MANAJ. KESELAMATAN KAPAL,
PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL DAN JAMINAN GANTI RUGI
PELAKSANAAN PENGESAHAN POLA PENANGGULANGAN DARURAT
PENCEMARAN MINYAK DARI KAPAL (SHIPBOARD OIL POLLUTION
EMERGENCY PLAN), POLA PENAGGULANGAN DARURAT PENCEMARAN
LAUT DARI KAPAL (SHIPBOARD MARINE POLLUTION EMERGENCY PLAN)
DAN INSTALASI PERALATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DI KAPAL
• DRAFT JUKNIS BIDANG KESELAMATAN KAPAL
• SERTIFIKAT PENCEGAHAN PENCEMARAN, JAMINAN GANTI RUGI DAN
MANAJ. KESELAMATAN KPL KAPAL

I. Penerapan Instrumen IMO terkait dengan Pencemaran
 Pemberlakuan MARPOL ANNEX I dalam KM 66
 Pemberlakuan MARPOL ANNEX II
 Posisi pemberlakuan terakhir ANNEX I dan ANNEX II
 Pemberlakuan Resolusi IMO MSC 215 (82) tentang
standart lapisan pelindung (Coating) untuk
seluruh kapal baru

Dasar Hukum :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
b. Keppres Nomor 46 Tahun 1986 tentang Ratifikasi Konvensi Marpol 73/78;
c. Kepmenhub Nomor KM. 167/HM.207/Phb-86 tanggal 27 Oktober 1986;
d. Kepmenhub Nomor KM. 4 Tahun 2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Pencegahan
Pencemaran dari Kapal;
e. Pemberlakuan secara Internasional Annex IV Marpol 73/78 tentang Pencegahan
Pencemaran oleh Kotoran dari Kapal yang berlaku mulai 1 Agustus 2005;
f. Pemberlakuan secara Internasional Annex VI Marpol 73/78 tentang Pencegahan
Pencemaran oleh Udara dari Kapal yang berlaku mulai 19 Mei 2005;
g. Pemberlakuan secara Internasional Annex II Marpol 73/78 tentang Pencegahan
Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun dari Kapal yang berlaku mulai 1 Januari 2007;
h. Kepmenhub Nomor KM. 66 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pengoperasian Kapal
Tangki Minyak Lambung Tunggal (Single Hull).

Persyaratan SNPP&IOPP :
a. Surat permohonan;
b. Buku hasil pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran terbaru (3 bulan
terakhir);
c. Fotocopy sertifikat lama&fotocopy sertifikat sementara
(untuk perpanjangan&pembaharuan);
d. Fotocopy Surat Ukur&sertifikat keselamatan;
e. Gambar instalasi peralatan di kapal yang telah disahkan bagi pemasangan baru;
f. Surat pengantar dari ADPEL/KANPEL;
Persyaratan NLS :
terakhir);
d. Fotocopy sertifikat IOPP&Suplemen;
e. Procedure&Arrangement Manual (P&A Manual);
f. ShipBoard Marine Pollution Emergency Plan (SMPEP);
g. Cargo Record Book (CRB);
h. Daftar Nama Kimia Muatan.

Persyaratan IAPP :
terakhir);
e. Bunker Delivery Note;
f. Sertifikat EIAPP (untuk kapal baru);
g. Sertifikat Incinerator;
h. Surat pengantar dari ADPEL/KANPEL.
Persyaratan ISPP :
terakhir);
e. Sertifikat STP (Sewage Treatment Plan);
f. Sertifikat Incinerator;
g. Sertifikat Manning;
h. Surat pengantar dari ADPEL/KANPEL.

Penyelesaian Permohonan :
■ Pelayanan diselesaikan dalam waktu + 3 hari kerja setelah permohonan diterima
secara lengkap dan permohonan yang tidak dilengkapi/memenuhi persyaratan akan
ditolak/dijawab dalam waktu + 30 hari kerja dengan disertai alasan-alasan.
Masa Berlaku :
■ Sertifikat Pencegahan Pencemaran (SNPP, IOPP, NLS, IAPP&ISPP) berlaku paling
lama 5 (lima) tahun dan setiap tahun dilakukan pengukuhan (endorsement).
Biaya Yang Dibebankan :
■ Pengurusan Sertifikat Pencegahan Pencemaran (SNPP, IOPP, NLS, IAPP&ISPP)
dipungut biaya berdasarkan PP. No. 14 Tahun 2000 tentang PNBP.

Dasar Hukum :
a. Kepmenhub No. KM. 41 Tahun 1997 tanggal 13 Oktober 1997;
b. SK. Dirjen Hubla No. Py. 69/1/2.98 tanggal 1 Juli 1998.
Persyaratan :
a. Surat Permohonan;
b. Buku hasil pemeriksaan persyaratan perusahaan Tank Cleaning;
c. SIUP dari Deperindag dan peralatan yang dimiliki;
d. Daftar personel dan peralatan yang dimiliki;
e. Pengalaman Kerja Perusahaan.

secara lengkap dan permohonan yang tidak dilengkapi/memenuhi persyaratan
akan ditolak/dijawab dalam waktu + 30 hari kerja dengan disertai alasan-alasan.
Masa Berlaku :
■ Surat Persetujuan Perusahaan Pembersihan Tangki Kapal berlaku paling lama 1
(satu) tahun.
■ Rekomendasi pembersihan tangki kapal (Tank Cleaning) tidak dipungut biaya.

PERMOHONAN
Ditujukan kepada
DIRKAPPEL
Lampiran:
-SIUP
-Buku Hasil
Pemeriksaan
Persyaratan
Perusahaan Tank
Cleaning
-Daftar Personel
dan Peralatan
Yang Dimiliki
-Pengalaman Kerja
Perusahaan
TATA
USAHA
Pencatatan
administrasi,
Penomoran
dan Distribusi
SUBDIT
Evaluasi
Administrasi/
Teknis dan
Penyiapan
Konsep
Rekomendasi
Tank Cleaning
ADPEL /
KANPEL
SETEMPAT
DIREKTUR
Penetapan
dan Penanda
tanganan
PERUSAHAA
N

Dasar Hukum :
b. Kepmenhub Nomor KM. 4 Tahun 2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Pencegahan
Pencemaran dari Kapal;
c. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. PP Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
Persyaratan :
b. Fotocopy rekomendasi lama;
c. Surat rekomendasi dari MENLH;
d. Data Ship’s Particular;
e. Sertifikat keselamatan.

secara lengkap dan permohonan yang tidak dilengkapi/memenuhi persyaratan
akan ditolak/dijawab dalam waktu + 30 hari kerja dengan disertai alasan-alasan.
Masa Berlaku :
■ Surat Rekomendasi Ijin Pengangkutan Limbah B3 berlaku paling lama 1 (satu)
tahun.
■ Surat Rekomendasi Ijin Pengangkutan Limbah B3 tidak dipungut biaya.

PERMOHONAN
Ditujukan kepada
DIRKAPPEL
Lampiran:
-Surat
Rekomendasi dari
KLH
-Surat
Rekomendasi
Lama
-Sertifikat
Keselamatan
-Data Spesifikasi
Kapal (Ship’s
Particular)
TATA
USAHA
Pencatatan
administrasi,
Penomoran
dan Distribusi
SUBDIT
Evaluasi
Administrasi/
teknis dan
Penyiapan
konsep
Rekomendasi
Pengangkutan
Limbah B3
ADPEL /
KANPEL
SETEMPAT
DIREKTUR
Penetapan
dan Penanda
tanganan
PERUSAHAA
N

MANAJEMEN KESELAMATAN
INTERNATIONAL SAFETY
MANAGEMENT
(ISM) CODE
RESOLUSI IMO NO. A.741 (18)
BAB IX SOLAS’74

Teknologi
Lingkungan
PenggunaJasa
Pemilik Kapal
Marine Safety
Inspector
DJPL/Ditkappel/
Adpel/Athub
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL
Aturans
Periksa
Periksa
Perawatan

LEGALITAS
Resolusi IMO No.741 (18) thn 1993 dan Amandemen MSC. 104 (73) thn
2002.
SOLAS 1974 Chapter IX.
. SK.Dirjen Hubla No.PY.67/1/6-96 tgl 12 Juli 1996.( TTG. Pemberlakuan
ISM Code bagi kapal-berbendera Indonesia)
SK Dirjen Hubla No. PY.65/1/1-98 tgl 30 Maret 1998.(P etunjuk Pelaksanaan
Verifikasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan)

Dasar Hukum :
b. SOLAS 1974/1978 Bab IX tentang Management for the Safe Operation of Ships;
c. Keppres RI Nomor 65 Tahun 1980;
d. Resolusi IMO A. 913 (22) tentang Revised Guidelines on Implementation of ISM
Code by Administration;
e. SK. DJPL No. PY 67/1/6-96 tanggal 12 Juli 1996 tentang Pemberlakuan ISM-Code
bagi kapal-kapal berbendera Indonesia;
f. SK. DJPL No. PY 65/1/1-98 tanggal 30 Maret 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Verifikasi Manajemen Perusahaan dan Kapal Berbendera Indonesia;
g. SK. DJPL No. PY 67/1/19-98 tanggal 23 Desember 1998 tentang Pelaksanaan
Verifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kapal Berbendera Indonesia oleh
Auditor DJPL bagi perusahaan yang mengoperasikan kapal penumpang dan kapal
penumpang cepat untuk pelayaran dalam negeri.

ISM-CODE
(DOC + SMC)
SOLAS’74
MARPOL
73/78
COLREG’72
STCW 78/95
KONVENSIS
MARITIME REGULATIONMARITIME REGULATION

MENGAPA HARUS ADA ISM Code ?MENGAPA HARUS ADA ISM Code ?
Kecelakaan sering terjadi karena faktor manusia &Kecelakaan sering terjadi karena faktor manusia &
manajemen.manajemen.
Perlunya organisasi yang memberi dukungan atasPerlunya organisasi yang memberi dukungan atas
kebutuhan operasional kapal yang aman dankebutuhan operasional kapal yang aman dan
perlindungan lingkungan.perlindungan lingkungan.
Untuk memenuhi dan mempertahankan standarUntuk memenuhi dan mempertahankan standar
keselamatan & perlindungan lingkungan.keselamatan & perlindungan lingkungan.
Bukan hanya Hardware yang diperiksa, namun jugaBukan hanya Hardware yang diperiksa, namun juga
Software (manajemen).Software (manajemen).
PENDAHULUANPENDAHULUAN

Herald of Free Enterprise & Estonia – ISM Code, Long. Bulkhead on carHerald of Free Enterprise & Estonia – ISM Code, Long. Bulkhead on car
deck & new stability rules for Ro-Ro shipsdeck & new stability rules for Ro-Ro ships
KEJADIAN KECELAKAANKEJADIAN KECELAKAAN
TENGGELAMNYA MV.HERALD OF FREE ENTERPRICE (1987) :TENGGELAMNYA MV.HERALD OF FREE ENTERPRICE (1987) :
• DEWAN DIREKSI TIDAK MENUNJUKKAN ADANYA SUATU TANGGUNG JAWAB.DEWAN DIREKSI TIDAK MENUNJUKKAN ADANYA SUATU TANGGUNG JAWAB.
• MANAJEMEN LEVEL ATAS HINGGA SUPERINTENDENT TIDAK SALINGMANAJEMEN LEVEL ATAS HINGGA SUPERINTENDENT TIDAK SALING
MENUNJANG.MENUNJANG.
• PEMBAGIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG TIDAK JELAS.PEMBAGIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG TIDAK JELAS.
• ORGANISASI DARAT LAMBAN BERTINDAK DAN KURANG TEGAS.ORGANISASI DARAT LAMBAN BERTINDAK DAN KURANG TEGAS.

1. UMUM1. UMUM 2. KEBIJAKAN KESELAMATAN2. KEBIJAKAN KESELAMATAN &&
PERLINDUNGAN LINGKUNGANPERLINDUNGAN LINGKUNGAN
3. TANGGUNG JAWAB &3. TANGGUNG JAWAB &
WEWENANG ORGANISASIWEWENANG ORGANISASI
4. DESIGNATED PERSON ASHORE4. DESIGNATED PERSON ASHORE
(DPA)(DPA)
5. TANGGUNG JAWAB &5. TANGGUNG JAWAB &
WEWENANG NAKHODAWEWENANG NAKHODA
6. SUMBER DAYA & PERSONEL6. SUMBER DAYA & PERSONEL
7. RENCANA OPERASIONAL KAPAL7. RENCANA OPERASIONAL KAPAL
8. KESIAPAN MENGHADAPI8. KESIAPAN MENGHADAPI
SITUASI DARURATSITUASI DARURAT
9. LAPORAN & ANALISA KECELAKAAN /9. LAPORAN & ANALISA KECELAKAAN /
KETIDAK-SESUAIANKETIDAK-SESUAIAN
10. PERAWATAN KAPAL10. PERAWATAN KAPAL
& PERALATANNYA& PERALATANNYA
11. DOKUMENTASI11. DOKUMENTASI
12. VERIFIKASI, REVIEW &12. VERIFIKASI, REVIEW &
EVALUASI PERUSAHAANEVALUASI PERUSAHAAN
13. SERTIFIKASI & VERIFIKASI13. SERTIFIKASI & VERIFIKASI
PERIODIKPERIODIK
14. SERTIFIKAT SEMENTARA14. SERTIFIKAT SEMENTARA
15. PERATURAN VERIFIKASI15. PERATURAN VERIFIKASI
16. FORMAT SERTIFIKAT16. FORMAT SERTIFIKAT
ISM CODEISM CODE
20022002
PERSYARATAN ISM CODE (2002)PERSYARATAN ISM CODE (2002)
PENDAHULUANPENDAHULUAN

Kejadian Kecelakaan
Di INDONESIA

51
Kumai
P. Mandalika
Angin
Barat Daya
(30 – 40 knt)
06o
10’13” LS
111o
33’78” BT
Om
bak
Arah pencarian SAR
KMP. SENOPATI NUSANTARA
Data kecelakaan :
Tenggelam di perairan
Mandalika tanggal 29
Desember 2006;
 Korban 287 orang, terdiri
dari 248 orang selamat dan
39 orang meninggal dunia.
Microsoft Office
PowerPoint 97-2003 Pres

52
Nama Kapal : KMP. LEVINA ex. HAYAZURU MARU
Call Sign : YHXE
Tahun Pembuatan : Jepang/1980
Klas : BKI Code Klas : A. 100 (1) P
Daerah Pelayaran : SV. 1935 art 31 (1) b
Type : Ferry Ro – Ro
Ukuran GT/NT : 1.791 GT / 538 NT
Panjang Kapal (LOA) : 69,98 meter
Panjang Antara Garis Tegak : 66,26 meter
Lebar Kapal : 13,60 meter
Draft Kapal : 4,80 meter
Mesin : Daihatsu, 2 x 1600 HP
Kecepatan : 14 Knots
Grosse Akte : No. 3656 tanggal 06 Januari 2005,
dikeluarkan oleh Ditkappel Ditjen
Hubla
Awak Kapal : 17 orang
Docking terakhir : 17 Februari 2007
Alat Penolong : - Life raft 19 unit dgn rincian :
4 unit besar @ 45 orang (180 orang)
15 unit kecil @ 25 orang (375 orang)
- Life jacket 1100 buah + 10% untuk
anak
Kapasitas Penumpang : 358 orang

PEDOMAN, CRITERIA DAN PROSEDUR SERTA BIMBINGAN TEKNIS,
EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENGAWAKAN DAN
PERLINDUNGAN AWAK KAPAL, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PELAUT.
PENGAWAKAN DAN
PERLINDUNGAN AWAK
KAPAL, SERTA
STANDARDISASI DAN
SERTIFIKASI PELAUT
PELAPORAN
OUTPUT
PELAKSANAAN PENGESAHAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPELAUTAN, SERTIFIKAT KEPELAUTAN DAN PERJANJIAN KERJA LAUT.
PELAKSANAAN DOKUMENTASI KEPELAUTAN DAN PENGAWAKAN KAPAL
• DRAFT JUKNIS BIDANG PENGAWAKAN DAN PERLINDUNGAN AWAK KAPAL
• SERTIFIKAT/DOKUMEN KEPELAUTAN

MELAKUKAN URUSAN TATA USAHA
KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA
DIREKTORAT
1. PELAKSANAAN/PENGELOLAAN SURAT-
SURAT MASUK DAN KELUAR DIREKTORAT.
2. PENGUSULAN PROSES PEMBERHENTIAN
DAN PENSIUN SERTA KESEJAHTERAAN
PEGAWAI DIREKTORAT.
3. PENGUSULAN PENGANGKATAN DAN
KEPANGKATAN PEGAWAI DIREKTORAT.
4. PENGUSULAN PENGEMBANGAN KARIR
PEGAWAI MELALUI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN.
5. PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM
KERJA DIREKTORAT.
6. PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN
RANCANGAN PERATURAN PER UNDANG-
UNDANGAN DIBIDANG PERKAPALAN DAN
KEPELAUTAN.
7. PENGUSULAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM
SERTA ANALISIS KEBUTUHAN BARANG
CETAK DOKUMEN KELAIKLAUTAN KAPAL
SERTA BLANKO PUP.
8. PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN
PENGELOLAAN UANG PERKAPALAN (PUP)
DITKAPPEL, ADPEL/KANPEL.
9. PENYUSUNAN LAPORAN DIREKTORAT.
OUT PUT
DISTRIBUSI SURAT MASUK DAN KELUAR
DIREKTORAT SERTA FILLING (ARSIP)
SURAT USULAN PROSES
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN.
SURAT USULAN PENGANGKATAN DAN
KENAIKAN PANHKAT PEGAWAI.
SURAT USULAN DAN DAFTAR PEGAWAI
YG AKAN MNGIKUTI DIKLAT.
RENCANA DAN PROGRAM KERJA
DIREKTORAT.
RANCANGAN PERATURAN PER UNDANG-
UNDANGAN DI BIDANG PERKAPALAN
DAN KEPELAUTAN.
SURAT USULAN KEBUTUHAN BARANG
CETAK DOKUMEN KELAIKLAUTAN KAPAL
SERTA BLANKO PUP.
LAPORAN TAHUNAN DITKAPPEL.

SERTIFIKAT DAN SURAT KAPAL BERKENAAN DENGAN KELAIKLAUTAN
KAPAL
A.ASPEK KESELAMATAN :
- SERTIFIKAT KESELAMATAN
Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang
 Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang
 Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang
 Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang
 Sertifikat Keselamatan Kapal Barang
 Sertifikat Pembebasan
 Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan
B.ASPEK PENENTUAN GARIS MUAT KAPAL :
- SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL KAWASAN INDONESIA
- SERTIFIKAT GARIS MUAT KAPAL PELAYARAN INTERNASIONAL

1. SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK (Annex I
Marpol 73/78)International Oil Pollution Prevention Certifcate
2. SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHANPENCEMARAN OLEH MINYAK DARI KAPAL
(SNPP)
3. STATEMENT OF COMPLIANCE (CAS)
4. SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH BAHAN CAIR
BERACUN (Annex II)(International Pollution Prevention Certificate for The
Carriage Noxious Liquid Substances in Bulk)
5. SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH BARANG-BARANG
DALAM KEMASAN (Annex III)(International Pollution Prevention by Harmful
Substances Carried by Sea in Packaged Form)
6. SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN (Annex
IV)(International Sewage Pollution PreventionCertificate)
7. PENGESAHAN GARBAGE MANAGEMENT PLAN (Annex V)
8. SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH UDARA (Annex
VI)(International Air Pollution Prevention Certificate)
C. ASPEK PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL :
-

-
E. ASPEK PENGAWAKAN :
- SUSUNAN PERWIRA (MANNING)
- SERTIFIKAT KEAHLIAN PERWIRA
D. ASPEK Manajemen Keselamatan & KEAMANAN KAPAL:
-DOCUMENT OF COMPLIANCE (DOC) UNTUK PERUSAHAAN
- SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE (SMC) UNTUK KAPAL
- INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE ( ISSC)

F. ASPEK STATUS HUKUM KAPAL :
- SURAT UKUR
SURAT UKUR DALAM NEGERI
SURAT UKUR INTERNASIONAL
- SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
G. ASPEK KLASIFIKASI (BILA KAPAL DIKELASKAN)
- SERTIFIKAT LAMBUNG
- SERTIFIKAT MESIN

KELAIKLAUTANKAPAL

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à KELAIKLAUTANKAPAL

Similaire à KELAIKLAUTANKAPAL (20)

Dernier

Dernier (10)

KELAIKLAUTANKAPAL

Notes de l'éditeur