1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI
oleh :
dr. Jefri Thomas AES, MKM
Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan
2. “Membuat jalan dan menjadi jembatan”
BIODATA
Nama : dr.Jefri Thomas Alpha Edison, MKM
Tempat/Tgl Lahir : Pematang Siantar, 25 November 1976
Pendidikan : Magister Kebijakan dan Hukum Kesehatan
FKM UI
Profesi Dokter FK-UGM
Jabatan Saat ini : Kepala Bidang Pengembangan Jabatan
Fungsional Kesehatan
HP/WA : 085716546150
Email : jefri.thomas76@gmail.com
3.
4. KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB,
DAN TUGAS JF
JABATAN
FUNGSIONAL
memberikan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu
TUGAS
Berkedudukan dan
Bertanggung jawab
langsung
Pengawas
Administrator
JPT MADYA
JPT Pratama
JF merupakan jabatan karir
bagi PNS OUTPUT
Berbasis
5. KEWAJIBAN
PEJABAT FUNGSIONAL KESEHATAN
KEWAJIBAN PEJABAT FUNGSIONAL
Melaksanakan tugas
pokok
Mencatat dan
menginventarisir
Mengumpulkan bukti fisik hasil
pelaksanaan kegiatan
pelayanan/pekerjaan sehari-hari
sebagai dasar untuk
pengumpulan angka kredit
MENGIKUTI
KETENTUAN
LAINNYA !
KEWAJIBAN
Tugas lain yang
diperintahkan
oleh atasan
7. INSTANSI PEMBINA JABFUNG DI LINGKUNGAN
KEMENKES RI (PMK No.60 THN 2016)
Kemenkes
Puskat
Mutu
Unit pembina
Unit kepegawaian
Unit
Pelatihan
1.Menyusun naskah akademik
dan matriks butir kegiatan;
2.Mensosialisasikan jabfungkes;
3.Melakukan pembinaan;
4.memfasilitasi ukom;
5.Memutakhirkan data
jabfungkes;
6.Memonev Jabatan Fungsional
yang menjadi binaannya;
1. Menyusun & melaksanakan kebijakan teknis
jabfungkes
2. Memonev pengembangan
jabfungkes;
3. Mengoordinasikan hasil
binwas jfk
1. Merencanakan kebutuhan pelatihan dan
pengembangan program pelatihan
Jabfungkes;
2. Menyusun kurikulum dan modul pelatihan
jabfungkes
3. Mengevaluasi pasca pelatihan jfk
1.Usul formasi CASN;
2.Usul & Tetapkan ASN dalam Jabfungke
3.Susun usul mutasi Jabfung
kes;
4. Susun usulan jenis dan jumlah kebutuhan
jabfungkes
5. Sharing data
8. 19 Tugas Instansi Pembina
(Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 tahun 2017)
a menyusun pedoman formasi JF j menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang
tugas JF;
b Menyusun Standar Kompetensi JF k melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis JF
c menyusun juklak dan juknis l mengembangkan sistem informasi JF
d menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman
penilaian KHK
m memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok
e menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya
ilmiah yg inovatif
n memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
f menyusun kurikulum pelatihan o memfasilitasi penyusunan & penetapan kode etik profesi
& kode perilaku
g menyelenggarakan pelatihan p melakukan akreditasi pelatihan fungsional
h membina penyelenggaraan pelatihan fungsional
pada lembaga pelatihan
q melakukan panev penerapan JF di seluruh Instansi
Pemerintah Pengguna; dan
i menyelenggarakan uji kompetensi r Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna jabfung
s. Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi
jabatan
9. Unit Pembina Jabfung Kesehatan
No Unit Pembina No Jabatan Fungsional
1 Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal 1 Administrator Kesehatan
2 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
2
3
Apoteker
Asisten Apoteker
3 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Yankes 4 Dokter
5 Dokter Gigi
6 Dokter Pendidik Klinis
7 Fisioterapis
8 Okupasi Terapis
9 Ortotis Prostetis
10 Perawat
11 Perawat Gigi
12 Perekam Medis
13 Teknisi Gigi
14 Refraksionis Optisien
15 Terapis Wicara
4 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Yankes 16 Bidan
17 Teknisi Transfusi Darah
5 Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Yankes 18 Fisikawan Medis
19 Pranata Labkes
20 Radiografer
21 Teknisi Elektromedis
10. NO UNIT PEMBINA NO JABATAN FUNGSIONAL
6 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tular Vektor & Zoonotik,
Ditjen P2P
22 Entomolog Kesehatan
7 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa &
NAPZA, Ditjen P2P
23 Psikolog Klinis
8 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P 24 Epidemiolog Kesehatan
9 Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesmas 25 Sanitarian
10 Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Kesmas 26 Nutrisionis
11 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Kesmas 27 Pembimbing Kesehatan Kerja
12 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen
Kesmas
28 Penyuluh Kesehatan Masyarakat
Unit Pembina Jabfung Kesehatan
13. 1313
NO NAMA JABFUNG PERMENPAN SKB (JUKLAK)
PERMENKES
(JUKNIS)
PERPRES
TUNJAB
SYARAT PENDIDIKAN
Saat ini
(Pengangkatan
Pertama)
Usulan Revisi
(Pengangkatan
Pertama)
23 SANITARIAN 10/2006 18/2001 153/2006 54/2007 D1-S1 DII Kesling
DIV Kesling/ Sanitasi
Lingkungan
S1 Kesling/Sanitasi
Lingkungan/ Kesmas
peminatan Kesling
24 TEKNISI ELEKTROMEDIS 28/2013 46/23/2014 51/2015 113/2016 D-III/DIV TEM -
25 TEKNISI GIGI 06/2007 1148/2007 365/2008 34/2008 D-III TG -
26 TEKNISI TRANFUSI DARAH 05/2007 1147/2007 364/2008 34/2008 D-1 TD DIII Teknologi Bank
Darah
27 TERAPIS WICARA 48/2005 1367/2005 992/2006 34/2008 D-III TW -
28 PEMBIMBING KESJA 13/2013
(47/2013)
50/18 -2013 62/2014 112/2016 D-IV-S1 Kesehatan -
29 ASISTEN PENATA
ANESTESI
10/2017 3/2018 21/2019 - DIII Keperawatan
Anestesi/
Kepenataan
Anestesi
-
30 PENATA ANESTESI 11/2017 3/2018 22/2019 - D-IV Bidang Kepe-
rawatan
Anestesiologi/
Penata Anestesi
-
Perkembangan Regulasi Jabfung
Kesehatan
14. Pengangkatan Dalam JFK
Inpassing/ Penyesuaian
Pengangkatan Pertama
Promosi
Pengangkatan Perpindahan
dari Jabatan Lain
Keterampilan
Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya
Terampil
Ahli Pertama
Keterampilan
Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
Pengangkatan dalam jabatan fungsional dan
kenaikan satu tingkat jenjang jabatan fungsional
dalan satu kategori jabatan
15. Mutasi /
Promosi/
Kenaikan Jenjang/
Perpindahan Jabatan/
Penugasan Khusus
Pengangkatan
Pertama
Bekerja PAK SKP
Tunjangan
PNS
Pengembangan Karir
Formasi
Penilaian
Kinerja
Uji
Kompetensi Kualifikasi
Ukom
Pengembangan Kompetensi
Pendidikan (Tubel) dan /
Pelatihan (bimtek, e-
learning, pelatihan jarak
jauh, magang)
Inpassing/
Promosi/
Perpindahan
Jabatan
Berhenti Alih
Puncak Karir
Satker
Sistem Informasi
Panev
Formasi
Latsar
CPNS
Satker
Pengembangan
Kompetensi
1
2
Formasi
Pengangkatan
Perencanaan Pengembangan
BAGAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
16. PENGEMBANGAN KARIER
JABATAN FUNGSIONAL
• Pemenuhan Angka
Kredit
• SKP
• Formasi
•Pengembangan
Kompetensi dan Uji
Kompetensii
• Kualifikasi
pendidikan sesuai
persyaratan yang
dibutuhkan < D III atau >
D IV/S1 (rekrutmen,tubel
atau ibel)
18. PP 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS
PERMENPAN 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGUSULAN,
PENETAPAN DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PNS
PERMENPAN 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PENYUSUNAN
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
SURAT EDARAN MENPAN TANGGAL 1 5OKTOBER 2018
“Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan
jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis
Jabatan dan analisis beban kerja.”
“Penetapan kebutuhan PNS dalam JF dihitung
berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari
indikator kebutuhan JF”
“Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional
harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan jabatan
pada organisasi instansi Pemerintah”
“Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib melaksanakan
anjab dan abk sbg prasyarat utk menyusun peta jabatan,
uraian jabatan serta jumlah kebutuhan ASN”
PASAL 2
PASAL 5
PASAL 58
menimbang
Usulan formasi disampaikan kpd
instansi pembina jf kesehatan dlm
rangka mendapatkan rekomendasi
sblm disampaikan kpd menpan
19. 9 Tata Cara Penyusunan Formasi
Inventarisasi
Tugas Pokok
Inventarisasi
nilai angka
kredit untuk
butir-butir
kegiatan
Menentukan
Waktu
Penyelesaian
Butir Kegiatan
(WPK)
Menghitung waktu
penyelesaian
volume (Wpv)
masing-masing
kegiatan :
Wpv = Wpk x V
Menentukan
voume
beban kerja
pada tahun
yang di
hitung
Menjumlahkan
seluruh waktu
penyelesaian
volume
kegiatan dalam
1 (satu) tahun
(∑Wpv)
Menghitung Lowongan
Formasi dihitung untuk jangka
waktu 5 tahun:
LFJFK = TFJFK – (JFK + JFKM
– JFKN – JFKB)
Perhitungan Jumlah
Formasi Jabatan
Fungsional Untuk
Setiap Jenjang Jabatan
Fungsional Kesehatan
PENENTUAN JUMLAH
FORMASI
≥ 0,50 = 1 (satu) Formasi
< 0,50 = tidak dapat ditetapkan
Formasi untuk jenis dan jenjang
jabatan fungsional Kesehatan
1 2 3
4 5 6
7 8 9
PMK 43 tahun 2017
20. Kompetensi dalam UU Nomor 5 Tahun 2014
tentang ASN
Pasal 68 ayat (1) dan (2)
• PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah.
• Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi,
kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
Pasal 69 ayat (1)
• Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi,
penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah
Pasal 72 ayat (1)
• Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan,
penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan
pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa
membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan
21. Kompetensi ASN yang dibutuhkan (UU No. 5/2014)
Teknis
Sosio-
Kultural
Manajerial
1. Kompetensi
manajerial,
diukur dari tingkat
pendidikan,
pelatihan struktural
atau manajemen,
dan pengalaman
kepemimpinan.
2.Kompetensi
Teknis,
diukur dari
tingkat dan
spesialisasi
pendidikan,
pelatihan teknis
fungsional, dan
pengalaman
bekerja secara
teknis.
3.Kompetensi Sosial Kultural,
diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku, dan budaya sehingga memiliki
22. TINGKAT PENGUASAAN KOMPETENSI
Proficiency Levels Competence
05
04
03
02
01
Tingkat memahami, mengerti substansi
pekerjaan sederhana dg pedoman/ panduan
Bimbingan intensif
Mengevaluasi suatu proses pekerjaan
Mengembangkan teknik metode kerja
Memberi arahan atau tanpa panduan
Menerapkan sesuai pedoman
Berdasar pedoman/panduan dan memerlukan
bimbingan
Menerapkan dg analisis
Tdk memerlukan bimbingan
Dapat membimbing orang lain
memecahkan masalah teknis operasional.
Mengkreasikan mengembangkan, konsep, teori,
kebijakan
Sebagai sumber rujukan utama (mentor)
Level
5
Level
4
Level
3
Level
2
Level
1
23. Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan
Update data 2 Februari 2021
320 Instansi :
7
Kementerian/Lembaga
30 Rumah Sakit
34 Dinas Kesehatan
Provinsi
249 Dinas Kesehatan
Kab/kota
Total 20.759 Peserta Uji
Lulus : 19.689
Tidak Lulus: 1.070
24. UJI KOMPETENSI DALAM
PENGEMBANGAN KARIR JABFUNG
Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi Manajerial dan Kompetensi
Sosialkultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun Instansi Pembina
Inpassing
Perpindahan
dari jabatan
lain
Pengangkatan
Pertama
Promosi Alih
kategori
- Pengangkatan pada
JF
- Kenaikan jenjang
Permenpan No 13 Tahun 2019
25. Tujuan Umum Pengaturan Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan
Penyelenggaaraan Uji Kompetensi
Jabfungkes yang Implementatif, Mampu
Laksana dan Berkualitas
Penyelenggaaraan Uji Kompetensi untuk 30 Jenis
Jabfungkes dan Berbagai Metode
Pengangkatan/Perpindahan Jabatan/Alih
Kategori/Alih Jenjang/Promosi
Permenpan 13/2019
“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang
JF yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya, menyesuaikan dan mengikuti
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini
diundangkan”
Pada juli 2022
26.
27. PENGEMBANGAN KOMPETENSI
INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN
KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN
INSTANSI
1.Diklat 2.Seminar
3.Kursus
4.Penataran
5.Praktik Kerja
6.Pertukaran PNS
dan Swasta
28. Pelatihan Klasikal :
Seminar, Workshop, Kursus,
penataran, Bimtek, Sosialisasi
Pelatihan Non Klasikal :
Coaching, Mentoring, s-Learning, PJJ,
Detasering, Pembelajaran Alam
Terbuka, Benchmarking, Pertukaran
PNS-Swasta-BUMN-BUMD, Belajar
Mandiri, Komunikasi, beljar, Magang/
Praktik Kerja
Pengembangan
Kompetensi
(UU 5/ 2014 ASN)
Pendidikan dan
Pelatihan
Seminar
Kursus
Penataran
Pelatihan bagi Jabatan Fungsional
kesehatan
• Pelatihan Fungsional setelah
pengangkatan pertama JF (Wajib 3
tahun setelah diangkat JF)
• Pelatihan Pengembangan Profesi
• Pelatihan Teknis sesuai standar
kompetensi JF
• Pelatihan/pengembangan kompetensi
bagi PJF yang tidak lulus uji
kompetensi JFK
• Dan lain lain
PNS memiliki hak dan kesempatan
untuk diikutsertakan dalam
pengembangan kompetensi
PP 11 TAHUN 2017
Dilakukan paling sedikit
20 (dua puluh) jam
pelajaran dalam 1 (satu)
tahun
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan
standar kompetensi Jabatan dan Rencana Pengembangan
Karir
29. Ukom kenaikan jenjang utama bagi JF Dokter, Dokter Pendidik
Klinis, Dokter Gigi, Perawat, Apoteker dan Bidan
Ukom perpindahan jabatan, alih kategori, dan promosi
untuk 30 jenis JFK
Ukom kenaikan jenjang selain 6 JF
Inpassing
dilaksanakan sesuai Permenkes nomor 23 tahun 2019 tentang
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Kesehatan
melalui Penyesuaian/Inpassing
Kenaikan
Jenjang 6 JF
dilaksanakan sesuai Permenkes 18 tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Kesehatan
dilaksanakan
mulai Juli
tahun 2022
31. TERIMA KASIH
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Badan PPSDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jl. Hang Jebat III, Blok F.3 Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan
Notes de l'éditeur
Standar Kompetensi Jabatan (Aparatur Sipil Negara) ASN diatur dalam PermenPANRB No 38 Tahun 2017. standar kompetensi dibentuk sebagai acuan dalam penyelenggaraan uji kompetensi. Saat ini Kompetensi seorang ASN masih mengalami kesenjangan. Oleh karna itu pengembangan kompetensi ASN masih terus diupayakan melalui berbagai usaha, melalui corporate university untuk menjawab kebutuhan organisasi dengan pembelajaran di unit kerja sebanyak 70% dan self-learning & n-class sebanyak 10%, serta coaching and mentoring sebanyak 20%.