Dokumen tersebut merangkum tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 mulai dari perencanaan, pendaftaran peserta, penetapan kursi dan daerah pemilihan, pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara."

1. Tata Cara Penyelenggaraan
Pemilu Legislatif 2014
1

2. Perencanaan program dan anggaran
Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu
Penetapan peserta Pemilu
Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Tahapan Yang
Sudah Tuntas
Penetapan jumlah kursi dan daerah
pemilihan
TAHAPAN PEMILU 2014
Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan
daftar pemilih
2

3. Masa tenang
Pengucapan sumpah/janji anggota DPR,
DPD dan DPRD
Tahapan Yang
Sedang Berjalan
Pemungutan dan penghitungan suara
TAHAPAN PEMILU 2014
Tahapan Yang
Akan Berjalan
Pelaksanaan kampanye
Penetapan Hasil Pemilu
3

4. KPU
(NASIONAL)
KPU
(PROVINSI) 33 PROV
KPU
(KABUPATEN/KOTA)
497 KAB/KOTA
 KOMISIONER 7 ORANG
 SEKRETARIAT JENDERAL + 450 ORANG
 KOMISIONER 5 ORANG
TOTAL KOMISIONER =165 ORANG
 SEKRETARIAT : + 990 ORANG
(33X30 ORANG)
KOMISIONER 5 ORANG (KAB/KOTA)
TOTAL KOMISIONER = 2.485 ORANG
 SEKRETARIAT : + 12.425 ORANG
(497X25 ORANG)
KOMISIONER : 2.657
SEKRETARIAT : 13.865
TOTAL : 16.522
BADAN PENYELENGGARA TETAP
4

5. KPU KABUPATEN/KOTA)
497 K/K
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS)
81.458 PPS
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK)
6.994 PPK
 JUMLAH KPPS 7 ORANG)
3.914.967 ORANG
(± 559.281 TPS X7 ORANG)
 JUMLAH PPS 3 ORANG
TOTAL 244.374 ORANG (81.458 X 3 ORANG)
 SEKRETARIAT PPS DISESUAIKAN DENGAN
KEBUTUHAN
JUMLAH PPK 5 ORANG
TOTAL 34.900 PERSON (6.980X 5 PERSON)
 SEKRETARIAT :
+ 20.982 ORANG
(6.994 X 3 ORANG)
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)
BADAN ADHOC (PPK/PPS/KPPS)
BADAN PENYELENGGARA PEMILU 2014
(Kepts KPU No.630/KPU/Tahun 2013)
5

6. KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMILIHAN LUAR NEGERI
(KPPSLN)
PANITIA PEMILIHAN LUAR
NEGERI
(PPLN)
NOTES : PPLN BERTANGGUNGAWAB KEPADA KPU
KPPSLN
7 ORANG X 873 KPPS =
6.111 ORANG
PPLN
5 ORANG X 130 NEGARA =
650 ORANG
SEKRETARIAT :
+ 260 ORANG
(130 X 2 ORANG)
BADAN ADHOC
(PPLN & KPPLN)
PPLN
TOTAL PENYELENGGARA
DALAM DAN LUAR NEGERI + 5.000.000 ORANG
6
BADAN PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2014
(Kepts KPU No.630/KPU/Tahun 2013)

7. DAPIL DAN ALOKASI KURSI
PEMILU 2014
PARLEMEN
DAERAH
PEMILIHAN
KURSI
1. DPR 77 560
2. DPD 33 132
3. DPRD PROV 259 2.112
4. DPRD KAB/KOTA 2.102 16.895
TOTAL 2.471 19.699
7

8. PESERTA PEMILU
1 NASDEM
2 PKB
3 PKS
4 PDIP
6 Gerindra
GOLKAR5
7 Demokrat
8 PAN
9 PPP
14 PBB
15 PKPI
10 HANURA
8

9. PARTAI LOKAL Di ACEH
11 12 13
9

10. JUMLAH PEMILIH
No Tahapan DPT DN DPT LN
1 DP4 190.463.184 2.213.605
2 DPS 187.977.268 2.040.368
3 DPSHP 181.140.282 2.100.000
4 DPT 4 Nov 186.612.255 2.010.280
5 DPT 4 Des 186.172.508 2.010.280
10

11. LOGISTIK
PEMILU
Peraturan
TUNGSURA PANTARLIH NSPK
Keputusan
KPU
Spesifikasi
Logistik
Jumlah dan alokasi
Logistik
Pedoman
Teknis
Pengelolaan
Data
Pengadaan
Barang
Pengiriman
Logistik
Pengelolaan Aset
11

12. Pengadaan Logistik oleh KPU
Pengadaan Logistik oleh KPU
Provinsi
Pengadaan Logistik oleh KPU
Kabupaten/Kota
Distribusi Logistik
ke Kab/kota
Distribusi ke TPS TPS
9 April 2014
Jan-Mar 2014 Mar-Apr 2014
TA 2014
Sep-Des 2013
TA 2013
Lelang Logistik untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan pada
Pemilu Tahun 2013 dan pengadaannya dilakukan tahun 2014. Untuk lelang
logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Dilaksanakan Tahun 2014
PENGADAAN LOGISTIK
12

13. METODE KAMPANYE
1
• Pertemuan tatap muka
• Penyebaran bahan Kampanye
2
• Pemasangan alat peraga
• Iklan di media massa
3
• Rapat umum
• Kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan kampanye dan peraturan
TAHAPAN KAMPANYE
13

14. JADWAL KAMPANYE
14

15. Kategorisasi Pemilih
Pemilih yang terdaftar dalam DPT
di TPS yang bersangkutan
Pemilih yang terdaftar dalam DPTb
Pemilih khusus yang terdaftar
dalam DPK
Pemilih khusus tambahan yang
terdaftar dalam DPKTb
TUNGSURA di TPS
15

16. Alasan Menjadi DPTb
Menjalankan tugas di tempat lain pada hari
dan tanggal pemungutan suara
Menjalani rawat inap di rumah sakit
Menjadi tahanan di Rutan atau LP
Tugas belajar, pindah domisili dan tertimpa
bencana alam
16

17. Pengelolaan DPTb
Melapor kepada PPS asal untuk memperoleh formulir Model
A5-KPU
PPS menandatangani dan memberikan formulir Model A5-KPU serta
mencoret nama Pemilih tersebut dari DPT pada TPS asal
Pemilih melapor kepada PPS tempat Pemilih akan
memberikan suaranya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
hari dan tanggal pemungutan suara
Menunjukkan identitas berupa KTP atau Identitas Lain dan
formulir Model A5-KPU
Yang tidak sempat melapor ke PPS tetap dapat menggunakan
hak pilihnya pada saat pemungutan suara
Pemilih diberikan surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota
Diberi kesempatan memilih dari pukul 07.00-13.00 WIB
17

18. Pengelolaan DPK
Melapor kepada PPS sejak tanggal ditetapkan DPT oleh KPU
Kabupaten/Kota- paling lambat 14 hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara
Menunjukkan KTP atau identitas lain dari RT/RW/kepala dusun/
kepala desa/lurah setempat
Dicatat dalam DPK dan disampaikan oleh PPS kepada KPU
Provinsi melalui PPK dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan
oleh KPU Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan
tanggal pemungutan suara
Memberikan suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau
nama lain sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP atau
Identitas Lain atau Paspor
18

19. Pengelolaan DPK Tb
Memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara di
TPS RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera
dalam KTP dan KK atau nama sejenisnya atau Paspor
Mendaftarkan diri di TPS kepada KPPS dengan menunjukkan KTP
dan KK atau nama sejenisnya atau Pasport
Memberikan suara di TPS 1 (satu) jam sebelum berakhirnya
waktu pemungutan suara
19

20. PEMUNGUTAN SUARA
Persiapan
KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta
nama TPS kepada Pemilih paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan
tanggal Pemungutan Suara
KPPS menyampaikan formulir Model C6 untuk memberikan suara kepada
Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK paling lambat 3 hari
sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
Jika terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, dan
belum menerima formulir Model C6, atau formulir Model C6 tersebut
hilang dan belum melapor, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan
suara di TPS dengan menunjukkan KTP atau identitas lain atau Paspor
20

21. Kegiatan Pra Pemungutan Suara
Membuka kotak suara
Memeriksa sampul yang berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih dalam
keadaan disegel
Mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib
dan teratur
Mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen
dan peralatan
Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk surat
suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang
tercantum dalam DPT
Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara
benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan
meletakkannya di tempat yang telah ditentukan
Memastikan kesesuaian dengan dapil dan menandatangani Surat
Suara yang akan digunakan
21

22. Tata Cara Pemberian Suara
Memastikan Surat Suara yang diterima telah
ditandatangani oleh Ketua KPPS
Menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku
Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos
Mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut dan nama calon
Mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar,
dan nama Partai Politik Peserta Pemilu
Mencoblos pada Partai Politik Peserta Pemilu yang sama
Pemberian suara pada Surat Suara Pemilu Anggota DPD
dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut calon atau
foto calon atau nama calon sepanjang dalam satu kolom calon
yang sama
22

23. Pemberian Suara Bagi Pemilih Khusus Tambahan
Memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu
Pemungutan Suara di TPS berakhir
KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih dengan
mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di TPS
Jika Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih khusus
diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang
terdekat
TPS lain yang terdekat masih dalam satu wilayah kerja PPS
sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum
dalam KTP dan KK atau Identitas lain atau Paspor
23

24. Pemberian Bantuan untuk Pemilih
Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang
ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan
pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri
Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih wajib
merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan
menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan
Formulir Model C3
Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan
tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu
mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan
disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS
24

25. PENGHITUNGAN SUARA
Pencatatan Surat Suara ke Dalam Formulir C1
Jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang memberikan suara
Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPK yang memberikan suara
Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang memberikan suara
Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan
Jumlah Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP dan
KK atau Identitas lain atau Paspor (DPKTb)
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak
atau keliru mencoblos
Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai
Jumlah Surat Suara cadangan yang tidak terpakai
Pencatatan surat suara dimulai dari surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota
25

26. Tata Cara Penghitungan Suara
Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir
Menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut
kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan
Mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara
Menetapkan jumlah surat suara yang telah diumumkan dengan yang
disaksikan oleh yang hadir dan/atau Saksi
Mencatat hasil penghitungan surat suara yang diumumkan sebagaimana
dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1
Penghitungan dan pencatatan hasil dimulai dari surat suara anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
26

27. Suara Sah
Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan
nama Partai Politik, suaranya dinyatakan sah untuk Partai Politik
Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan
nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada
kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang
sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik
Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon
anggota, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan
dari Partai Politik yang mencalonkan
Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan
nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor
urut dan nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, suaranya
dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik
yang mencalonkan
Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon
anggota DPD, suaranya dinyatakan sah untuk Calon Anggota DPD yang
bersangkutan
27

28. Kegiatan Setelah Penghitungan Suara
Menghitung dan memisahkan Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya
dinyatakan sah untuk suara sah masing-masing Partai Politik dan suara sah masing-
masing calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian
diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas
Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah,
masing-masing dipisahkan untuk suara tidak sah Pemilu Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian masing-masing
diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas
Hasil penyusunan/penghitungan suara dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara
berdasarkan pencatatan pada Formulir Model C1 DPR Plano Berhologram, Model
C1 DPD Plano Berhologram, Model C1 DPRD Provinsi Plano Berhologram, Model C1
DPRD Kabupaten/Kota Plano Berhologram
Menghitung dan memisahkan Surat Suara yang sudah diperiksa dan
suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing calon Anggota DPD,
kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas
Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah
untuk Pemilu Anggota DPD, kemudian diikat dengan karet dan
dimasukkan ke dalam sampul kertas
28

29. Penyusunan dan Pengisian Formulir C
Menyusun dan mengisi formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1
DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota,
berdasarkan formulir penghitungan suara yang Berhologram
Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model
C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota dimasukkan ke dalam sampul
kertas dan disegel
Formulir Model C, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran
Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram, dan Lampiran
Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel
Sampul dimasukkan ke dalam kotak suara Pemilu Anggota DPR, dan pada bagian luar kotak suara
ditempel label serta segel dan dikunci
Formulir Model C, Model C1 Berhologram, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR
Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi
Berhologram, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram dan Lampiran Model
C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1
DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota
KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir
Dalam hal Saksi Partai Politik atau Saksi calon Anggota DPD yang hadir tidak bersedia
menandatangani formulir cukup ditandatangani oleh Saksi Partai Politik atau Saksi calon Anggota
DPD yang bersedia menandatangani
Penandatanganan formulir dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selesai
29

30. Hak Saksi Partai Politik
Salinan DPT, Salinan DPTb
Salinan DPK dan Salinan A.T.Khusus-KPU
Formulir Model C
Formulir Model C1, Lampiran Model C1
DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dan
Model C2
30

31. Hak Saksi Calon Anggota DPD
Salinan DPT
Salinan DPTb
Salinan DPK (Model A Khusus KPU)
Salinan A.T.Khusus-KPU
Formulir Model C
Formulir Model C1 DPD, Lampiran Model
C1 DPD, dan Model C2
31

32. Penyelesaian Keberatan
Saksi/PPL dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan
perolehan suara kepada KPPS
Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/PPL dapat diterima, KPPS mengadakan pembetulan
Dalam hal terdapat keberatan Saksi/PPL, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokan
selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil penghitungan suara dan C1 Plano
Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka
yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPPS dan Saksi
Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPPS masih terdapat keberatan dari Saksi, KPPS
meminta pendapat dan rekomendasi PPL yang hadir
KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL
KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat penghitungan suara pada formulir Model C2
DPR/ DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
KPPS memberi kesempatan kepada Saksi, PPL dan Pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan
hasil penghitungan suara
Dokumen dapat berupa foto atau video
32