tugas kwn

1. PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN DI
INDONESIA BAIK PADA TINGKAT PEMERINTAH
PUSAT MAUPUN PEMERINTAH DAERAH
Kelompok 4

2. PROGRAM PEMERINTAH DALAM KESEHATAN
BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH
 Kesehatan lingkungan memerlukan keterlibatan
semua pihak pemerintah maupun dari pihak
masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam
wilayah kecamatan, harus betul-betul ditingkatkan
terutama dalam bentuk tindakan dan kebijakan-
kebijakan dalam menjalankan perputaran
roda pembangunan.
 Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyara
kat terhadap peranan pemerintah Indonesia
dalam meningkatkan kesehatan lingkungan dapat
dilihat dari wawancara dengan masyarakat di
indonesia.

3. Macam-macam program peningkatan
kesehatan
1.BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial (UU No 24 Tahun 2011).BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan
dan BPJS Ketenagakerjaan.
 Dasar Hukum
1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang
Sistem Jaminan Sosial Kesehatan;
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang
Jaminan Kesehatan.

4. Hak dan kewajiban bpjs kesehatan
Hak Peserta
1. Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh
pelayanan kesehatan;
2. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta
prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; dan
4. Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau
tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan.
Kewajiban Peserta
1. Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang
besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
2. Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian,
kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat I;
3. Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh
orang yang tidak berhak.
4. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.

5. Manfaat JaminanKesehatan Nasional
 Ada 2 manfaat Jaminan Kesehatan, yakni berupa
pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi
akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan
untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan
kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS
Kesehatan.
 Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi
pemberian pelayanan :
1. Penyuluhan kesehatan perorangan
2. Imunisasi dasar
3. Keluarga berencana
4. Skrining kesehatan

6. Pembiayaan
Pengertian :
Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang
dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau
Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan (pasal 16,
Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan).
Pembayar Iuran :
1. Bagi Peserta PBI, iuran dibayar oleh Pemerintah.
2. Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah, Iurannya dibayar oleh
Pemberi Kerja dan Pekerja.
3. Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan
Pekerja iuran dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.
4. Besarnya Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan
melalui Peraturan Presiden dan ditinjau ulang secara berkala
sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan
dasar hidup yang layak.

7. 2. JAMKESMAS
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam
memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan yang layak, krisis moneter yang terjadi
sekitar tahun 1997 telah memberikan andil meningkatkan
biaya kesehatan berlipat ganda, sehingga menekan akses
penduduk, terutama penduduk miskin terhadap pelayanan
kesehatan.
Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap
pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 Pemerintah
melaksanakan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan
penduduk miskin. Dimulai dengan pengembangan Program
Jaring Pengaman Sosial (JPS-BK) tahun 1998 –
2001, Program Dampak Pengurangan Subsidi Energi
(PDPSE) tahun 2001 dan Program Kompensasi Bahan Bakar
Minyak (PKPS-BBM) Tahun 2002-2004.

8. Prinsip-prinsip sosial dalam jamkesmas :
 Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-
mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat miskin,
miskin dan tidak mampu.
 Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan
medik yang cost effective dan rasional.
 Pelayanan Terstruktur, berjenjang dengan Portabilitas dan
ekuitas.
 Transparan dan akuntabel.
Strategi yang perlu dibangun dalam rangka universal
coverage :
 Peningkatan cakupan peserta Pemda (Pemda)
 Peningkatan cakupan peserta pekerja formal (formal)
 Peningkatan cakupan peserta pekerja informal (in-formal)
 Peningkatan cakupan peserta individual (individu)

9. 3. JAMKESDA
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dalam Pasal 22H dinyatakan bahwa daerah
mempunyai kewajiban mengembangkan sistem jaminan
sosial. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah diwajibkan
mengembangkan sistem jaminan sosial yang didalamnya
adalah termasuk jaminan kesehatan.
2. Keputusan Mahkamah Konsititusi dalam Judicial Review
pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004
diputuskan bahwa :
 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 5
ayat (1) tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama
dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah pembentukan badan
penyelenggara Jaminan Sosial Nasional tingkat Nasional
yang berada dipusat.

10.  Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 5
ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 karena materi yang
terkandung didalamnya telah tertampung dalam Pasal 52
yang apabila diertahankan keberadaanya akan menimbulkan
multitafsir dan ketidakpastian hukum.
 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 5
ayat (2) walaupun tidak dimohonkan dalam potitum namun
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari
ayat (3) sehingga jika dipertahankan keberadaanya akan
menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.
 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal
52yang dimohonkan tidak cukup beralasan.

11. 4. PROGRAM SEKOLAH
Melalui program ini, Yayasan Unilever Indonesia
memperkuat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dan
merevitalisasi keberadaan Dokter Kecil sebagai agen
perubahan.
Program ini dilaksanakan di 40 kota dan kabupaten di 6
provinsi; Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta,
Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Program ini
memperkuat keberadaan dan kemampuan dokter kecil sebagai
agen perubahan di tingkat sekolah dasar.
5. DESA SEHAT
Program ini memberdayakan semua sumber daya
masyarakat untuk menciptakan keluarga dan lingkungan
masyarakat yang sehat melalui peningkatan praktek gaya hidup
bersih dan sehat, diet seimbang, pengelolaan sampah agar
tercipta lingkungan yang sehat. Program ini dilaksanakan di 25
desa yang tersebar di dua provinsi (Yogyakarta dan Jawa
Timur).

12. 6. PASAR SEHAT
Program ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup
bersih dan sehat diantara para pelaku ekonomi di pasar,
sehingga pada akhirnya akan menciptakan pasar yang dapat
menarik lebih banyak pengunjung.
Program ini dilaksanakan di dua provinsi (Yogyakarta dan
Jawa Timur) dan mencakup 10 pasar tradisional dan
memberdayakan kemampuan sekitar 4000 pedagang.
7. PNPM
PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka
sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program – program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat.

13. Macam-macam Program PNPM Mandiri :
1. PNPM Mandiri Perdesaan
2. PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pulau Nias)
3. PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (SmallholderAgribusiness
Development Initiative)
4. PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas
5. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM- LMP)
6. Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif
(P2SPP)
7. PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan
Kampung) Bagi Masyarakat Papua
8. PNPM Mandiri Perkotaan
9. PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan

14. 10. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
(PISEW)
11. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat
(PAMSIMAS)
12. PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/ Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK)
13. PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri-
KP)
14. PNPM-Mandiri Pariwisata
15. PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-
Mandiri Perkim)

15. 8. HIV-AIDS Prevention Campaign Program
Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia dengan
30% dari penduduknya adalah kelompok usia 10-24 tahun.
Sebuah survei perilaku di ibu kota Jakarta dan Surabaya
menunjukkan adanya peningkatan jumlah siswa pria dan
wanita yang aktif melakukan kegiatan seksual dari tahun ke
tahun.

16. KESIMPULAN
Jadi, progam pemerintahan Indonesia pada bidang
kesehatan adalah tujuan untuk menciptakan Negara yang sehat
dan juga untuk mencapai cita- cita masyarakat Indonesia.
Progam pemerintahan ini telah di laksanakan di kalangan
masyarakat seperti JAMKESMAS dan JAMKESDA, Semua
progam ini telah di terima baik oleh semua masyarakat
Indonesia akan tetapi pemerintahan masih harus meningkatkan
progam penyuluhan karena masih ada masyarakat yang harus
menggunakan fasilitas ini dengan lebih baik.

17. TERIMA KASIH