Dokumen tersebut membahas tentang upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga BBM, dengan menjelaskan gambaran umum inflasi di Indonesia dan Jawa Barat, dampak kenaikan harga BBM, serta kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut.

1. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
PENGENDALIAN INFLASI DALAM
MENGANTISIPASI DAMPAK
KENAIKAN BBM
Bandung, 6 September 2022
MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO
(Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat)
Disampaikan oleh:

2. 2
SISTEMATIKA:
1. GAMBARAN UMUM INFLASI
2. KENAIKAN HARGA BBM
3. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM HAL KENAIKAN
HARGA BBM

3. 3
GAMBARAN INFLASI
INDONESIA & JAWA BARAT

4. 4 10
132.7
160.0
0
50
100
150
200
Jan-20
Feb-20
Mar-20
Apr-20
May-20
Jun-20
Jul-20
Aug-20
Sep-20
Oct-20
Nov-20
Dec-20
Jan-21
Feb-21
Mar-21
Apr-21
May-21
Jun-21
Jul-21
Aug-21
Sep-21
Oct-21
Nov-21
Dec-21
Jan-22
Feb-22
Mar-22
Apr-22
May-22
Jun-22
Jul-22
Mandiri Spending Index
Indeks nilai belanja Indeks frekuensi belanja
5.44
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
Sumber: BPS
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2019 2020 2021 2022
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terus Meningkat, Kembali Tumbuh
di Atas 5% Sejak Triwulan IV 2021
(persen, yoy)
-11.46
-1.31
20.17
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
12/01/20
01/01/21
02/01/21
03/01/21
04/01/21
05/01/21
06/01/21
07/01/21
08/01/21
09/01/21
10/01/21
11/01/21
12/01/21
01/01/22
02/01/22
03/01/22
04/01/22
05/01/22
06/01/22
07/01/22
Mobilitas Masyarakat Keluar Rumah
(Kontribusi thd Perubahan – 7DMA,
Persen)
Retail & Recreation Grocery& Pharmacy Parks
TransitStations Workplaces Residensial
AverageMobility (7DMA)
PERTUMBUHAN EKONOMI PULIH DENGAN CEPAT, KEMBALI TUMBUH DI ATAS 5%
DIDORONG OLEH MENINGKATNYA MOBILITAS DAN AKTIVITAS BELANJA
Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional

5. 5
Waspada inflasi pangan dan energi yang semakin meningkat
2,86
6,51
11,47
4,94
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2021 2022
Inti
Diatur Pemerintah
Bergejolak
Inflasi Umum
Inflasi Berdasarkan Komponen (%, y-on-y)
10,88
2021 2022
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
Mei
Jul
Jan
Mar
Mei
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
Mei
Jul
5,02
2021 2022
Inflasi Bahan Makanan Inflasi Energi
Waspadai Lonjakan Inflasi
Perlu waspada terhadap kenaikan harga
komoditas bergejolak, komoditas yang diatur
oleh pemerintah, serta komoditas energi dan
pangan yang diimpor (imported inflation).
Andil Komoditas Terbesar
Januari s.d. Juli 2022
Cabai Merah 0,41%
Bawang Merah 0,30%
Tarif Angkutan Udara 0,29%
Bahan Bakar Rumah
Tangga
0,23%
Bensin 0,18%
Andil Komoditas Terbesar
Juli 2022 (y-on-y)
Cabai Merah 0,49%
Tarif Angkutan Udara 0,43%
Minyak Goreng 0,29%
Bawang Merah 0,26%
Bahan Bakar Rumah
Tangga
0,24%
Diatur Pemerintah Bergejolak
5
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Perkembangan Inflasi Terkini
Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional

6. 6 12
2.4
2.7
3.4
3.1
4.9
6.3
6.1
6.7
7.0
6.8
7.7
7.4
8.0
8.5
8.5
8.9
9.4
11.9
15.1
Rusia
Brazil
Inggris
EU
AS
Jerman
Meksiko
Thailand
Afrika Selatan
India
Perancis
Singapura
Korea Selatan
Filipina
Indonesia
Malaysia
Vietnam
China
Jepang
Tingkat Inflasi Indonesia Termasuk Terendah di Dunia
80
95
129
71
9 10
70
9 11
33
6 6
8 8
34
4
5
9
5 3
Umum Pangan Energi Inti
Tingkat Inflasi yang Rendah Dipengaruhi Oleh Masih
Terkendalinya Harga Energi
Turki
Inggris
AS
Thailand
Indonesia
Inflasi akan Menjadi Tantangan Terbesar, Inflasi Pangan Telah Meningkat dan Ada
Potensi Kenaikan Inflasi Energi
Sumber : Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI

7. 7 14
0.08
0.08
0.30
Daging Ayam Ras 0.06
Tomat 0.06
Minyak Goreng 0.04
Tahu Mentah 0.03
Tempe 0.03
Daging Sapi 0.03
0.40
Telur Ayam Ras
Cabai Rawit
Bawang Merah
Cabai Merah
10 Komoditas VF Dengan Sumbangan Inflasi Terbesar
Selama 2022*
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 1.33 0.41 (0.15 1.16 2.82 2.33 2.37 4.12 4.12 3.40 3.45 2.99
2020 4.13 6.68 6.48 5.04 2.52 2.32 0.35 (1.09 0.55 1.32 2.41 3.62
2021 2.82 1.52 2.49 2.73 3.66 1.60 2.97 3.80 3.51 3.16 3.05 3.20
2022 3.35 1.81 3.25 5.48 6.05 10.07 11.47
6
4
2
-
(2)
8
10
12
14
Kontribusi Komponen Volatile Foods Terhadap Inflasi di 2022
Meningkat Signifikan Dibandingkan Tahun 2019-2021
% yoy
Inflasi Volatile Foods Meningkat Signifikan, Didorong oleh Kenaikan Harga Cabai,
Bawang, Telur, dan Daging Ayam Ras
Sumber : Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI

8. 8
15
5.37
5.45
5.39
5.59
5.54
5.73
5.72
5.70
5.81
5.80
5.95
6.41
6.37
6.58
6.53
6.51
6.71
6.64
6.96
6.93
Jambi
Bungo
Gunungsitoli
Kotabaru
Baubau
Bulungan
Padang
Pekanbaru
Bukittinggi
Padang Sidempuan
Aceh Barat
Sibolga
Mataram
Tanjung Pandan
Banggai
Bima
Sintang
Dumai
Serang
Cilacap
20 Kota /Kab Dengan Inflasi YTD Tertinggi Selama 2022
• Dari 20 kota/kabupaten dengan inflasi tahun kalendar (ytd) tertinggi, 11 kota/kab berlokasi di Sumatera.
• Sebanyak 70 kab/kota dari 90 kab/kota yang disurvei oleh BPS mengalami tingkat inflasi ytd diatas 3,85%.
• Komoditas VF dengan sumbangan inflasi terbesar ytd adalah cabai merah dan bawang merah.
2.02
0.60
0.48 0.46
0.30 0.29 0.22 0.19 0.17 0.14
Cabai Merah Angkutan
Udara
Bahan Bakar
Rumah
Tangga
Bawang
Merah
Mobil Rokok Dan
Tembakau
Ikan Nila Minyak
Goreng
Telur Ayam
Ras
Rokok
Kretek Filter
10 Komoditas Penyumbang Inflasi Terbesar Kota Jambi (YTD*)
Tangga
2.88
0.63
0.27 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.13 0.12
Cabai Merah Bawang
Merah
Bahan Bakar Rokok
Rumah Kretek Filter
Cabai Rawit Minyak
Goreng
Rokok
Kretek
Ikan Nila Emas Rokok Putih
Perhiasan
10 Komoditas Penyumbang Inflasi Terbesar Kabupaten Bungo (YTD*)
*) kumulatif dari sumbanganbulanan
*) kumulatif dari sumbanganbulanan
Tekanan Inflasi Hingga Juli Mayoritas Terjadi di Sumatera
Sumber : Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI

9. 9
TINGKAT INFLASI 27 PROVINSI DI INDONESIA
Juli – Agustus 2022
Presiden RI menekankan pentingnya melakukan extra
effort dalam pengendalian inflasi karena saat ini
Indonesia masih menghadapi tantangan berat baik dari
global maupun domestik.
Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

10. 10
INFLASI 2022 DIPRAKIRAKAN LEBIH TINGGI DARI
BATAS ATAS SASARAN
Sumber: BPS, Estimasi BI
FAKTOR PENYEBAB
INTI
PANGAN
BERGEJOLAK
HARGA
DIATUR
PEMERINTAH
• EKSPEKTASI INFLASI MENINGKAT
• PERMINTAAN MENINGKAT GRADUAL
• RISIKO NILAI TUKAR
• DAMPAK LANJUTAN KENAIKAN VF DAN AP
• GANGGUAN CUACA LA NINA
• KESENJANGAN PASOKAN ANTARWAKTU &
ANTARDAERAH
• KENAIKAN HARGA KOMODITAS GLOBAL
• KENAIKAN PERMINTAAN HOTEL, RESTORAN, &
CATERING
• HARGA ENERGI MENINGKAT
• MOBILITAS MENINGKAT
• FUEL SURCHARGE ANGKUTAN UDARA
2022
Diatas rentang
sasaran
> 3,0 ± 1%
2023
Berisiko di atas
rentang sasaran
3,0 ± 1%
TEKANAN INFLASI KE DEPAN DIPERKIRAKAN MENINGKAT
Sumber : Bank Indonesia

11. 11
PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT
Sumber : Bank Indonesia

12. 12
PERKEMBANGAN INFLASI BULANAN (MtM) dan Tahunan (YoY)
Provinsi Jawa Barat
Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Barat - 1 September 2022

13. 13
ANDIL BEBERAPA KOMODITAS TERHADAP INFLASI AGUSTUS 2022
0,1282
0,0589
0,0498
0,0356
0,0313
-0,0404
-0,0565
-0,0648
-0,1412
Tarif Perguruan Tinggi
Bahan Bakar Rumah Tangga (LPG)
Tarif Sekolah Menengah Pertama
Telur Ayam Ras
Tarif Sekolah Dasar
Daging Ayam Ras
Cabe Rawit
Minyak Goreng
Cabe Merah
Bawang Merah-0,1839
ANDILINFLASI/DEFLASIMENURUTBARANG& JASA,AGUSTUS2022 (%)
Komoditas hortikultura
13
Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Barat - 1 September 2022
memberikan andil deflasi
yang cukup besar, namun
harganya masih lebih tinggi
dibandingkan kondisi awal
tahun 2022.

14. 14
Berlangsungnya tren peningkatan inflasi pangan
yang diperkirakan dapat menurunkan daya beli
masyarakat dan meningkatkan biaya input
produksi (terutama pupuk). Selain itu, inflasi
yang tinggi dapat mendorong isu social dan
menurunkan kesejahteraan
Komoditas pangan yang merupakan kebutuhan
pokok masyarakat dan menjadi salah satu
industry unggulan berperan esensial dalm
proses pemulihan ekonomi Jawa Barat
Peningkatan harga pangan secara berkelanjutan
berpotensi menekan daya beli masyarakat yang
sudah mulai membaik dan menimbulkan
kenaikan biaya produksi (cost push) produk
olahan pangan
TANTANGAN INFLASI UNTUK KETAHANAN PANGAN DI JAWA BARAT

15. 15
KENAIKAN HARGA BBM

16. 16
KONDISI TERKINI SEPUTAR KENAIKAN BBM

17. 17
HARGA JUAL ECERAN (DISUBSIDI PEMERINTAH)
JAUH LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN HARGA KEENOMIKAN TERKINI
Sumber : Kementerian Keuangan RI
Sumber : BPS Nasional

18. 18
DAMPAK KENAIKAN HARGA SOLAR TERHADAP BIAYA TRANSPORTASI DAN
LOGISTIK PENGANGKUTAN BARANG
0,00%
0,05%
0,10%
0,15%
0,20%
0,25%
Dampak Kenaikan Harga BBM Kepada Inflasi Tiap
Kenaikan Harga Rp500/liter
Pertalite Solar
Transmisi 2nd round effect berasal dari
kenaikan biaya logistic pengangkutan barang.
Untuk Inflasi inti juga terkena dampak
kenaikan harga VF sebagai biaya input.
Inflasi AP Inflasi Inti Inflasi VF
**) Dampak second round effect berkoordinasi dengan Bank Indonesia
Berdasarkan pengalaman kenaikan BBM sebelumnya, kenaikan
harga juga akan terjadi pada kelompok komoditas berikut:
BARANG DAN JASA
TERKAIT KONSTRUKSI
MAKANAN DAN
MINUMAN JADI
SEMBAKO, PRODUK
HOLTIKULTURA DAN BUAH
Dampak Kenaikan Harga BBM Kepada Inflasi Tiap
Kenaikan Harga Rp 500/liter
Sumber : Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI

19. 19
KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM HAL KENAIKAN
BBM
PUSAT & JAWA BARAT

20. 20 22
Rp12,4 Triliun Rp9,6 Triliun
Rp2,17 Triliun
Sasaran 20,65 juta KPM Sasaran 16 juta Pekerja
Program Perlinsos dan Penciptaan
Lapangan Kerja
 Subsidi sektor transportasi: ojek,
angkutan umum, nelayan
 Eksekusi oleh Pemda
BANTUAN PEMERINTAH UNTUK ANTISIPASI KENAIKAN HARGA BBM
BANTUAN SUBSIDI UPAH (BSU)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
EARMARK 2% DARI DTU (DAU ATAU DBH)
Rp 20,4 Triliun
MAX 30% DANA DESA
Bansos untuk masyarakat yang
terkena dampak inflasi
Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI

21. 21
Point Penting:
1. Dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang antara lain mengambil Tindakan tertentu dalam
keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.
2. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil
serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau olejh masyarakat, Pemerintah Daerah
menyediakan anggaran untuk:
a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi
anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait.
b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti penyediaan
9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
3. Gubernur/Bupati/Wali kota melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan
pengendalian inflasi daerah.
4. Dalam hal alokasi anggaran dimaksud belum tersedia, dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran
Belanja Tak Terduga melalui pergeseran anggaran kepada perangkat daerah.
1. Melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti kepolisian, kejaksaan, TNI, BPKP, Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan upaya penggendalian inflasi daerah.
2. Melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di daerah melalui berbagai kegiatan misalnya swadaya masyarakat Gerakan menanam tanaman
pangan, Gerakan hemat energi dan pangan.
3. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah yang memiliki surpus komoditas pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan di daerah.
4. Melaksanakan monitoring langsung ke lapangan untuk mengecek harga, ketersediaan, produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan.
5. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif serta cepat dengan berbagai stekholder melalui pemanfaatan teknologi dan informasi misalnya membuat
grup whatsapp untuk memberikan laporan secara rutin yang bertingkat dan berjenjang.
6. Mengalokasikan Dana BTT dan Dana Bansos sebagai dukungan pendistribusian atau pengangkutan kebutuhan bahan pokok.
TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN RI:
Penggunaan Belanja Tak Terduga untuk Stabilisasi Harga di Daerah
SE Mendagri No. 500/4825/SJ
Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI

22. 22
SOLUSI PENGENDALIAN INFLASI
KOMUNIKASI PUBLIK
Jangan membuat masyarakat panik  upayakan masyarakat
agar tetap tenang.
AKTIFKAN TPID
Pada tingkat Provinsi dan Kab/Kota Tim agar sinergi dan
konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas
AKTIFKAN SATGAS PANGAN
Satgas pangan didaerah memiliki tugas melaporkan harga dan
ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada Kepala
Daerah selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada
Kemendagri dan mengecek langsung kelapangan terkait harga
dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi
(supply/distribusi).
BBM SUBSIDI TEPAT SASARAN KE MASYARAKAT TIDAK
MAMPU
Subsidi tepat sasaran  untuk masyarakat miskin (80% dari
Rp.502 Triliun subsidi tidak tepat sasaran). Perlu pengawasan
oleh pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.
LAKSANAKAN GERAKAN PENGHEMATAN ENERGI
Menghimbau masyarakat agar cermat dalam penggunaan energi
(seperti: mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari)
GERAKAN TANAM PANGAN CEPAT PANEN
Gerakan yang dapat dilakukan diantaranya menanam tanaman
pangan cepat panen seperti cabai, bawang dll sebagai upaya
mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan ini perlu
inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa,
Bhabinkamtibmas dll.
LAKSANAKAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH
Belum semua daerah memiliki Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang
meliputi seluruh komoditas pangan strategis. Setiap item komoditas
dikaji oleh setiap daerah, dimana daerah yang kekurangan komoditas
mengambil dari daerah yang surplus.
INTENSIFKAN JARING PENGAMAN SOSIAL
a. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)
b. Anggaran Bantuan Sosial (Bansos)
c. Anggaran Desa
d. Realokasi Dana Alokasi Umum (DAU)
e. Bantuan Sosial (Bansos) Pusat
BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) DAN BANK INDONESIA (BI)
PROVINSI UMUMKAN ANGKA INFLASI HINGGA KAB/KOTA
KUNCI UTAMA
Isu pengendalian jadikan isu prioritas dan sinergi semua
stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid-19.
1
2
4
5
7
8
6
9
10
3
Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI

23. 23
1) Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan
belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Bulan Oktober 2022;
2) Belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk:
a. Pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil dan menengah,
dan nelayan;
b. Penciptaan lapangan kerja; dan/atau;
c. Pemberian subisidi sector transportasi angkutan umum di daerah.
3) Belanja wajib dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU. Besaran
DTU ditentukan sebesar penyaluran DAU Bulan Oktober 2022 sampai dengan Bulan
Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022;
4) DTU tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya.
5) Belanja wajib tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang
telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI:
Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022

24. 24
A. Kegiatan pengendalian inflasi daerah pada tingkat desa, meliputi:
1. Penyediaan data dan informasi hasil produksi dan harga komoditas di desa, terutama
pangan;
2. Produksi komoditas dari dalam desa, terutama pangan dan energi;
3. Kegiatan ekonomi terpadu mulai dari pasokan bahan baku, proses produksi, konsumsi, serta
daur ulang limbah untuk kebutuhan energi;
4. Pengelolaan ketersediaan komoditas di desa, terutama pangan dan energi;
5. Bantuan kepada kelompok pengelola usaha tani dan nelayan;
6. Bantuan kepada unit usaha angkutan bahan pangan pada BUM Desa;
7. Penyiapan dan pengembangan pusat logistic di desa; dan/atau
8. Perdagangan online secara tersebar di dalam desa atau kerja sama anatar desa.
B. Kegiatan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa, meliputi:
1. Padat karya tunai desa, khusunya untuk warga miskin dan miskin ekstrem, pengangguran,
perempuan kepala keluarga, berpenyakit kronis/menahun, dan kelompok marginal lainnya;
2. Penyaluran bantuan langsung tunai desa kepada warga miskin dan miskin ekstrem yang
belum mendapatkan bantuan sosial lainnya;
3. Penyaluran dana bergulir masyarakat oleh BUM Desa bersama LKD kepada warga miskin dan
miskin; dan/atau
4. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan dana desa harus dilaksanakan secara
swakelola.
KEPUTUSAN MENTERI DESA PDTT RI:
Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Pada Tingkat Desa
PENGENDALIAN INFLASI DAN MITIGASI DAMPAK INFLASI
DAERAH PADA TINGKAT DESA

25. 25
Risiko Geopolitik Proteksionisme Pangan Supply Chain Disruption Megatrend Digital
TANTANGAN UTAMA
Tingginya Supply Shocks Kendala Produksi dan Distribusi Isu Ketahanan Pangan
• Imported inflation tinggi
• Gangguan cuaca
• Dispartitas pasokan antarwaktu dan antarwilayah
• Biaya distribusi tinggi
• Produktivitas pangan
• Kelembagaan petani dan
kapabilitas SDM
• Data dan
informasi pangan
• Perubahan iklim
Current State
Evaluasi Output:
1. Inflasi IHK dan
disagregasinya
meningkat
2. Volatilitas inflasi
pangan meningkat
Evaluasi proker 4K*
Progres Proker 2022
umumnya berjalan
baik, namun perlu
didorong a.l. terkait
kesinambungan
produksi, kelancaran
distribusi, dan
komunikasi menjaga
inflasi
*Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif
End State
Sasaran IHK 2022-
2024 3,0±1%, 3,0±1%,
2,5%±1%
Inflasi VF 4,0±1%
Stabilitas harga dan
ketahanan pangan
untuk mendukung
akselerasi
pertumbuhan
ekonomi
UPAYA PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL
POKOK-POKOK ARAHAN PRESIDEN PADA RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI 2022
Sumber: Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat

26. 26
Jangka Pendek
Kampanye Subtitusi Bahan Pangan
Jangka Menengah Panjang (Struktural)
Produk olahan cabai
(cth: bubuk cabai)
Produk olahan bawang
(cth: pasta bawang)
Memperkuat KAD dengan
optimalisasi BUMD/N Pangan
Intra-Provinsi
Targeted: Konsumen
besar utama (horeka)
Perbaikan Pola Distribusi
dan dukungan
pembiayaan sektor
pertanian
Agar harga yang diterima di
tingkat konsumen Jawa Barat lebih
terjangkau
Perluasan digitalisasi
ekonomi u/ mendukung
pemulihan ekonomi
Operasi Pasar Subsidi
Penguatan Satgas
Pangan
Ongkos Angkut
Operasi Pasar
Targeted: Pasar
Pantauan BPS
Gerakan Tanam Cabai dan
Tomat di pekarangan rumah
Himbauan Konsumsi Cabai dan
Bawang secara Bijak & Tidak
Menaikan Harga Secara
Berlebihan
Sidak untuk
Menghindari
Penimbunan
Menjaga stabilitas
harga melalui program
eksisting seperti TTIC
Antar-Provinsi
Implementasi Strategi
Agrowisata
Mendorong Pemenuhan Pasokan
Melalui UMKM Pangan
(Cth: OPOP)
Pengembangan pertanian
berbasis teknologi
Penguatan basis data ketersediaan
pangan dan pola distribusi intra
Jawa Barat maupun luar wilayah
Jawa Barat
Quick Wins
KAD B2B
dengan fasilitasi pelaksanaan kerjasama
Perluasan KAD Eksisting
REKOMENDASI PENGENDALIAN INFLASI JAWA BARAT
Sumber: Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
Jangka Pendek

27. 27
KERJASAMA ANTAR DAERAH OPERASI PASAR MURAH
URBAN FARMING
PENGUATAN SISI HULU:
PROGRAM SOSIAL BI
1
2
3
Koperasi Tani Mandiri Sejahtera (Tamara) - Kab. Sukabumi dengan Pasar Komoditas Nasional
(Paskomnas)
Koperasi Eptilu Membangun Indonesia - Garut dengan Familiy Sayur Pasar Induk Serang Banten
Kelompok Tani Multi Sirnagalih dengan Distributor Pasar Pelabuhan Ratu - Kab. Sukabumi
13 Agustus 2022
23 Agustus 2022
Mekarmulya (Majalengka) dengan Pasarmu.id (ecommerce Kota Cirebon) terkait komoditas cabai
4
September 2022
Kota Bandung dengan Kab. Blitar terkait pemenuhan pasokan telur ayam untuk tunjangan belanjan
bahan pokok ASN Kota Bandung
5
Juli 2022
Subang
30 Juli 2022
Cimahi
Agustus 2022
Kota
Bogor
27 Juli
Kab. Bekasi
10 Agustus 2022
Komoditas hortikultura
Kota Bogor
23 Agustus 2022
Bahan pokok kecuali Komoditas hortikultura
Rutin
Kab. Karawang Kab. Garut Kota Depok
hortikultura
Yang Telah Dibangun Screen House
Kota Bekasi
akan terus dipantau
perkembangannya
Kota&Kab Sukabumi Kota Bogor Kab. Bandung Barat
1. Pemberian bibit dalam rangka HUT Jabar pada 19 Agustus 2022. Pada kegiatan ini Gub. Jabar juga akan
memberikan bibit untuk ditanam di Ged. Sate, Pakuan, dan rumah dinas OPD
2. Pemberian bibit pada acara QRIS Adventure Run tanggal 20 Agustus
3. Pemberian OTG untuk Komunitas Buruan SAE Kota Bandung sebanyak 1500 unit, akan diberikan pada
20 Agustus 2022.
4. Pengadaan screen house untuk Kota Depok terkait komoditas cabai, secara simbolis akan disampaikan pada
Walikota Depok pada 24 Agustus 2022
5. Pemberian bantuan Organic Tower Garden untuk desa Gunung Putri Kab. Bogor sebanyak 150 unit, akan
diberikan pada 24 Agustus 2022
6. Pemberian 10.000 bibit cabai ke Kota Cimahi pada awal September 2022
1. Pemberian PSBI berupa screen house Kota Depok yang terintegrasi dengan IoT (KTNA Limo)
2. Smart GH seluas 1.152 M2 kepada Koperasi EPTILU
3. Sistem Otomasi untuk 60 Green House dan Packing House kepada Agronative
4. Gudang Pengering Bawang Kepada Poktan Tricipta
UPAYA GERAKAN NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI PANGAN JABAR
Sumber: Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat

28. 28
Ketahanan Pangan
guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus antisipasi tekanan inflasi
Sumber: Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
UPAYA AKSI GERAKAN NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI PANGAN (GNPIP)
Framework Ekosistem Pangsi – Sukabumi Project

29. 29
SKEMA MANFAAT P2L
Kawasan Rumah Pangan Lestari
UPAYA AKSI GERAKAN NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI PANGAN (GNPIP)
Urban Farming (Program Pekarangan Pangan Lestari) (1/3)

30. 30
KEBON BIBIT
PEMANFAATAN PEKARANGAN
DEMPLOT
PENANAMAN CABE
DI LINGKUNGAN PEMDA
UPAYA AKSI GERAKAN NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI PANGAN (GNPIP)
Urban Farming (Program Pekarangan Pangan Lestari) (2/3)

31. 31
UPAYA AKSI GERAKAN NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI PANGAN (GNPIP)
Urban Farming (Program Pekarangan Pangan Lestari) (3/3)

32. 32
Grastonomi Tradisonal adalah KUNCI
membuka gerbang kemandirian pangan
Gerakan Budaya Gastronomi Jawa Barat merupakan
gagasan mendorong masyarakat mengkonsumsi kuliner
lokal, agar terjadi peningkatan permintaan volume bahan
pangan lokal
UPAYA AKSI GERAKAN NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI PANGAN (GNPIP)
Gastronomi (1/2)

33. 33
UPAYA AKSI GERAKAN NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI PANGAN (GNPIP)
Gastronomi (2/2)

34. 34
UPAYA AKSI GERAKAN NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI PANGAN (GNPIP)
Digitalisasi Pertanian (1/2)

35. 35
UPAYA AKSI GERAKAN NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI PANGAN (GNPIP)
Digitalisasi Pertanian (2/2)

36. 36
UPAYA AKSI GERAKAN NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI PANGAN (GNPIP)
Petani Milenial (1/2)

37. 37
UPAYA AKSI GERAKAN NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI PANGAN (GNPIP)
Petani Milenial (2/2)

38. TERIMA KASIH