SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  75
Télécharger pour lire hors ligne
SALINAN
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan
Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan;
Mengingat
SK No 086163 A
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
MEMUTUSKAN: ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 57 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 46
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
����ng Perundang-undangan dan
��WJJ�·nistrasi Hukurn,
�)•GJiSlll...._,,.,�
SK No 086138 A
PP No 36 Tahun 2021.pdf
PP No 36 Tahun 2021.pdf
PP No 36 Tahun 2021.pdf
PP No 36 Tahun 2021.pdf
PP No 36 Tahun 2021.pdf
PP No 36 Tahun 2021.pdf
PP No 36 Tahun 2021.pdf
PP No 36 Tahun 2021.pdf
PP No 36 Tahun 2021.pdf
PP No 36 Tahun 2021.pdf
PP No 36 Tahun 2021.pdf
PP No 36 Tahun 2021.pdf
PP No 36 Tahun 2021.pdf
PP No 36 Tahun 2021.pdf
PP No 36 Tahun 2021.pdf
PP No 36 Tahun 2021.pdf
PP No 36 Tahun 2021.pdf
PP No 36 Tahun 2021.pdf

Contenu connexe

Tendances

Draft raperda revisi rtrw kota bandung
Draft raperda revisi rtrw kota bandungDraft raperda revisi rtrw kota bandung
Draft raperda revisi rtrw kota bandung
Ramadhani Pratama
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
HackEuy
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 

Tendances (20)

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
00. TABEL SANDING RDTR Kuta Selatan 27 September 2021-1.docx
00. TABEL SANDING RDTR Kuta Selatan 27 September 2021-1.docx00. TABEL SANDING RDTR Kuta Selatan 27 September 2021-1.docx
00. TABEL SANDING RDTR Kuta Selatan 27 September 2021-1.docx
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI JakartaRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
 
Draft raperda revisi rtrw kota bandung
Draft raperda revisi rtrw kota bandungDraft raperda revisi rtrw kota bandung
Draft raperda revisi rtrw kota bandung
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BoyolaliRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
 
Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota SukabumiTelaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
Telaah Kritis RPJMD Kota Sukabumi
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 
Rtrw gresik
Rtrw gresik Rtrw gresik
Rtrw gresik
 
RTRW Kab Boyolali. No. 9 Tahun 2011
RTRW Kab Boyolali. No. 9 Tahun 2011RTRW Kab Boyolali. No. 9 Tahun 2011
RTRW Kab Boyolali. No. 9 Tahun 2011
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TengahRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
 
Salinan Perpres Nomor 54 Tahun 2022
Salinan Perpres Nomor 54 Tahun 2022Salinan Perpres Nomor 54 Tahun 2022
Salinan Perpres Nomor 54 Tahun 2022
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan Desa
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
 
Materi Sosialisasi OSS RBA UMKM Kecamatan
Materi Sosialisasi OSS RBA UMKM KecamatanMateri Sosialisasi OSS RBA UMKM Kecamatan
Materi Sosialisasi OSS RBA UMKM Kecamatan
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
8. sipkp untuk satu data
8. sipkp untuk satu data8. sipkp untuk satu data
8. sipkp untuk satu data
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
 
PTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptxPTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptx
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PemalangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang
 

Similaire à PP No 36 Tahun 2021.pdf

Pp 15 tahun 2012 ttg gaji baru 2012
Pp 15 tahun 2012 ttg gaji baru 2012Pp 15 tahun 2012 ttg gaji baru 2012
Pp 15 tahun 2012 ttg gaji baru 2012
iccangs
 
Pmk1620112012 (p ph 21)
Pmk1620112012 (p ph 21)Pmk1620112012 (p ph 21)
Pmk1620112012 (p ph 21)
Eva R Siadari
 
PMK162 2012 Perubahan PTKP
PMK162 2012 Perubahan PTKPPMK162 2012 Perubahan PTKP
PMK162 2012 Perubahan PTKP
Hengky Manurung
 
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pnsPp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
iskandar ridwan
 
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
NafaRudin1
 
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdfPP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
antono6
 

Similaire à PP No 36 Tahun 2021.pdf (20)

1. salinan pp nomor 14 tahun 2021
1. salinan pp nomor 14 tahun 20211. salinan pp nomor 14 tahun 2021
1. salinan pp nomor 14 tahun 2021
 
Pp 15 tahun 2012 ttg gaji baru 2012
Pp 15 tahun 2012 ttg gaji baru 2012Pp 15 tahun 2012 ttg gaji baru 2012
Pp 15 tahun 2012 ttg gaji baru 2012
 
Pmk1620112012 (p ph 21)
Pmk1620112012 (p ph 21)Pmk1620112012 (p ph 21)
Pmk1620112012 (p ph 21)
 
PMK162 2012 Perubahan PTKP
PMK162 2012 Perubahan PTKPPMK162 2012 Perubahan PTKP
PMK162 2012 Perubahan PTKP
 
Pmk 162 2012ptkp
Pmk 162 2012ptkpPmk 162 2012ptkp
Pmk 162 2012ptkp
 
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.comUU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
UU 06 2023 Tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan - Kilaskerja.com
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
 
Pp11 2011
Pp11 2011Pp11 2011
Pp11 2011
 
PP Nomor 11 2011 Gaji PNS
PP Nomor 11 2011 Gaji PNSPP Nomor 11 2011 Gaji PNS
PP Nomor 11 2011 Gaji PNS
 
Uu 10 1952
Uu 10 1952Uu 10 1952
Uu 10 1952
 
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
 
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pnsPp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
 
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015 Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
 
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015 Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
 
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
 
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
 
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdfPP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
 
Keppres Nomor 17 Tahun 2020
Keppres Nomor 17 Tahun 2020Keppres Nomor 17 Tahun 2020
Keppres Nomor 17 Tahun 2020
 
keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020
 
Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
Pp 30 th 2015 gaji pns 2015Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
 

Plus de CIkumparan

SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
CIkumparan
 

Plus de CIkumparan (20)

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
 
Salinan KEPGUB DKI Nomor 636 Tahun 2023
Salinan KEPGUB DKI Nomor 636 Tahun 2023Salinan KEPGUB DKI Nomor 636 Tahun 2023
Salinan KEPGUB DKI Nomor 636 Tahun 2023
 

PP No 36 Tahun 2021.pdf

  • 1. SALINAN PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan; Mengingat SK No 086163 A : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); MEMUTUSKAN: ...
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50.
  • 51.
  • 52.
  • 53.
  • 54.
  • 55.
  • 56.
  • 57. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 57 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKOWIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 46 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA ����ng Perundang-undangan dan ��WJJ�·nistrasi Hukurn, �)•GJiSlll...._,,.,� SK No 086138 A