SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  27
Télécharger pour lire hors ligne
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022
TENTANG
PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa perizinan sektor lingkungan hidup dan kehutanan
merupakan instrumen kebijakan untuk pengendalian dan
pengawasan dalam menjamin akses pemanfaatan hutan
yang dapat merefleksikan keadilan, tata kelola hutan yang
diselenggarakan secara bertanggung jawab;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi produktivitas kawasan
hutan untuk penyiapan lapangan kerja dalam rangka
mendorong produktivitas untuk pertumbuhan Indonesia,
diperlukan pengendalian perizinan dan penertiban izin
konsesi;
c. bahwa pengendalian dan penertiban perizinan konsesi
merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan
pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management)
dan pengendalian deforestasi yang sangat dibutuhkan
dalam rangka pencapaian FoLU Net Sink 2030;
- 2 -
d. bahwa terhadap perizinan yang telah dilakukan evaluasi
cukup mendesak untuk dicabut, bagi pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan lebih lanjut untuk
kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek
kelestarian lingkungan hidup;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu
menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan
Hutan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan;
- 3 -
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa,
Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata
Alam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam;
11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan,
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan
Peruntukan Kawasan hutan dan Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan
Produksi;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Memperhatikan : Arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Intern
Kabinet Secara Terbatas tentang Pengendalian Penertiban
Perizinan Pertambangan, Kehutanan dan Pertanahan pada
tanggal 15 Nopember 2021;
- 4 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI
KAWASAN HUTAN.
KESATU : Izin konsesi kawasan hutan yang menjadi obyek kegiatan
evaluasi, penertiban dan pencabutan meliputi:
a. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau
sebelumnya disebut HPH/IUPHHK-HA, merupakan
pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan
pemanfaatan kayu yang tumbuh alami;
b. PBPH atau sebelumnya disebut HTI/IUPHHK-HT,
merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk
kegiatan pemanfaatan kayu tanaman budi daya;
c. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau
sebelumnya disebut Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan (IPPKH), untuk kepentingan pembangunan di
luar sektor kehutanan (antara lain pertambangan,
minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, kelistrikan);
d. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, merupakan
perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi
yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi
menjadi bukan kawasan hutan serta tukar menukar
kawasan hutan; dan
e. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
(IUPSWA)/Ekowisata atau sebelumnya disebut
Hak/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam merupakan
pemanfaatan berupa izin usaha yang diberikan
untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana
yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam
pada Kawasan Konservasi
KEDUA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicabut selama
periode September 2015 s/d Juni 2021 sebanyak 42 unit
- 5 -
perizinan/perusahaan seluas 812.796,93 Ha
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicabut terhitung
mulai tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana ditetapkan
dengan Keputusan ini sebanyak 192 unit
perizinan/perusahaan seluas 3.126.439,36 Ha,
sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
KEEMPAT : Memerintahkan kepada:
a. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari,
b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan; dan
c. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan
Ekosistem,
untuk:
a. atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang
Pencabutan Izin Setiap Perusahaan Pemegang izin
sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA.
b. menyusun dan menetapkan peta arahan pemanfaatan
hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
KELIMA : Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan
Pencabutan Izin konsesi Kawasan hutan bersama
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan
Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan
Ekosistem melakukan Evaluasi dan Penertiban Izin Usaha
keseluruhan dimulai dengan izin-izin setidaknya
sebanyak 106 unit perizinan/perusahaan, seluas
1.369.567,55 Ha, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Keputusan ini sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- 6 -
KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2022
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
SITI NURBAYA
Tembusan kepada Yth, :
1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Sekretaris Negara.
3. Sekretaris Kabinet.
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; dan
7. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022
TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN
DAFTAR SK IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN DICABUT
SELAMA PERIODE SEPTEMBER 2015 s/d JUNI 2021
NO. NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI
1 840/Kpts-VI/1999 PT. HUTANI SOLA LESTARI 45.990,00 RIAU
2 SK. 532/Menhut- II/2009 PT. RANTE MARIO 84.040,00 SULBAR
3 SK. 136/Menhut- II/2006 KOPERASI PUTRA DAYAK JAYA 24.610,00 KALTENG
4 SK. 25/Menhut-II/2006 PT. SUMBER MAS TIMBER 53.400,00 KALTIM
5 SK. No. 39/Menhut- II/2009 PT. GLOBAL PATNERS INDONESIA 144.940,00 PAPUA
6 SK.132/Menhut- II/2006 PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA 53.960,00 KALTENG
7 SK.133/Menhut- II/2006 PT. LESTARI DAMAI INDAH TIMBER 10.945,00 KALTENG
8 SK.802/Kpts-VI/99 PT. BHARA INDUK 47.687,00 RIAU
9 SK.300/Menhut- II/2008 PT. PERMATA BORNEO ABADI 34.000,00 KALTARA
10 SK. 217/Menhut-II/2007 PT. LESTARI UNGGUL MAKMUR 10.390,00 RIAU
11 SK. 524/Menhut-II/2009
PT. KHATULISTIWA LESTARI ABADI D/H PT.
WANA DAMAI
8.900,00 KALTENG
12 SK. 179/Menhut-II/2007 PT. BUMI MEKAR HIJAU 25.580,00 KALBAR
13 SK. 5/1/C/PMDN/2016 PT. KALANIS SUMBER REZEKI 4.710,00 KALTENG
- 8 -
NO. NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI
14 SK.554/Menhut-II/2006 PT. RIMBA ROKAN PERKASA 22.930,00 RIAU
15 SK. 673/Menhut-II/2009 PT. TUNAS HUTAN PRATAMA 10.130,00 SUMSEL
16 SK 553/Menhut-II/2006 PT. PRIMA BANGUN SUKSES 8.670,00 RIAU
17 205/Kpts-V/1992
PT. LINGGA TEJAWANA (D/H PT. KURNIA
KAPUAS PLYWOOD)
13.600,00 KALBAR
18 SK.21/Menhut-II/2007 PT. NATIONAL TIMBER FOREST PRODUCT 9.300,00 RIAU
19 31/Kpts-II/1997 PT. DYERA HUTAN LESTARI 8.000,00 JAMBI
20 226/Kpts-V/1992 PT. INHUTANI III SANTILIK 4.400,00 KALTENG
21 SK.603/Menhut-II/2009 PT. ALLINDO EMBRYO AGRO 6.925,00 LAMPUNG
22 495/Kpts-II/1992
PT. GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER
INDUSTRIES
7.300,00 ACEH
23 SK.247/Menhut-II/2013 PT. INKUD AGRITAMA 5.907,00 SUMBAR
24 660/Kpts-II/1995 PT. ARANGAN HUTANI LESTARI 9.400,00 JAMBI
25 251/Kpts-II/1998 PT. RIMBA BERLIAN HIJAU 13.700,00 KALTENG
26 599/Kpts-II/1996 PT. RIMBA SERAYA UTAMA 12.600,00 RIAU
27 SK.70/Menhut-II/2007 PT. BUKIT RAYA PELALAWAN 4.010,00 RIAU
28 SK.677/Menhut-II/2011 PT. SENTOSA PRATAMA 32.960,00 MALUKU
29 SK.492/Menhut-II/2010 PT. PUNDIWANA SEMESTA 6.480,00 KALTENG
30 SK.322/Menhut-II/2009 PT. RIMBA ARGAMAS 10.100,00 KALTENG
31 SK.262/Kpts-II/1998 PT. RIMBA ROKAN LESTARI 14.875,00 RIAU
32 SK.75/Menhut-II/2007 PT. PERKASA BARU 13.170,00 RIAU
- 9 -
NO. NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI
33 SK.110/Menhut-II/2014 PT. BARA INDOCO 27.370,00 SULBAR
34 SK.931/Menhut-II/2013 PT. BIO ENERGY INDOCO 9.640,00 SULBAR
35 SK.532/Menhut-II/2014 PT. KARYAMAJU JAYA SENTOSA 776,02 KALTIM
36 SK.238/Menhut-II/2014 PT. BERAU JAYA ENERGI 896,14 KALTIM
37 SK.618/Menhut-II/2010 PT. BARA KUMALA SAKTI 1.336,60 KALTIM
38 SK.705/Menhut-II/2011 PT. RINJANI KARTANEGARA 308,54 KALTIM
39 SK.528/Menhut-II/2012 PT. KEDAP SAYAAQ (TAHAP I) 2.568,37 KALTIM
40 SK.655/Menhut-II/2013 PT. SULTRA RAYA TAMBANG 992,73 SULTRA
41 SK.708/Menhut-II/2009 PT. TOSHIDA INDONESIA 5.265,70 SULTRA
42
1/1/IUPSWA-PB/PMA/2017
jo. SK Menteri Kehutanan No
548/Kpts-II/1991
PT. TELUK MEKAKI INDAH 33,83 NTB
TOTAL 812.796,93
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
SITI NURBAYA
- 10 -
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022
TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN
DAFTAR PERIZINAN/PERUSAHAAN KONSESI KEHUTANAN YANG DILAKUKAN PENCABUTAN
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
1 859/Kpts-VI/99 PT. ACEH INTI TIMBER 80.804,00 ACEH
2 863/Kpts-VI/99 PT. LAMURI TIMBER 44.400,00 ACEH
3 585/Menhut-II/2011 PT. BARUMUN RAYA PADANG LANGKAT 14.800,00 SUMUT
4 863/Kpts-VI/99 PT. MULTI SIBOLGA TIMBER 28.670,00 SUMUT
5 17/Menhut-II/06 PT. ELBANA ABADI JAYA 15.480,00 KALSEL
6 139/Menhut-II/07 PT. DEWATA WANATAMA LESTARI 59.805,00 KALTIM
7 SK.103/Menhut-II/06 KSU. MAYANG PUTRI PRIMA 13.110,00 KALTIM
8 SK.105/Menhut-II/05 PT. MELAPI TIMBER 78.300,00 KALTIM
9 34/Kpts-II/01 PT. PASURUAN FURNINDO INDUSTRI 47.915,00 SULTENG
10 SK.40/Menhut-II/06 PT. RIU MAMBA KARYA SENTOSA 34.610,00 SULTENG
11 418/Menhut-II/2014 PT. CITRA NIAGA NUSANTARA 46.065,00 MALUT
12 SK.410/Menhut-II/04 PT. NUSA NIWE INDAH 73.500,00 MALUT
13 24/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 PT. NUSA PALA NIRWANA 28.892,00 MALUT
- 11 -
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
14 SK.351/Menhut-II/06 PT. TUNAS PUSAKA MANDIRI 24.430,00 MALUT
15 396/Menhut-II/2005 PT. SUMBER MITRA JAYA (JAYAPURA &
SARMI)
102.250,0
0
PAPUA
16 556/Menhut-II/2006 PT. SUMBER MITRA JAYA (SARMI) 52.160,00 PAPUA
17 04/Kpts-II/01 PT. IRMASULINDO (UNIT II) 70.348,00 PAPUA BARAT
18 SK 195/Kpts-II/1997 PT. RIMBA PENYANGGA UTAMA
NOMOR
6.150,00 ACEH
19 348/Menhut-II/2006 PT. RIMBA TIMUR SENTOSA 20.000,00 ACEH
20 349/Menhut-II/2006 PT. RIMBA WAWASAN PERMAI 16.120,00 ACEH
21 SK.95/Kps-II/1997 tanggal 17
Februari 1997 jo SK.319/Menhut-
II/2004 tanggal 27 Agustus 2014 jo
SK.131/MENLHK-II/2015 tanggal 04
Mei 2015 jo
SK.261/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2019
tanggal 1 April 2019
PT. ACEH NUSA INDRAPURI 51.205,00 ACEH
22 228/MENHUT-II/2007 KUD BINA JAYA LANGGAM 41.960,00 ACEH
23 69/Menhut-II/2007 PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI 12.660,00 RIAU
24 SK.378/Menhut-II/2008 PT. SARI HIJAU MUTIARA 20.000,00 RIAU
25 No. SK.420/Menhut-II/2014 PT. LANTABURA MENTARI SEJAHTERA 16.120,00 RIAU
26 SK.639/Menhut-II/2009 PT. BANGKANESIA 51.205,00 SUMSEL
27 SK.428/Menhut-II/2009 PT. KOIN NESIA 41.960,00 BABEL
28 740/Menhut-II/2014 PT. WONO INDO NIAGA 12.660,00 NTB
- 12 -
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
29 SK 329/Kpts-II/1998 PT. NITYASA IDOLA 113.196,0
0
KALBAR
30 273/Kpts-II/1998 tanggal 27 PT. RIMBA EQUATOR PERMAI 17.068,00 KALBAR
31 326/Kpts-II/1998 PT. KUSUMA PUSPAWANA 9.614,00 KALBAR
32 SK.225/Menhut-II/2011 PT. POLA INTI RIMBA 9.550,00 KALTENG
33 SK 583/Kpts-II/1997 PT. RIMBA ELOK 18.820,00 KALTENG
34 339/Kpts-II/1998 PT. HUTAN KUSUMA 13.325,00 KALTIM
35 SK 362/Kpts-II/1997 PT. TAMAN DAULAT WANANUSA 13.400,00 KALTIM
36 SK.697/Menhut-II/2010 PT. AMAL NUSANTARA 10.600,00 SULBAR
37 SK.754/Menhut-II/2014 PT. SINAR CERIA SEJATI 10.885,00 SULTRA
38 SK.312/Menhut-II/2011 PT. NNE PLANTATION 6.770,00 MALUT
39 SK.45/Menhut-II/2014 PT. ABADI JAYA INDAH 968,8 KALTENG
40 SK.630/Menhut-II/2014 PT. BERKAT BERSAUDARA
NUSANTARA
771,3 KALTENG
41 SK.495/Menhut-II/2013 PT. BORNEO PRIMA COAL INDONESIA 623,6 KALTENG
42 30/1/IPPKH/PMDN/2015 PT.DAHLIA BIRU 1.179,59 KALTENG
43 SK.263/Menhut-II/2013 PT. DWINAD NUSA SEJAHTERA 955,02 SUMSEL
44 28/1/IPPKH/PMDN/2016 PT. FARINDO BERSAUDARA 199,52 KALTENG
45 SK.635/Menhut-II/2012 PT. FERON TAMBANG KALIMANTAN 129,5 KALTENG
46 SK.697/Menhut-II/2011 KOPERASI JEMBATAN DUA MANDIRI 100,11 KALTENG
47 SK.230/Menhut-II/2010 PT. KAPUAS TUNGGAL PERSADA 1.678,64 KALTENG
- 13 -
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
48 19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 PT. KARYA PERINTIS SEJATI 337 SUMSEL
49 SK.185/Menhut-II/2012 PT. MADHUCON INDONESIA 19,02 SUMSEL
50 1/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 PT. RIAU BARAHARUM 1.476,74 RIAU
51 SK.453/Menhut-II/2010 PT. BUMI BUTON DELTA MEGAH 404,44 SULTRA
52 SK.163/Menhut-II/2014 PT. TUJUH SAUDARA 248,32 KALTENG
53 298/KPTS/KWL-6/1996 PD. MAKMUR SEPAKAT 99,88 ACEH
54 177/MENHUT-II/2012 PT. BANYAN TUMBUH LESTARI (I) 6.934,48 GORONTALO
55 629/MENHUT-II/2014 PT. BANYAN TUMBUH LESTARI (II) 8.863,00 GORONTALO
56 566/MENHUT-II/2011 PT. INTI GLOBAL LAKSANA 12.026,88 GORONTALO
57 879/MENHUT-II/2014 PT. GRAHA AGRO NUSANTARA 3.237,00 KALBAR
58 117/KPTS/KWL-6/1995 CV. SURYA PERKASA 93,1 MALUKU
59 856/MENHUT-II/2014 PT. MANGGALA RIMBA SEJAHTERA 11.404,20 MALUT
60 2/1/PKH/PMA/2017 PT. AGRIPRIMA CIPTA PERSADA 6.089,88 PAPUA
61 835/MENHUT-II/2014 PT. BERKAT CIPTA ABADI (II) 14.434,95 PAPUA
62 779/MENHUT-II/2014 PT. DAYA INDAH NUSANTARA 10.576,27 PAPUA
63 830/MENHUT-II/2014 PT. DUTA VISI GLOBAL 33.975,45 PAPUA
64 702/MENHUT-II/2011 PT. MANUNGGAL SUKSES MANDIRI 38.552,00 PAPUA
65 111/MENHUT-II/2012 PT. MEGASURYA MAS 13.839,60 PAPUA
66 680/MENHUT-II/2014 PT. PERMATA NUSA MANDIRI 16.182,48 PAPUA
67 21/MENHUT-II/2012 PT. SIRINGO-RINGO 29.278,00 PAPUA
- 14 -
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
68 394/MENHUT-II/2012 PT. SUMBER INDAH PERKASA 20.143,30 PAPUA
69 703/MENHUT-II/2011 PT. TRIMEGAH KARYA UTAMA 39.716,00 PAPUA
70 833/MENHUT-II/2014 PT. TUNAS AGUNG SEJAHTERA 39.500,42 PAPUA
71 844/MENHUT-II/2014 PT. TUNAS SAWAERMA 19.001,60 PAPUA
72 120/MENHUT-II/2013 PT. USAHA NABATI TERPADU 37.467,00 PAPUA
73 838/MENHUT-II/2014 PT. VISI HIJAU NUSANTARA 24.187,25 PAPUA
74 855/MENHUT-II/2014 PT. WAHANA AGRI KARYA 14.728,05 PAPUA
75 752/MENHUT-II/2014 PT. WIRA ANTARA 20.264,02 PAPUA
76 15/MENHUT-II/2009 PT. ANEKA BUMI PAPUA 3.207,30 PAPUA BARAT
77 13/MENHUT-II/2014 PT. BERKAT SETIAKAWAN ABADI 8.937,39 PAPUA BARAT
78 873/MENHUT-II/2014 PT. BINTUNI AGRO PRIMA PERKASA 19.368,77 PAPUA BARAT
79 22/1/PKH/PMDN/2017 PT. HCW PAPUA PLANTATION 16.661,26 PAPUA BARAT
80 262/MENHUT-II/2012 PT. INTI KEBUN LESTARI 14.377,44 PAPUA BARAT
81 16/1/PKH/PMDN/2017 PT. MENARA WASIOR 28.838,82 PAPUA BARAT
82 6/1/PKH/PMDN/2015 PT. PAPUA LESTARI ABADI 13.757,20 PAPUA BARAT
83 18/1/PKH/PMDN/2017 PT. PERSADA UTAMA AGRO MULIA 12.100,78 PAPUA BARAT
84 84/MENHUT-II/2014 PT. PUSAKA AGRO MAKMUR 24.897,17 PAPUA BARAT
85 462/MENHUT-II/2013 PT. VARIA MITRA ANDALAN 20.325,20 PAPUA BARAT
86 667/MENHUT-II/2011 PT. SAWINDO CEMERLANG 18.860,00 GORONTALO
87 545/MENHUT-II/2011 PT. SAWIT TIARA NUSA 9.257,49 GORONTALO
- 15 -
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
88 544/MENHUT-II/2011 PT. PINANG WITMAS ABADI 5.676,51 KALBAR
89 177/KPTS-II/2000 PT. SINAR AGROTANI KALIMANTAN 17.637,60 KALTARA
90 813/MENHUT-II/2014 PT. CITRA MITRA PERKASA UTAMA 10.951,82 KALTENG
91 177/MENHUT-II/2013 PT. MAKMUR BERSAMA ASIA 5.604,20 KALTENG
92 310/KPTS-II/1996 PT. BADIWATA PALMAINDO (I) 4.256,37 KALTIM
93 449/MENHUT-II/2005 PT. CIPTA KARYA PERDANA HUALOY 2.249,00 MALUKU
94 63/KPTS-II/1994 PT. BUDI SULA INTIM 768,25 MALUT
95 374/MENHUT-II/2005 PT. DEDE GANDASULING 19.808,30 MALUT
96 234/MENHUT-II/2011 PT. GINANG FOHU PLANTATION 8.486,72 MALUT
97 7/KPTS/KWL-6/1994 PT. INMAL TANI 100 MALUT
98 186/KPTS-II/1999 PT. YOSMAR & SONS EKAKARSA 1.816,60 MALUT
99 1/1/PKH/PMA/2016 PT. AGRINUSA PERSADA MULIA 12.245,80 PAPUA
100 217/MENHUT-II/2012 PT. ENERGI SAMUDRA KENCANA 36.206,00 PAPUA
101 593/KPTS-II/1997 PT. FREEPORT / PT. PANGAN SARI 827,34 PAPUA
102 218/MENHUT-II/2012 PT. GRAHA KENCANA MULIA 39.478,00 PAPUA
103 127/MENHUT-II/2012 PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA 39.338,00 PAPUA
104 126/MENHUT-II/2012 PT. MEGAKARYA JAYA RAYA 39.505,00 PAPUA
105 455/KPTS-II/1999 PT. MERAUKE SAWIT JAYA 35.297,10 PAPUA
106 552/MENHUT-II/2012 PT. PAPUA AGRO LESTARI 32.347,40 PAPUA
107 611/MENHUT-II/2009 PT. PUSAKA AGRO LESTARI 38.159,60 PAPUA
- 16 -
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
108 185/KPTS-II/2000 PT. RIMBA MATOA LESTARI 29.588,70 PAPUA
109 341/MENHUT-II/2014 PT. INTI KEBUN SAWIT 13.385,00 PAPUA BARAT
110 516/MENHUT-II/2012 PT. INTI KEBUN SEJAHTERA 19.655,35 PAPUA BARAT
111 313/MENHUT-II/2012 PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS 6.791,24 PAPUA BARAT
112 371/KPTS-II/1993 PT. NUSA IRIAN JAYA INDAH 467 PAPUA BARAT
113 731/MENHUT-II/2011 PT. PERMATA PUTRA MANDIRI 34.147,00 PAPUA BARAT
114 606/MENHUT-II/2012 PT. PUTERA MANUNGGAL PERKASA 23.424,38 PAPUA BARAT
115 5/1/PKH/PMDN/2015 PT. SORONG AGRO SAWITINDO 18.160,20 PAPUA BARAT
116 452/MENHUT-II/2014 PT. SUBUR KARUNIA RAYA 38.770,00 PAPUA BARAT
117 46/MENHUT-II/2013 PT. VARITA MAJUTAMA (II) 35.371,00 PAPUA BARAT
118 391/KPTS-II/1992 PT. KAWISAN CENTRAL ASIA 3.444,00 SULTENG
119 772/KPTS-II/1989 PT. TAMACO GRAHA KRIDA 7.865,00 SULTENG
120 732/MENHUT-II/2014 PT. HASTIKA PALMA KENCANA 6.429,52 SUMBAR
121 176/KPTS-II/2000 PT. BINTANG JAYA INTER CAKRAWALA 1.176,30 KALTARA
122 529/KPTS-II/1999 PT. TRITEKNIK KALIMANTAN ABADI 4.070,00 KALTIM
123 99/KPTS-II/1996 PT. LETAWA (I); (II) 15.502,00 SULBAR
124 680/KPTS-II/1995 PT. AGROWIYANA (I) 12.734,00 JAMBI
125 667/KPTS-II/1992 PT. BANGUN DESA UTAMA 27.675,00 JAMBI
126 720/KPTS-II/1989 PT. JAMIKA RAYA (I) 18.295,00 JAMBI
127 19/KPTS-II/1993 PT. CEMARU LESTARI 13.241,50 KALBAR
- 17 -
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
128 344/MENHUT-II/2011 PT. CITRA SAWIT CEMERLANG 15.705,75 KALBAR
129 47/KPTS-II/1989 PT. MULTI PRIMA ENTAKAI (I) 2.550,00 KALBAR
130 87/MENHUT-II/2009 PT. PATIWARE (d/h PERINTIS
MAKMUR)
6.801,78 KALBAR
131 262/MENHUT-II/2011 PT. SUMATERA JAYA AGROLESTARI 10,935,40 KALBAR
132 115/KPTS-II/1996 PT. INTI GERAK MAJU (III) 3.080,00 KALSEL
133 326/KPTS-II/1994 PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA 13.358,83 KALSEL
134 785/MENHUT-II/2014 SMART Tbk 1.454,23 KALSEL
135 586/MENHUT-II/2014 PT. AGRINDO GREEN LESTARI 8.834,16 KALTENG
136 775/KPTS-II/1992 PT. ANTANG GANDA UTAMA (I) 18.725,00 KALTENG
137 919/KPTS-II/1999 PT. ANTANG UTAMA ESTATE /PT.
HASFARM
4.995,00 KALTENG
138 289/MENHUT-II/2014 PT. BERKALA MAJU BERSAMA 8.559,45 KALTENG
139 48/MENHUT-II/2014 PT. BINA SARANA SAWIT UTAMA 6.318,38 KALTENG
140 2/1/PKH/PMDN/2017 PT. BINTANG SAKTI LENGGANA 5.906,07 KALTENG
141 207/KPTS-II/1998 PT. BISMA DHARMA KENCANA 10.752,00 KALTENG
142 499/KPTS-II/1997 PT. BOHINDOMAS PERMAI/PT. AGRO
INDOMAS
11.930,00 KALTENG
143 453/MENHUT-II/2013 PT. BUMI AGRO PRIMA 4.424,78 KALTENG
144 680/MENHUT-II/2013 PT. CILIANDRY ANKY ABADI 2.534,10 KALTENG
145 5/1/PKH/PMDN/2016 PT. CITRA AGRO ABADI 8.920,18 KALTENG
- 18 -
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
146 730/MENHUT-II/2014 PT. GUMAS ALAM SUBUR 10.435,98 KALTENG
147 627/KPTS-II/1995 PT. GUNUNG SEJAHTERA YOLI
MAKMUR
5.228,54 KALTENG
148 6/1/PKH/PMDN/2016 PT. HAMPARAN MITRA ABADI 9.389,35 KALTENG
149 10/1/PKH/PMDN/2017 PT. HUTANINDO AGRO LESTARI 7.878,37 KALTENG
150 329/MENHUT-II/2012 PT. INDOPENTA SEJAHTERA ABADI 14.554,50 KALTENG
151 9/MENHUT-II/2012 PT. KETAPANG SUBUR LESTARI 17.048,55 KALTENG
152 481/MENHUT-II/2006 PT. KHARISMA UNGGUL
CENTRALTAMA CEMERLANG
14.197,00 KALTENG
153 762/KPTS-II/1996 PT. KRIDATAMA LANCAR 15.900,00 KALTENG
154 SK.787/MENHUT-II/2014 PT. KURUN SUMBER REZEKI 9.505,35 KALTENG
155 19/KPTS-II/2001 PT. LESTARI UNGGUL JAYA (II) 11.860,00 KALTENG
156 8/1/PKH/PMDN/2016 PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI 5.258,53 KALTENG
157 584/MENHUT-II/2014 PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI 4.363,58 KALTENG
158 194/KPTS-II/1996 PT. MUSIRAWAS CITRAHARPINDO 7.790,00 KALTENG
159 466/MENHUT-II/2011 PT. NUSANTARA SAWIT PERSADA (I) 13.007,90 KALTENG
160 852/MENHUT-II/2014 PT. NUSANTARA SAWIT PERSADA (II) 589,06 KALTENG
161 625/KPTS-II/1995 PT. PERSADA BINA NUSANTARA ABADI 4.050,00 KALTENG
162 929/MENHUT-II/2013 PT. SATRIA ABDI LESTARI 15.171,36 KALTENG
163 383/MENHUT-II/2014 PT. SAWIT MULTI UTAMA 11.562,18 KALTENG
164 826/KPTS-II/1997 PT. SUKA JADI SAWIT MEKAR 7.152,00 KALTENG
- 19 -
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
165 628/KPTS-II/1995 PT. SURYA INDAH NUSANTARA PAGI 7.950,00 KALTENG
166 640/KPTS-II/1996 PT. TEGUH SEMPURNA 16.300,00 KALTENG
167 2/1/PKH/PMDN/2015 PT. TEWAH BAHANA LESTARI 4.926,28 KALTENG
168 678/MENHUT-II/2013 PT. TIRTA MADU 3.474,86 KALTENG
169 4/1/PKH/PMA/2015 PT. UNI PRIMACOM 2.661,03 KALTENG
170 724/MENHUT-II/2014 PT. WANA CATUR JAYA UTAMA 3.803,79 KALTENG
171 439/KPTS-II/1996 PT. WANA SAWIT SUBUR LESTARI (I) 17.598,00 KALTENG
172 812/KPTS-II/1997 PT. ANEKAREKSA INTERNATIONAL
CORP
16.294,42 KALTIM
173 174/KPTS-II/1998 PT. KUTAI AGRO JAYA 4.875,31 KALTIM
174 624/MENHUT-II/2014 PT. CITRA SUGI ADITYA 9.694,84 KEPULAUAN RIAU
175 603/KPTS-II/1991 PT. DARMALI JAYA LESTARI 5.501,50 RIAU
176 697/KPTS-II/1993 PT. DHARMA WUNGU GUNA 5.340,00 RIAU
177 645/KPTS-II/1995 PT. DUTA PALMA NUSANTARA (II) 3.025,00 RIAU
178 482/MENHUT-II/2011 PT. SEPAKAT SIANTAR 7.884,60 SUMSEL
179 721/Menhut-II/88 *) PT. PERMATA HIJAU SAWIT 8.000,00 SUMUT
180 4/1/IUPSWA/PMDN/2015 PT. MITRA ALAM 99,8 NTB
181 5/1/IUPSWA/PMDN/2016 PT. RELIFE PROPERTY MANAGEMENT 16,71 NTB
182 790/Kpts-II/98 PT. PUTRA WALMAS WISATA 16,23 SULUT
183 7/1/PP-LKH/K/2015 *) PT. INTI MELIA FELINDO 4.617,00 SUMBAR
- 20 -
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
184 S.182/Menhut-II/2014 *) PT. PRANAINDAH GEMILANG 1.266,00 KALBAR
185 S.409/Menhut-II/2014 *) PT. SUBUR AGRO SEJAHTERA
MANDIRI
12.200,00 KALSEL
186 S.539/MENHUT-II/2012 *) PT. NUSAINA AGRO AKETERNATE
MANISE
2.165,00 MALUKU
187 S.534/MENHUT-II/2012 *) PT. NUSAINA AGRO KOBI MANISE 3.325,00 MALUKU
188 S.535/MENHUT-II/2012 *) PT. NUSAINA AGRO TANAH MERAH
MANISE
1.760,00 MALUKU
189 6/1/PP-LKH/K/2015 *) PT. CIPTA PAPUA PLANTATION 15.310,00 PAPUA BARAT
190 S.326/Menhut-II/2014 *) PT. INTERNUSA JAYA SEJAHTERA 4.950,00 PAPUA BARAT
191 5/1/PP-LKH/K/2015 *) PT. MEGA MUSTIKA PLANTATION 9.168,00 PAPUA BARAT
192 436/Menhut-VII/1994*) PT. CAKRA DENTA AGUNG PERTIWI 4.390,00 KALSEL
TOTAL 3.126.439,36
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
SITI NURBAYA
*) Persetujuan prinsip
- 21 -
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022
TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN
DAFTAR PERIZINAN/PERUSAHAAN KONSESI KEHUTANAN UNTUK DILAKUKAN EVALUASI
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG
IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
1 423/Menhut-II/06 PT. BAKTI DWIPA KARIZA 11.010,00 KALBAR
2 SK. Bupati Sintang No. 1002 PT. BORNEO KARUNIA MANDIRI 12.000,00 KALBAR
3 SK.249/Menhut-II/2008 PT. KANDELIA ALAM 18.130,00 KALBAR
4 938/Kpts-VI/99 PT. KARUNIA HUTAN LESTARI 40.550,00 KALBAR
5 SK.107/Menhut-II/2006 PT. TORAS BANUA SUKSES 24.920,00 KALBAR
6 SK.67/Menhut-II/06 PT. GREATY SUKSES ABADI 16.865,00 KALTIM
7 SK.434/Menhut-II/2012 PT. KIANI LESTARI 134.950,00 KALTIM
8 864/Kpts-VI/99 PT. WANA BHAKTI PERSADA UTAMA 44.402,00 KALTIM
9 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 PT. INTRACA WOOD
MANUFACTURING IND
11.585,00 KALTARA
10 208/Kpts-II/1990 PT. SARANA TRI RASA BHAKTI 35.090,00 KALTARA
11 368/Menhut-II/09 PT. TUNGGAL AGHATIS INDAH WOOD
INDUSTRIES UNIT I
73.375,00 MALUT
- 22 -
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG
IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
12 SK.327/Kpts-II/98 PT. LIMBAH KAYU UTAMA 19.300,00 JAMBI
13 SK.70/Menhut-II/2005 PT. CIPTAMAS BUMI SUBUR 7.550,00 SUMSEL
14 SK.568/Menhut-II/2011 PT. SUMATERA ALAM ANUGERAH 5.560,00 SUMSEL
15 SK.780/Menhut-II/2012 PT. INDOSUKSES LESTARI MAKMUR 10.025,19 BABEL
16 SK.660/Menhut-II/2009 PT. USAHA TANI LESTARI (NTB) 22.820,00 NTB
17 SK.216/Menhut-II/2013 PT. USAHA TANI LESTARI (NTT) 41.515,00 NTT
18 SK.716/Menhut-II/2014 PT. DUTA ANDALAN SUKSES 31.080,00 KALBAR
19 SK.845/Menhut-II/2014 PT. DUTA BINTANG GEMILANG 17.145,00 KALBAR
20 SK.739/Menhut-II/2014 PT. GAMBARU SELARAS ALAM 20.445,00 KALBAR
21 SK.288/Menhut-II/2011 PT. GAPURA PERSADA
KHATULISTIWA
8.250,00 KALBAR
22 SK. 555/MENHUT-II/2009 PT. MAHKOTA RIMBA UTAMA 74.480,00 KALBAR
23 SK. 315/Kpts-II/1998 PT. MERANTI LESTARI 16.500,00 KALBAR
24 SK. 459/MENHUT-II/2009 PT. PRIMA BUMI SENTOSA 70.080,00 KALBAR
25 SK.450/Menhut-II/2011 PT. SEGAH BANGUN PERSADA 17.300,00 KALBAR
26 SK.318/Kpts-II/1998 PT. LAHAN SUKSES 14.460,00 KALBAR
27 SK.747/Menhut-II/2012 PT.E-GREENDO 14.595,00 KALTENG
- 23 -
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG
IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
28 SK.253/Kpts-II/98 jo SK.760/Menhut-
II/2013 jo
SK.573/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017
PT. KODECO TIMBER 10.600,00 KALSEL
29 SK. 569/MENHUT-II/2009 PT. PRIMA MULTI BUANA 12.690,00 KALSEL
30 SK.484/MENHUT-II/2014 PT. WANA DIPA PERKASA 8.355,00 KALSEL
31 SK.445/Kpts-II/1997 PT. HUTAN SEMBADA 10.260,00 KALSEL
32 SK.505/Menhut-II/2009 PT. INHUTANI II UNIT SENAKIN 30.730,00 KALSEL
33 SK.61/Menhut-II/2013 PT. INHUTANI III RIAM KIWA 15.040,00 KALSEL
34 SK.358/Menhut-II/2005 PT. INHUTANI III UNIT PELAIHARI 27.500,00 KALSEL
35 SK. 300/MENHUT-II/2007 PT. RIMBA RAYA LESTARI 17.330,00 KALTIM
36 SK.146/Kpts-II/96 PT. BERKAT HUTAN PUSAKA 13.400,00 SULUT
37 SK.880/Menhut-II/2014 PT.WAHANA SAMUDRA SENTOSA 79,000.00 PAPUA
38 SK.371/Menhut-II/2010 PT. BARA INTERNATIONAL 1.580,03 KALTENG
39 SK.779/Menhut-II/2013 PT. BARA PRIMA MANDIRI 699,80 KALTENG
40 SK.513/Menhut-II/2013 PT. BATUBARA BUKIT KENDI 433,33 SUMSEL
41 SK.621/Menhut-II/2012 PT. CITRA INDAH MATAHARI 494,13 KALTENG
42 SK.868/Menhut-II/2014 PT. DAYA BUMINDO KARUNIA 3.324,41 KALTENG
43 SK.1319/MenLHK-
PKTL/REN/PLA.0/3/2018
PT. KALIMANTAN PRIMA NUSANTARA 244,18 KALTENG
- 24 -
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG
IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
44 SK.431/Menhut-II/2013 PT. MONTALAT JAYA UTAMA 429,90 KALTENG
45 SK.101/Menhut-II/2014 PT. MURA REKA BATUBARA 691,05 SUMSEL
46 SK.102/Menhut-II/2014 PT. PALOPO INDAH RAYA 386,40 KALTENG
47 SK.797/Menhut-II/2014 PT. SAMANTAKA BATUBARA 1.004,89 RIAU
48 SK.402/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2018 PT. SUMBER REJEKI EKONOMI 995,35 KALTENG
49 SK.458/Menhut-II/2014 PT. PATRINDO JAYA MAKMUR 269,23 SULTRA
50 SK.17/1/IPPKH/PMDN/2017 PT. YUMAN JAYA TAMA 39,88 SULTRA
51 SK.20/1/IPPKH/PMDN/2015 PT. PULAURUSA TAMITA 965,31 SULTRA
52 SK.585/Menhut-II/2014 PT. GRAHA SURYA TAMBANG 675,33 KALTENG
53 24/1/IPPKH/PMDN/2016 PT. DAYAK MEMBANGUN PRATAMA 999,95 KALTENG
54 SK.432/Menhut-II/2013 PT. ELECTRA GLOBAL 1.120,05 KALTENG
55 16/1/IPPKH-PB/PMDN/2016 PT. KEMUNING TAMBANG SENTOSA 561,08 RIAU
56 SK.299/Menhut-II/2012 PT. KERITANG BUANA MINING 999,84 RIAU
57 24/1/IPPKH/PMDN/2015 PT. PACIFIC SAMUDRA PERKASA 996,90 KALTENG
58 SK.189/Menhut-II/2012 PT. PALMA MANDIRI LESTARI 1.187,26 KALTENG
59 SK.57/1/IPPKH/PMDN/2017 PT. ADHIKARA CIPTA MULIA 167,84 SULTRA
60 SK.679/Menhut-II/2009 PT. MADANI CITRA MANDIRI 888,60 KALTIM
- 25 -
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG
IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
61 SK.3/Menhut-II/2012 PT. PERTAMBANGAN BUMI
INDONESIA
995,01 SULTRA
62 Persetujuan prinsip PT. RNI (PTP XIV JATI TUJUH) 12.022,50 JABAR
63 Persetujuan prinsip PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN 4.013,00 SUMSEL
64 6/1/IUPSWA/PMDN/2015 PT. LISE BATAM RIMBA LESTARI 247,60 RIAU
65 No.1/1/IUPSWA/PMDN/2017 PT. JOBEN EVERGREEN 14,71 NTB
66 No.2/1/IUPSWA/ PMDN/2015 PT. LINGGAU BISA 42,38 SUMSEL
67 No.3/1/IUPSWA/PMDN/2018 PT. PUSAKA SUAKA KULON 44,99 JABAR
68 No.2/1/IUPSWA/PMDN/2018 PT. SURA PARAMA SETIA 16,24 JATIM
69 SK.796/Menhut-II/2014 PT. KOMODO WILDLIFE
ECOTOURISM
426,07 NTT
70 No. 7/1/IUPSWA/PMDN/2015 PT. SEGARA KOMODO LESTARI 22,10 NTT
71 259/KPTS-II/1994 PT. SAKA JAMBU AYE 7,78 ACEH
72 SK. 438/Menhut-II/2010 PT. RIA SO MILA PANTAI INDAH 49,29 NTB
73 6/1/IUPSWA/PMDN/2016 PT. KARYA PRATAMA EKAJAYA 50.00 NTB
74 SK. 841/MENHUT-II/2014 PT. DINANDA SELARAS LESTARI 119,62 NTB
75 4/1/IUPSWA/PMDN/2016 PT. BANGKO- BANGKO LESTARI 50,00 NTB
76 2/1/IUPSWA/PMDN/2016 PT. PRABU ALAM LESTARI 50,00 NTB
- 26 -
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG
IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
77 681/KPTS-II/1995 PT. AGROWIYANA (II) 1.050,00 JAMBI
78 73/KPTS-II/1996 PT. BAHARI GEMBIRA RIA (II) 14.349,00 JAMBI
79 740/KPTS-II/1993 PT. ANTAR MUSTIKA SEGARA (I) 5.295,00 KALBAR
80 655/KPTS-II/1999 PT. GEMAREKSA MEKARSARI 11.355,00 KALTENG
81 636/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 PT. PRIMA SARANA GRAHA 21.081,53 PAPUA
82 2/1/PKH/PMDN/2018 PT. SAWIT MAKMUR ABADI 28.817,42 PAPUA
83 SK.896/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019 PT. ANUGERAH SAKTI INTERNUSA 14.677,26 PAPUA BARAT
84 259/KPTS-II/1994 PT. SAKA JAMBU AYE 4.811,00 ACEH
85 523/KPTS-II/1994 PT. PARIPURNA SWAKARSA (I); (II) 21.744,00 KALSEL
86 4696/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2019 PT. KRISNA KERETA KENCANA 277,32 RIAU
87 4001/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2017 PT. JHONLIN AGRO LESTARI (I) 7.231,96 KALSEL
88 7111/MENLHK/PKTL/KUH/OTL.0/10/2018 PT. JHONLIN AGRO LESTARI (II) 1.373,88 KALSEL
89 7/KPTS-II/1995 PT. LAGUNA MANDIRI 16.852,00 KALSEL
90 526/KPTS-II/1994 PT. LANGGENG MUARA MAKMUR 16.674,00 KALSEL
91 S.237/MENHUT-II/2014 PT. TABITA INDAH SEJAHTERA 75,00 NTB
92 485/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2017 PT. AGROLESTARI SENTOSA 7.277,43 KALTENG
93 224/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2019 PT. DWIE WARNA KARYA 6.175,30 KALTENG
- 27 -
NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG
IZIN
LUAS AREA
(Ha)
PROVINSI
94 300/MENHUT-II/2011 PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI 7.594,98 KALTENG
95 250/KPTS-II/2000 PT. SINGKEP PAYUNG PERKASA (I) 18.006,00 KEPULAUAN RIAU
96 535/KPTS-II/1988 PT. DUTA PALMA NUSANTARA (I) 10.960,00 RIAU
97 806/KPTS-II/1993 PT. GANDAERAH HENDANA 14.000,00 RIAU
98 135/KPTS-II/1998 PT. JATIMJAYA PERKASA 20.300,00 RIAU
99 88/KPTS-II/1998 PT. SIAK SERAYA 10.120,10 RIAU
100 659/KPTS-II/1997 PT. TRISETIA USAHAMANDIRI 24.755,65 RIAU
101 441/KPTS-II/1998 PT. UDAYA LOHJINAWI 10.880,50 RIAU
102 567/KPTS-II/1999 PT. HINDOLI 15.550,00 SUMSEL
103 S.283/MENHUT-II/2014 *) PT. KATINGAN MUJUR SEJAHTERA 7.340,00 KALTENG
104 S.323/Menhut-II/2014 *) PT. PAGATAN USAHA MAKMUR 12.660,00 KALTENG
105 S.382/Menhut-II/2014 *) PT. SURYA LESTARI NUSANTARA 36.145,00 PAPUA
106 S.236/Menhut-VII/2008 PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN
SIMEULUE
4.975,00 ACEH
TOTAL 1.369.567,55
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
SITI NURBAYA

Contenu connexe

Tendances

Surat keterangan beda nama
Surat keterangan beda namaSurat keterangan beda nama
Surat keterangan beda nama
Kiswanto .
 
Peran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruangPeran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruang
Yayasan CAPPA
 

Tendances (20)

PTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptxPTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptx
 
Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum PertanahanDasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
 
Memori banding
Memori bandingMemori banding
Memori banding
 
Contoh Berita Acara Serah Terima Tanah
Contoh Berita Acara Serah Terima TanahContoh Berita Acara Serah Terima Tanah
Contoh Berita Acara Serah Terima Tanah
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
eksepsi jawaban
eksepsi jawabaneksepsi jawaban
eksepsi jawaban
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatan
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPR
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptx
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
 
Surat keterangan beda nama
Surat keterangan beda namaSurat keterangan beda nama
Surat keterangan beda nama
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten NagekeoRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo
 
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHUU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
 
Materi pengadaan tanah
Materi pengadaan tanahMateri pengadaan tanah
Materi pengadaan tanah
 
Peran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruangPeran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MagelangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang
 
kesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatkesimpulan penggugat
kesimpulan penggugat
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 

Similaire à Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022

Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001
People Power
 
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
HeruAdiST
 
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaInpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Yossy Suparyo
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
walhiaceh
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
People Power
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASI
People Power
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Raflis Ssi
 

Similaire à Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022 (20)

Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001
 
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
 
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
 
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaInpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
 
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan htiP.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
 
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfPPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
 
Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutanan
Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutananPenerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutanan
Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutanan
 
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
 
P.62#2015 ipk
P.62#2015 ipkP.62#2015 ipk
P.62#2015 ipk
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASI
 
Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998Kepmenhutbun 728 thn 1998
Kepmenhutbun 728 thn 1998
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riau
 
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
 
ICER.pdf
ICER.pdfICER.pdf
ICER.pdf
 
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
 

Plus de CIkumparan

SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
CIkumparan
 

Plus de CIkumparan (20)

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
 

Dernier (8)

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 

Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022

  • 1. KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perizinan sektor lingkungan hidup dan kehutanan merupakan instrumen kebijakan untuk pengendalian dan pengawasan dalam menjamin akses pemanfaatan hutan yang dapat merefleksikan keadilan, tata kelola hutan yang diselenggarakan secara bertanggung jawab; b. bahwa dalam rangka optimalisasi produktivitas kawasan hutan untuk penyiapan lapangan kerja dalam rangka mendorong produktivitas untuk pertumbuhan Indonesia, diperlukan pengendalian perizinan dan penertiban izin konsesi; c. bahwa pengendalian dan penertiban perizinan konsesi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management) dan pengendalian deforestasi yang sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian FoLU Net Sink 2030;
  • 2. - 2 - d. bahwa terhadap perizinan yang telah dilakukan evaluasi cukup mendesak untuk dicabut, bagi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan lebih lanjut untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
  • 3. - 3 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan; 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Memperhatikan : Arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Intern Kabinet Secara Terbatas tentang Pengendalian Penertiban Perizinan Pertambangan, Kehutanan dan Pertanahan pada tanggal 15 Nopember 2021;
  • 4. - 4 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN. KESATU : Izin konsesi kawasan hutan yang menjadi obyek kegiatan evaluasi, penertiban dan pencabutan meliputi: a. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau sebelumnya disebut HPH/IUPHHK-HA, merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami; b. PBPH atau sebelumnya disebut HTI/IUPHHK-HT, merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu tanaman budi daya; c. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau sebelumnya disebut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan (antara lain pertambangan, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, kelistrikan); d. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, merupakan perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi menjadi bukan kawasan hutan serta tukar menukar kawasan hutan; dan e. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)/Ekowisata atau sebelumnya disebut Hak/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam merupakan pemanfaatan berupa izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam pada Kawasan Konservasi KEDUA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicabut selama periode September 2015 s/d Juni 2021 sebanyak 42 unit
  • 5. - 5 - perizinan/perusahaan seluas 812.796,93 Ha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. KETIGA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicabut terhitung mulai tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan ini sebanyak 192 unit perizinan/perusahaan seluas 3.126.439,36 Ha, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini. KEEMPAT : Memerintahkan kepada: a. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan c. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, untuk: a. atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pencabutan Izin Setiap Perusahaan Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA. b. menyusun dan menetapkan peta arahan pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. KELIMA : Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin konsesi Kawasan hutan bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem melakukan Evaluasi dan Penertiban Izin Usaha keseluruhan dimulai dengan izin-izin setidaknya sebanyak 106 unit perizinan/perusahaan, seluas 1.369.567,55 Ha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 6. - 6 - KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Januari 2022 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA Tembusan kepada Yth, : 1. Presiden Republik Indonesia. 2. Menteri Sekretaris Negara. 3. Sekretaris Kabinet. 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. 6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; dan 7. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
  • 7. LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN DAFTAR SK IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN DICABUT SELAMA PERIODE SEPTEMBER 2015 s/d JUNI 2021 NO. NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 1 840/Kpts-VI/1999 PT. HUTANI SOLA LESTARI 45.990,00 RIAU 2 SK. 532/Menhut- II/2009 PT. RANTE MARIO 84.040,00 SULBAR 3 SK. 136/Menhut- II/2006 KOPERASI PUTRA DAYAK JAYA 24.610,00 KALTENG 4 SK. 25/Menhut-II/2006 PT. SUMBER MAS TIMBER 53.400,00 KALTIM 5 SK. No. 39/Menhut- II/2009 PT. GLOBAL PATNERS INDONESIA 144.940,00 PAPUA 6 SK.132/Menhut- II/2006 PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA 53.960,00 KALTENG 7 SK.133/Menhut- II/2006 PT. LESTARI DAMAI INDAH TIMBER 10.945,00 KALTENG 8 SK.802/Kpts-VI/99 PT. BHARA INDUK 47.687,00 RIAU 9 SK.300/Menhut- II/2008 PT. PERMATA BORNEO ABADI 34.000,00 KALTARA 10 SK. 217/Menhut-II/2007 PT. LESTARI UNGGUL MAKMUR 10.390,00 RIAU 11 SK. 524/Menhut-II/2009 PT. KHATULISTIWA LESTARI ABADI D/H PT. WANA DAMAI 8.900,00 KALTENG 12 SK. 179/Menhut-II/2007 PT. BUMI MEKAR HIJAU 25.580,00 KALBAR 13 SK. 5/1/C/PMDN/2016 PT. KALANIS SUMBER REZEKI 4.710,00 KALTENG
  • 8. - 8 - NO. NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 14 SK.554/Menhut-II/2006 PT. RIMBA ROKAN PERKASA 22.930,00 RIAU 15 SK. 673/Menhut-II/2009 PT. TUNAS HUTAN PRATAMA 10.130,00 SUMSEL 16 SK 553/Menhut-II/2006 PT. PRIMA BANGUN SUKSES 8.670,00 RIAU 17 205/Kpts-V/1992 PT. LINGGA TEJAWANA (D/H PT. KURNIA KAPUAS PLYWOOD) 13.600,00 KALBAR 18 SK.21/Menhut-II/2007 PT. NATIONAL TIMBER FOREST PRODUCT 9.300,00 RIAU 19 31/Kpts-II/1997 PT. DYERA HUTAN LESTARI 8.000,00 JAMBI 20 226/Kpts-V/1992 PT. INHUTANI III SANTILIK 4.400,00 KALTENG 21 SK.603/Menhut-II/2009 PT. ALLINDO EMBRYO AGRO 6.925,00 LAMPUNG 22 495/Kpts-II/1992 PT. GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER INDUSTRIES 7.300,00 ACEH 23 SK.247/Menhut-II/2013 PT. INKUD AGRITAMA 5.907,00 SUMBAR 24 660/Kpts-II/1995 PT. ARANGAN HUTANI LESTARI 9.400,00 JAMBI 25 251/Kpts-II/1998 PT. RIMBA BERLIAN HIJAU 13.700,00 KALTENG 26 599/Kpts-II/1996 PT. RIMBA SERAYA UTAMA 12.600,00 RIAU 27 SK.70/Menhut-II/2007 PT. BUKIT RAYA PELALAWAN 4.010,00 RIAU 28 SK.677/Menhut-II/2011 PT. SENTOSA PRATAMA 32.960,00 MALUKU 29 SK.492/Menhut-II/2010 PT. PUNDIWANA SEMESTA 6.480,00 KALTENG 30 SK.322/Menhut-II/2009 PT. RIMBA ARGAMAS 10.100,00 KALTENG 31 SK.262/Kpts-II/1998 PT. RIMBA ROKAN LESTARI 14.875,00 RIAU 32 SK.75/Menhut-II/2007 PT. PERKASA BARU 13.170,00 RIAU
  • 9. - 9 - NO. NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 33 SK.110/Menhut-II/2014 PT. BARA INDOCO 27.370,00 SULBAR 34 SK.931/Menhut-II/2013 PT. BIO ENERGY INDOCO 9.640,00 SULBAR 35 SK.532/Menhut-II/2014 PT. KARYAMAJU JAYA SENTOSA 776,02 KALTIM 36 SK.238/Menhut-II/2014 PT. BERAU JAYA ENERGI 896,14 KALTIM 37 SK.618/Menhut-II/2010 PT. BARA KUMALA SAKTI 1.336,60 KALTIM 38 SK.705/Menhut-II/2011 PT. RINJANI KARTANEGARA 308,54 KALTIM 39 SK.528/Menhut-II/2012 PT. KEDAP SAYAAQ (TAHAP I) 2.568,37 KALTIM 40 SK.655/Menhut-II/2013 PT. SULTRA RAYA TAMBANG 992,73 SULTRA 41 SK.708/Menhut-II/2009 PT. TOSHIDA INDONESIA 5.265,70 SULTRA 42 1/1/IUPSWA-PB/PMA/2017 jo. SK Menteri Kehutanan No 548/Kpts-II/1991 PT. TELUK MEKAKI INDAH 33,83 NTB TOTAL 812.796,93 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA
  • 10. - 10 - LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN DAFTAR PERIZINAN/PERUSAHAAN KONSESI KEHUTANAN YANG DILAKUKAN PENCABUTAN NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 1 859/Kpts-VI/99 PT. ACEH INTI TIMBER 80.804,00 ACEH 2 863/Kpts-VI/99 PT. LAMURI TIMBER 44.400,00 ACEH 3 585/Menhut-II/2011 PT. BARUMUN RAYA PADANG LANGKAT 14.800,00 SUMUT 4 863/Kpts-VI/99 PT. MULTI SIBOLGA TIMBER 28.670,00 SUMUT 5 17/Menhut-II/06 PT. ELBANA ABADI JAYA 15.480,00 KALSEL 6 139/Menhut-II/07 PT. DEWATA WANATAMA LESTARI 59.805,00 KALTIM 7 SK.103/Menhut-II/06 KSU. MAYANG PUTRI PRIMA 13.110,00 KALTIM 8 SK.105/Menhut-II/05 PT. MELAPI TIMBER 78.300,00 KALTIM 9 34/Kpts-II/01 PT. PASURUAN FURNINDO INDUSTRI 47.915,00 SULTENG 10 SK.40/Menhut-II/06 PT. RIU MAMBA KARYA SENTOSA 34.610,00 SULTENG 11 418/Menhut-II/2014 PT. CITRA NIAGA NUSANTARA 46.065,00 MALUT 12 SK.410/Menhut-II/04 PT. NUSA NIWE INDAH 73.500,00 MALUT 13 24/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 PT. NUSA PALA NIRWANA 28.892,00 MALUT
  • 11. - 11 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 14 SK.351/Menhut-II/06 PT. TUNAS PUSAKA MANDIRI 24.430,00 MALUT 15 396/Menhut-II/2005 PT. SUMBER MITRA JAYA (JAYAPURA & SARMI) 102.250,0 0 PAPUA 16 556/Menhut-II/2006 PT. SUMBER MITRA JAYA (SARMI) 52.160,00 PAPUA 17 04/Kpts-II/01 PT. IRMASULINDO (UNIT II) 70.348,00 PAPUA BARAT 18 SK 195/Kpts-II/1997 PT. RIMBA PENYANGGA UTAMA NOMOR 6.150,00 ACEH 19 348/Menhut-II/2006 PT. RIMBA TIMUR SENTOSA 20.000,00 ACEH 20 349/Menhut-II/2006 PT. RIMBA WAWASAN PERMAI 16.120,00 ACEH 21 SK.95/Kps-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 jo SK.319/Menhut- II/2004 tanggal 27 Agustus 2014 jo SK.131/MENLHK-II/2015 tanggal 04 Mei 2015 jo SK.261/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2019 tanggal 1 April 2019 PT. ACEH NUSA INDRAPURI 51.205,00 ACEH 22 228/MENHUT-II/2007 KUD BINA JAYA LANGGAM 41.960,00 ACEH 23 69/Menhut-II/2007 PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI 12.660,00 RIAU 24 SK.378/Menhut-II/2008 PT. SARI HIJAU MUTIARA 20.000,00 RIAU 25 No. SK.420/Menhut-II/2014 PT. LANTABURA MENTARI SEJAHTERA 16.120,00 RIAU 26 SK.639/Menhut-II/2009 PT. BANGKANESIA 51.205,00 SUMSEL 27 SK.428/Menhut-II/2009 PT. KOIN NESIA 41.960,00 BABEL 28 740/Menhut-II/2014 PT. WONO INDO NIAGA 12.660,00 NTB
  • 12. - 12 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 29 SK 329/Kpts-II/1998 PT. NITYASA IDOLA 113.196,0 0 KALBAR 30 273/Kpts-II/1998 tanggal 27 PT. RIMBA EQUATOR PERMAI 17.068,00 KALBAR 31 326/Kpts-II/1998 PT. KUSUMA PUSPAWANA 9.614,00 KALBAR 32 SK.225/Menhut-II/2011 PT. POLA INTI RIMBA 9.550,00 KALTENG 33 SK 583/Kpts-II/1997 PT. RIMBA ELOK 18.820,00 KALTENG 34 339/Kpts-II/1998 PT. HUTAN KUSUMA 13.325,00 KALTIM 35 SK 362/Kpts-II/1997 PT. TAMAN DAULAT WANANUSA 13.400,00 KALTIM 36 SK.697/Menhut-II/2010 PT. AMAL NUSANTARA 10.600,00 SULBAR 37 SK.754/Menhut-II/2014 PT. SINAR CERIA SEJATI 10.885,00 SULTRA 38 SK.312/Menhut-II/2011 PT. NNE PLANTATION 6.770,00 MALUT 39 SK.45/Menhut-II/2014 PT. ABADI JAYA INDAH 968,8 KALTENG 40 SK.630/Menhut-II/2014 PT. BERKAT BERSAUDARA NUSANTARA 771,3 KALTENG 41 SK.495/Menhut-II/2013 PT. BORNEO PRIMA COAL INDONESIA 623,6 KALTENG 42 30/1/IPPKH/PMDN/2015 PT.DAHLIA BIRU 1.179,59 KALTENG 43 SK.263/Menhut-II/2013 PT. DWINAD NUSA SEJAHTERA 955,02 SUMSEL 44 28/1/IPPKH/PMDN/2016 PT. FARINDO BERSAUDARA 199,52 KALTENG 45 SK.635/Menhut-II/2012 PT. FERON TAMBANG KALIMANTAN 129,5 KALTENG 46 SK.697/Menhut-II/2011 KOPERASI JEMBATAN DUA MANDIRI 100,11 KALTENG 47 SK.230/Menhut-II/2010 PT. KAPUAS TUNGGAL PERSADA 1.678,64 KALTENG
  • 13. - 13 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 48 19/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 PT. KARYA PERINTIS SEJATI 337 SUMSEL 49 SK.185/Menhut-II/2012 PT. MADHUCON INDONESIA 19,02 SUMSEL 50 1/1/IPPKH-PB/PMDN/2017 PT. RIAU BARAHARUM 1.476,74 RIAU 51 SK.453/Menhut-II/2010 PT. BUMI BUTON DELTA MEGAH 404,44 SULTRA 52 SK.163/Menhut-II/2014 PT. TUJUH SAUDARA 248,32 KALTENG 53 298/KPTS/KWL-6/1996 PD. MAKMUR SEPAKAT 99,88 ACEH 54 177/MENHUT-II/2012 PT. BANYAN TUMBUH LESTARI (I) 6.934,48 GORONTALO 55 629/MENHUT-II/2014 PT. BANYAN TUMBUH LESTARI (II) 8.863,00 GORONTALO 56 566/MENHUT-II/2011 PT. INTI GLOBAL LAKSANA 12.026,88 GORONTALO 57 879/MENHUT-II/2014 PT. GRAHA AGRO NUSANTARA 3.237,00 KALBAR 58 117/KPTS/KWL-6/1995 CV. SURYA PERKASA 93,1 MALUKU 59 856/MENHUT-II/2014 PT. MANGGALA RIMBA SEJAHTERA 11.404,20 MALUT 60 2/1/PKH/PMA/2017 PT. AGRIPRIMA CIPTA PERSADA 6.089,88 PAPUA 61 835/MENHUT-II/2014 PT. BERKAT CIPTA ABADI (II) 14.434,95 PAPUA 62 779/MENHUT-II/2014 PT. DAYA INDAH NUSANTARA 10.576,27 PAPUA 63 830/MENHUT-II/2014 PT. DUTA VISI GLOBAL 33.975,45 PAPUA 64 702/MENHUT-II/2011 PT. MANUNGGAL SUKSES MANDIRI 38.552,00 PAPUA 65 111/MENHUT-II/2012 PT. MEGASURYA MAS 13.839,60 PAPUA 66 680/MENHUT-II/2014 PT. PERMATA NUSA MANDIRI 16.182,48 PAPUA 67 21/MENHUT-II/2012 PT. SIRINGO-RINGO 29.278,00 PAPUA
  • 14. - 14 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 68 394/MENHUT-II/2012 PT. SUMBER INDAH PERKASA 20.143,30 PAPUA 69 703/MENHUT-II/2011 PT. TRIMEGAH KARYA UTAMA 39.716,00 PAPUA 70 833/MENHUT-II/2014 PT. TUNAS AGUNG SEJAHTERA 39.500,42 PAPUA 71 844/MENHUT-II/2014 PT. TUNAS SAWAERMA 19.001,60 PAPUA 72 120/MENHUT-II/2013 PT. USAHA NABATI TERPADU 37.467,00 PAPUA 73 838/MENHUT-II/2014 PT. VISI HIJAU NUSANTARA 24.187,25 PAPUA 74 855/MENHUT-II/2014 PT. WAHANA AGRI KARYA 14.728,05 PAPUA 75 752/MENHUT-II/2014 PT. WIRA ANTARA 20.264,02 PAPUA 76 15/MENHUT-II/2009 PT. ANEKA BUMI PAPUA 3.207,30 PAPUA BARAT 77 13/MENHUT-II/2014 PT. BERKAT SETIAKAWAN ABADI 8.937,39 PAPUA BARAT 78 873/MENHUT-II/2014 PT. BINTUNI AGRO PRIMA PERKASA 19.368,77 PAPUA BARAT 79 22/1/PKH/PMDN/2017 PT. HCW PAPUA PLANTATION 16.661,26 PAPUA BARAT 80 262/MENHUT-II/2012 PT. INTI KEBUN LESTARI 14.377,44 PAPUA BARAT 81 16/1/PKH/PMDN/2017 PT. MENARA WASIOR 28.838,82 PAPUA BARAT 82 6/1/PKH/PMDN/2015 PT. PAPUA LESTARI ABADI 13.757,20 PAPUA BARAT 83 18/1/PKH/PMDN/2017 PT. PERSADA UTAMA AGRO MULIA 12.100,78 PAPUA BARAT 84 84/MENHUT-II/2014 PT. PUSAKA AGRO MAKMUR 24.897,17 PAPUA BARAT 85 462/MENHUT-II/2013 PT. VARIA MITRA ANDALAN 20.325,20 PAPUA BARAT 86 667/MENHUT-II/2011 PT. SAWINDO CEMERLANG 18.860,00 GORONTALO 87 545/MENHUT-II/2011 PT. SAWIT TIARA NUSA 9.257,49 GORONTALO
  • 15. - 15 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 88 544/MENHUT-II/2011 PT. PINANG WITMAS ABADI 5.676,51 KALBAR 89 177/KPTS-II/2000 PT. SINAR AGROTANI KALIMANTAN 17.637,60 KALTARA 90 813/MENHUT-II/2014 PT. CITRA MITRA PERKASA UTAMA 10.951,82 KALTENG 91 177/MENHUT-II/2013 PT. MAKMUR BERSAMA ASIA 5.604,20 KALTENG 92 310/KPTS-II/1996 PT. BADIWATA PALMAINDO (I) 4.256,37 KALTIM 93 449/MENHUT-II/2005 PT. CIPTA KARYA PERDANA HUALOY 2.249,00 MALUKU 94 63/KPTS-II/1994 PT. BUDI SULA INTIM 768,25 MALUT 95 374/MENHUT-II/2005 PT. DEDE GANDASULING 19.808,30 MALUT 96 234/MENHUT-II/2011 PT. GINANG FOHU PLANTATION 8.486,72 MALUT 97 7/KPTS/KWL-6/1994 PT. INMAL TANI 100 MALUT 98 186/KPTS-II/1999 PT. YOSMAR & SONS EKAKARSA 1.816,60 MALUT 99 1/1/PKH/PMA/2016 PT. AGRINUSA PERSADA MULIA 12.245,80 PAPUA 100 217/MENHUT-II/2012 PT. ENERGI SAMUDRA KENCANA 36.206,00 PAPUA 101 593/KPTS-II/1997 PT. FREEPORT / PT. PANGAN SARI 827,34 PAPUA 102 218/MENHUT-II/2012 PT. GRAHA KENCANA MULIA 39.478,00 PAPUA 103 127/MENHUT-II/2012 PT. KARTIKA CIPTA PRATAMA 39.338,00 PAPUA 104 126/MENHUT-II/2012 PT. MEGAKARYA JAYA RAYA 39.505,00 PAPUA 105 455/KPTS-II/1999 PT. MERAUKE SAWIT JAYA 35.297,10 PAPUA 106 552/MENHUT-II/2012 PT. PAPUA AGRO LESTARI 32.347,40 PAPUA 107 611/MENHUT-II/2009 PT. PUSAKA AGRO LESTARI 38.159,60 PAPUA
  • 16. - 16 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 108 185/KPTS-II/2000 PT. RIMBA MATOA LESTARI 29.588,70 PAPUA 109 341/MENHUT-II/2014 PT. INTI KEBUN SAWIT 13.385,00 PAPUA BARAT 110 516/MENHUT-II/2012 PT. INTI KEBUN SEJAHTERA 19.655,35 PAPUA BARAT 111 313/MENHUT-II/2012 PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS 6.791,24 PAPUA BARAT 112 371/KPTS-II/1993 PT. NUSA IRIAN JAYA INDAH 467 PAPUA BARAT 113 731/MENHUT-II/2011 PT. PERMATA PUTRA MANDIRI 34.147,00 PAPUA BARAT 114 606/MENHUT-II/2012 PT. PUTERA MANUNGGAL PERKASA 23.424,38 PAPUA BARAT 115 5/1/PKH/PMDN/2015 PT. SORONG AGRO SAWITINDO 18.160,20 PAPUA BARAT 116 452/MENHUT-II/2014 PT. SUBUR KARUNIA RAYA 38.770,00 PAPUA BARAT 117 46/MENHUT-II/2013 PT. VARITA MAJUTAMA (II) 35.371,00 PAPUA BARAT 118 391/KPTS-II/1992 PT. KAWISAN CENTRAL ASIA 3.444,00 SULTENG 119 772/KPTS-II/1989 PT. TAMACO GRAHA KRIDA 7.865,00 SULTENG 120 732/MENHUT-II/2014 PT. HASTIKA PALMA KENCANA 6.429,52 SUMBAR 121 176/KPTS-II/2000 PT. BINTANG JAYA INTER CAKRAWALA 1.176,30 KALTARA 122 529/KPTS-II/1999 PT. TRITEKNIK KALIMANTAN ABADI 4.070,00 KALTIM 123 99/KPTS-II/1996 PT. LETAWA (I); (II) 15.502,00 SULBAR 124 680/KPTS-II/1995 PT. AGROWIYANA (I) 12.734,00 JAMBI 125 667/KPTS-II/1992 PT. BANGUN DESA UTAMA 27.675,00 JAMBI 126 720/KPTS-II/1989 PT. JAMIKA RAYA (I) 18.295,00 JAMBI 127 19/KPTS-II/1993 PT. CEMARU LESTARI 13.241,50 KALBAR
  • 17. - 17 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 128 344/MENHUT-II/2011 PT. CITRA SAWIT CEMERLANG 15.705,75 KALBAR 129 47/KPTS-II/1989 PT. MULTI PRIMA ENTAKAI (I) 2.550,00 KALBAR 130 87/MENHUT-II/2009 PT. PATIWARE (d/h PERINTIS MAKMUR) 6.801,78 KALBAR 131 262/MENHUT-II/2011 PT. SUMATERA JAYA AGROLESTARI 10,935,40 KALBAR 132 115/KPTS-II/1996 PT. INTI GERAK MAJU (III) 3.080,00 KALSEL 133 326/KPTS-II/1994 PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA 13.358,83 KALSEL 134 785/MENHUT-II/2014 SMART Tbk 1.454,23 KALSEL 135 586/MENHUT-II/2014 PT. AGRINDO GREEN LESTARI 8.834,16 KALTENG 136 775/KPTS-II/1992 PT. ANTANG GANDA UTAMA (I) 18.725,00 KALTENG 137 919/KPTS-II/1999 PT. ANTANG UTAMA ESTATE /PT. HASFARM 4.995,00 KALTENG 138 289/MENHUT-II/2014 PT. BERKALA MAJU BERSAMA 8.559,45 KALTENG 139 48/MENHUT-II/2014 PT. BINA SARANA SAWIT UTAMA 6.318,38 KALTENG 140 2/1/PKH/PMDN/2017 PT. BINTANG SAKTI LENGGANA 5.906,07 KALTENG 141 207/KPTS-II/1998 PT. BISMA DHARMA KENCANA 10.752,00 KALTENG 142 499/KPTS-II/1997 PT. BOHINDOMAS PERMAI/PT. AGRO INDOMAS 11.930,00 KALTENG 143 453/MENHUT-II/2013 PT. BUMI AGRO PRIMA 4.424,78 KALTENG 144 680/MENHUT-II/2013 PT. CILIANDRY ANKY ABADI 2.534,10 KALTENG 145 5/1/PKH/PMDN/2016 PT. CITRA AGRO ABADI 8.920,18 KALTENG
  • 18. - 18 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 146 730/MENHUT-II/2014 PT. GUMAS ALAM SUBUR 10.435,98 KALTENG 147 627/KPTS-II/1995 PT. GUNUNG SEJAHTERA YOLI MAKMUR 5.228,54 KALTENG 148 6/1/PKH/PMDN/2016 PT. HAMPARAN MITRA ABADI 9.389,35 KALTENG 149 10/1/PKH/PMDN/2017 PT. HUTANINDO AGRO LESTARI 7.878,37 KALTENG 150 329/MENHUT-II/2012 PT. INDOPENTA SEJAHTERA ABADI 14.554,50 KALTENG 151 9/MENHUT-II/2012 PT. KETAPANG SUBUR LESTARI 17.048,55 KALTENG 152 481/MENHUT-II/2006 PT. KHARISMA UNGGUL CENTRALTAMA CEMERLANG 14.197,00 KALTENG 153 762/KPTS-II/1996 PT. KRIDATAMA LANCAR 15.900,00 KALTENG 154 SK.787/MENHUT-II/2014 PT. KURUN SUMBER REZEKI 9.505,35 KALTENG 155 19/KPTS-II/2001 PT. LESTARI UNGGUL JAYA (II) 11.860,00 KALTENG 156 8/1/PKH/PMDN/2016 PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI 5.258,53 KALTENG 157 584/MENHUT-II/2014 PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI 4.363,58 KALTENG 158 194/KPTS-II/1996 PT. MUSIRAWAS CITRAHARPINDO 7.790,00 KALTENG 159 466/MENHUT-II/2011 PT. NUSANTARA SAWIT PERSADA (I) 13.007,90 KALTENG 160 852/MENHUT-II/2014 PT. NUSANTARA SAWIT PERSADA (II) 589,06 KALTENG 161 625/KPTS-II/1995 PT. PERSADA BINA NUSANTARA ABADI 4.050,00 KALTENG 162 929/MENHUT-II/2013 PT. SATRIA ABDI LESTARI 15.171,36 KALTENG 163 383/MENHUT-II/2014 PT. SAWIT MULTI UTAMA 11.562,18 KALTENG 164 826/KPTS-II/1997 PT. SUKA JADI SAWIT MEKAR 7.152,00 KALTENG
  • 19. - 19 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 165 628/KPTS-II/1995 PT. SURYA INDAH NUSANTARA PAGI 7.950,00 KALTENG 166 640/KPTS-II/1996 PT. TEGUH SEMPURNA 16.300,00 KALTENG 167 2/1/PKH/PMDN/2015 PT. TEWAH BAHANA LESTARI 4.926,28 KALTENG 168 678/MENHUT-II/2013 PT. TIRTA MADU 3.474,86 KALTENG 169 4/1/PKH/PMA/2015 PT. UNI PRIMACOM 2.661,03 KALTENG 170 724/MENHUT-II/2014 PT. WANA CATUR JAYA UTAMA 3.803,79 KALTENG 171 439/KPTS-II/1996 PT. WANA SAWIT SUBUR LESTARI (I) 17.598,00 KALTENG 172 812/KPTS-II/1997 PT. ANEKAREKSA INTERNATIONAL CORP 16.294,42 KALTIM 173 174/KPTS-II/1998 PT. KUTAI AGRO JAYA 4.875,31 KALTIM 174 624/MENHUT-II/2014 PT. CITRA SUGI ADITYA 9.694,84 KEPULAUAN RIAU 175 603/KPTS-II/1991 PT. DARMALI JAYA LESTARI 5.501,50 RIAU 176 697/KPTS-II/1993 PT. DHARMA WUNGU GUNA 5.340,00 RIAU 177 645/KPTS-II/1995 PT. DUTA PALMA NUSANTARA (II) 3.025,00 RIAU 178 482/MENHUT-II/2011 PT. SEPAKAT SIANTAR 7.884,60 SUMSEL 179 721/Menhut-II/88 *) PT. PERMATA HIJAU SAWIT 8.000,00 SUMUT 180 4/1/IUPSWA/PMDN/2015 PT. MITRA ALAM 99,8 NTB 181 5/1/IUPSWA/PMDN/2016 PT. RELIFE PROPERTY MANAGEMENT 16,71 NTB 182 790/Kpts-II/98 PT. PUTRA WALMAS WISATA 16,23 SULUT 183 7/1/PP-LKH/K/2015 *) PT. INTI MELIA FELINDO 4.617,00 SUMBAR
  • 20. - 20 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 184 S.182/Menhut-II/2014 *) PT. PRANAINDAH GEMILANG 1.266,00 KALBAR 185 S.409/Menhut-II/2014 *) PT. SUBUR AGRO SEJAHTERA MANDIRI 12.200,00 KALSEL 186 S.539/MENHUT-II/2012 *) PT. NUSAINA AGRO AKETERNATE MANISE 2.165,00 MALUKU 187 S.534/MENHUT-II/2012 *) PT. NUSAINA AGRO KOBI MANISE 3.325,00 MALUKU 188 S.535/MENHUT-II/2012 *) PT. NUSAINA AGRO TANAH MERAH MANISE 1.760,00 MALUKU 189 6/1/PP-LKH/K/2015 *) PT. CIPTA PAPUA PLANTATION 15.310,00 PAPUA BARAT 190 S.326/Menhut-II/2014 *) PT. INTERNUSA JAYA SEJAHTERA 4.950,00 PAPUA BARAT 191 5/1/PP-LKH/K/2015 *) PT. MEGA MUSTIKA PLANTATION 9.168,00 PAPUA BARAT 192 436/Menhut-VII/1994*) PT. CAKRA DENTA AGUNG PERTIWI 4.390,00 KALSEL TOTAL 3.126.439,36 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA *) Persetujuan prinsip
  • 21. - 21 - LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN DAFTAR PERIZINAN/PERUSAHAAN KONSESI KEHUTANAN UNTUK DILAKUKAN EVALUASI NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 1 423/Menhut-II/06 PT. BAKTI DWIPA KARIZA 11.010,00 KALBAR 2 SK. Bupati Sintang No. 1002 PT. BORNEO KARUNIA MANDIRI 12.000,00 KALBAR 3 SK.249/Menhut-II/2008 PT. KANDELIA ALAM 18.130,00 KALBAR 4 938/Kpts-VI/99 PT. KARUNIA HUTAN LESTARI 40.550,00 KALBAR 5 SK.107/Menhut-II/2006 PT. TORAS BANUA SUKSES 24.920,00 KALBAR 6 SK.67/Menhut-II/06 PT. GREATY SUKSES ABADI 16.865,00 KALTIM 7 SK.434/Menhut-II/2012 PT. KIANI LESTARI 134.950,00 KALTIM 8 864/Kpts-VI/99 PT. WANA BHAKTI PERSADA UTAMA 44.402,00 KALTIM 9 5/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 PT. INTRACA WOOD MANUFACTURING IND 11.585,00 KALTARA 10 208/Kpts-II/1990 PT. SARANA TRI RASA BHAKTI 35.090,00 KALTARA 11 368/Menhut-II/09 PT. TUNGGAL AGHATIS INDAH WOOD INDUSTRIES UNIT I 73.375,00 MALUT
  • 22. - 22 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 12 SK.327/Kpts-II/98 PT. LIMBAH KAYU UTAMA 19.300,00 JAMBI 13 SK.70/Menhut-II/2005 PT. CIPTAMAS BUMI SUBUR 7.550,00 SUMSEL 14 SK.568/Menhut-II/2011 PT. SUMATERA ALAM ANUGERAH 5.560,00 SUMSEL 15 SK.780/Menhut-II/2012 PT. INDOSUKSES LESTARI MAKMUR 10.025,19 BABEL 16 SK.660/Menhut-II/2009 PT. USAHA TANI LESTARI (NTB) 22.820,00 NTB 17 SK.216/Menhut-II/2013 PT. USAHA TANI LESTARI (NTT) 41.515,00 NTT 18 SK.716/Menhut-II/2014 PT. DUTA ANDALAN SUKSES 31.080,00 KALBAR 19 SK.845/Menhut-II/2014 PT. DUTA BINTANG GEMILANG 17.145,00 KALBAR 20 SK.739/Menhut-II/2014 PT. GAMBARU SELARAS ALAM 20.445,00 KALBAR 21 SK.288/Menhut-II/2011 PT. GAPURA PERSADA KHATULISTIWA 8.250,00 KALBAR 22 SK. 555/MENHUT-II/2009 PT. MAHKOTA RIMBA UTAMA 74.480,00 KALBAR 23 SK. 315/Kpts-II/1998 PT. MERANTI LESTARI 16.500,00 KALBAR 24 SK. 459/MENHUT-II/2009 PT. PRIMA BUMI SENTOSA 70.080,00 KALBAR 25 SK.450/Menhut-II/2011 PT. SEGAH BANGUN PERSADA 17.300,00 KALBAR 26 SK.318/Kpts-II/1998 PT. LAHAN SUKSES 14.460,00 KALBAR 27 SK.747/Menhut-II/2012 PT.E-GREENDO 14.595,00 KALTENG
  • 23. - 23 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 28 SK.253/Kpts-II/98 jo SK.760/Menhut- II/2013 jo SK.573/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 PT. KODECO TIMBER 10.600,00 KALSEL 29 SK. 569/MENHUT-II/2009 PT. PRIMA MULTI BUANA 12.690,00 KALSEL 30 SK.484/MENHUT-II/2014 PT. WANA DIPA PERKASA 8.355,00 KALSEL 31 SK.445/Kpts-II/1997 PT. HUTAN SEMBADA 10.260,00 KALSEL 32 SK.505/Menhut-II/2009 PT. INHUTANI II UNIT SENAKIN 30.730,00 KALSEL 33 SK.61/Menhut-II/2013 PT. INHUTANI III RIAM KIWA 15.040,00 KALSEL 34 SK.358/Menhut-II/2005 PT. INHUTANI III UNIT PELAIHARI 27.500,00 KALSEL 35 SK. 300/MENHUT-II/2007 PT. RIMBA RAYA LESTARI 17.330,00 KALTIM 36 SK.146/Kpts-II/96 PT. BERKAT HUTAN PUSAKA 13.400,00 SULUT 37 SK.880/Menhut-II/2014 PT.WAHANA SAMUDRA SENTOSA 79,000.00 PAPUA 38 SK.371/Menhut-II/2010 PT. BARA INTERNATIONAL 1.580,03 KALTENG 39 SK.779/Menhut-II/2013 PT. BARA PRIMA MANDIRI 699,80 KALTENG 40 SK.513/Menhut-II/2013 PT. BATUBARA BUKIT KENDI 433,33 SUMSEL 41 SK.621/Menhut-II/2012 PT. CITRA INDAH MATAHARI 494,13 KALTENG 42 SK.868/Menhut-II/2014 PT. DAYA BUMINDO KARUNIA 3.324,41 KALTENG 43 SK.1319/MenLHK- PKTL/REN/PLA.0/3/2018 PT. KALIMANTAN PRIMA NUSANTARA 244,18 KALTENG
  • 24. - 24 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 44 SK.431/Menhut-II/2013 PT. MONTALAT JAYA UTAMA 429,90 KALTENG 45 SK.101/Menhut-II/2014 PT. MURA REKA BATUBARA 691,05 SUMSEL 46 SK.102/Menhut-II/2014 PT. PALOPO INDAH RAYA 386,40 KALTENG 47 SK.797/Menhut-II/2014 PT. SAMANTAKA BATUBARA 1.004,89 RIAU 48 SK.402/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2018 PT. SUMBER REJEKI EKONOMI 995,35 KALTENG 49 SK.458/Menhut-II/2014 PT. PATRINDO JAYA MAKMUR 269,23 SULTRA 50 SK.17/1/IPPKH/PMDN/2017 PT. YUMAN JAYA TAMA 39,88 SULTRA 51 SK.20/1/IPPKH/PMDN/2015 PT. PULAURUSA TAMITA 965,31 SULTRA 52 SK.585/Menhut-II/2014 PT. GRAHA SURYA TAMBANG 675,33 KALTENG 53 24/1/IPPKH/PMDN/2016 PT. DAYAK MEMBANGUN PRATAMA 999,95 KALTENG 54 SK.432/Menhut-II/2013 PT. ELECTRA GLOBAL 1.120,05 KALTENG 55 16/1/IPPKH-PB/PMDN/2016 PT. KEMUNING TAMBANG SENTOSA 561,08 RIAU 56 SK.299/Menhut-II/2012 PT. KERITANG BUANA MINING 999,84 RIAU 57 24/1/IPPKH/PMDN/2015 PT. PACIFIC SAMUDRA PERKASA 996,90 KALTENG 58 SK.189/Menhut-II/2012 PT. PALMA MANDIRI LESTARI 1.187,26 KALTENG 59 SK.57/1/IPPKH/PMDN/2017 PT. ADHIKARA CIPTA MULIA 167,84 SULTRA 60 SK.679/Menhut-II/2009 PT. MADANI CITRA MANDIRI 888,60 KALTIM
  • 25. - 25 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 61 SK.3/Menhut-II/2012 PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA 995,01 SULTRA 62 Persetujuan prinsip PT. RNI (PTP XIV JATI TUJUH) 12.022,50 JABAR 63 Persetujuan prinsip PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN 4.013,00 SUMSEL 64 6/1/IUPSWA/PMDN/2015 PT. LISE BATAM RIMBA LESTARI 247,60 RIAU 65 No.1/1/IUPSWA/PMDN/2017 PT. JOBEN EVERGREEN 14,71 NTB 66 No.2/1/IUPSWA/ PMDN/2015 PT. LINGGAU BISA 42,38 SUMSEL 67 No.3/1/IUPSWA/PMDN/2018 PT. PUSAKA SUAKA KULON 44,99 JABAR 68 No.2/1/IUPSWA/PMDN/2018 PT. SURA PARAMA SETIA 16,24 JATIM 69 SK.796/Menhut-II/2014 PT. KOMODO WILDLIFE ECOTOURISM 426,07 NTT 70 No. 7/1/IUPSWA/PMDN/2015 PT. SEGARA KOMODO LESTARI 22,10 NTT 71 259/KPTS-II/1994 PT. SAKA JAMBU AYE 7,78 ACEH 72 SK. 438/Menhut-II/2010 PT. RIA SO MILA PANTAI INDAH 49,29 NTB 73 6/1/IUPSWA/PMDN/2016 PT. KARYA PRATAMA EKAJAYA 50.00 NTB 74 SK. 841/MENHUT-II/2014 PT. DINANDA SELARAS LESTARI 119,62 NTB 75 4/1/IUPSWA/PMDN/2016 PT. BANGKO- BANGKO LESTARI 50,00 NTB 76 2/1/IUPSWA/PMDN/2016 PT. PRABU ALAM LESTARI 50,00 NTB
  • 26. - 26 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 77 681/KPTS-II/1995 PT. AGROWIYANA (II) 1.050,00 JAMBI 78 73/KPTS-II/1996 PT. BAHARI GEMBIRA RIA (II) 14.349,00 JAMBI 79 740/KPTS-II/1993 PT. ANTAR MUSTIKA SEGARA (I) 5.295,00 KALBAR 80 655/KPTS-II/1999 PT. GEMAREKSA MEKARSARI 11.355,00 KALTENG 81 636/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 PT. PRIMA SARANA GRAHA 21.081,53 PAPUA 82 2/1/PKH/PMDN/2018 PT. SAWIT MAKMUR ABADI 28.817,42 PAPUA 83 SK.896/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019 PT. ANUGERAH SAKTI INTERNUSA 14.677,26 PAPUA BARAT 84 259/KPTS-II/1994 PT. SAKA JAMBU AYE 4.811,00 ACEH 85 523/KPTS-II/1994 PT. PARIPURNA SWAKARSA (I); (II) 21.744,00 KALSEL 86 4696/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2019 PT. KRISNA KERETA KENCANA 277,32 RIAU 87 4001/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2017 PT. JHONLIN AGRO LESTARI (I) 7.231,96 KALSEL 88 7111/MENLHK/PKTL/KUH/OTL.0/10/2018 PT. JHONLIN AGRO LESTARI (II) 1.373,88 KALSEL 89 7/KPTS-II/1995 PT. LAGUNA MANDIRI 16.852,00 KALSEL 90 526/KPTS-II/1994 PT. LANGGENG MUARA MAKMUR 16.674,00 KALSEL 91 S.237/MENHUT-II/2014 PT. TABITA INDAH SEJAHTERA 75,00 NTB 92 485/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2017 PT. AGROLESTARI SENTOSA 7.277,43 KALTENG 93 224/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2019 PT. DWIE WARNA KARYA 6.175,30 KALTENG
  • 27. - 27 - NO NOMOR SK NAMA PERUSAHAAN/PEMEGANG IZIN LUAS AREA (Ha) PROVINSI 94 300/MENHUT-II/2011 PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI 7.594,98 KALTENG 95 250/KPTS-II/2000 PT. SINGKEP PAYUNG PERKASA (I) 18.006,00 KEPULAUAN RIAU 96 535/KPTS-II/1988 PT. DUTA PALMA NUSANTARA (I) 10.960,00 RIAU 97 806/KPTS-II/1993 PT. GANDAERAH HENDANA 14.000,00 RIAU 98 135/KPTS-II/1998 PT. JATIMJAYA PERKASA 20.300,00 RIAU 99 88/KPTS-II/1998 PT. SIAK SERAYA 10.120,10 RIAU 100 659/KPTS-II/1997 PT. TRISETIA USAHAMANDIRI 24.755,65 RIAU 101 441/KPTS-II/1998 PT. UDAYA LOHJINAWI 10.880,50 RIAU 102 567/KPTS-II/1999 PT. HINDOLI 15.550,00 SUMSEL 103 S.283/MENHUT-II/2014 *) PT. KATINGAN MUJUR SEJAHTERA 7.340,00 KALTENG 104 S.323/Menhut-II/2014 *) PT. PAGATAN USAHA MAKMUR 12.660,00 KALTENG 105 S.382/Menhut-II/2014 *) PT. SURYA LESTARI NUSANTARA 36.145,00 PAPUA 106 S.236/Menhut-VII/2008 PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE 4.975,00 ACEH TOTAL 1.369.567,55 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA