Kosep dan Aplikasi e-government dalam pendidikan dan pelatihan, ataupun dalam konteks yang lebih luas. Selamat mempelajari, semoga menjadi bahan diskusi dan pencerahan bagi Anda...
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
E government
1.
2. • Dewasa ini informasi merupakan
“komoditas primer”
• Siapa yang menguasai informasi dialah
penguasa masa depan.
• The newsource of power is not money in the
hand of a few, but information in the
hand of many”
• Globalisasi membuat dunia menjadi tanpa
batas (borderless)
• Komunikasi bisa terjadi kapan saja, dimana
saja dan dengan siapa saja
Trend Masyarakat
4. Teknologi Informasi
& Komunikasi
“New power to change the world”
SDA
Sumberdaya informasi
M A N A G E R I A L
Sosial, Ekonomi, Budaya, Politik, Agama,
Pemerintahan, Perbankang, Transportasi,
Hiburan, Penyiaran, Kesehatan dll.
5. WEB
SERVICE
ICT INTEGRATED IN THE MANAGEMENT & INSTRUCTION
ICT SEBAGAI
PENDUNG
MANAJEMEN
ICT SEBAGAI
KOMPETENSI
ICT SEBAGAI
ALAT BANTU
PEMBELAJARAN
ICT SEBAGAI
RESOURCES &
COMM.TOOLS
1
2
3
4
BADAN DIKLAT
MULTIME-
DIA
INFORMA-
TION
SYSTEM
ICT
CAPACITY
BUILDING
ICT INFRASTRUCTURE (NETWORK, SERVER, ELECTRICITY)
ICT ENGENEERING
Lingkup ICT
6. e-Government?
(1) Casheer (2) Teller (3) Pialang
(4) Pajak Online (5) Belanja
Online
(6) e-KTP
M a n a k a h
a k ' fi t a s
y a n g
t e r m a s u k
E -‐ G o v e r n m e n t ?
7. e-Government?
“Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Pemerintah yang berarti
terjadinya peralihan teknologi manual ke teknologi elektronik.
Pelaksanaan e-government memerlukan kesiapan waktu, tenaga,
biaya dan SDM. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan
sistem e-government sebaiknya direncanakan secara bertahap
sesuai dengan kesiapan pihak Pemerintah.
8. • Penyelenggaran Pemerintahan
berbasis elektronik [TI] untuk
meningkatkan kinerja Pemerintah
dalam hubungannya dengan
masyarakat, komunitas bisnis dan
kelompok terkait lainnya menuju Good
Governance. Word bank 2001
• Penyelenggaraan kepemerintahan
yang berbasis (menggunakan)
elektronik dalam rangka meningkatkan
kualitas layanan publik secara efektif
dan efisien. Inpres no. 3 tahun 2003
Pengertian
9. e-Government?
(1) Casheer (2) Teller (3) Pialang
(4) Pajak Online (5) Belanja
Online
(6) e-KTP
K e s i m p u l a n n y a ?
10. Prasyarat awalyang harus dipenuhi oleh sebuah
komunitas yang telah bersiap diri untuk mengimplementasikan
konsep e-government.
1. Political will
2. Kebijakan
Syarat e-Government
11. 1. Infrastruktur Telekomunikasi
2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan
TI oleh Pemerintah
3. Kesiapan SDM
4. Ketersediaan Dana
5. Perangkat Hukum
6. Perubahan Paradigma
“Jika
para
pimpinan
dan
karyawan
'dak
mau
berubah,
maka
dapat
dikatakan
bahwa
yang
bersangkutan
belum
siap
untuk
menerapkan
konsep
e-‐government”
Faktor Penentu
12. • Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang
“Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government”.
• Perkembangan Dunia yang menuju ke arah Network-based
Economy” atau era “Digital Economy”
• Persaingan dunia yang semakin ketat dan tanpa batas
(Globalisasi)
• Semakin meningkatnya kebutuhan akan Informasi oleh Publik
dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat
• Perkembangan dan Penggunaan Teknologi
Informatika (Web/Internet) yang pesat sehingga
memungkinkan tercapainya efektifitas & efisiensi.
Alasan e-Government
13. • Pembentukan jaringan informasi dan
transaksi pelayanan publik yang tidak
dibatasi sekat ruang dan waktu serta
dengan biaya yang terjangkau.
• Pembentukan hubungan interaktif dengan
dunia usaha yang saling menguntungan.
• Pembentukan mekanisme dan saluran
komunikasi dengan semua lembaga negara
serta penyediaan fasilitas dialog publik.
• Pembentukan sistem manajemen dan
proses kerja yang transparan, efisien dan
efektif serta memperlancar transaksi dan
pelayanan antar lembaga pemerintah.
(Lampiran 1, Inpres no. 3 tahun 2003)
Tujuan e-Government
14. G-C
E-GOV
§ Perpajakan
§ Perijinan [Usaha, dll]
§ Database Sumber Daya
§ Promosi Bisnis Daerah
§ Info Potensi Bisnis
G-G
G-B
PEMERINTAH
MASYARAKAT
BISNIS
§ Kependudukan
§ Kesehatan
§ Pajak
§ Perijinan [IMB,dll]
§ Info Publik
§ Kepegawaian
§ Keuangan
§ Asset Daerah
§ dll
Jangkauan
Akses
Responsif
Efisiensi
Transparansi
Lingkup e-Government
15. • Memberikan Pelayanan Informasi kepada Masyarakat selama 24 jam /
7 hari / non stop dimana saja (anytime, anywhere)
• Meningkatkan nilai ekonomi Daerah dengan Informasi (Service City)
yang dapat mengekspos ‘Potensi Daerah’ secara luas
• Meningkatkan peran serta publik dalam pembangunan daerah
• Meningkatkan efektifitas hubungan Pemda dengan Publik (Citra
Pemda) maupun internal Pemda
• Menumbuhkan iklim Dunia Usaha yang lebih baik sehingga dapat
mempercepat Proses Pembangunan Daerah
• Merupakan Sarana (Web) yang efektif dan termurah dalam rangka
meningkatkan serta mengembangkan (promosi) profil Daerah
Manfaat untuk Kab/Pemkot
16. E-GOVERNMENT SOLUTION
eGov Aplikasi eGov PortalDATA!
TERINTEGRASI!
Ø Profil Daerah
Ø Berita (Ekonomi, Politik, dll)
Ø Potensi Daerah
Ø Data Daerah (Keungan, dll)
Ø Informasi (Cuaca, Harga, dll)
Ø Komunikasi (Mail, Chat, dll)
Ø Layanan Umum
Ø Bisnis
Users :
§ Public
§ Employee
§ Investor
§ Supplier
§ Executive
§ Legislatif
§ etc
Ø eGovAsset/Perlengkapan
Ø eGovKependudukan
Ø eGovKepegawaian
Ø eGovKeuangan
Ø eGovPelayanan
Ø eGovPendapatan
Ø eGovPotensiDaerah
Ø eGovPengadaan dll
SECURITY!
Integrasi e-Government
18. • Keputusan untuk
melaksanakan Proyek
hanya karena latah
belaka (ikut-ikutan
trend).
• E-Gov dibangun tanpa
mengetahui alasan
yang jelas mengapa hal
tsb harus dilakukan.
Faktor Kegagalan e-Government
19. Jaringan Komunikasi Data (2011)
Sistem
Pelayanan
Retribusi
156 Kantor
Kecamatan
Koneksitas
22 Kab/Kota
35 Kantor
UPPD
11 Outlet
Samsat
Koneksitas
3 Eksternal
Setda
Jabar
47 OPD
Pemprov
Jaringan Intranet
Pemprov Jabar
(WAN Any-to-Any
VPN-IP MPLS)
Jaringan Intranet
Inkubator e-Gov
(VPN over Internet)
Jaringan Intranet
Pendapatan
(WAN Any-to-Any
VPN-IP MPLS)
Aplikasi Internal
(SIPKD, SPSE,dll)
Video Conference Apl. Data
Kecamatan
20. Intranet Pemprov Jabar (2012)
Internet
Intranet
Pemprov Jabar
(WAN Any-to-Any
VPN-IP MPLS)
Diskominfo
Jabar
Backhaul Internet 60Mbps
Setda
Jabar
3 Rumah
Dinas Pimpinan
44 Unit
Kerja
Pemprov
Koneksi FO
(Leased Line)
5 Mbps
IP VPN
1 Mbps
IP VPN
1 Mbps
Fasilitas
Kolokasi
Penyedia
5
1
2a 3
Akses Internet
bersumber media kabel
Untuk Layanan Hotspot
Up to 1024Kbps
6
4 Area
Publik
156 Kantor
Kecamatan
Intranet
Inkubator e-Gov
(VPN over Internet)
7
Koneksi Intranet via
Internet media kabel
≥ 128Kbps
9
Co-location
Sub Rack
8
Unified Threat
Management
+
Akses Internet 120Mbps
(80Mbps domestik + 40Mbps internasional)
26 Kab/
Kota
IP VPN
1 Mbps
4
Fasilitas VPS
Penyedia
10
Sewa Layanan
Virtual Private
Server
4 BKPP
IP VPN
2 Mbps
2b
Termasuk 4 Gerai
BPPT (2012)
Fasilitasi SAMSAT
Mobile)
Replikasi
Databse SIAK
Anjungan Jabar,
Taman Budaya,
Museum Sribaduga
Puskud Jabar
22. Inkubator eGov Kecamatan (2009 - 2012)
156 Kantor Kecamatan
(26 wilayah Kab/Kota)
Data Kecamatan
(Government Data Management),
Fasilitasi Samsat Mobile Payment
26. Pelayanan Samsat (Dinas Pendapatan)
Pembayaran PKB, STNK
dan SWDKLLJ dapat
dilakukan online di
Samsat mana saja:
35 UPPD
11 Outlet Samsat
12 unit Samsat Keliling
32. Learning (Diklat)
1
Laboratorium
Komputer
Implikasi e-Government
berbasis ICT
(e-Laboratory)
33.
34. Sekian & Terima Kasih
K O N S E P
D A N
A P L I K A S I
E -‐ G O V E R N M E N T
K O N S E P
D A N
A P L I K A S I
E -‐ G O V E R N M E N T
Dr. Cepi Riyana, S.Pd., M.Pd.
Jurusan Kurikulum & Teknologi Pendidikan FIP-UPI
cepi@upi.edu
W a s s a l a m u a l a i k u m