SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  35
ANATOMI KONTRAK
FAKULTAS HUKUM - UNIVERSITAS INDONESIA
DIAN EKA PERMATASARI, SH, MH
ANATOMI KONTRAK
• JUDUL
• PEMBUKAAN
• KOMPARISI / PARA PIHAK
• RECILTAL/PREMISE / SEBAB / DASAR
• SYARAT SYARAT / ISI PERJANJIAN
• EXCEPT CLAUSE
• PENUTUP
JUDUL
• JUDUL HARUS MENCERMINKAN JIWA DARI PERJANJIAN
• DITULIS DALAM BENTUK SINGKAT DENGAN BAHASA BAKU
• UNTUK PERJANJIAN TERTENTU ADA PENOMORAN
CONTOH :
SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
NOMOR : 009-01/SPPP/PPAB – DEPHAN/APBN/I/2015
PERJANJIAN KREDIT
ANTARA
PEMERINTAH INDONESIA
DAN
BNP PARIBAS S.A./N.V., SINGAPORE BRANCH
PEMBUKAAN
• MERUPAKAN AWAL AKTA
• YANG MENUNJUKAAN TANGGAL DAN TEMPAT TERJADINYA
PERJANJIAN
CONTOH :
PADA HARI INI, JUMAT, TANGGAL 23
BULAN JANUARI TAHUN 2015 , BERTEMPAT
DI SALATIGA, KAMI YANG BERTANDA
TANGAN DIBAWAH INI ;
PADA HARI INI JUMAT, 23 JANUARI 2015
,DI YOGYAKARTA, OLEH DAN ANTARA ;
PADA HARI INI SENIN, TANGGAL DUA PULUH TIGA
BULAN JANUARI TAHUN DUA RIBU LIMA BELAS,
KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:
KOMPARISI
• ADALAH BAGIAN YANG MENYEBUTKAN NAMA PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN
• MENCANTUMKAN IDENTITAS YANG MENJELASKAN
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PARA PIHAK
CONTOH 1:
NAMA : EDWARD WIDJOYANTO
JABATAN : PEMIMPIN PROYEK PEMBANGUNAN
BENDUNGAN DAN PLTA - KAB. MAJAPAHIT
TAHUN ANGGARAN 2015
ALAMAT : JL. SUDIRMAN NO. 20 TELP. (0000) 66007
– 66009 MAJAPAHIT KOTA
MENJALANKAN JABATAN TERSEBUT DAN OLEH KARENA ITU
BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN
MAJAPAHIT BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH KABUPATEN MAJAPAHIT
SELANJUTNYA DISEBUT, PIHAK PERTAMA
NAMA : PUTRI
JABATAN : DIREKTRIS CV. KEN AROK
ALAMAT : JL. DIPONEGORO NO. 21 MAJAPAHIT
MENJALANKAN JABATAN TERSEBUT DAN OLEH KARENA ITU
BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERUSAHAAN TERSEBUT.
BERDASARKAN AKTE NOTARIS ADAM LEVINE SH NO. 1
TANGGAL 1 JANUARI 2005.
SELANJUTNYA DISEBUT, PIHAK KEDUA
CONTOH 2:
AS MADE AND SIGNED THIS _____ OCTOBER. 2014
(HEREINAFTER THE "AGREEMENT") BY AND BETWEEN:
A. THE REPUBLIC OF INDONESIA, ACTING BY AND
THROUGH ITS MINISTER OF FINANCE, REPRESENTED BY THE
DIRECTOR GENERAL OF TREASURY (HEREINAFTER THE
"BORROWER"):
B. FORTIS BANK S.A./N.V., SINGAPORE BRANCH, A BRANCH
OF THE BELGIAN BANK ORGANISED AND
EXISTING AS A PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY UNDER
THE LAWS OF THE KINGDOM OF BELGIUM WITH
ITS REGISTERED OFFICE AT WARANDEBERG 3, 1000 BRUSSELS.
BELGIUM, AND ESTABLISHED AT 63 MARKET
STREET #21-00. 048942 SINGAPORE (HEREINAFTER THE
PREMISE
• PENGANTAR AKTA YANG MENJELASKAN MAKSUD DAN
TUJUAN DARI PARA PIHAK
• BERISI ALASAN ATAUPUN DASAR PERTIMBANGAN ADANYA
PERJANJIAN
• DISEBUT JUGA SEBAGAI KONSIDERAN ATAU LATAR
BELAKANG LAHIRNYA PERJANJIAN
CATT: UNTUK KONDISI TERTENTU KONTRAK
PERLU MENCANTUMKAN PRESMISE, MIS :
PERPANJANGAN KONTRAK ,
REKONTRAKTUAL DLL
SEBELUMNYA PARA PIHAK MENERANGKAN
BAHWA BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN
BUPATI NO: 55 TANGGAL 20 MEI 2014
TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG
PERKANTORAN YANG AKAN
DISELENGGARAKAN MULAI TANGGAL 10 JUNI
2014 , MENUNJUK PIHAK PERTAMA SEBAGAI
PANITIA PEMBANGUNAN
BAHWA BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT
PANITIA PEMBANGUNAN GEDUNG
PERKANTORAN , TERTANGGAL 30 MEI 2014,
PIHAK PERTAMA TELAH MENUNJUK PIHAK
KEDUA SEBAGAI PIHAK PENYEDIA ANGKUTAN
PROYEK
SELAJUTNYA KEDUA BELAH PIHAK TELAH
SETUJU DAN SEPAKAT UNTUK
MELANGSUNGKAN KERJASAMA PENYEDIAAN
ANGKUTAN PROYEK PEMBANGUNAN GUDUNG
CONTOH
PADA TANGGAL 23 JANUARI 2015, COBALT INTERNATIONAL
PTE LTD (SELANJUTNYA DISEBUT “PENYEDIA”) DAN
DEPHANKAM RI (SELANJUTNYA DISEBUT “PEMBELI”) TELAH
MENANDATANGANI PERJANJIAN PENGADAAN (SELANJUTNYA
DISEBUT “PERJANJIAN PENGADAAN”), DENGAN MANA
PENYEDIA TELAH BERSEDIA UNTUK MENYEDIAKAN
PERALATAN PENDUKUNG KOMUNIKASI ELEKTRONIK. HARGA
PERJANJIAN PENGADAAN ADALAH SEBESAR USD
2,999,693.22 (DUA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH
SEMBILAN RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TIGA DOLLAR
AMERIKA DAN DUA PULUH DUA SEN)
UNTUK MEMBIAYAI 85% (DELAPAN PULUH LIMA PERSERATUS)
DARI HARGA PERJANJIAN PENGADAAN TERSEBUT, LENDER
TELAH SETUJU UNTUK MEMBERIKAN FASILITAS KREDIT
KEPADA BORROWER, YANG BESARAN KREDITNYA DALAM
PERJANJIAN INI (SELANJUTNYA DISEBUT "BUYER CREDIT")
ADALAH MAKSIMAL SEBESAR USD 2,549,739.24 (DUA JUTA
LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS
TIGA PULUH SEMBILAN DAN DUA PULUH EMPAT SEN DOLLAR
AMERIKA )
PARA PIHAK MENGINGINKAN DALAM PERJANJIAN INI
KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT YANG SEHARUSNYA
ISI KONTRAK
• ISI KONTRAK DAPAT DIBUAT BEBAS , KECUALI TELAH DIATUR
DALAM UNDANG-UNDANG
• MENCANTUMKAN SEGALA HAL DAN POKOK YANG DIANGGAP
PERLU,
• SEBAGAI PERNYATAAN KEHENDAK PARA PIHAK YANG TERTUANG
DALAM PERNYATAAN TERTULIS
• MENJELASKAN DENGAN DETAIL MENGENAI OBJEK PERJANJIAN.
• MENJELASKAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
SERTA URAIAN LENGKAP MENGENAI PRESTASI
LANJ,,,
• DIJELASKAN DENGAN BAHASA YANG SEDERHANA DAN
SATU TAFSIR ( JANGAN MULTI INTERPRETATIF )
• JIKA MENGGUNAKAN ISTILAH TEKNIS , SEBAIKNYA
MENCANTUMKAN DEFINISI ATAU KETENTUAN UMUM
• KETENTUAN DAN SYARATNYA HARUS BISA DILAKSANAKAN
DALAM PRAKTEK (PRACTICABLE)
• SEMAKIN DETAIL SEMAKIN BAGUS
• HARUS MEMPERHATIKAN ASAS-ASAS PERJANJIAN
EXCEPT CLAUSE
• BIASANYA MENGENAI HAL HAL YANG TIDAK DIKEHANDAKI
• WANPRESTASI
• OVERMACHT / FORCE MAJEUR
• CARA PENYELESAIAN SENGKETA
• PERLU DIATUR KARENA MUNGKIN SAJA TERJADI
• DIPERLUKAN KETENTUAN YANG JELAS DAN DAPAT
DILAKSANAKAN DENGAN MUDAH
• SEBAGAI TEMPAT UNTUK MEMASUKKAN PASAL PASAL
PELENGKAP LAINNYA
WANPRESTASI
• SUATU KEADAAN DIMANA SALAH SATU PIHAK KARENA
KELALAIAN TIDAK MEMENUHI PRESTASI YANG DIPERJANJIKAN
• MACAM :
1. TIDAK DIPENUHI PRESTASI SAMA SEKALI
2. DIPENUHI HANYA SEBAGIAN
3. DIPENUHI TETAPI TERLAMBAT
4. MELAKUKAN YANG DILARANG OLEH PERJANJIAN
FORCE MAJEURE /
OVERMACHT
• SUATU KEADAAN DILUAR KEKUASAAN YANG
MENYEBABKAN TIDAK DAPAT DIPENUHINYA PRESTASI
• MISALNYA :
GANGGUAN CUACA; GEMPA BUMI; KECELAKAAN;HURU
HARA; HAL HAL YANG TAK DAPAT DIDUGA SEBELUMNYA
PENYELESAIAN SENGKETA
• MUSYAWARAH/ ADR (NEGOSIASI, KONSULTASI, KONSILIASI,
MEDIASI)
• ARBITRASE ATAU PENGADILAN
PENYELESAI PERSELISIHAN
1. APABILA TERJADI PERSELISIHAN ANTARA KEDUA BELAH
PIHAK SEHUBUNGAN DENGAN KONTRAK INI MAKA PADA
DASARNYA AKAN DISELESAIKAN DENGAN CARA
MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT.
2. APABILA SECARA MUSYAWARAH BELUM DAPAT DICAPAI
PENYELESAIAN, MAKA KEDUA BELAH PIHAK SEPAKAT
UNTUK MENYELESAIAKAN SECARA HUKUM MELALUI (PILIH
SALAH SATU)
• LEMBAGA ARBITRASE
• KANTOR PENGADILAN NEGERI SALATIGA.
CONTOH
 SEGALA PERSELISISHAN YANG TERJADI DARI ATAU
TERKAIT DENGAN PERJANJIAN INI, YANG TIDAK DAPAT
DISELESAIKAN SECARA DAMAI, DISELESAIKAN SECARA
FINAL BERDASARKAN RULES OF ARBITRATION OF THE
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE OF PARIS,
PERANCIS DENGAN TIGA ARBITER YANG DITUNJUK
BERDASARKAN PERATURAN TERSEBUT. HUKUM YANG
BERLAKU ADALAH HUKUM INGGRIS. PROSEDUR
ARBITRASE DILAKUKAN DI SINGAPURA DENGAN BAHASA
INGGRIS
PENUTUP KONTRAK
1. KESELURUHAN
2. PENGECULIAN
3. PELEPASAN HAK DAN PENGALIHAN KEWAJIBAN (DAPAT
DITULIS ATAU DALAM PERJANJIAN PELENGKAP)
4. DOMISILI DAN JURISDIKSI
 PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM
5. PENUTUP
KESELURUHAN
• MENJELASKAN BAHWA YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN INI ADALAH
SATU KESATUAN YANG UTUH TERMASUK PULA LAMPIRAN LAMPIRAN
NYA
• MENYATAKAN TIDAK BOLEH DITAFSIRKAN SECARA TERPISAH PISAH
• BISA PULA DIMASUKAN KETENTUAN PERALIHAN JIKA TERDAPAT
RANGKAIAN PERJANJIAN SEBELUMNYA
CONTOH
• BAHWA PASAL DEMI PASAL HARUS DITAFSIRKAN SECARA
UTUH DAN TUNGGAL MENDASARKAN PADA KONTRAK
TERSEBUT.
• BAHWA SEGALA TURUNAN ATAU LAMPIRAN DARI KONTRAK
TERSEBUT MENJADI BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN
CONTOH
SEMUA PERATURAN YANG BERLAKU BAIK
YANG BERSIFAT REGIONAL MAUPUN
NASIONAL DAN SELURUH KETENTUAN YANG
TERCANTUM DALAM PASAL-PASAL MAUPUN
AYAT-AYAT KONTRAK BESERTA SELURUH
KETENTUAN DI DALAM DOKUMEN-DOKUMEN
YANG MERUPAKAN KESATUAN SERTA BAGIAN
YANG TAK TERPISAHKAN DENGAN KONTRAK
INI TERMASUK SEGALA SANKSINYA,
MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT DAN
BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI
KEDUA BELAH PIHAK BERDASARKAN
KETENTUAN DALAM PASAL 1338 AYAT (1)
KUHP.
CONTOH
• SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN INI BERLAKU UNTUK
SEMUA PINJAMAN KEPADA BANK YANG MERUPAKAN SATU
KESATUAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DANGER
PERSETUJUAN UNTUK ITU ATAU DALAM PENGAKUAN
HUTANG YANG TELAH DITERIMA OLEH BANK.
PENGECUALIAN
• MERUPAKAN KESEPAKATAN PARA PIHAK
UNTUK MENYIMPANGI SEBAGIAN ATAU
SELURUH ISI PERJANJIAN DENGAN
PERSYARATAN TERTENTU
CONTOH
• BAHWA SEGALA ISI DAN PERSYARATAN
DALAM PASAL PASAL PERJANJIAN INI MENJADI
TIDAK BERLAKU APABILA TERJADI FORCE
MAJEUR.
• BAHWA PEMENUHAN KEWAJIBAN DAN HAK
PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN INI AKAN
DIPENUHI DENGAN MELAKUKAN
KESEPAKATAN BARU.
PELEPASAN HAK DAN
PENGALIHAN KEWAJIBAN• ADALAH PELEPASAN HAK DARI KREDITUR UNTUK MENGAKHIRI
HUTANG PIUTANG DENGAN PEMBEBASAN HUTANG
• ADALAH PENGALIHAN KEWAJIBAN DARI DEBITUR UNTUK
MENGALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN BORGTOCHT
(HARUSNYA PERSETUJUAN KREDITUR)
PEMBEBASAN HUTANG
BORGTOCHT
DOMISILI DAN JURISDIKSI
PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM
• PARA PIHAK DAPAT MENENTUKAN HUKUM MANA YANG
AKAN DIBERLAKUKAN
• ANTAR DAERAH
• ANTAR NEGARA
• BILA ANTAR NEGARA, PARA PIHAK DAPAT MENENTUKAN
HUKUM ACARA YANG AKAN DIGUNAKAN
APPLICABLE LAW AND
JURISDICTION PERJANJIAN INI DIATUR DAN DILAKSANAKAN BERDASARKAN
HUKUM INGGRIS
 SEGALA PERSELISISHAN YANG TERJADI DARI ATAU TERKAIT
DENGAN PERJANJIAN INI, YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN
SECARA DAMAI, DISELESAIKAN SECARA FINAL BERDASARKAN
RULES OF ARBITRATION OF THE INTERNATIONAL CHAMBER OF
COMMERCE OF PARIS, PERANCIS DENGAN TIGA ARBITER YANG
DITUNJUK BERDASARKAN PERATURAN TERSEBUT. HUKUM YANG
BERLAKU ADALAH HUKUM INGGRIS. PROSEDUR ARBITRASE
DILAKUKAN DI SINGAPURA DENGAN BAHASA INGGRIS
PENUTUP
• KATA ATAU KALIMAT YANG MENYATAKAN BAHWA PERJANJIAN
INI DIBUAT DALAM RANGKAP DAN BERMATERAI YANG CUKUP
• APABILA DIPEMBUKAAN BELUM DICANTUMKAN WAKTU DAN
TEMPAT, MAKA BISA DI TULISKAN DI PENUTUP
• ALANGKAH BAIKNYA MENYEBUTKAN JUMLAH SAKSI
CONTOH
IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES HAVE CAUSED
THIS AGREEMENT TO BE DULY EXECUTED IN
DUPLICATE ON THE DATE FIRST WRITTEN ABOVE.
FOR AND ON BEHALF OF FOR AND ON BEHALF OF
FORTIS BANK S.AJN. V., THE REPUBLIC OF
INDONESIA
SINGAPORE BRANCH ACTING BY AND
THROUGH ITS
MINISTER OF FINANCE
PENUTUP
DEMIKIAN PERJANJIAN INI DIBUAT BERDASARKAN
KESEPAKATAN KEDUA BELAH PIHAK DALAM KEADAAN
SADAR , DIBUAT RANGKAP 2 , BERMATERAI CUKUP ,
MASING MASING PIHAK MENDAPATKAN SATU DAN
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA YANG
DITANDA TANGANI PARA PIHAK DENGAN DIHADIRI OLEH
SAKSI SAKSI
SALATIGA, 23 JANUARI 2015
PARA PIHAK
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
SAKSI SAKSI
THIS COULD BE THE END
… FOR NOW …
HAVE A GOOD EVENING ....

Contenu connexe

Tendances

Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASETUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASEeddy sanusi silitonga
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaLeks&Co
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugatNasria Ika
 
PERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKPERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKWahyu Ym
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 
Presentasi Hukum Ketenagakerjaan
Presentasi Hukum KetenagakerjaanPresentasi Hukum Ketenagakerjaan
Presentasi Hukum KetenagakerjaanArif Gunawan
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarEvi Rohmatul Aini
 
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsiBab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsinatal kristiono
 
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Kacung Abdullah
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatNakano
 

Tendances (20)

Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Kontrak jual beli
Kontrak jual beliKontrak jual beli
Kontrak jual beli
 
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASETUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
 
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
AKTA JUAL BELI  ( CONTOH )AKTA JUAL BELI  ( CONTOH )
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa Menyewa
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugat
 
PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA
PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJAPERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA
PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA
 
Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
PERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKPERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAK
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
Presentasi Hukum Ketenagakerjaan
Presentasi Hukum KetenagakerjaanPresentasi Hukum Ketenagakerjaan
Presentasi Hukum Ketenagakerjaan
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
 
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsiBab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
 
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
 

En vedette

perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahLegal Akses
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaLegal Akses
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanLegal Akses
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaLegal Akses
 
Asuransi Jiwa Bumi Putera
Asuransi Jiwa Bumi PuteraAsuransi Jiwa Bumi Putera
Asuransi Jiwa Bumi PuteraMarlinda
 
Tugas resume bahasa indonesia
Tugas resume bahasa indonesiaTugas resume bahasa indonesia
Tugas resume bahasa indonesiajundizg
 
Tugas resume ekonomi mikro
Tugas resume ekonomi mikroTugas resume ekonomi mikro
Tugas resume ekonomi mikrokemal farouq
 
Contoh analisis perjanjian internasional
Contoh analisis perjanjian internasionalContoh analisis perjanjian internasional
Contoh analisis perjanjian internasionalJohanez Diaz
 
Peran Dan Tanggungjawab Legal Inhouse
Peran Dan Tanggungjawab Legal InhousePeran Dan Tanggungjawab Legal Inhouse
Peran Dan Tanggungjawab Legal InhouseRurisa Amartawati
 
Softskill minggu 5 dan 6
Softskill minggu 5 dan 6Softskill minggu 5 dan 6
Softskill minggu 5 dan 6Danny Rachmaan
 

En vedette (14)

surat wasiat
surat wasiatsurat wasiat
surat wasiat
 
perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumah
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha Bersama
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan Perusahaan
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian Kerja
 
Asuransi Jiwa Bumi Putera
Asuransi Jiwa Bumi PuteraAsuransi Jiwa Bumi Putera
Asuransi Jiwa Bumi Putera
 
Tugas resume bahasa indonesia
Tugas resume bahasa indonesiaTugas resume bahasa indonesia
Tugas resume bahasa indonesia
 
Tugas resume ekonomi mikro
Tugas resume ekonomi mikroTugas resume ekonomi mikro
Tugas resume ekonomi mikro
 
Contoh analisis perjanjian internasional
Contoh analisis perjanjian internasionalContoh analisis perjanjian internasional
Contoh analisis perjanjian internasional
 
Peran Dan Tanggungjawab Legal Inhouse
Peran Dan Tanggungjawab Legal InhousePeran Dan Tanggungjawab Legal Inhouse
Peran Dan Tanggungjawab Legal Inhouse
 
Softskill minggu 5 dan 6
Softskill minggu 5 dan 6Softskill minggu 5 dan 6
Softskill minggu 5 dan 6
 
HUKUM KONTRAK
HUKUM KONTRAKHUKUM KONTRAK
HUKUM KONTRAK
 
Asuransi kesehatan
Asuransi kesehatanAsuransi kesehatan
Asuransi kesehatan
 
Softskill minggu 8
Softskill minggu 8Softskill minggu 8
Softskill minggu 8
 

Similaire à Anatomi kontrak

Beberapa prosedur dasar pembayaran internasional
Beberapa prosedur dasar pembayaran internasionalBeberapa prosedur dasar pembayaran internasional
Beberapa prosedur dasar pembayaran internasionalMuhammad Khoirul Fuddin
 
4.Leasing.pptx
4.Leasing.pptx4.Leasing.pptx
4.Leasing.pptxCauswen
 
Si214 022036-893-3
Si214 022036-893-3Si214 022036-893-3
Si214 022036-893-3ahmadjaryani
 
Menimbang Manfaat OJK
Menimbang Manfaat OJKMenimbang Manfaat OJK
Menimbang Manfaat OJKF W
 
KONFLIK NORMA UU KEPAILITAN VS UU HT.pptx
KONFLIK NORMA UU KEPAILITAN VS UU HT.pptxKONFLIK NORMA UU KEPAILITAN VS UU HT.pptx
KONFLIK NORMA UU KEPAILITAN VS UU HT.pptxRofaA1
 
CUSTOMER LAW PROTECTION
CUSTOMER LAW PROTECTIONCUSTOMER LAW PROTECTION
CUSTOMER LAW PROTECTIONIdrian2
 
Manajemen resiko pada kontrak perbankan syariah
Manajemen resiko pada kontrak perbankan syariahManajemen resiko pada kontrak perbankan syariah
Manajemen resiko pada kontrak perbankan syariahSyafril Djaelani,SE, MM
 
fdokumen.com_hukum-tentang-surat-berharga.ppt
fdokumen.com_hukum-tentang-surat-berharga.pptfdokumen.com_hukum-tentang-surat-berharga.ppt
fdokumen.com_hukum-tentang-surat-berharga.pptriyanmuliadarma
 
WANPRESTASI PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx
WANPRESTASI  PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptxWANPRESTASI  PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx
WANPRESTASI PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptxAhmadiNejad4
 
syarat_kontrak.pdf
syarat_kontrak.pdfsyarat_kontrak.pdf
syarat_kontrak.pdfEFFENDY3
 
M O D U L P E R B A N K A N S Y A R I A H
M O D U L  P E R B A N K A N  S Y A R I A HM O D U L  P E R B A N K A N  S Y A R I A H
M O D U L P E R B A N K A N S Y A R I A Hنور الرفاعي
 
UU Perkoperasian.pptx
UU Perkoperasian.pptxUU Perkoperasian.pptx
UU Perkoperasian.pptxAaReza1
 
Bank Pengkreditan Rakyat
Bank Pengkreditan RakyatBank Pengkreditan Rakyat
Bank Pengkreditan Rakyathendramanaj
 
Perbankan 12 penanganan bank bermasalah
Perbankan 12   penanganan bank bermasalahPerbankan 12   penanganan bank bermasalah
Perbankan 12 penanganan bank bermasalahcar nadi
 
Kontra garansi bank upload
Kontra garansi bank uploadKontra garansi bank upload
Kontra garansi bank uploadRidwan Ichsan
 
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisHukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisAndrie Irawan
 
POLDA_PAPARAN SUBDIT 3 TIPIKOR UTK KAB MALANG.pptx
POLDA_PAPARAN SUBDIT 3 TIPIKOR UTK KAB MALANG.pptxPOLDA_PAPARAN SUBDIT 3 TIPIKOR UTK KAB MALANG.pptx
POLDA_PAPARAN SUBDIT 3 TIPIKOR UTK KAB MALANG.pptxAhmadZulvianMaulana1
 

Similaire à Anatomi kontrak (20)

Beberapa prosedur dasar pembayaran internasional
Beberapa prosedur dasar pembayaran internasionalBeberapa prosedur dasar pembayaran internasional
Beberapa prosedur dasar pembayaran internasional
 
4.Leasing.pptx
4.Leasing.pptx4.Leasing.pptx
4.Leasing.pptx
 
Si214 022036-893-3
Si214 022036-893-3Si214 022036-893-3
Si214 022036-893-3
 
Menimbang Manfaat OJK
Menimbang Manfaat OJKMenimbang Manfaat OJK
Menimbang Manfaat OJK
 
KONFLIK NORMA UU KEPAILITAN VS UU HT.pptx
KONFLIK NORMA UU KEPAILITAN VS UU HT.pptxKONFLIK NORMA UU KEPAILITAN VS UU HT.pptx
KONFLIK NORMA UU KEPAILITAN VS UU HT.pptx
 
CUSTOMER LAW PROTECTION
CUSTOMER LAW PROTECTIONCUSTOMER LAW PROTECTION
CUSTOMER LAW PROTECTION
 
Manajemen resiko pada kontrak perbankan syariah
Manajemen resiko pada kontrak perbankan syariahManajemen resiko pada kontrak perbankan syariah
Manajemen resiko pada kontrak perbankan syariah
 
193254247 pengantar-hukum-pajak
193254247 pengantar-hukum-pajak193254247 pengantar-hukum-pajak
193254247 pengantar-hukum-pajak
 
Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumenPerlindungan konsumen
Perlindungan konsumen
 
fdokumen.com_hukum-tentang-surat-berharga.ppt
fdokumen.com_hukum-tentang-surat-berharga.pptfdokumen.com_hukum-tentang-surat-berharga.ppt
fdokumen.com_hukum-tentang-surat-berharga.ppt
 
WANPRESTASI PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx
WANPRESTASI  PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptxWANPRESTASI  PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx
WANPRESTASI PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx
 
syarat_kontrak.pdf
syarat_kontrak.pdfsyarat_kontrak.pdf
syarat_kontrak.pdf
 
M O D U L P E R B A N K A N S Y A R I A H
M O D U L  P E R B A N K A N  S Y A R I A HM O D U L  P E R B A N K A N  S Y A R I A H
M O D U L P E R B A N K A N S Y A R I A H
 
BANK SENTRAL
BANK SENTRALBANK SENTRAL
BANK SENTRAL
 
UU Perkoperasian.pptx
UU Perkoperasian.pptxUU Perkoperasian.pptx
UU Perkoperasian.pptx
 
Bank Pengkreditan Rakyat
Bank Pengkreditan RakyatBank Pengkreditan Rakyat
Bank Pengkreditan Rakyat
 
Perbankan 12 penanganan bank bermasalah
Perbankan 12   penanganan bank bermasalahPerbankan 12   penanganan bank bermasalah
Perbankan 12 penanganan bank bermasalah
 
Kontra garansi bank upload
Kontra garansi bank uploadKontra garansi bank upload
Kontra garansi bank upload
 
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisHukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
 
POLDA_PAPARAN SUBDIT 3 TIPIKOR UTK KAB MALANG.pptx
POLDA_PAPARAN SUBDIT 3 TIPIKOR UTK KAB MALANG.pptxPOLDA_PAPARAN SUBDIT 3 TIPIKOR UTK KAB MALANG.pptx
POLDA_PAPARAN SUBDIT 3 TIPIKOR UTK KAB MALANG.pptx
 

Dernier

interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumekahariansyah96
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxmuhammadrezza14
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Sumardi Arahbani
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 

Dernier (9)

interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 

Anatomi kontrak

  • 1. ANATOMI KONTRAK FAKULTAS HUKUM - UNIVERSITAS INDONESIA DIAN EKA PERMATASARI, SH, MH
  • 2. ANATOMI KONTRAK • JUDUL • PEMBUKAAN • KOMPARISI / PARA PIHAK • RECILTAL/PREMISE / SEBAB / DASAR • SYARAT SYARAT / ISI PERJANJIAN • EXCEPT CLAUSE • PENUTUP
  • 3. JUDUL • JUDUL HARUS MENCERMINKAN JIWA DARI PERJANJIAN • DITULIS DALAM BENTUK SINGKAT DENGAN BAHASA BAKU • UNTUK PERJANJIAN TERTENTU ADA PENOMORAN
  • 4. CONTOH : SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN NOMOR : 009-01/SPPP/PPAB – DEPHAN/APBN/I/2015 PERJANJIAN KREDIT ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN BNP PARIBAS S.A./N.V., SINGAPORE BRANCH
  • 5. PEMBUKAAN • MERUPAKAN AWAL AKTA • YANG MENUNJUKAAN TANGGAL DAN TEMPAT TERJADINYA PERJANJIAN
  • 6. CONTOH : PADA HARI INI, JUMAT, TANGGAL 23 BULAN JANUARI TAHUN 2015 , BERTEMPAT DI SALATIGA, KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI ; PADA HARI INI JUMAT, 23 JANUARI 2015 ,DI YOGYAKARTA, OLEH DAN ANTARA ; PADA HARI INI SENIN, TANGGAL DUA PULUH TIGA BULAN JANUARI TAHUN DUA RIBU LIMA BELAS, KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:
  • 7. KOMPARISI • ADALAH BAGIAN YANG MENYEBUTKAN NAMA PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN • MENCANTUMKAN IDENTITAS YANG MENJELASKAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PARA PIHAK
  • 8. CONTOH 1: NAMA : EDWARD WIDJOYANTO JABATAN : PEMIMPIN PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN DAN PLTA - KAB. MAJAPAHIT TAHUN ANGGARAN 2015 ALAMAT : JL. SUDIRMAN NO. 20 TELP. (0000) 66007 – 66009 MAJAPAHIT KOTA MENJALANKAN JABATAN TERSEBUT DAN OLEH KARENA ITU BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAJAPAHIT BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN MAJAPAHIT SELANJUTNYA DISEBUT, PIHAK PERTAMA NAMA : PUTRI JABATAN : DIREKTRIS CV. KEN AROK ALAMAT : JL. DIPONEGORO NO. 21 MAJAPAHIT MENJALANKAN JABATAN TERSEBUT DAN OLEH KARENA ITU BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERUSAHAAN TERSEBUT. BERDASARKAN AKTE NOTARIS ADAM LEVINE SH NO. 1 TANGGAL 1 JANUARI 2005. SELANJUTNYA DISEBUT, PIHAK KEDUA
  • 9. CONTOH 2: AS MADE AND SIGNED THIS _____ OCTOBER. 2014 (HEREINAFTER THE "AGREEMENT") BY AND BETWEEN: A. THE REPUBLIC OF INDONESIA, ACTING BY AND THROUGH ITS MINISTER OF FINANCE, REPRESENTED BY THE DIRECTOR GENERAL OF TREASURY (HEREINAFTER THE "BORROWER"): B. FORTIS BANK S.A./N.V., SINGAPORE BRANCH, A BRANCH OF THE BELGIAN BANK ORGANISED AND EXISTING AS A PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY UNDER THE LAWS OF THE KINGDOM OF BELGIUM WITH ITS REGISTERED OFFICE AT WARANDEBERG 3, 1000 BRUSSELS. BELGIUM, AND ESTABLISHED AT 63 MARKET STREET #21-00. 048942 SINGAPORE (HEREINAFTER THE
  • 10. PREMISE • PENGANTAR AKTA YANG MENJELASKAN MAKSUD DAN TUJUAN DARI PARA PIHAK • BERISI ALASAN ATAUPUN DASAR PERTIMBANGAN ADANYA PERJANJIAN • DISEBUT JUGA SEBAGAI KONSIDERAN ATAU LATAR BELAKANG LAHIRNYA PERJANJIAN CATT: UNTUK KONDISI TERTENTU KONTRAK PERLU MENCANTUMKAN PRESMISE, MIS : PERPANJANGAN KONTRAK , REKONTRAKTUAL DLL
  • 11. SEBELUMNYA PARA PIHAK MENERANGKAN BAHWA BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NO: 55 TANGGAL 20 MEI 2014 TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN MULAI TANGGAL 10 JUNI 2014 , MENUNJUK PIHAK PERTAMA SEBAGAI PANITIA PEMBANGUNAN BAHWA BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT PANITIA PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN , TERTANGGAL 30 MEI 2014, PIHAK PERTAMA TELAH MENUNJUK PIHAK KEDUA SEBAGAI PIHAK PENYEDIA ANGKUTAN PROYEK SELAJUTNYA KEDUA BELAH PIHAK TELAH SETUJU DAN SEPAKAT UNTUK MELANGSUNGKAN KERJASAMA PENYEDIAAN ANGKUTAN PROYEK PEMBANGUNAN GUDUNG
  • 12. CONTOH PADA TANGGAL 23 JANUARI 2015, COBALT INTERNATIONAL PTE LTD (SELANJUTNYA DISEBUT “PENYEDIA”) DAN DEPHANKAM RI (SELANJUTNYA DISEBUT “PEMBELI”) TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN PENGADAAN (SELANJUTNYA DISEBUT “PERJANJIAN PENGADAAN”), DENGAN MANA PENYEDIA TELAH BERSEDIA UNTUK MENYEDIAKAN PERALATAN PENDUKUNG KOMUNIKASI ELEKTRONIK. HARGA PERJANJIAN PENGADAAN ADALAH SEBESAR USD 2,999,693.22 (DUA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TIGA DOLLAR AMERIKA DAN DUA PULUH DUA SEN) UNTUK MEMBIAYAI 85% (DELAPAN PULUH LIMA PERSERATUS) DARI HARGA PERJANJIAN PENGADAAN TERSEBUT, LENDER TELAH SETUJU UNTUK MEMBERIKAN FASILITAS KREDIT KEPADA BORROWER, YANG BESARAN KREDITNYA DALAM PERJANJIAN INI (SELANJUTNYA DISEBUT "BUYER CREDIT") ADALAH MAKSIMAL SEBESAR USD 2,549,739.24 (DUA JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH SEMBILAN DAN DUA PULUH EMPAT SEN DOLLAR AMERIKA ) PARA PIHAK MENGINGINKAN DALAM PERJANJIAN INI KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT YANG SEHARUSNYA
  • 13. ISI KONTRAK • ISI KONTRAK DAPAT DIBUAT BEBAS , KECUALI TELAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG • MENCANTUMKAN SEGALA HAL DAN POKOK YANG DIANGGAP PERLU, • SEBAGAI PERNYATAAN KEHENDAK PARA PIHAK YANG TERTUANG DALAM PERNYATAAN TERTULIS • MENJELASKAN DENGAN DETAIL MENGENAI OBJEK PERJANJIAN. • MENJELASKAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK SERTA URAIAN LENGKAP MENGENAI PRESTASI
  • 14. LANJ,,, • DIJELASKAN DENGAN BAHASA YANG SEDERHANA DAN SATU TAFSIR ( JANGAN MULTI INTERPRETATIF ) • JIKA MENGGUNAKAN ISTILAH TEKNIS , SEBAIKNYA MENCANTUMKAN DEFINISI ATAU KETENTUAN UMUM • KETENTUAN DAN SYARATNYA HARUS BISA DILAKSANAKAN DALAM PRAKTEK (PRACTICABLE) • SEMAKIN DETAIL SEMAKIN BAGUS • HARUS MEMPERHATIKAN ASAS-ASAS PERJANJIAN
  • 15. EXCEPT CLAUSE • BIASANYA MENGENAI HAL HAL YANG TIDAK DIKEHANDAKI • WANPRESTASI • OVERMACHT / FORCE MAJEUR • CARA PENYELESAIAN SENGKETA • PERLU DIATUR KARENA MUNGKIN SAJA TERJADI • DIPERLUKAN KETENTUAN YANG JELAS DAN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN MUDAH • SEBAGAI TEMPAT UNTUK MEMASUKKAN PASAL PASAL PELENGKAP LAINNYA
  • 16. WANPRESTASI • SUATU KEADAAN DIMANA SALAH SATU PIHAK KARENA KELALAIAN TIDAK MEMENUHI PRESTASI YANG DIPERJANJIKAN • MACAM : 1. TIDAK DIPENUHI PRESTASI SAMA SEKALI 2. DIPENUHI HANYA SEBAGIAN 3. DIPENUHI TETAPI TERLAMBAT 4. MELAKUKAN YANG DILARANG OLEH PERJANJIAN
  • 17. FORCE MAJEURE / OVERMACHT • SUATU KEADAAN DILUAR KEKUASAAN YANG MENYEBABKAN TIDAK DAPAT DIPENUHINYA PRESTASI • MISALNYA : GANGGUAN CUACA; GEMPA BUMI; KECELAKAAN;HURU HARA; HAL HAL YANG TAK DAPAT DIDUGA SEBELUMNYA
  • 18. PENYELESAIAN SENGKETA • MUSYAWARAH/ ADR (NEGOSIASI, KONSULTASI, KONSILIASI, MEDIASI) • ARBITRASE ATAU PENGADILAN
  • 19. PENYELESAI PERSELISIHAN 1. APABILA TERJADI PERSELISIHAN ANTARA KEDUA BELAH PIHAK SEHUBUNGAN DENGAN KONTRAK INI MAKA PADA DASARNYA AKAN DISELESAIKAN DENGAN CARA MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT. 2. APABILA SECARA MUSYAWARAH BELUM DAPAT DICAPAI PENYELESAIAN, MAKA KEDUA BELAH PIHAK SEPAKAT UNTUK MENYELESAIAKAN SECARA HUKUM MELALUI (PILIH SALAH SATU) • LEMBAGA ARBITRASE • KANTOR PENGADILAN NEGERI SALATIGA.
  • 20. CONTOH  SEGALA PERSELISISHAN YANG TERJADI DARI ATAU TERKAIT DENGAN PERJANJIAN INI, YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA DAMAI, DISELESAIKAN SECARA FINAL BERDASARKAN RULES OF ARBITRATION OF THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE OF PARIS, PERANCIS DENGAN TIGA ARBITER YANG DITUNJUK BERDASARKAN PERATURAN TERSEBUT. HUKUM YANG BERLAKU ADALAH HUKUM INGGRIS. PROSEDUR ARBITRASE DILAKUKAN DI SINGAPURA DENGAN BAHASA INGGRIS
  • 21. PENUTUP KONTRAK 1. KESELURUHAN 2. PENGECULIAN 3. PELEPASAN HAK DAN PENGALIHAN KEWAJIBAN (DAPAT DITULIS ATAU DALAM PERJANJIAN PELENGKAP) 4. DOMISILI DAN JURISDIKSI  PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM 5. PENUTUP
  • 22. KESELURUHAN • MENJELASKAN BAHWA YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN INI ADALAH SATU KESATUAN YANG UTUH TERMASUK PULA LAMPIRAN LAMPIRAN NYA • MENYATAKAN TIDAK BOLEH DITAFSIRKAN SECARA TERPISAH PISAH • BISA PULA DIMASUKAN KETENTUAN PERALIHAN JIKA TERDAPAT RANGKAIAN PERJANJIAN SEBELUMNYA
  • 23. CONTOH • BAHWA PASAL DEMI PASAL HARUS DITAFSIRKAN SECARA UTUH DAN TUNGGAL MENDASARKAN PADA KONTRAK TERSEBUT. • BAHWA SEGALA TURUNAN ATAU LAMPIRAN DARI KONTRAK TERSEBUT MENJADI BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN
  • 24. CONTOH SEMUA PERATURAN YANG BERLAKU BAIK YANG BERSIFAT REGIONAL MAUPUN NASIONAL DAN SELURUH KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM PASAL-PASAL MAUPUN AYAT-AYAT KONTRAK BESERTA SELURUH KETENTUAN DI DALAM DOKUMEN-DOKUMEN YANG MERUPAKAN KESATUAN SERTA BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN DENGAN KONTRAK INI TERMASUK SEGALA SANKSINYA, MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT DAN BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI KEDUA BELAH PIHAK BERDASARKAN KETENTUAN DALAM PASAL 1338 AYAT (1) KUHP.
  • 25. CONTOH • SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN INI BERLAKU UNTUK SEMUA PINJAMAN KEPADA BANK YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DANGER PERSETUJUAN UNTUK ITU ATAU DALAM PENGAKUAN HUTANG YANG TELAH DITERIMA OLEH BANK.
  • 26. PENGECUALIAN • MERUPAKAN KESEPAKATAN PARA PIHAK UNTUK MENYIMPANGI SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI PERJANJIAN DENGAN PERSYARATAN TERTENTU CONTOH • BAHWA SEGALA ISI DAN PERSYARATAN DALAM PASAL PASAL PERJANJIAN INI MENJADI TIDAK BERLAKU APABILA TERJADI FORCE MAJEUR. • BAHWA PEMENUHAN KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN INI AKAN DIPENUHI DENGAN MELAKUKAN KESEPAKATAN BARU.
  • 27. PELEPASAN HAK DAN PENGALIHAN KEWAJIBAN• ADALAH PELEPASAN HAK DARI KREDITUR UNTUK MENGAKHIRI HUTANG PIUTANG DENGAN PEMBEBASAN HUTANG • ADALAH PENGALIHAN KEWAJIBAN DARI DEBITUR UNTUK MENGALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN BORGTOCHT (HARUSNYA PERSETUJUAN KREDITUR)
  • 30. DOMISILI DAN JURISDIKSI PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM • PARA PIHAK DAPAT MENENTUKAN HUKUM MANA YANG AKAN DIBERLAKUKAN • ANTAR DAERAH • ANTAR NEGARA • BILA ANTAR NEGARA, PARA PIHAK DAPAT MENENTUKAN HUKUM ACARA YANG AKAN DIGUNAKAN
  • 31. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION PERJANJIAN INI DIATUR DAN DILAKSANAKAN BERDASARKAN HUKUM INGGRIS  SEGALA PERSELISISHAN YANG TERJADI DARI ATAU TERKAIT DENGAN PERJANJIAN INI, YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA DAMAI, DISELESAIKAN SECARA FINAL BERDASARKAN RULES OF ARBITRATION OF THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE OF PARIS, PERANCIS DENGAN TIGA ARBITER YANG DITUNJUK BERDASARKAN PERATURAN TERSEBUT. HUKUM YANG BERLAKU ADALAH HUKUM INGGRIS. PROSEDUR ARBITRASE DILAKUKAN DI SINGAPURA DENGAN BAHASA INGGRIS
  • 32. PENUTUP • KATA ATAU KALIMAT YANG MENYATAKAN BAHWA PERJANJIAN INI DIBUAT DALAM RANGKAP DAN BERMATERAI YANG CUKUP • APABILA DIPEMBUKAAN BELUM DICANTUMKAN WAKTU DAN TEMPAT, MAKA BISA DI TULISKAN DI PENUTUP • ALANGKAH BAIKNYA MENYEBUTKAN JUMLAH SAKSI
  • 33. CONTOH IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES HAVE CAUSED THIS AGREEMENT TO BE DULY EXECUTED IN DUPLICATE ON THE DATE FIRST WRITTEN ABOVE. FOR AND ON BEHALF OF FOR AND ON BEHALF OF FORTIS BANK S.AJN. V., THE REPUBLIC OF INDONESIA SINGAPORE BRANCH ACTING BY AND THROUGH ITS MINISTER OF FINANCE
  • 34. PENUTUP DEMIKIAN PERJANJIAN INI DIBUAT BERDASARKAN KESEPAKATAN KEDUA BELAH PIHAK DALAM KEADAAN SADAR , DIBUAT RANGKAP 2 , BERMATERAI CUKUP , MASING MASING PIHAK MENDAPATKAN SATU DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA YANG DITANDA TANGANI PARA PIHAK DENGAN DIHADIRI OLEH SAKSI SAKSI SALATIGA, 23 JANUARI 2015 PARA PIHAK PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA SAKSI SAKSI
  • 35. THIS COULD BE THE END … FOR NOW … HAVE A GOOD EVENING ....