Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan di Indonesia yang mencakup pengertian bank dan perbankan, asas-asas perbankan, sumber hukum perbankan, jenis-jenis bank serta kegiatan usaha bank umum dan BPR."

1. HUKUM PERBANKAN
FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS INDONESIA
DIAN EKA PERMATASARI, SH, MH

2. HUKUM PERBANKAN
• Hukum yang mengatur segala sesuatu yang
berhubungan dengan perbankan.
• Hukum Perbankan adalah kumpulan peraturan
hukum yang mengatur kegiatan lembaga
keuangan bank yang meliputi segala aspek,
dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya,
serta hubungannya dengan bidang kehidupan
yang lain (Muhamad Djumhana)

3. HUKUM PERBANKAN (BANKING LAW)
merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk
peraturan perundang undangan, yurisprudensi,
doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur
masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan
aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang
harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-
petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung
jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis
perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang
berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.

4. Ruang Lingkup Hukum Perbankan
1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan,
kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud
dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan
kewajiban bank.
2. Para pelaku perbankan (Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan)
maupun pihak terafiliasi.
3. Bentuk badan hukum perusahaan bank.
4. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk
mengatur perlindungan kepentingan umum.
5. Struktur dan sistem yang berhubungan dengan lingkup
perbankan.
6. Sistem pengamanan dan sanksi untuk melindungi
kepentingan bank dan masyarakat.

5. Apakah pengertian bank ?
 Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya
“bangku/sejenis meja untuk meletakkan buku yang
fungsinya berubah sebagai tempat menukarkan
uang”
 A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi
Keuangan dan Perdagangan mengartikan “Bank
adalah suatu jenis lembaga keuangan yang
melaksanakan berbagai macam jasa, seperti
memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang,
pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai
tempat penyimpanan benda-benda berharga,
membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-
lain.”

6. • G.M. Verryn Stuart dalam buku Bank Politik
menyatakan “bank adalah suatu badan yang
bertujuan untuk memuaskan kebutuhan
kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya
sendiri atau dengan uang yang diperolehnya
dari orang lain, maupun dengan jalan
mengedarkan alat-alat penukar baru berupa
uang giral”.

7. • Definisi bank menurut Black’s Law Dictionary
adalah “bank is a financial establishment for
the deposit, loan, exchange, or issue of money
and for the transmission of funds, the office in
which such an establishment conducts
transactions.”

8. • Pengertian bank menurut Pasal 1 angka 2 UU
No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.
7 Tahun 1992 tentang Perbankan sbb :
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak”.

9. • Perbankan
“Segala sesuatu yang menyangkut tentang
bank, mencakup kelembagaan, kegiatan
usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya”.

10. SUMBER HUKUM PERBANKAN
SUMBER PRIMER :
• UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan.
• UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 3 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia.
• UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
• UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

11. SUMBER HUKUM PERBANKAN
SUMBER SEKUNDER :
• UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan
Sistem Nilai Tukar.
• UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2008 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi UU.
• UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU.
• UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

12. SUMBER HUKUM PERBANKAN
SUMBER TERSIER :
• KUHPerdata
• KUHD
• KUHPidana
• UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
• UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
• UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.(sdh dibatalkan
berdasarkan Putusan MK) utk menghindari kekosongan hukum
diterapkan kembali UU No. 25 tahun 1992
• UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
• Dll.

13. SUMBER HUKUM PERBANKAN
• Selain sumber-sumber hukum tertulis dalam
praktek perbankan juga seringkali dipengaruhi
ketentuan-ketentuan peraturan yang bersifat
tidak tertulis tetapi berdasarkan “best
practise”.

14. • Pasal 16 ayat (1) UU 10/1998 ttg Perbankan :
Setiap pihak yang melakukan kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan wajib terlebih dahulu
memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum
atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan
Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat dimaksud
diatur dengan undang-undang tersendiri.

15. ASAS PERBANKAN
• Pasal 2 UU tentang Perbankan : “Perbankan Indonesia
dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
• Pasal 2 UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah :
“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya
berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan
prinsip kehati-hatian”.
• Pasal 3 RUU Perbankan : “Perbankan Indonesia dalam
melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan
tata kelola Bank yang baik”.

16.  Menurut draft RUU tentang Demokrasi Ekonomi
disebutkan bahwa Demokrasi Ekonomi adalah sistem
perekonomian berdasarkan kedaulatan rakyat demi
terwujudnya kemakmuran dan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
 Prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk
meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank,
baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia maupun ketentuan intern bank yang
bersangkutan. (Pasal 4 ayat 1 UUNo. 24 Tahun 1999
tentang Lalu lintas Devisa).

17. Prinsip-prinsip perbankan
Selain prinsip kehati-hatian dikenal pula :
• Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle), yakni
hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan
pada saling percaya.
• Prinsip Kerahasiaan, bahwa transaksi-transaksi
tertentu antara nasabah dengan bank wajib
dirahasiakan.
• Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer),
sebelum nasabah melakukan hubungan hukum dengan
bank maka bank wajib mengerti dan memahami
karakter nasabah.
 Informasi Asimetris (asymmetric information )

18. DUAL SYSTEM
Perbankan di Indonesia menganut dual system
yakni :
a. Perbankan Konvensional
b. Perbankan Syariah

19. FUNGSI PERBANKAN
• Fungsi utama perbankan adalah sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat
• Dalam teori fungsi ini disebut sebagai
“Financial Intermediary”
Surplus spending Unit Deficit spending unit
Funding Bank Lending

20. TUJUAN
• Perbankan Indonesia bertujuan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional
kearah peningkatan kesejahteraan rakyat
banyak.

21. Penggolongan Bank
1. Berdasarkan jenisnya :
a. Bank Umum
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
2. Berdasarkan kepemilikan :
a. Bank Umum :
- WNI dan/atau badan hukum Indonesia ;
- WNI dan/atau badan hukum Indonesia dg WNA
secara kemitraan.
b. BPR :
- WNI ;
- Badan hukum Indonesia ;
- Pemerintah Daerah ;
- Dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

22. 3. Berdasarkan bentuk hukum :
a. Bank Umum :
- PT
- Koperasi
- Perusahaan Daerah
b. BPR :
- Perusahaan Daerah
- Koperasi
- PT
4. Berdasarkan kegiatan usahanya :
a. Konvensional
b. Syariah

23. Usaha Bank Umum
Usaha Bank Umum meliputi :
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan berupa giro, deposito
berjangka, sertifikat deposito, tabungan,
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu;
b. memberikan kredit;
c. menerbitkan surat pengakuan hutang;

24. d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank
yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan
dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud;
3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
5. Obligasi;
6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai
dengan 1 (satu) tahun;

25. e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan nasabah;
f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun
dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat
berharga dan melakukan perhitungan dengan atau
antar pihak ketiga;
h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan
surat berharga;
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan
pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

26. j. melakukan penempatan dana dari nasabah
kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga
yang tidak tercatat di bursa efek;
k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu
kredit dan kegiatan wali amanat;
l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan
kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia;
m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh
bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-
undang ini dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

27. Usaha BPR :
Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa deposito berjangka, tabungan,
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu;
b. memberikan kredit;
c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank
Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat
deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

28. Perbedaan
Bank Umum BPR
Melayani Lalu Lintas Giral (LLG) Tidak melayani LLG
Produk Simpanan Giro Tidak terdapat produk Giro
Kegiatan valas (bank devisa) Tidak melayani transaksi valas
Diperbolehkan penyertaan modal Tidak boleh penyertaan modal
Boleh membeli agunan debitur Tidak boleh membeli agunan debitur