Dokumen tersebut membahas tentang sistem perpajakan Indonesia dan ketentuan umum serta tata cara perpajakan. Terdapat penjelasan mengenai definisi pajak, fungsi pajak, asas pemungutan pajak, stelsel pajak, sistem pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, tarif pajak, dan hambatan pajak."
4. Pajak adalah “Kontribusi Wajib Kepada Negara Yang
Terutang Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Bersifat
Memaksa Berdasarkan Undang Undang, Dengan Tidak
Mendapat Timbal Balik Secara Langsung Dan Digunakan
Untuk Keperluan Negara Bagi Sebesar-besarnya
Kemakmuran Rakyat”
Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian
disempurnakan dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :
5. Definisi Pajak yang Dikemukakan Oleh Para Ahli :
No Nama Ahli Konsep/Teori
1 Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro
SH
Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum
2 Sommerfeld R.M., Anderson
H.M., & Brock Horace R
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor
swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat
pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu,
tanpa mendapat imbalan yang langsung dan
proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan
tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan
3 Dr. N. J Feldmann Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang
kepada pengusaha (menurut norma-norma yang
ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi
dan semata mata digunakan untuk menutup
pengeluaran pengeluaran umum
6. Definisi Pajak yang Dikemukakan Oleh Para Ahli :
No Nama Ahli Konsep/Teori
4 Prof.Dr.P.J.A.Andriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan umum
(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi
kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.
5 Dr. Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang
yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-
norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-
barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai
kesejahteraan umum
6 C.F Bastable Tax is a compulsory contribution of the wealth of a
person or body of persons for the service of the public
powers (Pajak adalah kontribusi wajib dari kekayaan
seseorang atau badan orang-orang untuk melayani
kekuasaan public)
7. Pajak dikenakan kepada Wajib
Pajak.
Pajak dipungut berdasarkan Undang-
Undang Perpajakan dan Peraturan
Pelaksanaannya..
Tidak ada timbal balik secara langsung
bagi yang membayarnya.
Pajak bersifat memaksa dan
dipaksakan
Pajak dipungut oleh negara melalui
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
9. Pajak mempunyai fungsi
sumber keuangan negara
yang artinya pajak
merupakan salah satu
sumber penerimaan
pemerintah untuk membiayai
pengeluaran, baik rutin
maupun pembangunan
Pajak mempunyai fungsi
pengatur yang artinya pajak
sebagai alat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam bidang
sosial dan ekonomi serta
mencapai tujuan-tujuan
tertentu di luar bidang
keuangan
Fungsi Budgeter
(Sumber Keuangan
Negara)
Fungsi Regularend
(Pengatur)
11. Pajak dipungut saat wajib pajak
berada di saat yang baik dan tepat,
misalnya saat baru menerima
penghasilan
Conviniance Of Payment
(Saat Dan Waktu Yang
Tepat)
Pajak dikenakan
kepada Wajib Pajak
sesuai dengan obyek
pajak dan subyek
pajaknya.
Equality (Keseimbangan
Berdasarkan
Kemampuan)
Biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien
mungkin sehingga tidak terjadi biaya
administratif pemungutan pajak lebih besar
daripada pajak itu sendiri.
Efisiensi
Pajak dikenakan
berdasarkan peraturan
perpajakan, sehingga
memberikan kepastian
hukum
Certainty (kepastian)
Adam Smith
13. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata
dan stelsel anggapan. Pada awal tahun,
besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya
pajak dihitung berdasarkan keadaan yang
sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar
keadaan sesungguhnya lebih besar daripada
besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak
harus membayar kekurangan tersebut.
Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya
lebih kecil daripada besarnya pajak menurut
anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta
kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan
pada tahun-tahun berikutnya setelah
diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.
STESEL PAJAK
STELSEL
CAMPURAN
STELSEL
ANGGAPAN
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan
pajak didasarkan pada suatu anggapan
yang diatur oleh undang-undang. Sebagai
contoh, penghasilan suatu tahun dianggap
sama dengan penghasilan tahun
sebelumnya sehingga pajak yang terutang
pada suatu tahun juga dianggap sama
dengan pajak yang terutang tahun
sebelumnya.
STELSEL
NYATA
Stelsel ini menyatakan bahwa
pengenaan pajak didasarkan pada
objek yang sesungguhnya terjadi
Oleh karena itu, pemungutan
pajaknya baru dapat dilakukan
pada akhir tahun pajak, yaitu
setelah semua penghasilan yang
sesungguhnya dalam suatu tahun
pajak diketahui
17. Pajak Pusat adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah
Pusat, digunakan untuk membiaya belanja Negara.
Contoh:
Pajak Penghasilan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Bea Meterai
PBB P5L (Perkebunan. Perhutanan, Pertambangan Migas, Pertambangan Panas Bumi,
Pertambangan Mineral atau Batubara dan Sektor Lainnya)
MENURUT PEMUNGUTANNYA
18. Pajak Daerah adalah Pajak
yang dipungkut oelh
Pemerintah Daerah, digunakan
untuk membiayai belanja
daerah.
Pajak Provinsi
Pajak Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama KB
Pajak Bahan Bakar KB
Pajak Air Permukaan
Pajak Rokok
Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
PBB Pedesaan/Perkotaan
BPHTB
19. PAJAK SUBJEKTIF
Berpangkal pada subjeknya, selanjutnya yang dicari syarat
obyektifnya dengan memperhatikan keadaan diri wajib
pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
PAJAK OBYEKTIF
Berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan
diri wajib pajak. Contoh : PPN dan PBB
MENURUT SIFATNYA
20. PAJAK LANGSUNG
Pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke
pihak lain, beban langsung wajib pajak yang
bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan
PAJAK TIDAK LANGSUNG
Pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak
lain. Contoh : PPN
MENURUT GOLONGANNYA
23. Perlawanan Pasif
Masyarakat enggan membayar pajak disebabkan
karena, Perkembangan intelektual dan moral
masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami
masyarakat, sistem kontrol tidak dapat dilakukan
dengan baik
Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan
perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan
tujuan menghindari pajak, seperti usaha meringankan
beban pajak dengan tidak melanggar UU, Usaha
meringan beban pajak dengan cara melanggar UU
(menggelapkan Pajak)
24. CREDITS: This presentation template was
created by Slidesgo, including icons by
Flaticon, infographics & images by Freepik
Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Akt
dwiastuty@wirabhaktimakassar.ac.id
dwi.sweet84@gmail.com
085299623005
THANKS!
26. KETETAPAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN
Sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2009
• Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1
angka 1 UU KUP)
• Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi
pembayaran pajak, permotongan pajak dan pemungkutan
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
27. KETETAPAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN
• Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma,
konsgsi, koperasi, dana pensiun atau organisasi lalinya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
• Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yg dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengeskpor barang, melakukan usaha dagang, memanfaatkan barang tidak
berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan
jasa dr luar daerah pabean
• Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU
PPN tahun 1984 dan perubahannya
28. KETETAPAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN
• Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan
kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai pengenal diri
atau identitas WP dalam melaksanakan Hak dan
Kewajiban perpajakannya
• Masa Pajak adalah Jangka waktu yang menjadi dasar
bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan
melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka
waktu tertentu.
• Tahun Pajak adalah jangka waktu 1(satu) tahun
kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. KETETAPAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN
• Bagian Tahun Pajak adalah Bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak
• Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak ssuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
• Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh WP digunakan untuk
melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan
objek pajak atau harta dan kewajiban seseuai dgn ketentuan perundangan-
undangan perpajakan
• Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk sauatu masa
pajak
• Surat pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu
Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
30. KETETAPAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN
• Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas negara
• Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar
• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
• Surat Ketetapan Pajak Nihil
• Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
• Surat Tagihan Pajak
• Surat Paksa
31. This is a timeline
Kewajiban
Mendaftarkan
Diri
Jangka
Waktu dan
Tata Cara
Mendaftarkan
Diri
Jangka
Waktu
Melporkan
Kegiatan
Usaha
Kewajiban
Melaporkan
Kegiatan
Usaha
01 02 03 04
32. Apa sih sebenarnya NPWp itu ? Apa
Fungsinya ?
Siapa Saja yang Harus Memiliki NPWP
Menurut Pasal 1 Angka 6 UU KUP, NPWP adalah Nomor yang
diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
Identitas Wajib Pajak dalam Melaksanakan Hak dan Kewajibannya
33. Fungsi NPWP
Npwp merupakan nomor identitas yang digunakan wajib pajak dalam
administrasi pelaksanaan hak dan / pemenuhan kewajiban
perpajakan antara lain :
a. Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi atau Badan
b. Pemotongan atau Pemunkutan Pajak Penghasilan
c. Pemungkutan Pajak Pertambahan Nilai
d. Pembayaran PBB Sektor Perkebunan, PBB sector Perhutanan,
PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor
Pertambangan untuk Pengusaha Panas Bumi, PBB Pertambnagan
Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya
e. Penyetoran Bea Materai
Sesuai dengan ketntuan dalam perundang-undangan di bIdang
Perpajakan
34. Siapa Saja yang Memiliki NPWP
Orang
Pribadi
01
Warisan
Belum
Terbagi
Badan
03
02
Setiap wajib pajak yang telah memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif wajib
mendaftarkan diri untuk diberikan npwp yaitu :
04
Instansi
Pemerintah
(selaku
pemotong/pe
mungkut
pajak)
35. DIMANA TEMPAT PENDAFTARAN NPWP ?
Setiap WP wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP dan Melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak ke KantorPelayanan Pajak (KPP)
atau melalui Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang :
a. Wilayah Kerjanya meliputi tempat tinggal menurut
keadaan yang sebenarnya untuk orang pribadi dan
warisan belum terbagi
b. Wilayah Kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib
Pajak menurut keadaanya yang sebenarnya untuk
Badan dan Instansi Pemerintah
36. NPWP sekarang adalah Tetap yang berarti meskipun WP pindah
KPP, NPWP tidak mengalami Perubahan
39. Kewajiban Mendaftarkan Diri tersebut berlaku pula
terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah
karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau
dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian
penghasilan dan harta
40. NPWP (WANITA
KAWIN)
Pasal 2 pp 74 2011
Wanita Kawin yang Memiliki
Penghasilan
Hidup Terpisah Berdasarkan Keputusan Hakim
Atau Dikendaki Secara Tertulis Berdasarkan
Perjanjian Pemisahaan Penghasilan Dan Harta
TIDAK
Ingin Melaksanakan Hak dan
Memenuhi Kewajiban Perpajakan
Terpisah dari Hak dan Kewajiban
Suami
Istri dn Suami Masing-masing
Memiliki NPWP (Hak dan Kewajiban
Perpajakan Terpisah
Penghasilan Istri
digabung dengan
Suami
NPWP Istri= NPWP Suami
(Hak & Kewajiban
Perpajakan digabung
• Bila Telah Memiliki NPWP
Sebelum Kawin Maka Harus
Mengajukan Penghapusan
• Bila Telah Memiliki Npwp
Sebelum Kawin Maka Tidak
Perlu Mendaftarkan Diri Lagi
YA
41. Anak Yang Belum
Dewasa
Kewajiban Perpajakannya
akan Digabung dengan
orangtuanya
Sesuai UU PPh 1984 dan
Perubahannya yaitu
Belum Berumur 18 Tahun
&
Belum Pernah Menikah
Sehingga NPWPnya akan
ikut dengan Milik
Orangtuanya
42. Nomor pokok wajib pajak
Warisan yang belum terbagi
sebagai satu kesatuan
menggantikan yanhg berhak
NPWP dari orang pribadi
yang meninggalkan warisan
• Salah seorang ahli waris;
• Pelaksana wasiat;atau
pihak yang mengurus harta
peninggalan
Warisan Yang Belum Terbagi
Pasal 3 PP 74 2011
menggunakan
Diwakili oleh
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PK.03/2017
Pasal 24 ayat (1)
1. Wajib Pajak Orang yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftrkan diri untuk
memperoleh NPWP paling lama akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak pada suatu bulan
yang disetahunkan sama dengan atau telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas wajib mendaftrkan diri
untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan.
3. Wajib Pajak badan, wajib mendaftrkan diri untuk memperolah NPWP paling lama 1 (satu) bulan saaat
pendirian
4. Bendahara, wajib mendaftrakan diri untuk memperolah NPWP paling lambat sebelum melakukan
pemotongan dan/atau pemungutan pajak (cfm PMK 231.03/2019)
5. Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha di beberapa tempat, wajib mendaftrakan diri untuk memperoleh
NPWP paling lama 1( satu) bulan setelah adanya suatu kegiatan usaha yang mulai dilakukan oleh Wajib
Pajak di tempat kegiatan usaha tersebut
46. Orang pribadi karyawan Contoh
Prasetya,status TK/O,bekerja sebagai pegawai dengan gaji
Rp7.000.000 per bulan mulai 1 mei 2020 selepas kuliah
Jangka waktu pendaftran diri
(peraturan menteri keuangan no.147/PMK.03/2017)
Wajib Pajak OP karyawan wajib mendaftrakan diri untuk
memperolah NPWP paling lambat akhir bulan berikutnya
Prasetya wajib mendaftrkan diri paling lama tanggal 31 juni 2020
47. Contoh
Yayasan Nurul Hidayah wajib mendaftrkan diri paling lama
tanggal 20 Oktober 2020
Dedi bersama rekan-rekannya bermaksud mendirikan sebuah Yayasan di bidang
keagamaan. Akta pendirian dibuat di hadapan Notaris pada tanggal 20 September
2020 dengan nama Yayasan Nurul Hidayah. Kegiatan usaha baru benar benar
dilaksanakan secara aktif pada 1 November 2020
JANGKA WAKTU PENDAFTRAN
(Peraturan Menteri Keuangan No.147/PMK.03/2017)
Wajib Pajak badan wajib mendaftrkan diri untuk memperoleh
NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat pendirian
BADAN
49. Secara langsung
1. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara
elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permhonan secara
tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
2. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyartkan.
3. Permohonan secara tertulius disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
4. Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan :
a. secara langsung;
b. melalui pos ; atau
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir
5. Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara
lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat
6. KPP atau KP2KP akan menerbitkan Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan
EFIN paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat Penerbitan
7. NPWP dan SKT akan dikirmkan melalui Pos Tercatat.
50. Melalui e-registration
1. Permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilakukan dengan ;
• mengisi dan menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ; dan
• Mengunggah Salinan digital (softcopy) dokumen yang disyaratkan, dalam Aplikasi Registrasi yang tersedia
pada laman Direktorat Jenderal Pajak
2. Formulir Pendaftaran WP yang diisi dan disampaikan melalui Aplikasi Registrasi dianggap telah ditandatangani secara
elektronik dan mempunyai kekuatan hokum
3. Berdasarkan permohonan yang telah disampaikan, diberikan BPE,
4. Berdsarkan permohonan yang telah diberikan BPE ditindak lanjuti sbb :
a. NPWP diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah BPE diterbitkan; dan
b. NPWP tersebut disampaikan ke alamat email yang dicantumkan pada saat mendaftar
5. Atas NPWP yang telah diterbitkan, Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melakukan penelitian atas kelengkapan
dokumen persyaratan yang diunggah (upload)
6. Berdasarkan penelitian berlaku ketentuan sebagai berikut :
a. Kepala KPP menerbitkan Kartu NPWP,SKT, dan EFIN paling lama 1 hari kerja setelah penerbitan NPWP,
dalam hal dokumen persyaratkan yang diunggah telah memenuhi ketentuan dan Wajib Pajak belum terdaftar
sebelumnya
b. Kepala KPP meminta klarifikasi dalam hal dokumen persyaratan yang diunggah(upload)tidak memenuhi
ketentuan;atau
c. Kepala KPP melakukan penghapusan secara jabatan atas NPWP yang diterbitkan terakhir dan menyampaikan
Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak kpd wajib pajak, dlm hal wajib pajak telah terdaftar
51. DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN OLEH WAJIB PAJAK
UNTUK MENGISI FORMULIR PERMOHONAN
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020
a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan
usaha atau pekerjaan bebas ;
• Fotokopi KTP bagi WNI, atau paspor/KITAS/KITAP bagi WNA
b. Wajib Pajak Badan
• Akta pendirian/perubahan atau surat keterangan penunjukan dari
kantor pusat bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan
perusahaan asing;
• Fotokopi kartu NPWP seluruh pengurus;
• Fotokopi paspor bagi orang asing dan fotokopi NPWP (apabila
sudah memiliki)
Dokumen untuk NPWP wanita kawin,warisan belum terbagi,org pribadi pengusaha tertentu dsb
mengacu ke PER-04/PJ/2020
52. c. Wajib Pajak Kerja Sama Operasi (JO)
• Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai JO;
• Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota JO;
• Fotokopi Kartu NPWP atau paspor dari pengurus masing-masing perusahaan
anggota JO
d. Wajib Pajak Cabang
• fotokopi Kartu NPWP pusat;
• Fotokopi Kartu NPWP atau paspor dari pimpinan atau penaggungjawab
cabang
e. Instansi Pemerintah
• fotokopi dokumen penunjukan sebagai kepala instansi pusat/daerah/desa;
• Fotokopi Kartu NPWP pribadi kepala instansi pusat/daerah/desa;
• Fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan, dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa;
• Fotokopi Kartu NPWP pribadi orang yang ditunjuk sebagai tersebut di atas
53. Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dan tidak
meninggalkan warisan
Wanita Kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan
Warisan belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak
sudah selesai dibagi
Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Bentuk usaha tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya
sebagai Bentuk Usaha Tetap
Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya selain yang dimaksudkan pada
angka 1 dan 2 tidak memenuhi syarat lagi untuk digolongkan
sebagai Wajib Pajak
PENGHAPUSAN NPWP
54. Setiap orang yang dengan sengaja
tidak mendaftarkan diri untuk
diberikan NPWP atau
menyalahgunakan atau menggunakan
tanpa hak NPWP sehingga
menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara dipidana dengan
pidana penjara paling lambat 6
(enam) tahun dan denda paling
banyak 4 (empat) jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang
bayar.
SANKSI NPWP
57. Self Assesment merupakan sistem pemungutan yang memberikan Wajib Pajak kewenangan
penuh untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak-pajak yang terutang.
Sehingga pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak tergantung pada adanya penerbitan surat
ketetapan pajak oleh kantor pajak
1) Setiap wajib pajak, wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada
adanya surat ketetapan pajak. (Pasal 12 ayat 1 UU KUP)
2) Jumlah Pajak yang yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan
oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yangg terutang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 12 ayat 2 UU KUP)
PENETAPAN
58. PENETAPA
N
01
Dalam Penetapan Jumlah
Pajak Yang Terutang
Dihitung Oleh WP Sesuai
Dengan Ketentuan
Perundang-undangan
Perpajakan
02
Pembayaran Oleh WP
Tanpa Di Dahului Dengan
Surat Ketetapan Pajak,
Yaitu Melalui Pemotongan
Atau Pemungutan Pihak
Ketiga Dan Dibayar Sendiri
59. Apabila Direktur Jendral Pajak Mendapatkan
Bukti Jumlah Pajak Yang Terutang Menurut
Surat Pemberitahuan Sebagaimana Dimaksud
Pada Ayat (2)tidak Benar,Direktur Jenderal
Pajak Menetapkan Jumlah Pajak Yang
Terutang.
KETETAPAN
KETETAPAN
SKP
Pasal 12 ayat 3
UU KUP
60. Surat Ketetapan Pajak Adalah Surat
Ketetapan Yang Meliputi Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil,
Atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SKP
Pasal 1 angka 15 UU KUP
61. SKP
1
Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar
2
Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar
Tambahan
Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar
4
3
Surat Ketetapan
Pajak Nihil
SKPKB SKPKBT SKPLB
SKPN
62. SKPKB
Pasal 1 angka 16 UU KUP
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Adalah Surat Ketetapan Pajak Yang
Menentukan Besarnya Jumlah Pokok
Pajak, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah
Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak,
Besarnya Sanksi Administrasi, Dan
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar
63. PENERBITAN SKPKB
1
Apabila Berdasarkan
Hasil Pemeriksaan
Atau Keterangan Lain
Pajak Yang Terutang
Atau Kurang Dibayar
2
Apabila Surat Pemberitahuan
Tidak Disampaikan Dalam
Jangka Waktu Sebagimana
Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat
(3) Dan Setelah Ditegur Secara
Tertulis Tidak Disampaikan
Pada Waktunya Sebagaimana
Ditentukan Dalam Surat
Teguran
3
Apabila Berdasarkan Hasil
Pemeriksaan Atau Keterangan
Lain Menegenai Pajak
Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah
Ternyata Tidak Seharusnya
Dikompensasikan Selish Lebih
Pajak Atau Tidak Seharusnya
Dikenai Tarif 0% (Nol Persen)
Dalam Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun Setelah Saat Terutangnya Pajak Atau Berakhirnya Masa
Pajak,bagian Tahun Pajak, Atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak Dapat Menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Dalam Hal-hal Sebagai Berikut :
64. PENERBITAN SKPKB
4
Apabila Kewajiban
Sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 2 atau Pasal
29 Tidak Dipenuhi
sehingga Tidak
Dapat Diketahui
Besarnya Pajak
yang Terutang atau
5
Apabila Kepada Wajib
Pajak diterbitkan Nomor
Pokok Wajib Pajak dan
atau dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak
secara Jabatan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4a)
65. PENERBITAN SKPKB
Dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun setelah saat terutangnya
pajak DJP dapat menerbitkan
SKPKB, apabila :
Dikenakan Sanksi Administrasi
Berupa Bunga Sebesar 2% (Dua
Persen) Perbulan Paling Lama 24
Bulan, Dihitung Sejak Saat
Terutangnya Pajak Atau
Berakhirnya Masa Pajak, Bagian
Tahun Pajak, Atau Tahun Pajak
Sampai Dengan Diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
• Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar
• Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan
/atau dikukuhkan PKP secara jabatan
66. Contoh Soal
1 PT ABC menyampaikan SPT PPh badan tahun 2019 pada tanggal 30
April 2019, sbb :
Penghasilan neto Rp 1.500.000.000,00
PPh terutang Rp 325.000.000,00
Kredit pajak Rp 300.000.000,00
Pajak kurang bayar Rp 25.000.000,00
Bila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata penghasilan neto seharusnya adalah Rp 1.800.000.000
sehingga PPh terutang seharusnya Rp 350.000.000, kemudian DJP menerbitkan SKPKB tanggal 11
November 2019, maka :
Jumlah pokok pajak Rp 350.000.000,00
Jumlah kredit pajak Rp 325.000.000,00
Jumlah kekurangan pokok pajak Rp 25.000.000,00
Sanksi administrasi (11 bulan)-11X2%X 25.000.000 Rp 5.500.000,00
Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 30.500.000,00
67. PENERBITAN SKPKB
Dalam Jangka Waktu 5
(Lima) Tahun Setelah Saat
Terutangnya Pajak DJP
Dapat Menerbitkan SKPKB,
Apabila
Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :
50% dr PPh yang tidak atau kurang dibayar dlm satu tahun pajak
100% dr PPh yg tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang
dipungut, tdk atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut ttp tdk
atau kurang disetor
100% dr PPN dan PPnBM yg tidak atau kurang disetor
Apabila Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Atau Keterangan
Lain Mengenai PPN Dan PPnBM Ternyata Tidak
Seharusnya Dikompensasikan
Apabila SPT Tidak Disampaikan Dan Telah Ditegur Secara
Tertulis
Apabila WP Tidak Melaksanakan Pembukaan Dan/Atau
Pencatatan
68. Contoh Soal
2 PT ABC menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2019 sampai dengan tanggal 30 April
2020, KPP menerbitkan Surat Teguran Tanggal 20 Mei 2020 agar menyelesaikan SPT
paling Lambat 3 Juni 2020, namun PT ABC baru menyampaikan pada tgl 6 Juni 2020 sbb :
Rugi Rp 1.500.000.000,00
PPh terutang Rp -------------
Kredit pajak Rp -------------
Pajak kurang bayar Rp -
Bila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata laba neto seharusnya adalah Rp 2.000.000.000 sehingga
PPh terutang seharusnya Rp 35.000.000, kemudian DJP menerbitkan SKPKB tanggal 11 Desember
2020, maka :
Jumlah pokok pajak Rp 35.000.000,00
Jumlah kredit pajak Rp --------------------
Jumlah kekurangan pokok pajak Rp 35.000.000,00
Sanksi administrasi 50% Rp 17.500.000,00
Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 52.500.000,00
70. Pengertian
SKPKBT
Penerbitan
SKPKBT
Direktur Jenderal Pajak Dapat
Menerbitkan SKPKBT Dalam
Jangka Waktu 5 Tahun
Sesudah Saat Pajak
Terutang, Berakhirnya Masa
Pajak, Bagian Tahun Pajak
Atau Tahun Pajak, Apabila
Ditemukan Data Baru Dan
Atau Yang Mengakibatkan
Penambahan Jumlah Pajak
Yang Terutang
Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar
Tambahan Adalah
Surat Ketetapan Pajak
Yang Menentukan
Tambahan Atas
Jumlah Pajak Yang
Telah Ditetapkan
71. Data Baru
Data Baru Adalah Data Atau
Keterangan Mengenai Segala
Sesuatu Yang Diperlukan Untuk
Menghitung Besarnya Jumlah
Pajak Yang Terutang Oleh WP
Belum Diberitahukan Pada
Waktu Penetapan Semula, Baik
Dalam SPT Dan Lampiran-
lampiran, Sehingga
Menimbulkan Penambahan
Jumlah Pajak Terutang Setelah
Dilakukan Pemeriksaan
a. Tidak diungkapkan oleh WP dalam SPT beserta
lampirannya (termasuk keuangan)dan/atau
Data semula yang belum terungkap, yaitu data yang :
b. Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan
semula WP tidak mengungkapkan data dan/atau
memberikan keterangan lain secara benar,lengkap,
dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus
dapat menerapkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dengan benar
dalam menghitung jumlah pajak yang terutang
72. Kenaikan 100% dari pajak yang kurang bayar
SANKSI
• Apabila SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun
• Apabila SKPBT diterbitkan lebih dari waktu 5 tahun
• Dan sanksi administrasi bunga 48%
dari pajak yang kurang bayar
Pidana karena melakukan tindak pidana
perpajakan
• Apabila SKPBT diterbitkan lebih dari waktu 5 tahun
73. CONTOH KASUS
Terhadap SPT PPh Pasal 23 Masa Desember 2017
a.n PT BFG telah dilakukan pemeriksaan dan
diterbitkan SKPKB tanggal 14 November 2018 dengan
perincian sbb:
Jumlah pokok pajak 400.000.000
Jumlah kredit pajak 212.000.000
Jumlah kekurangan pokok pajak 188.000.000
Sanksi Administrasi Bunga 41.360.000
Jumlah yang masih harus dibayar 229.360.000
Pada Bulan Februari 2019 ditemukan data baru
berupa objek PPh Pasal 23 yang belum dipotong
oleh PT BFG dan seharusnya dilaporkan dalam
SPT Masa Desember 2017 dengan jumlah pokok
pajak pada masa Desember dengan jumlah pokok
pajak pada masa Desember adalah Rp
450.000.000
Jumlah Pajak 450.000.000
Jumlah Pajak yang ditetapkan 400.000.000
Tambahan jumlah pajak 50.000.000
Sanksi administrasi Kenaikan 100% 50.000.000
Jumlah pajak yang harus dibayar 100.000.000
75. Pengertian
SKPN
Penerbitan SKPN
Surat Ketetapan Pajak NIHIL Adalah Surat
Ketetapan Pajak Yang Menentukan Jumlah
Pokok Pajak Yang Sama Besarnya Dengan
Jumlah Kredit Pajak Atau Pajak Tidak
Terutang Dan Ada Kredit Pajak
SKPN Diterbitkan Apabila Setelah Dilakukan
Pemeriksaan Jumlah Kredit Pajak Atau Jumlah
Pajak Yang Dibayar Sama Dengan Jumlah
Pajak Terutang, Atau Pajak Tidak Terutang
Dan Tidak Ada Kredit Pajak Atau Ada
Pembayaran Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak menerbitkan SKPN sebagaimana di maksud dalam
Pasal 17A ayat (1) UU KUP berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPT apabila jumlah kredit
pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
76. Contoh Soal
1 PT ABC menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2019 sampai dengan tanggal 30 April
2020, yang menyatakn rugi, dengan rincian sbb :
Rugi Rp 1.500.000.000,00
PPh terutang Rp -------------
Kredit pajak Rp -------------
Pajak kurang bayar Rp -
Bila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata rugi neto seharusnya adalah Rp 2.000.000.000 sehingga
PPh terutang nihil DJP menerbitkan SKPN
Jumlah pokok pajak Rp -
Jumlah kredit pajak Rp -
Pajak nihil Rp -
78. 01
SKPLB
02
Penerbitan SKPLB
Pasal 17 UU KUP
• Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan,
Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah
kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar
daripada jumlah pajak yang terutang
• Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak,
setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran
pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
• Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dapat diterbitkan lagi apabila
berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru ternyata
pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada
kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan
Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar Adalah
Surat Ketetapan Pajak
Yang Menentukan
Jumlah Kelebihan
Pembayaran Pajak
Karena Jumlah Kredit
Pajak Lebih Besar
Daripada Pajak Yang
Terutang Atau
Seharusnya Tidak
Terutang
79. Penerbitan SKPLB
Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau
jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang
terutang.
Untuk PPh, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak
yang terutang
Untuk PPN, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak
yang terutang Jika terdapat pajak yang dipungut oleh
pemungut PPN, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan
cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang
dipungut oleh pemungut PPN tersebut
Untuk PPnBM, jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada
jumlah pajak yang terutang
SKPLB tersebut diterbitkan setelah
dilakukan pemeriksaan atas SPT
yang disampaikan WP yang
menyatakan kurang bayar,nihil atau
lebih bayar yang tidak disertai
dengan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak.
Apabila WP setelah menerima
SKPLB dan menghendaki
pengembalian kelebihan
pembayaran pajak, wajib
mengajukan permohonan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam
pasal 11 ayat (2)
Pasal 17 UU KUP
ayat 1
80. Penerbitan SKPLB
Berdasarkan permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal
Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak,
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila
terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
PMK NO.10/PMK.03/2013 dicabut dengan PMK
No.187./PMK.03/2015
Dalam hal ini terjadi kesalahan pemotongan dan
pemungutan ;
a. Terlalu besar dipotong/dipungut
b. Seharusnya tidak dipotong/tidak dipungut
dan pajak yang salah dipotong atau dipungut
tersebut telah disetorkan dan dilaporkan, WP yang
melakukan pemotongan/pemungutan atau PKP
yang melakukan pemungutan tidak dapat meminta
kembali pajak yang salah dipotong atau dipungut
tersebut
PPh yang salah potong tsb dapat diminta kembali
oleh Wajib Pajak yang dipotong dengan surat
permohonan,sepanjang belum dikreditkan
PPN dan PPnBM yang salah potong tsb dapat
diminta kembali oleh PKP yang dipungut dgn
surat permohonan,sepanjang blm dikreditkan
atau belum dibebankan sebagai biaya
Pengembalian dapat dilakukan melalui WP/PKP
yang memotong,dalam hal; a) tdk memiliki
NPWP; b) subjek pajak luar negeri; atau c)
terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh
pemotong/pemungut
Pasal 17 UU KUP
ayat 2
81. Contoh Soal
PT ABC menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2019 tanggal 30 April 2020, dengan
perincian sbb ;
Penghasilan neto Rp 3.000.000.000,00
PPh terutang Rp 450.000.000,00
Kredit pajak Rp 400.000.000,00
Pajak kurang bayar Rp 50.000.000,00
Bila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata laba neto seharusnya adalah Rp
2.000.000.000 sehingga PPh terutang seharusnya Rp 350.000.000, kemudian DJP
menerbitkan SKPKB , maka :
Jumlah Pajak terutang Rp 350.000.000,00
Jumlah kredit pajak (Rp 450.000.000,00)
Jumlah kelebihan pembayaran pajak Rp 100.000.000,00
84. PEMBUKUAN adalah suatu proses
pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi
harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca, dan
laporan laba rugi untuk periode Tahun
Pajak tersebut. (UU KUP pasal 1 butir
PENCATATAN terdiri atas data yang
dikumpulkan secara teratur tentang
peredaran atau penerimaan bruto
dan/atau penghasilan bruto sebagai
dasar untuk menghitung jumlah pajak
yang terutang, termasuk penghasilan
yang bukan objek pajak dan/atau yang
dikenai pajak yang bersifat final (UU KUP
pasal 28 ayat 9)
01. DEFINISI DAN PERBEDAAN
PEMBUKUAN vs PENCATATAN
86. Siapa yang Wajib Menyelenggarakan
Pembukuan dan Pencatatan?
Wajib
Pembukuan
Tidak Wajib Pembukuan,
tetapi Wajib Pencatatan
Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang
Melakukan Kegiatan Usaha Atau
Pekerjaan Bebas, Kecuali Yang
Sesuai Dengan Peraturan
Perundang-undangan
Perpajakan Diperbolehkan
Menghitung Penghasilan Neto
Dengan Menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang
Tidak Melakukan Kegiatan Usaha
Atau Pekerjaan Bebas
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang
Melakukan Kegiatan Usaha Atau
Pekerjaan Bebas Yang Sesuai
Dengan Ketentuan Perundang-
undangan Perpajakan
Diperbolehkan Menghitung
Penghasilan Neto Dengan
Menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto
87. Waijp Pajak yang
peredaraan brutonya
dalam satu tahun
Kurang dari Rp.
4.800.000.000,- Boleh
menghitung
penghasilan netto
dengan menggunakan
Norma Penghitungan
Penghasilan Neto
Wajib Memberitahukan
Mengenai Penggunaan
Norma Penghitungan
Kepada Direktur
Jenderal Pajak paling
Lama 3 (tiga)Bulan
Sejak Awal Tahun
Pajak yang
bersangkutan
Pemberitahuan
Penggunaan Norma
Penghitungan Penghasilan
Neto yang disampaikan
dalam janka waktu
tersebut dianggap
disetujui kecuali
berdasarkan hasil
Pemeriksaan ternyata
Wajib Pajak Orang Pribadi
tidak memenuhi
Persyaratan untuk
menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan
Neto
Wajib Pajak Orang
Pribadi yang tidak
memeberitahukan
kepada DJP sesuai
dengan Jangka waktu
tersebut maka
dianggap memilih
menyelenggarakan
Pembukuan (Pasal 14
ayat 4 UU PPh).
WP Orang Pribadi yang Tidak Memilih Menyelenggarakan Pembukuan
88. Syarat Mengenai Pembukuan
Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau
kegiatan usaha yang sebenarnya
Harus diselenggarakan di indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka arab,
satuan mata uang Rupaih dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing
diizinkan oleh Menteri Keuangan
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel
akrual atau stelsel kas
Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya
pajak yang terutang
Perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan
dari DJP
89. PRINSIP YANG SAMA DIGUNAKAN DALAM METODE PEMBUKUAN DENGAN
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA UNTUK MENCEGAH PENGGESERAN LABA ATAU
RUGI. MISALNYA :
Stelsel pengakuan penghasilan
Tahun buku
Metode penilaian persediaan
Metode penyusutan dan amortisasi
PRINSIP TAAT ASAS
90. STELSEL AKRUAL
Stelsel akrual suatu metode penghitungan
penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan
diakui pada waktu diperoleh dan diakui pada
waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan
pengahasilan itu diterima dan kapan biaya itu
dibayar tunai
Stelsel kas adalah suatu metode yang
pengitungannya didasarkan atas penghasilan
yang diterima dan biaya yang dibayar secara
tunai.
Menurut stelsel kas, penghasilan baru
dianggap sebagai penghasilan, bila benar-
benar telah diterima tunai dalam suatu
periode tertentu, serta biaya baru dianggap
sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar
tunai dalam suatu periode tertentu
STELSEL KAS
91. Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah
Wajib Pajak dalam rangka
Penanaman Modal Asing (PMA)
Wajib Pajak dalam rangka kontrak karya, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah RI
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak
dan gas bumi;
Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
pertambangan minyak dan gas bumi ;
Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek
luar negeri
Kontrak Investasi Kolektiv (KIK) yang memerlukan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal
Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal ;
Dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak:
Bentuk Usaha Tetap
Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk luar negeri, yaitu perusahaan anak yang dimiliki
dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk diluar negeri yang mempunyai hubungan istimewa
92. Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Asing dan
Mata Uang Selain Rupiah
Penyelengaraan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar AS oleh WP harus
terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keungan, kecuali bagi WP dalam rangka Kontrak Karya atau WP
dalam rangka Kontraktor-kontrak Kerja Sama ;
Izin tertulis dapat diperoleh WP dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kanwil, paling lambat 3 (tiga)
bula ;
Sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar AS
tersebut dimulai; atau
Sejak tanggal pendirian bagi WP baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pertama
Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan dimaksud paling lama 1
(satu) bulan sejak permohonan dari WP diterima secara lengkap;
Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan belum ada keputusan maka permohonan dianggap diterima dan Kepala
Kantor Wilayah atas Menkeu menerbitkan keputusan pemberian izin.
93. Syarat Mengenai Pencatatan
Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau
kegiatan usaha yang sebenarnya
Harus diselenggarakan di indonesia dengan menggunakan huruf Latin,
angka arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam Bahasa
Indonesia atau dalam bahasa asing diizinkan oleh Menteri Keuangan
Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang
Peredaran atau Penerimaan Bruto dan atau Penghasilan Bruto sebagai dasa
untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang
bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final
94. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online
wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau
tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib
pajak badan
TEMPAT PENYIMPANAN
BUKU/CATATAN/DOKUMEN
95. PEMBUKUAN
MENURUT SAK
Proses pencatatan atas transaksi keuangan
dari perusahaan yang dimulai dari pencatatan
bukti transaksi, jurnal, buku besar dan terakhir
penyusunan laporan keuangan menurut PSAK
(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).
suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi keuangan yang meliputi
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan
biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca, dan laporan
laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut.
PEMBUKUAN
MENURUT KUP
96. APABILA KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PASAL 28 (PEMBUKUAN) ATAU PASAL 29 (PEMERIKSAAN)
TIDAK DIPENUHI, SEHINGGA TIDAK DAPAT DIKETAHUI
BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG (UU KUP PASAL 13
AYAT 10), Berupa kenaikan sebesar :
50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar dalam satu tahun
pajak
100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau
kurang dipungkut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong
atau dipungkut tetapi tidak atau kurang disetorkan
100% dari PPn dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
UU KUP Pasal 13 ayat 3
SANKSI ADMINISTRATIF
97. PT XYZ adalah WP Badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik,
menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2018 pada tgl 30 April 2019 dengan rincian sebagai berikut :
Pengahsilan Neto Rp 1.000.000.000,00
PPh Terutang Rp 282.500.000,00
Kredit Pajak Rp 202.500.000,00
Pajak yang Kurang dibayar Rp 80.000.000,00
Apabila ketika dilakukan pemriksaan ternyata PT XYZ tidak meminjamkan buku2,catatan2 serta dokumen yang
menjadi dasar pengisian SPT sehingga pajak terutang tidak dapat dihitung. Berdasarkan data yang ada, DJP
menetapkan Penghasilan Neto sebesar Rp 1,1 milyar dengan pajak terutang Rp 312.500.000
Hitung SKPKB 10 Desember 2019
Jumlah Pokok Pajak Rp 312.500.000,00
Jumlah PPh telah dibayar Rp 282.500.000,00
Jumlah Kekurangan Pokok Pajak Rp 30.000.000
Sanksi adm.Pasal 13 (3) huruf a (50%) Rp 15.000.000,00
Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 45.000.000,00
CONTOH KASUS
98. SANKSI PIDANA,
Setiap orang yang dengan sengaja
UU KUP PASAL 39 F
Memperlihatkan Pembukuan,
Pencatatan atau Dokumen lain yang
palsu atau dipalsukan seolah-olah
benar atau tidak menggambarkan
keadaan yang sebenarnya
UU KUP PASAL 39 G
Tidak menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan,
tidak memperlihatkan atau
tidak meminjmakan buku,
catatan atau dokumen lainnya
UU KUP PASAL 39 H
Tidak menyimpan buku, catatan atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan dan dokumen lain termasuk
hasil pengolahan data dari pembukuan yang
dikelola secara elektronik atau
diselenggarakan secara program aplikasi
online di Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam pasal 28 ayat 11
103. Apabila Wajib Pajak Berpendapat Bahwa Jumlah Rugi, Jumlah Pajak dan Pemotongan atau
Pemungutan Pajak Tidak sebagaimana Mestinya
Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah
rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya
pajak atau pemotongan atau pemungkutan pajak
Keberatan diajukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Keberatan (PMK
194/2007)
109. Jangka Waktu Pelunasan Pajak Akibat Pengajuan
Keberatan
Dalam hal wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 atau 3a atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat
pengajuan keberatan, tertangguh sampai 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan (Pasal 25 Ayat 7 UU KUP 9baru)
Sanksi administrasi berupa Bunga 2 % perbulan (Pasal 19 ) tidak diberlakukan
110.
111. CONTOH KASUS
Setelah dilakukan pemeriksaan atas SPT PPh badan tahun 2008 atas nama PT ABC
diterbitkan SKPKB tertanggal 10 oktober 2009 dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah Pokok Pajak Rp. 120.000.000,-
Jumlah kredit Pajak Rp. 100.000.000,-
Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak Rp. 20.000.000,-
Besarnya Sanksi administrasi (2% x 10 bulan) Rp. 4.000.000,-
Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp. 24.000.000,-
Misalnya dalam pembahasan akhir, PT ABC hanya menyetujui jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak sebesar Rp. 5.000.000,-
Dalam hal PT ABC mengajukan keberatan maka PT ABC wajib melunasi pajak yang masih harus
dibayar yang telah disetujui yaitu sebesar Rp. 6 juta ( Rp. 5juta + (20%x5juta)sebelum suat keberatan
disampaikan. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat mengajukan keberatan yaitu sebesar Rp. 15
juta, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tgl penerbitan SK keberatan
112.
113.
114.
115. Wajip Pajak dapat mengajukan
permohonan banding hanya
kepada badan peradilan pajak atas
Surat Keputusan Keberatan
sebagaimana dimaksud dengan
Pasal 26 ayat 1
(Pasal 27 Ayat 1)
Permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia dengan
alasan yang jelas paling lama 3 (tiga)
bulan sejak Surat Keputusan
Keberatan diterima dan dilampiri
dengan alinan Surat Keputusan
Keberatan tersebut
(Pasal 27 ayat 3)
DASAR HUKUM
BANDING
116. Jangka Waktu Pelunasan Pajak Akibat Banding
UU KUP Lama
Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak ( Pasal 27 ayat 5)
UU KUP Baru
Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3, ayat 31, atau pasal 25
ayat 7, atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat mengajukan keberatan, tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal
penerbitan banding (Pasal 27 ayat 5a UU KUP)
Sanksi administrasi berupa Bunga 2 % perbulan (Pasal 19 )
tidak diberlakukan
Jangka waktu 1 bulan
sejak terbit
STP,SKPKB,SKPKBT,
SK keberatan, SK
Pembetulan, Putusan
Banding dan Putusan
Peninjauan Kembali
Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan kebertana (
Pasal 27 ayat 5d UU KUP
117. Misalnya PT ABC pada contoh
sebelumnya mengajukan banding,
maka kekurangan pembayaran
pajak Rp 18 juta, tertangguh
sampai dengan 1 bulan sejak
tanggal penerbitan Putusan
Banding
Sanksi administrasi berupa bunga
2% perbulan ( pasal 19) atas
jumlah Rp 18 juta tidak
diberlakukan
Misalnya permohonan banding PT
ABC ditolak dengan putusan
Banding tanggal 20 Agustus 2019,
maka atas jumlah pajak berdasarkan
Putusan Banding dikurangi dengan
Pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan yaitu sebesr
Rp. 18 juta dan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar
100% atau 18 juta
Jatuh Tempo tgl 19 September 2019
CONTOH BANDING
118. PERSYARATAN BANDING
1. Diajukan dalam Bahasa Indonesia ke
Pengadilan Pajak
2. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan
sejak tgl diterima keputusan yang
diajukan banding
3. Satu putusan diajukan 1 surat banding
4. Diajukan dengan disertai alasan yang
jelas dan dicantumkan tgl terima SK
yang disbanding
5. Pada Surat banding dilampiri Salinan
SK yang dibanding
119.
120. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding
diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang
pajak sebagaimana dimaksud dalam SKPKB dan SKPKBT
telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran
pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan, maksimum 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan
diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan
Banding.
IMBALAN BUNGA
123. Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
Dwi Astuty Arfah,
SE.,M.Ak.,Ak
STIE Wira Bhakti
Makassar
124. Dasar Hukum BPHTB
Undang-undangan Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 20 Tahun
2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Restitusi Daerah
125. Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
1. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan
hak atas tanah dan atau bangunan
2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah
perbuatan hukum yang mengakibatkan diperolehnya
hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi
atau badan
3. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan bangunan
126. Objek Pajak
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, meliputi:
1. Pemindahan Hak
2. Pemberian Hak Baru
127. Objek Pajak
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, meliputi:
1. Pemindahan Hak
2. Pemberian Hak Baru
128. Pemindahan Hak
Jual beli
Tukar menukar
Hibah
Hibah Wasiat
Waris
Pemasukan dalam Perseroan atau badan hukum lainnya
Pemisahan hak yang menyebabkan peralihan
Penunjukan pembeli dalam lelang
Penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha
Hadiah
129. Namun dari Perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan yang sering terjadi dalam
masyarakat adalah:
Jual beli;
Tukar-menukar;
Hibah (Perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan dari pemberi hibah, namun
pemberi hibah masih hidup);
Hibah wasit (Perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan kepada penerima hibah
namun belaku setelah pemberi hibah
wasiat meninggal dunia); dan
Waris (Dalam garis keturunan)
131. Hak Atas Tanah
Jenis-jenis hak atas
tanah
Hak milik
Hak guna usaha
Hak guna bangunan
Hak pakai
Hak milik atas satuan
rumah susun
Hak pengelolaan
132. Bukan Objek BPHTB
Perolehan hak atas
tanah dan atau
bangunan yang bukan
objek BPHTB
Perwakilan diplomatik, konsulat
berdasarkan asas timbal balik.
Negara untuk penyelenggaraan
pemerintahan/pelaksanaan
pembanguna guna kepentingan
umum
Badan atau perwakilan organisasi
internasional
Orang pribadi atau badan krn
konversi hak atau karena
perbuatan hukum lain degan
tidak adanya perubahan nama
Orang pribadi atau badan karena
wakaf
Orang pribadi atau badan untuk
kepentingan ibadah
133. Subjek Pajak
orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah
dan/atau bangunan
134. Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Tarif pajak adalah
sebesar 5% (Lima
persen)
Dasar Pengenaan Pajak adalah: Nilai
Perolehan Objek Pajak (NPOP),
ditentukan sebesar :
Harga Transaksi menggunakan
Jual Beli dan penunjukkan
pembeli dalam lelang
Jual beli menggunakan harga
transaksi
Tukar menukar menggunakan
nilai pasar
Hibah wasiat menggunakan nilai
pasar
Waris menggunakan nilai pasar
Setoran modal menggunakan
nilai pasar
Hadiah menggunakan nilai pasar.
135. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NJOPTKP)
1. Ditetapkan secara regional paling banyak Rp. 60 juta untuk setiap Wajib Pajak
2. Untuk perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke
bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Dapat bervariasi antardaerah (kabupaten/kota), karena ditetapkan dengan peraturan daerah
136. Saat BPHTB Terhutang
1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk transaksi jual beli, tukar menukar, hibah,
hibah wasiat, hadiah
2. Sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang
3. Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap utk keputusan
hakim
4. Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihaan haknya ke kantor pertanahan utk
wasiat atau waris
5. Sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk :
Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak dan pemberian hak utk
diluar pelepasan hak
137. BPHTB = (NPOP - NPOPTKP) X 5%
NPOP = NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK
NPOPTKP = NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK
138. Cara Menghitung BPHTB
Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan
Objek Pajak Rp. 70.000.000,- sedangkan Nilai Perolehan Objek
Pajak Tidak kena Pajak yang Berlaku di Kebupaten tersebut Rp.
60.000.000 dan tarif pajaknya 5%.
Nilai Perolehan Objek Pajak Rp. 70.000.000,-
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 60.000.000,-
Rp. 10.000.000,-
BPHTB = Rp. 10.000.000,- x 5%
= Rp. 500.000,00
139.
140. PBB
140
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB)
Dwi Astuty Arfah, SE.,M.Ak.,Ak
STIE Wira Bhakti Makassar
141. PBB
141
PBB dapat didefinisikan sebagai “pajak negara yang dikenakan terhadap
bumi dan/atau bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang
PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994”
PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak
terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau
bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut
menentukan besarnya pajak
PENGERTIAN PBB
142. PBB
142
Objek PBB adalah Bumi dan/atau Bangunan
BUMI : Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan
bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.
Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, tambang, rawa-rawa,
tambak, perairan dll
BANGUNAN : Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan/atau perairan.
Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
• Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel,
pabrik, dan dll yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan
tersebut.
• Jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal,
dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan
gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat.
OBJEK PBB
143. PBB
143
1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak
dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti pesantren, mesjid, gereja,
tanah wakaf, rumah sakit umum, sekolah atau madrasah, panti asuhan,
candi, dll
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan
itu seperti musium
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik
5. Digunakan oleh badan/perwakilan organisasi internasional yang ditentukan
oleh Menkeu
OBJEK PBB YANG DIKECUALIKAN
144. PBB
144
SUBJEK PBB
Orang atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi,
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi,
dan/atau memiliki, menguasai, dan/
atau memperoleh/manfaat atas bangunan
145. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menkeu dengan
mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota
(Pemerintah Daerah) setempat
Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-
rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP
Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan
memperhatikan kondisi ekonomi nasional
PBB
145
DASAR PENGENAAN PAJAK
146. NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak
kena pajak
Besarnya NJOPTKP adalah Rp 8.000.000 dengan ketentuan sbb:
1. Setiap WP memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali
dalam satu tahun pajak
2. Apabila WP mempunyai beberapa objek pajak, maka yang
mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang
nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak
lainnya
NJOPTKP untuk MAKASSAR mulai tahun 2001 Rp 8.000.000
PBB
146
NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK
(NJOPTKP)
147. Dasar Penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
Besarnya NJKP adalah sebagai berikut :
1. 40%
Objek Pajak Perkebunan
Objek Pajak Kehutanan
Objek Pajak Lainnya, yg WP perorangan dengan NJOP atas Bumi dan
Bangunan sama atau lebih besar dari Rp. 1.000.000.000
1. 20%
Objek Pajak Pertambangan
Objek Pajak lainnya yang NJOP nya kurang dari Rp. 1.000.000.000
PBB
147
DASAR PENGHITUNGAN PBB
148. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan
tarif pajak dengan NJKP
TARIF PBB adalah 0.5%
Rumus Penghitungan PBB = Tarif x NJKP
= 0,5%x(Persentase NJKP X (NJOP-NJOPTKP))
PBB
148
CARA MENGHITUNG PBB
149. TARIF PBB adalah 0.5%
Rumus Penghitungan PBB = Tarif x NJKP
Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB
= 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)
= 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)
Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB
= 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)
= 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)
PBB
149
CARA MENGHITUNG PBB
150. 1. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwin. Jangka
waktu satu tahun takwin adalah dari 1 Januari s.d 31
Desember
2. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut
keadaan objek pajak pada tgl 1 Januari
3. Tempat pajak yang terutang
a. Untuk daerah Jakarta, di wil Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta
b. Untuk daerah lainnya, di wilayah kebupaten atau kota
c. Untuk Batam, Di wilayah Provinsi Riau
PBB
150
TAHUN PAJAK, SAAT SERTA TEMPAT
YANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG
151. Contoh soal : SUBJEK PAJAK
1. Subjek pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan
bumi dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena
sesuatu hak berdasarkan UU bukan karena perjanjian maka dalam
hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi
dan/atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak
2. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di
pengadilan, maka orang/badan yang memanfaatkan/menggunakan
objek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak
3. Subjek pajak dalam waktu lama berada di luar wilayah letak objek
pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan
kepada orang/badan, maka orang/badan yang diberi kuasa dapat
ditunjuk sebagai Wajib Pajak
Penunjukan sebagai Wajib Pajak oleh Dirjen Pajak bukan
merupakan bukti pemilikan hak
PBB
151
152. Contoh Soal :
Dasar Pengenaan Pajak :
1. Seorang WP hanya mempunyai objek pajak berupa bumi sbb :
NJOP Bumi Rp 3.000.000
NJOPTKP Rp 8.000.000 –
-
Tidak dikenakan PBB
WP mempunyai dua objek pajak bumi dan bangunan masing- masing
di desa A dan B
Desa A : NJOP Bumi Rp 8.000.000
NJOP Bangunan Rp 5.000.000 +
NJOP sbg DPP Rp 13.000.000
NJOPTKP 8.000.000 -
NJOP u/pengh. Pjk Rp 5.000.000
Desa B : NJOP Bumi Rp 5.000.000
NJOP Bangunan Rp 3.000.000 +
NJOP sbg DPP Rp 8.000.000
NJOPTKP - -_____
NJOP u/pengh. Pjk Rp 8.000.000
PBB
152
153. PBB
153
Tuan Aco adalah seorang pengusaha terkenal
memiliki rumah yang terletak di Makassar. Objek
terletak di jalan Hertasning Diketahui objek NJOP
bumi sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan NJOP
bangunan Rp. 3.500.000.000,-. Hitunglah PBB
terhutang Tuan Aco atas objek tersebut ?
154. PBB
154
Jawaban :
NJOP Bumi = Rp. 1.000.000.000,-
NJOP Bangunan = Rp. 3.500.000.000,-
NJOP dasar Pengenan PBB = Rp 4.500.000.000,-
NJOPTKP = Rp. 8.000.000,-
NJOP utk PBB = Rp. 4.492.000.000,-
Rumus Penghitungan PBB = Tarif x NJKP
PBB =0,5%x(Persentase NJKP X (NJOP-NJOPTKP))
= ( 0.5% x 40%) x (Rp 4.500.000.000- Rp. 8.000.000)
= 0.2% x Rp. 4.492.000.000,-
= Rp. 8.984.000,-
157. Pengertian Bea Materai
Pasal 1angka 1 UU Bea Materai
Bea materai adalah Pajak atas Dokumen
Pasal 2 angka 2 UU Bea Materai
Dokumen adalah sesuatu yang ditulis
dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau
elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat
bukti atau keterangan
158. Objek Bea Materai
Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk
menerangkan mengenai suatu kejadian yang
bersifat perdata dan
Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di
pengadilan
Pasal 3 ayat 1 UU Bea Materai
159. OBJEK BEA
MATERAI
Dokumen yang bersifat Perdata sebagaimana dimkasud pada Pasal
3 ayat 1 huruf 1 meliputi :
Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat
klainnya yang sejenis,beserta rangkapnya ( Surat Kuasa, Surat
Hibah, Surat wasiat)
Akta-akta Notaris beserta grosse, salinan termasuk kutipannya
Akta-akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk
rangkap-rangkapnya
Surat berharga dengan nama dan bentuk apapun 9surat
berharga antara lain : saham, obligasi,cek, bilyet giro, aksep,
wesel,sukuk,surat utang,warrant,option, deposito,dan
sejenisnya termasuk surat kolektif saham atau sekumpulan
suray berharga lainnya
Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi
kontrak berjangka, dengan nama dan bentuk apapun (dokumen
transaksi antara lain berupa dokumen trade onfirmation atau
bukti transaksi pengalihan lainnya
Dokumen lelang yang berupa kutipan risalha lelang, minuta
risalah lelang, Salinan risalanya lelang dan grosse risalah lelang
Dokumen yang bernilai lebih dari Rp 5 juta rupiah yang menyebutkan
penerima uang, terdapat pengakuan hutang dilunasi atau
diperhitungkan.
Dokumen lain yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
160. • Dokumen terkait lalu lintas orang dan barang seperti surat
penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan
penumpang dan barang, bukti pengiriman dan penerimaan
barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas pengirim,
dan surat lain sejenisnya.
• Segala bentuk ijazah.
• Tanda terima pembayaran gaji, pensiun, tunjangan, dan
pembayaran lain terkait hubungan kerja.
• Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas
daerah, dan lembaga lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
• Kwitansi untuk segala jenis pajak dan penerimaan lainnya.
• Tanda penerimaan uang untuk keperluan intern organisasi.
• Dokumen yang menyebutkan simpanan uang, surat
berharga, pembayaran uang simpanan kepada bank,
koperasi, dan badan lain kepada nasabah.
• Surat gadai.
• Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbalan hasil
dari surat berharga dengan nama dan bentuk apapun.
• Dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam
rangka melaksanakan kebijakan moneter.
Pasal 7 UU Bea Materai
161. Fungsi Pajak Daerah Berdasarkan
UU No. 28 Tahun 2009
Meningkatkan Konstribusi Pajak Daerah Terhadap APBN
162.
163. SAAT TERUTANG BEA MATERAI
Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa
Dokumen tersebut dibuat (Surat keterangan, surat
pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta
rangkapnya; Dokumen lelang; dan Dokumen yang
menyatakan jumlah uang.
Dokumen diajukan ke pengadilan, untuk Dokumen
yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
Dokumen digunakan di Indonesia, untuk Dokumen
yang dibuat di luar negeri.
Pasal 8 Ayat 1 UU Bea Materai
164.
165.
166.
167.
168.
169. PEMETERAIAN KEMUDIAN
Apabila terdapat dokumen yang akan digunakan:
Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan,
Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi
sebagaimana mestinya; dapat dilakukan Pemeteraian
Kemudian.
170. MASA TRANSISI
PMK.4.PMK03.2021 - Bea Meterai - materi
penyuluhan.pdf
Selama masa transisi (s.d. 31 Des
2021) materai Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00 masih berl
aku. Cara penggunaan meterai Rp 3.000 dan meterai
Rp 6.000 untuk dokumen selama masa transisi sebagai
pengganti materai Rp 10.000:
•Menempelkan materai Rp 6.000 dan materai Rp 3.000
secara berdampingan dalam satu dokumen yang
memerlukan materai.
•Menempelkan 3 materai Rp 3.000 secara berdampingan
dalam satu dokumen yang memerlukan materai.
•Menempelkan 2 materai Rp 6.000 secara berdampingan
dalam satu dokumen yang memerlukan materai.
171. SANKSI BEA MATERAI
UU Bea meterai yang baru juga mengatur
mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang
melanggar ketentuan. Sanksi administratif
berupa denda 100% akan diberikan kepada
pihak-pihak yang tidak atau kurang pungut
dan/atau tidak atau kurang menyetorkan bea
meterai.
173. KETENTUAN PIDANA
Setiap Orang yang :
Meniru atau memalsukan meterai yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia, dengan maksud untuk
memakai atau meminta orang lain memakai materai
tersebut seb agai Meterai asli, tidak palsu atau sah :
Membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara
melawan hokum, termasuk membuat meterai elektronik
dan meterai dalam bentuk lain, secara melawan hokum
Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta
174. KETENTUAN PIDANA
Setiap Orang yang memakai, menjual, menawarkan,
menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau
memasukkan ke wilayah NKRI :
Meterai dipalsu atau dibuat secara melawan hokum
seolah oleh asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak
melawan hokum atau:
Barang yang dibubuhi meterai sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, seolah-olah barang tersebut asli, tidak
dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hukum
Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta
175. KETENTUAN PIDANA
Setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan tanda,
menghilangkan ciri atau memakai, menjual, menawarkan,
menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau
memasukkan ke wilayah NKRI seolah-olah meterai tersebut
belum dipakai, dipidana dengan
Pidana penjara paling lama3 (tiga) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
176. Dwi Astuty Arfah SE.,M.Ak.,Ak
STIE Wira Bhakti Makassar
176
Pajak Pertambahan Nilai
Barang & Jasa
&
Pajak Penjualan atas
Barang Mewah
177. DASAR HUKUM PPN & PPnBM
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983,
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994,
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009,
(TERAKHIR) TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN
JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
177
178. 178
Daerah Pabean
1. Wilayah Darat Indonesia : Wilayah darat Indonesia berbatasan dengan wilayah
Negara Malaysia, Papua Nugini dan Timur Leste. Hal ini diatur alam Undang-
undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara pada pasal 6 ayat 1 huruf a
2. Wilayah Perairan Indonesia : Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1960 tentang Perairan Indonesia, yang ditetapkan sebagai wilayah perairan
Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia
3. Ruang Udara di Atas Indonesia : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2008 tentang Wilayah Negara pada Pasal 6 ayat 1 huruf c diatur bahwa batas ruang
udara di Indonesia mengikuti batas kedaulatan Negara di darat dan di laut dan
batas dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hokum
Internasional
4. Tempat tertentu di ZEE : ZEE diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1983 tentang ZEE, yang mengatur bahwa ZEE adalah jalur di luar dan
berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasakan
Undang-Undang yang berlaku tentang peraairan Indonesia yang meliputi dasar laut,
tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari
garis pangkal laut wilayah Indonesia
5. Landasan Kontinen : Berdasarkan Pasal 1 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1973
tentang Landasan Kontinen Indonesia mengatur bahwa landasan kontinen
Indonesia merupakan dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah
Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun
1960 sampai kedalamam 200 meter atau lebih , dimana masih mungki
diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam
179. 179
UNDANG-UNDANG
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya
serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan
Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang
yang mengatur mengenai kepabean
2. Impor ada setiap kegiatan memasukkan barang dari luar
Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean
3. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan
mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam
Daerah Pabean ke Luar Daerah Pabean
4. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap
kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean
5. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan
Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean
180. 180
UNDANG-UNDANG
6. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan atau
sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya
guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang
pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut
7. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar
oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau
perolehan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak
181. 181
UNDANG-UNDANG
8. Pajak Keluaran Adalah Pajak Pertambahan Niali terutang yang wajib dipungut oelh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak,
penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud atau ekspor Jasa Kena Pajak
9. Masa Pajak adalah Jangka waktu yang selamanya dengan 1 bulan atau jangka
waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama (tiga)
Bulan takwim
182. PENGERTIAN PPN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak
yang dikenakan atas setiap pertambahan
nilai dari Barang dan Jasa dalam
peredarannya dari produsen ke konsumen.
182
183. PENGENAAN PPN
PPN dikenakan dengan syarat :
1. Syarat Subyek pajak : Pengusaha Kena Pajak
2. Syarat Obyek Pajak :
a. Barang kena Pajak(BKP)
b. Jasa kena Pajak (JKP)
183
185. PENGECUALIAN BARANG KENA PAJAK
a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil
langsung dari sumbernya, seperti Minyak Mentah, Gas Bumi
b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat
banyak, seperti beras, gabah,jagung, kedelai, buah-buahan
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah
makan, warung, dan sejenisnya
d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan
lainnya)
185
186. J A S A
SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN
SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANG
MENYEBABKAN
- SUATU BARANG;
- FASILITAS;
- KEMUDAHAN;
- HAK
TERSEDIA UNTUK DIPAKAI
JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN
BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN
DGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN
TERMASUK
JASA
187. PENGECUALIAN JASA KENA PAJAK
a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis
b. Jasa di bidang pelayanan sosial
c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
d. Jasa di bidang Keuangan
e. Jasa asuransi
f. Jasa di bidang keagamaan
g. Jasa di bidang pendidikan
187
188. PENGECUALIAN JASA KENA PAJAK
g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan
h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
j. Jasa di bidang tenaga kerja;
k. Jasa di bidang perhotelan;
l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum
m. Jasa penyediaan tempat parkir
n. Jasa telepon umum
o. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
p. Jasa boga atau katering
188
189. PENGUSAHA
ORANG PRIBADI BADAN
- MENGHASILKAN BARANG;
- MENGIMPOR BARANG;
- MENGEKSPOR BARANG, termasuk ekspor barang tidak
berwujud;
- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA, termasuk mengekspor jasa;
- MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD / JASA
DARI LUAR DAERAH PABEAN.
SUBK
PENGUSAHA KENA PAJAK
190. PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan
Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya, tidak termasuk
Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang
memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
190
191. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
1. Melaporkan Usahanya utk dikukuhkan menjadi PKP
2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal ini
Pajak Keluaran lebih besar drpd Pajak Masukan yang dpt
dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang terutang
4. Melaporkan pemungutan, penyetoran dan penghitungan
pajaknya paling lambat akhir bulan berikutnya (SPT Masa
PPN)
191
192. Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena
Pajak
1. Pengusaha Kecil marupakan pengusaha yang selama
1(satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan Jumlah peredaran
bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.
4.800.000.000,-
2. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan
atau jasa yang tidak dikenakan PPN
192
193. PENGUSAHA KECIL
1. Dilarang membuat faktur pajak
2. Tidak wajib memasukkan SPT Masa PPN
3. Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan
4. Wajib melapor utk dikukuhkan sebagai PKP, bagi
pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto
diatas batas yang telah ditentukan
193
194. TARIF PPN
• Tarif PPN 10%
• Tarif PPN 0%
Ekspor BKP Berwujud
Ekspor BKP Tidak Berwujud
Ekspor JKP
(BKP dan JKP yang tidak dikonsumsi didalam negeri atau di EKSPOR)
194
195. MEKANISME PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
• Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan
dipungkut PPN oleh PKP Penjual. Bagi pembeli,
PPN yang dipungkut disebut Pajak Masukan.
Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa
faktur pajak
• Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada
pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi Penjual, PPN
tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti
telah memeungut PPN, PKP penjual wajib membuat
faktur pajak
195
196. MEKANISME PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
• Apabila dalam satu masa pajak jumlah Pajak
Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak
Masukan, selisihnya harus disetorkan ke Kas Negara
• Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak
Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masuk,
selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau
dikompensasikan ke masa pajak berikutnya
• Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa
pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
196
197. MEKANISME PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
• Apabila dalam satu masa pajak jumlah Pajak
Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak
Masukan, selisihnya harus disetorkan ke Kas Negara
• Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak
Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masuk,
selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau
dikompensasikan ke masa pajak berikutnya
• Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa
pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
197
199. CONTOH PERHITUNGAN PPN
PT.ABC telah dikukuhkan sebagai PKP dan berikut ini informasi berkaitan
dengan PM yang telah dibayar dan PK yang dipungut. PT ABC
mempunyai Transaksi sebagai berikut :
• Membeli Bahan Baku seharga Rp. 100.000.000,-
• Membeli Bahan Penolong seharga Rp.40.000.000,-
• Menjual produknya seharga Rp. 200.000.000,-
199
200. PERHITUNGAN PPN
RUMUS
PPN = DPP x TARIF (10%)
Pajak Keluaran Perhitungan PPN
Rp 200.000.000 x 10% Jumlah Pajak Keluaran Rp. 20.000.000
Rp. 20.000.000 Jumlah Pajak Masukan Rp. 14.000.000
PPN Kurang Bayar Rp. 6.000.000
Pajak Masukan
Rp. 100.000.000 x 10%
Rp. 10.000.000
Pajak Masukan
= Rp. 40.000.000 x 10%
= Rp. 4.000.000
200
201. KELOMPOK PEMUNGUT PPN
• Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN)
• Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha
Tertentu
• Kontraktor Kontrak Kerja sama Pengusaha Minyak
dan Gas Bumi, dan Kontraktor atau Pemegang Izin
Pengusaha Sumber Daya Panas Bumi
201
202. KELOMPOK PEMUNGUTAN PPN
• PEMUNGUTAN
Dilakukan oleh Pengusaha yang sudah dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
• PKP hanya Pengusaha yang melakukan:
Penyerahan BKP/JKP
Ekspor BKP
202
203. FAKTUR PAJAK
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP
atau Penyerahan JKP
Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat
digunakan sebagai sarana untuk mengertikan Pajak
Masukan, maka faktur pajak harus benar, baik secara formal
maupun secara materiil
203
204. SYARAT FAKTUR PAJAK
• Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
• Nama, alamat, dan NPWP yang pembeli BKP atau penerima JKP
• Jenis Barang atau Jasa, Jumlah Harga Jual atau Penggantian dan
Potongan Harga
• PPN yang dipungut
• PPnBM yng dipungut
• Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
• Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak
204
205. FUNGSI FAKTUR PAJAK
• Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh PKP atau
Direktorat Jendral Bea dan Cukai, baik karena
penyerahan BKP atau JKP maupun Impor BKP
• Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan
oleh pembeli BKP atau penerima JKP kepada PKP
atau Direktorat Bea dan Cukai
• Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap
kewajiban perpajakan
205
207. PPnBM merupakan
pungutan tambahan
disamping PPN.
PPnBM hanya dikenakan
satu kali pada saat
menyerahkan BKP yang
tergolong Mewah oleh
pengusaha yang
menghasilkan atau
pada waktu impor BKP
yang tergolong Mewah
207
208. Batasan Suatu Barang Termasuk BKP
yang tergolong Mewah sebagai
Berikut :
• Barang tersebut bukan
merupakan barang kebutuhan
pokok
• Barang tersebut dikonsumsi oleh
masyarakat tertentu
• Pada umumnya barang tersebut
dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi
• Barang tersebut dikonsumsi untuk
menunjukkan status
208
209. KELOMPOK BARANG KENA
PAJAK YANG TERGOLONG
MEWAH
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
YANG DIKENAKAN PAJAK
PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH
209
210. JENIS BARANG KENA PAJAK
YANG TERGOLONG MEWAH
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH
210
211. Dikenakan atas dasar pertimbangan sebagai
berikut :
• Perlu keseimbangan pembebanan pajak
antara konsumen yang berpenghasilan rendah
dan konsumen yang berpenghasilan tinggi
• Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas
BKP yang tergolong mewah
• Pelru adanya perlindungan terhadap produsen
kecil dan trandisonal
• Perlu untuk mengamankan penerimaan
negara
211
212. T A R I F 20%
• Kelompok hunian mewah seperti
rumah mewah, apartemen,
kondominium, town house, dan
sejenisnya: Rumah dan town
house dari jenis nonstrata title
dengan harga jual sebesar
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah) atau lebih.
• Apartemen, kondominium, town
house dari jenis strata title, dan
sejenisnya dengan harga jual
sebesar Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) atau
lebih.
212
213. Kelompok balon udara
dan balon udara yang
dapat dikemudikan,
pesawat udara lainnya
tanpa tenaga penggerak.
Kelompok peluru senjata
api dan senjata api
lainnya, kecuali untuk
keperluan negara: Peluru
dan bagiannya, tidak
termasuk peluru senapan.
213
T A R I F
40%
214. Kelompok kapal pesiar
mewah, kecuali untuk
keperluan negara atau
angkutan umum: Kapal
pesiar, kapal ekskursi,
dan kendaraan air
semacam itu terutama
dirancang untuk
pengangkutan orang,
kapal feri dari semua
jenis, kecuali untuk
kepentingan negara
atau angkutan umum.
Yacht, kecuali untuk
kepentingan negara
atau angkutan umum.
214
T A R I F 75%
215. CARA MENGHITUNG PPnBM
Cara menghitung Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah yang terutang adalah
dengan mengalikan Tarif Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah dengan Dasar
Pengenaan Pajak (DPP). Untuk itu perlu
diperhatikan DPP-nya apakah harga jual,
nilai impor, nilai pengganti, nilai ekspor, atau
nilai lain yang ditetapkan Menteri
Keuangan.
Rumus yang digunakan :
PPnBM Terutang = Tarif PPnBM x Dasar Pengenaan Pajak
216. CONTOH SOAL PPnBM
1) Bpk.Andi seorang importir mengimpor BKP Barang Mewah
dengan tarif 20% seharga Rp 200.000.000,
hitung :
- PPN dan PPnBM
- jumlah yang di bayar Bpk.Andi
jawab :
Jumlah pembayaran Rp
200.000.000,-
PPN 10% X Rp 200.000.000 Rp 20.000.000,-
PPnBM 20% X Rp 200.000.000 Rp 40.000.000,-
----------------------+
jumlah yang harus dibayar
Rp 260.000.000,-
217. DWI ASTUTY ARFAH, SE.,
M.AK.,AK
STIE Wira Bhakti Makassar
PERPAJAKAN 1
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
218. 1
3
5
2
4
6
PENGERTIAN PAJAK DAERAH
CIRI-CIRI PAJAK DAERAH
JENIS DAN TARIF
PAJAK DAERAH
TARIF PAJAK DAERAH
TARIF PAJAK KABUPATEN
ATAU KOTA
PENGERTIAN RETRIBUSI DAERAH
JENIS DAN TARIF RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
219. PENGERTIAN PAJAK DAERAH
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undangundang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untukkeperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pengertian tersebut termuat
di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Nomor 28 Tahun 2009.
220. CIRI-CIRI PAJAK DAERAH
Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang
membedakannya dengan pajak pusat:
1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah
atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah
sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah
administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai
urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan
pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga
pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek
pajaknya.
221. .
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
JENIS-JENIS DAN TARIF
PAJAK DAERAH
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah
Pajak Rokok
222. Bagi pemilik kendaraan
motor pertama sebesar 2%
, kemudian pemilik ke dua
2,5% dan pemilik
seterusnya meningkat
0,5%
Pemilik kendaraan oleh
badan sebesar 2% ,
pemerintah pusat dan
daerah 0,50% dan alat
besar 0,20%
.
1
Tarif bea balik nama kendaraan
bermotor ditetapkan masing-masing
:
Penyerahan pertama sebesar
10% dan seterusnya 1%
Untuk kendaraan bermotor alat
berat dan alat besar di tetepkan
masing-masing :
Penyerahan pertama sebesar
0,75% dan seterusnya 0,05%
.
2
Tarif PBB_KB yang diatur
dalam peraturan daerah
No.10 Tahun 2010 di
tetapkan sebesar 5%
PBB_KB poin sebelumnya
dapat di ubah oleh
pemerintah apabila terjadi
kenaikan harga minyak
dunia melebihi 130%
.
3
o Tarif pajak pengambilan
& pemanfaatan air
bawah tanah di
tetapkan sebesar 20%
o Tarif pajak rokok
sebesar 10% dari cukai
rokok di pungut oleh
instansi pemerintah
yang berwenang
.
4 & 5
TARIF PAJAK DAERAH
223. PAJAK HOTEL
PAJAK RESTORAN
PAJAK HIBURAN
PAJAK REKLAME
PAJAK PENERANGAN
JALAN
Pajak hotel di kenakan sebesar 10% dari jumlah yang
harus di bayarkan kepada hotel.
Pajak restoran sebesar 10% dari pelayanan yang di
berikan sebuah restoran
Tarif untuk pajak hiburan 0%-35% tergantung
dari jenis hiburan yang di nikmati
Tarif untuk pajak reklame 25% dari
nilai sewa reklame yang bersangkutan
Tarif yang di sediakan oleh PLN atau bukan PLN yang di
komsumsi oleh industri pertambangan,migas sebesar 3%
Pajak selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%
Tarif pajak listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%
TARIF PAJAK KABUPATEN ATAU KOTA
224. PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM
PAJAK PARKIR
PAJAK AIR TANAH
UNTUK TUJUAN
KOMERSIL
PAJAK SARANG
BURUNG WALET
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
PAJAK PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH
DAN PRIBADI
Tarif untuk mineral bukan logam dan batuan
sebesar 25% dan tarif batuan sebesar 20%.
Lahan parkir yang menampung lebih dari 10 kendaraan
roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2 di kenakan tarif
2%
Pajak air tanah untuk tujuan komersil
sebesar 20%
Pajak sarang burung walet sebesar 10%
PBB pedesaan dan perkotaan kurang dari 1 M
sebesar 0,1%
Dan diatas 1 M sebesar 0,2%
Penempatan yang menimbulkan gangguan
terhadap lingkungan sebesar 50%
Yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan
tertentu sebesar 5%
225. PENGERTIAN RETRIBUSI DAERAH
Retribusi daerah merupakan pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
226. JENIS JENIS RETRIBUSI DAERAH BESERTA
TARIFNYA
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa
Usaha
Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang
disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial,
baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah
yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh
pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh
pihak swasta.
Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas
pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
227. USE BIG IMAGES
TO SHOW YOUR
IDEAS
our
tion
e
RETRIBUSI JASA UMUM DIBAGI KE DALAM 15 BAGIAN, YANG MELIPUTI:
230. Retribusi Rumah
Potong Hewan
Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan
Retribusi Tempat
Rekreasi
Dan
Olahraga
Retribusi
Penyeberangan Di
Air
Retribusi Penjualan
Produk Usaha
Daerah
231. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pungutan atas pelayanan
pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk pungutan atas
pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di
suatu tempat tertentu.
Retribusi Izin Gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat
usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya,
kerugian/gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh
daerah.
Retribusi Perizinan
Tertentu
232. Retribusi Izin Trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha
untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau
beberapa trayek tertentu.
Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk
melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk
pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga
asing.