SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  43
Télécharger pour lire hors ligne
dadang-solihin.blogspot.com 2
dadang-solihin.blogspot.com 3
Materi
• Era Global
• Akuntabilitas
• Proses Kebijakan Publik
• Indikator Kinerja dan Log-Frame
• E_Governance
• Tuntutan Perubahan dan Perlunya
Sinergi
4dadang-solihin.blogspot.com
Bagaimana seluruh lembaga negara dapat bekerja secara
akuntabel dalam memasuki era AC 2015?
dadang-solihin.blogspot.com 5
ACFTA
Diberlakukannya pada 1 Jan. 2010.
Tujuan ACFTA:
1. Memperkuat dan meningkatkan
kerjasama ekonomi, perdagangan
dan investasi diantara negara
anggota ASEAN dengan China;
2. Liberalisasi perdagangan barang,
jasa dan investasi;
3. Mencari area baru dan
mengembangkan kerjasama
ekonomi yang saling
menguntungkan bagi para
anggota; dan
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi
yang lebih efektif dengan negara
anggota baru ASEAN dan
menjembatani gap yang ada di
kedua belah pihak.
AEC
Akan diberlakukannya Asean
Economic Community (AEC)
pada tahun 2015. Tujuan AEC:
1. Menjadikan ASEAN sebagai
kawasan yang bebas dalam hal
arus barang, jasa, investasi,
pekerja terampil dan arus
modal,
2. Mempunyai daya saing tinggi,
3. Dengan tingkat pembangunan
ekonomi yang merata, serta
4. Terintegrasi dalam ekonomi
global.
dadang-solihin.blogspot.com 6
Bogor Goals of 1994
In Bogor, Indonesia, APEC Leaders launched the vision
of an open trading system:
“free and open trade and investment
in the Asia-Pacific by 2010 for
developed member economies and
2020 for developing ones.”
dadang-solihin.blogspot.com 7
dadang-solihin.blogspot.com 8dadang-solihin.blogspot.com 8
Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai
Pertumbuhan
Redistibusi
Melalui Pelayanan
Pasar
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja
9dadang-solihin.blogspot.com
Akuntabilitas
Definisi Indikator
• Akuntabilitas adalah kemampuan menjawab
(answerability) dan menerima konsekuensi
(consequences) atas kinerja seluruh proses
kebijakan publik.
• Kemampuan menjawab berhubungan dengan
tuntutan bagi para aparat untuk menjawab dan
menerangkan secara periodik setiap pertanyaan-
pertanyaan dan komplain yang berhubungan
dengan:
• Bagaimana mereka menggunakan wewenang
mereka,
• Kemana sumber daya telah dipergunakan, dan
• Apa yang telah dicapai dengan menggunakan
sumber daya tersebut.
• Konsekuensinya adalah adanya mekanisme
pertanggungjawaban jika indikator dan target
kinerja tidak terpenuhi.
• Adanya mekanisme komplain dan
respons;
• Adanya mekanisme
pertanggungjawaban kegiatan;
• Adanya indikator kinerja.
10dadang-solihin.blogspot.com
1/2
Akuntabilitas
Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator
• Adanya kesesuaian antara
pelaksanaan dengan standar
prosedur pelaksanaan;
• Adanya sanksi yang ditetapkan atas
kesalahan atau kelalaian dalam
pelaksanaan kegiatan;
• Adanya output dan outcome yang
terukur.
• Adanya Standard Operating Procedure
(SOP) dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan atau dalam penyelenggaraan
kewenangan/ pelaksanaan kebijakan;
• Mekanisme pertanggungjawaban;
• Laporan tahunan;
• Laporan pertanggungjawaban;
• Sistem pemantauan kinerja penyelenggara
negara;
• Sistem pengawasan;
• Mekanisme reward dan punishment.
11dadang-solihin.blogspot.com
2/2
dadang-solihin.blogspot.com 12
INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT
Indikator Kinerja
dan Log-Frame
dadang-solihin.blogspot.com 13
ABK
AT
E_Governance
• Informasi merupakan sumber utama setiap kegiatan dalam
kehidupan.
• Dalam setiap proses politik, dalam mengelola sumber daya,
melakukan berbagai fungsi pemerintahan, mengukur kinerja dan
memberikan pelayanan, informasi merupakan hal paling pokok'
(Isaac-Henry 1997: 132).
Peran Internet
• Internet merupakan jaringan satu-ke-satu, satu-ke-banyak, banyak-
ke-banyak, dan banyak-ke-satu, baik pada tingkat lokal, nasional,
dan global, dengan teknologi komunikasi yang terbuka baik standar
maupun protokolnya serta kecilnya hambatan untuk masuk (low
barrier to entry).
dadang-solihin.blogspot.com 14
15dadang-solihin.blogspot.com
Perubahan
ekosistem
Dinamika
harapan,
aspiransi, &
ideologi
Tata laksana
pemerintahan
Siapapun yang Mengelola Pemerintah Harus
Bernavigasi di Tengah Dua Tuntutan Perubahan
dadang-solihin.blogspot.com 16
Governance
Sistem politik yang
berubah
Teknologi yang
bergerak cepat
Budaya/lingkungan
yang berubah
Sosial- demografi
yang berubah
Ekosistem Berubah dan Perubahan Itu
Semakin Cepat…
dadang-solihin.blogspot.com 17
Governance
Sistem politik
yang berubah
Teknologi yang
bergerak cepat
Budaya yang
berubah
Sosial- demografi
yang berubah
Ekosistem berubah dan perubahan itu semakin cepat…
Demokrasi
Desentralisasi
PC, handphone, internet,
cloud computing, crowd
sourcing, social network
Kelas menengah yang kuat,
women empowerment,
Masyarakat informasi
Globalisasi, krisis energi,
Dinamika pasar modal
Climate change
dadang-solihin.blogspot.com 18
Peran pemerintah…
Harapan, aspirasi, dan ideologi tata laksana pemerintahan
terus bergerak ke kiri dan ke kanan…
… yang totalitas
… sebagai regulator
… sebagai pencipta
pekerjaan
… sebagai welfare state
… big government
… sosialis
… dogmatis
… yang terbatas
…sebagai fasilitator
… sebagai katalis
lapangan pekerjaan
… sebagai nation builder
… small government
… kapitalis
… pragmatis
Peran pemerintah…
Posisi mainstream terus
bergantian sepanjang
masa
Temporary
Equilibrium
A
Temporary
Equilibrium
B
time
dadang-solihin.blogspot.com 19
Dalam konteks Indonesia…
… Relatif baru
… Terdiri dari himpunan suku yang
berbeda pandangan/budaya…
… Berkembang dengan tingkat
perekonomian berbeda
… terpisahkan oleh lautan…
… Kaya alam di sebagian daerah namun
miskin alam di daerah lain..
… Agraris di pulau tertentu dan maritim di
pulau lainnya..
… Rawan bencana alam (pertemuan
lempeng benua dan “ring of fire”…)
Menjadi regulator bagi industri besar yg
monopolis/oligopolis..
Menjadi fasilitator bagi industri kecil…
Menjadi pencipta lapangan kerja bagi daerah
tertinggal
Menjadi katalis lapangan kerja bagi daerah maju
Pragmatis untuk daerah darurat bencana (Aceh,
Wasior, dsb)…
Dogmatis untuk perumusan pembangunan
jangka panjang (MDG, Stranas Korupsi, MP3EI,
dsb)…
Kapitalis bagi pendanaan proyek infrastruktur yg
jangka panjang (minimasi biaya)
Sosialis bagi buruh dan pekerja
Pemerintah nyatanya berperan GANDA…Indonesia sebagai negara yang…
20dadang-solihin.blogspot.com
Sebagai contoh… Pemerintah dituntut
memakai topi pragmatis dan dogmatis
MP3EI
• Mengutamakan kelangsungan
hidup manusia
• Tidak melihat latar belakang
yang terlibat (Anti pemerintah
atau bukan)
• Membiarkan masyarakat
merancang desanya sendiri
• Membolehkan keterlibatan asing
skala penuh dan luas
• Memperhatikan azas pemerataan
pembangunan
• Didahului analisis akademik
• Memperhitungkan potensi lokal
• Desain daerah harus sinergis dengan
desain nasional
• Mendahulukan peran dalam negeri
(BUMN) sebagai katalis
Dominan
Pragmatis
Dominan
Dogmatis
REKON/REHAB ACEH-NIAS
21dadang-solihin.blogspot.com
Pada Dasarnya Kita Menuntut Pemerintah untuk
Mampu Menjadi Spesies yang Hidup di Dua Dunia
Berdaya ungkit besar
Kaki/organisasi yang kokoh & solid
Bergerak cepat dan fleksibel
Penglihatan/penciuman yang jauh ke
depan 22dadang-solihin.blogspot.com
Apa Modal Pemerintah untuk Bermanuver di
Tengah Perubahan?
SENSITIVITAS
KAPASITAS
SINERGI !
Mencium perubahan
Mendengarkan dinamika
Merasakan masyarakat
Menguasai materi
Mampu wujudkan hasil
Menciptakan inovasi
Dengan institusi lain
Dengan pihak ketiga
Dengan warga negara
1
2
3
23dadang-solihin.blogspot.com
Apa yang Akan Merusak Tatanan Ini?
SENSITIVITAS
KAPASITAS
SINERGI !
Mencium perubahan
Mendengarkan dinamika
Merasakan masyarakat
Menguasai materi
Mampu wujudkan hasil
Menciptakan inovasi
Dengan institusi lain
Dengan pihak ketiga
Dengan warga negara
1
2
3
Bergaya hidup birokrat
Bermental dilayani
Protokoler & prosedural-minded
Motif mencari kekuasaan/harta
Comfort zone (complacency)
Organisasi, rekrutmen, pengadaan kun
Mental kompartemental (silo)
Mental “father knows best”
Arogansi kerajaan lokal
Yang dibutuhkan… Yang akan merusak…
dadang-solihin.blogspot.com 24
SINERGI antar Institusi
Presiden
dan
Wakil Presiden
Menko A Menko B Menko C
Menteri 2Menteri 1 Menteri 3 Menteri X
Gubernur XGubernur 2Gubernur 1
Bupati 1 Walikota 1 Bupati X Walikota X
Eselon 1 Eselon 1 Eselon 1
Eselon 2 Eselon 2 Eselon 2
Berjalan baik
Agak sulit
Sulit
Hampir tidak mungkin berjalan
Observasi UKP4
dadang-solihin.blogspot.com 25
Inovasi 1870-an (abad ke-19) Abad 21?
Line & command Flat, speed, no hierarchy
dadang-solihin.blogspot.com 26
Inovasi 1870-an (abad ke-19) Abad 21?
Line & command Flat, speed, no hierarchy
dadang-solihin.blogspot.com 27
SINERGI dengan Pihak Ketiga
• Pemerintah bukan satu-satunya pihak yang bisa memberikan
layanan kepada warga negara
• Layanan pihak ketiga bisa jauh lebih efektif, jauh lebih efisien,
dan jauh lebih mendapatkan hati masyarakat
Thesis…
Layanan pemerintah Layanan pihak ketiga
TVRI
PT POS
Kementerian Komunikasi & Informasi
BP Peparkiran
Televisi swasta
TIKI
Facebook, Twitter, Kaskus, Skype
Secure Parking
28dadang-solihin.blogspot.com
Pihak Ketiga Bisa Jauh Lebih
Efektif dan Efisien
Papua
KEMDIKBUD
•Menghabiskan waktu beberapa dekade
•Milyaran/triliunan sudah dikucurkan
Papua masih merupakan provinsi yang
tertinggal dalam bidang akademis &
keper-cayaan diri Insan Papua masih
rendah
SURYA INSTITUTE
•Hanya perlu dua tahun
•Dana minim hasil pinjaman/donasi
Melalui terobosan dan pencapaian
internasional, tercipta rasa bangga
sebagai insan Papua & motivasi utk
maju
29dadang-solihin.blogspot.com
Sinergi dengan Warga Negara
Thesis…
• Pemerintah seringkali gagal melihat
ada potensi besar di rumah sendiri:
warga-negaranya
• Warga negara, apabila diberdayakan
dengan tepat akan mampu membantu
terciptanya good governance
• Partisipasi masyarakat seringkali tidak
terjadi karena kurangnya kreatifitas
dari pemerintah dan mindset “Father
knows best”..
Elephant in the room
dadang-solihin.blogspot.com 30
DARI SISTEM INVENTORI ASET YANG KONVENSIONAL...…MENJADI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS YANG SANGAT AKURAT!
Koordinat
GPS
Warga Negara Bisa Diajak untuk Ikut Memonitor
Pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 31
MEMPERKENALKAN LAPOR! (LAyanan Pengaduan Online
Rakyat): KEBOHONGAN HARUS DIHILANGKAN
32
dadang-solihin.blogspot.com
Partisipasi Publik dalam Mengawasi Pembangunan:
Langsung ke Situation Room
Proyek diambil gambarnya
menggunakan gadget
dengan fitur GPS
1 Photo/video dikirimkan
langsung melalui internet
2
Photo/video diverifikasi
melalui server Sistem
Informasi Bina Graha
3
Projek A (PJ: Menteri B)
Koordinat: x LS, y BT
Status: On-track
Dalam waktu singkat,
didapat informasi tentang
status terbaru dari
berbagai proyek di
Indonesia dalam Bina
Graha Situation Room
4
dadang-solihin.blogspot.com 33
Social Networks
Website
Mobile Application SMS/MMS
dadang-solihin.blogspot.com 34
Sinergitas Stakeholders
35dadang-solihin.blogspot.com
Sinergitas Stakeholders
36dadang-solihin.blogspot.com
37dadang-solihin.blogspot.com
Beberapa Contoh Website
Ombudsman di Dunia
1. Florida, USA
2. New South Wales, Australia
3. United Kingdom
4. Finland (Ombudsman For Minorities)
5. Canada

Contenu connexe

Tendances

bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanDadang Solihin
 
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikManajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Kompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang BerkarakterKompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang BerkarakterTri Widodo W. UTOMO
 
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaEtika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaTri Widodo W. UTOMO
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
 
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Dadang Solihin
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityCoach RFIRMANS
 
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)FatihElluqmani
 
Kajian Efisiensi dan Efektivitas Kelembagaan Pemerintah
Kajian Efisiensi dan Efektivitas Kelembagaan PemerintahKajian Efisiensi dan Efektivitas Kelembagaan Pemerintah
Kajian Efisiensi dan Efektivitas Kelembagaan PemerintahTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Mutu PKP
Manajemen Mutu PKP Manajemen Mutu PKP
Manajemen Mutu PKP asih gahayu
 
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah DaerahUpaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerahtemanna #LABEDDU
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tri Widodo W. UTOMO
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikDian Herdiana
 

Tendances (20)

bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasila
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikManajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor Publik
 
Kompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang BerkarakterKompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan dan Kepemimpinan yang Berkarakter
 
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaEtika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
 
Akuntabilitas
AkuntabilitasAkuntabilitas
Akuntabilitas
 
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
 
Pengukuran dampak inovasi
Pengukuran dampak inovasiPengukuran dampak inovasi
Pengukuran dampak inovasi
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
 
Kajian Efisiensi dan Efektivitas Kelembagaan Pemerintah
Kajian Efisiensi dan Efektivitas Kelembagaan PemerintahKajian Efisiensi dan Efektivitas Kelembagaan Pemerintah
Kajian Efisiensi dan Efektivitas Kelembagaan Pemerintah
 
Manajemen Mutu PKP
Manajemen Mutu PKP Manajemen Mutu PKP
Manajemen Mutu PKP
 
Inovasi Kepemerintahan Digital
Inovasi Kepemerintahan DigitalInovasi Kepemerintahan Digital
Inovasi Kepemerintahan Digital
 
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah DaerahUpaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
 

En vedette

Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...Dadang Solihin
 
Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi
Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan ImplementasiKepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi
Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan ImplementasiDadang Solihin
 
UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik
UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politikUU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik
UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politikM. ALI AMIRUDDIN
 
good governance (2012)
good governance (2012)good governance (2012)
good governance (2012)suher lambang
 
Presentase UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
Presentase UU No. 2  Tahun 2011 tentang Partai PolitikPresentase UU No. 2  Tahun 2011 tentang Partai Politik
Presentase UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai PolitikM Ungang
 
Good goveernance & otonomi daerah Semester 2
Good goveernance & otonomi daerah Semester 2Good goveernance & otonomi daerah Semester 2
Good goveernance & otonomi daerah Semester 2Hanifmaruf19
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA93220872
 
LAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIPLAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIPnanipalawa
 
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPDKesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPDDadang Solihin
 
Good governance powerpoint WH
Good governance powerpoint WHGood governance powerpoint WH
Good governance powerpoint WHWilliam Haines
 
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Dadang Solihin
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Dadang Solihin
 

En vedette (14)

Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
 
Good government (kel 10)
Good government (kel 10)Good government (kel 10)
Good government (kel 10)
 
Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi
Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan ImplementasiKepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi
Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi
 
UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik
UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politikUU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik
UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik
 
good governance (2012)
good governance (2012)good governance (2012)
good governance (2012)
 
Presentase UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
Presentase UU No. 2  Tahun 2011 tentang Partai PolitikPresentase UU No. 2  Tahun 2011 tentang Partai Politik
Presentase UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
 
Good goveernance & otonomi daerah Semester 2
Good goveernance & otonomi daerah Semester 2Good goveernance & otonomi daerah Semester 2
Good goveernance & otonomi daerah Semester 2
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA
 
LAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIPLAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIP
 
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPDKesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
Kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari RPJPD sampai Renja SKPD
 
Good governance powerpoint WH
Good governance powerpoint WHGood governance powerpoint WH
Good governance powerpoint WH
 
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
 

Similaire à Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan DaerahAspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...Dadang Solihin
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiDadang Solihin
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxpadlah1984
 
Aksi reaksi dan peran litbang
Aksi reaksi dan peran litbangAksi reaksi dan peran litbang
Aksi reaksi dan peran litbangRustan Amarullah
 
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A TaufikDaya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A TaufikTatang Taufik
 
Pert 1 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.pptx
Pert 1 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.pptxPert 1 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.pptx
Pert 1 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.pptxLamoWonk
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan PublikReformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
MAKALAH_STANDAR_AKUNTANSI_PEMERINTAHAN_S.docx
MAKALAH_STANDAR_AKUNTANSI_PEMERINTAHAN_S.docxMAKALAH_STANDAR_AKUNTANSI_PEMERINTAHAN_S.docx
MAKALAH_STANDAR_AKUNTANSI_PEMERINTAHAN_S.docxAlfaTreisya
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahDadang Solihin
 
Kekuatan Rakyat Harus Ada dalam Manajemen Pembangunan
Kekuatan Rakyat Harus Ada dalam Manajemen PembangunanKekuatan Rakyat Harus Ada dalam Manajemen Pembangunan
Kekuatan Rakyat Harus Ada dalam Manajemen PembangunanDadang Solihin
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDIKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDDadang Solihin
 
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDIKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDDadang Solihin
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMDPentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMDDadang Solihin
 

Similaire à Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (20)

Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)
Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)
Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)
 
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan DaerahAspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pe...
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
 
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi BirokrasiKonsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
 
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
 
Aksi reaksi dan peran litbang
Aksi reaksi dan peran litbangAksi reaksi dan peran litbang
Aksi reaksi dan peran litbang
 
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A TaufikDaya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik
 
Pert 1 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.pptx
Pert 1 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.pptxPert 1 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.pptx
Pert 1 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.pptx
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan PublikReformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
 
MAKALAH_STANDAR_AKUNTANSI_PEMERINTAHAN_S.docx
MAKALAH_STANDAR_AKUNTANSI_PEMERINTAHAN_S.docxMAKALAH_STANDAR_AKUNTANSI_PEMERINTAHAN_S.docx
MAKALAH_STANDAR_AKUNTANSI_PEMERINTAHAN_S.docx
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
 
Kekuatan Rakyat Harus Ada dalam Manajemen Pembangunan
Kekuatan Rakyat Harus Ada dalam Manajemen PembangunanKekuatan Rakyat Harus Ada dalam Manajemen Pembangunan
Kekuatan Rakyat Harus Ada dalam Manajemen Pembangunan
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDIKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
 
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDIKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
 
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMDPentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
 

Plus de Dadang Solihin

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaDadang Solihin
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRADadang Solihin
 

Plus de Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 

Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

  • 1.
  • 4. Materi • Era Global • Akuntabilitas • Proses Kebijakan Publik • Indikator Kinerja dan Log-Frame • E_Governance • Tuntutan Perubahan dan Perlunya Sinergi 4dadang-solihin.blogspot.com Bagaimana seluruh lembaga negara dapat bekerja secara akuntabel dalam memasuki era AC 2015?
  • 6. ACFTA Diberlakukannya pada 1 Jan. 2010. Tujuan ACFTA: 1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi diantara negara anggota ASEAN dengan China; 2. Liberalisasi perdagangan barang, jasa dan investasi; 3. Mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan bagi para anggota; dan 4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak. AEC Akan diberlakukannya Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Tujuan AEC: 1. Menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang bebas dalam hal arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal, 2. Mempunyai daya saing tinggi, 3. Dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta 4. Terintegrasi dalam ekonomi global. dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 7. Bogor Goals of 1994 In Bogor, Indonesia, APEC Leaders launched the vision of an open trading system: “free and open trade and investment in the Asia-Pacific by 2010 for developed member economies and 2020 for developing ones.” dadang-solihin.blogspot.com 7
  • 9. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui Pelayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja 9dadang-solihin.blogspot.com
  • 10. Akuntabilitas Definisi Indikator • Akuntabilitas adalah kemampuan menjawab (answerability) dan menerima konsekuensi (consequences) atas kinerja seluruh proses kebijakan publik. • Kemampuan menjawab berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab dan menerangkan secara periodik setiap pertanyaan- pertanyaan dan komplain yang berhubungan dengan: • Bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, • Kemana sumber daya telah dipergunakan, dan • Apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. • Konsekuensinya adalah adanya mekanisme pertanggungjawaban jika indikator dan target kinerja tidak terpenuhi. • Adanya mekanisme komplain dan respons; • Adanya mekanisme pertanggungjawaban kegiatan; • Adanya indikator kinerja. 10dadang-solihin.blogspot.com 1/2
  • 11. Akuntabilitas Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator • Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; • Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; • Adanya output dan outcome yang terukur. • Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan; • Mekanisme pertanggungjawaban; • Laporan tahunan; • Laporan pertanggungjawaban; • Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; • Sistem pengawasan; • Mekanisme reward dan punishment. 11dadang-solihin.blogspot.com 2/2
  • 13. INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT Indikator Kinerja dan Log-Frame dadang-solihin.blogspot.com 13 ABK AT
  • 14. E_Governance • Informasi merupakan sumber utama setiap kegiatan dalam kehidupan. • Dalam setiap proses politik, dalam mengelola sumber daya, melakukan berbagai fungsi pemerintahan, mengukur kinerja dan memberikan pelayanan, informasi merupakan hal paling pokok' (Isaac-Henry 1997: 132). Peran Internet • Internet merupakan jaringan satu-ke-satu, satu-ke-banyak, banyak- ke-banyak, dan banyak-ke-satu, baik pada tingkat lokal, nasional, dan global, dengan teknologi komunikasi yang terbuka baik standar maupun protokolnya serta kecilnya hambatan untuk masuk (low barrier to entry). dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 16. Perubahan ekosistem Dinamika harapan, aspiransi, & ideologi Tata laksana pemerintahan Siapapun yang Mengelola Pemerintah Harus Bernavigasi di Tengah Dua Tuntutan Perubahan dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 17. Governance Sistem politik yang berubah Teknologi yang bergerak cepat Budaya/lingkungan yang berubah Sosial- demografi yang berubah Ekosistem Berubah dan Perubahan Itu Semakin Cepat… dadang-solihin.blogspot.com 17
  • 18. Governance Sistem politik yang berubah Teknologi yang bergerak cepat Budaya yang berubah Sosial- demografi yang berubah Ekosistem berubah dan perubahan itu semakin cepat… Demokrasi Desentralisasi PC, handphone, internet, cloud computing, crowd sourcing, social network Kelas menengah yang kuat, women empowerment, Masyarakat informasi Globalisasi, krisis energi, Dinamika pasar modal Climate change dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 19. Peran pemerintah… Harapan, aspirasi, dan ideologi tata laksana pemerintahan terus bergerak ke kiri dan ke kanan… … yang totalitas … sebagai regulator … sebagai pencipta pekerjaan … sebagai welfare state … big government … sosialis … dogmatis … yang terbatas …sebagai fasilitator … sebagai katalis lapangan pekerjaan … sebagai nation builder … small government … kapitalis … pragmatis Peran pemerintah… Posisi mainstream terus bergantian sepanjang masa Temporary Equilibrium A Temporary Equilibrium B time dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 20. Dalam konteks Indonesia… … Relatif baru … Terdiri dari himpunan suku yang berbeda pandangan/budaya… … Berkembang dengan tingkat perekonomian berbeda … terpisahkan oleh lautan… … Kaya alam di sebagian daerah namun miskin alam di daerah lain.. … Agraris di pulau tertentu dan maritim di pulau lainnya.. … Rawan bencana alam (pertemuan lempeng benua dan “ring of fire”…) Menjadi regulator bagi industri besar yg monopolis/oligopolis.. Menjadi fasilitator bagi industri kecil… Menjadi pencipta lapangan kerja bagi daerah tertinggal Menjadi katalis lapangan kerja bagi daerah maju Pragmatis untuk daerah darurat bencana (Aceh, Wasior, dsb)… Dogmatis untuk perumusan pembangunan jangka panjang (MDG, Stranas Korupsi, MP3EI, dsb)… Kapitalis bagi pendanaan proyek infrastruktur yg jangka panjang (minimasi biaya) Sosialis bagi buruh dan pekerja Pemerintah nyatanya berperan GANDA…Indonesia sebagai negara yang… 20dadang-solihin.blogspot.com
  • 21. Sebagai contoh… Pemerintah dituntut memakai topi pragmatis dan dogmatis MP3EI • Mengutamakan kelangsungan hidup manusia • Tidak melihat latar belakang yang terlibat (Anti pemerintah atau bukan) • Membiarkan masyarakat merancang desanya sendiri • Membolehkan keterlibatan asing skala penuh dan luas • Memperhatikan azas pemerataan pembangunan • Didahului analisis akademik • Memperhitungkan potensi lokal • Desain daerah harus sinergis dengan desain nasional • Mendahulukan peran dalam negeri (BUMN) sebagai katalis Dominan Pragmatis Dominan Dogmatis REKON/REHAB ACEH-NIAS 21dadang-solihin.blogspot.com
  • 22. Pada Dasarnya Kita Menuntut Pemerintah untuk Mampu Menjadi Spesies yang Hidup di Dua Dunia Berdaya ungkit besar Kaki/organisasi yang kokoh & solid Bergerak cepat dan fleksibel Penglihatan/penciuman yang jauh ke depan 22dadang-solihin.blogspot.com
  • 23. Apa Modal Pemerintah untuk Bermanuver di Tengah Perubahan? SENSITIVITAS KAPASITAS SINERGI ! Mencium perubahan Mendengarkan dinamika Merasakan masyarakat Menguasai materi Mampu wujudkan hasil Menciptakan inovasi Dengan institusi lain Dengan pihak ketiga Dengan warga negara 1 2 3 23dadang-solihin.blogspot.com
  • 24. Apa yang Akan Merusak Tatanan Ini? SENSITIVITAS KAPASITAS SINERGI ! Mencium perubahan Mendengarkan dinamika Merasakan masyarakat Menguasai materi Mampu wujudkan hasil Menciptakan inovasi Dengan institusi lain Dengan pihak ketiga Dengan warga negara 1 2 3 Bergaya hidup birokrat Bermental dilayani Protokoler & prosedural-minded Motif mencari kekuasaan/harta Comfort zone (complacency) Organisasi, rekrutmen, pengadaan kun Mental kompartemental (silo) Mental “father knows best” Arogansi kerajaan lokal Yang dibutuhkan… Yang akan merusak… dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 25. SINERGI antar Institusi Presiden dan Wakil Presiden Menko A Menko B Menko C Menteri 2Menteri 1 Menteri 3 Menteri X Gubernur XGubernur 2Gubernur 1 Bupati 1 Walikota 1 Bupati X Walikota X Eselon 1 Eselon 1 Eselon 1 Eselon 2 Eselon 2 Eselon 2 Berjalan baik Agak sulit Sulit Hampir tidak mungkin berjalan Observasi UKP4 dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 26. Inovasi 1870-an (abad ke-19) Abad 21? Line & command Flat, speed, no hierarchy dadang-solihin.blogspot.com 26
  • 27. Inovasi 1870-an (abad ke-19) Abad 21? Line & command Flat, speed, no hierarchy dadang-solihin.blogspot.com 27
  • 28. SINERGI dengan Pihak Ketiga • Pemerintah bukan satu-satunya pihak yang bisa memberikan layanan kepada warga negara • Layanan pihak ketiga bisa jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, dan jauh lebih mendapatkan hati masyarakat Thesis… Layanan pemerintah Layanan pihak ketiga TVRI PT POS Kementerian Komunikasi & Informasi BP Peparkiran Televisi swasta TIKI Facebook, Twitter, Kaskus, Skype Secure Parking 28dadang-solihin.blogspot.com
  • 29. Pihak Ketiga Bisa Jauh Lebih Efektif dan Efisien Papua KEMDIKBUD •Menghabiskan waktu beberapa dekade •Milyaran/triliunan sudah dikucurkan Papua masih merupakan provinsi yang tertinggal dalam bidang akademis & keper-cayaan diri Insan Papua masih rendah SURYA INSTITUTE •Hanya perlu dua tahun •Dana minim hasil pinjaman/donasi Melalui terobosan dan pencapaian internasional, tercipta rasa bangga sebagai insan Papua & motivasi utk maju 29dadang-solihin.blogspot.com
  • 30. Sinergi dengan Warga Negara Thesis… • Pemerintah seringkali gagal melihat ada potensi besar di rumah sendiri: warga-negaranya • Warga negara, apabila diberdayakan dengan tepat akan mampu membantu terciptanya good governance • Partisipasi masyarakat seringkali tidak terjadi karena kurangnya kreatifitas dari pemerintah dan mindset “Father knows best”.. Elephant in the room dadang-solihin.blogspot.com 30
  • 31. DARI SISTEM INVENTORI ASET YANG KONVENSIONAL...…MENJADI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS YANG SANGAT AKURAT! Koordinat GPS Warga Negara Bisa Diajak untuk Ikut Memonitor Pembangunan dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 32. MEMPERKENALKAN LAPOR! (LAyanan Pengaduan Online Rakyat): KEBOHONGAN HARUS DIHILANGKAN 32 dadang-solihin.blogspot.com
  • 33. Partisipasi Publik dalam Mengawasi Pembangunan: Langsung ke Situation Room Proyek diambil gambarnya menggunakan gadget dengan fitur GPS 1 Photo/video dikirimkan langsung melalui internet 2 Photo/video diverifikasi melalui server Sistem Informasi Bina Graha 3 Projek A (PJ: Menteri B) Koordinat: x LS, y BT Status: On-track Dalam waktu singkat, didapat informasi tentang status terbaru dari berbagai proyek di Indonesia dalam Bina Graha Situation Room 4 dadang-solihin.blogspot.com 33
  • 34. Social Networks Website Mobile Application SMS/MMS dadang-solihin.blogspot.com 34
  • 40. 2. New South Wales, Australia
  • 42. 4. Finland (Ombudsman For Minorities)