Sinergi Antar Instansi

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA
Dr. Solihin SE
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
M t i
 Akselerasi Sinergi
- Paradigma Governance
- Troika
- Sinergitas Stakeholders
• SPPN sebagai alat untuk Bersinergi.
• Sinergi antar Instansi Pemerintah
Pemerintah.
• Pembangunan Berkeadilan (Inpres
3/2010 tentang Program Pembangunan
yang Berkeadilan).


dadang-

Sinergi
• Kerjasama antara orang atau organisasi
y g
yang hasil keseluruhannya akan j
y jauh lebih
besar daripada jumlah hasil yang dicapai
apabila masing-masing bekerja sendiri.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi  P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya

Keseimbangan

Peran Tiga Pilar

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan
M j l k d
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
p
politik dan hukum yang
y g lapangan kerja dan
p g j sosial, ekonomi dan
,
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good

Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g

STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang jangka
panjang,
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
g
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
daerah


Tujuan SPPN
j
1. Mendukung k di
1 M d k koordinasi antar-pelaku pembangunan.
i t l k b

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, e e t , be ead a , da be e a juta
e s e , efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning),
planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
itu

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
stakeholders,
lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Persyaratan Dokumen Perencanaan:
Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
g
gets managed”)
g )
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
P t t d d
pengawasan kualitas


Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
( 13 Ayat 1)
y ) Jangka Panjang Daerah (Ps.
( 13 Ayat 2)
y )
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(
(Renja KL)
j ) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) (
(Renja SKPD)
j ) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
terus menerus kesejahteraan,
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
p p
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan
keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
system)
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Instansi Pemerintah
• Instansi Pemerintah adalah semua organisasi milik pemerintah yang
melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan dan Administrasi Pemerintah baik di pusat maupun di
daerah
• Instansi Pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang
melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan di lingkungan
eksekutif baik di pusat maupun daerah temasuk Komisi, Dewan,
p p , ,
Badan yang mendapat dana dari APBN/APBD
• Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan
kerja/satuan organisasi pada Kementerian, Lembaga Pemerintah
Non Kementerian, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota),
Kabupaten/Kota) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum
Milik Daerah, serta Badan Hukum Milik Negara.


Masalah dalam Sinergi
g
Instansi Pemerintah
• Koordinasi lemah secara vertikal karena Gubernur, Bupati, serta
Wali Kota tidak lagi ditentukan dari pusat.
• Chain of command untuk mengimplementasi kebijakan kerap
terkendala. Sering terjadi kondisi di mana kepala daerah harus
mendahulukan kepentingan rakyat pemilihnya daripada kepentingan
pemerintah pusat.
• Di daerah instruksi partai akan lebih dikedepankan daripada instruksi
pemerintah pusat. Ini karena apa yang ditafsirkan sebagai amanah,
mandat rakyat, serta janji kampanye bisa berbeda dengan garis
kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam tataran yang
paling konkret.
• Salah satu yang terimbas adalah para pelaku usaha Mereka kerap
usaha.
harus menanggung konsekuensi dari lemahnya koordinasi
antarinstansi pemerintah.

Agenda untuk Memperkuat Sinergi
g p g
antar Instansi Pemerintah
• Sinergi antar instansi pemerintah dilakukan dalam seluruh proses
mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
dalam hal:
– Perencanaan kebijakan.
– Kerangka regulasi.
– Kerangka Penganggaran.
– K
Kerangka k l b
k kelembagaan.
– Kerangka pengembangan wilayah.


Sinergi Perencanaan Kebijakan
• Sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan.
• Mengoptimalkan p
g p pelaksanaan Musrenbang baik tingkat p
g g pusat dan
daerah agar dapat menyelaraskan kebijakan antar instansi pusat,
dan pusat-daerah.
• Sinergi dalam penetapan target pembangunan.
• Standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh K/L dan
SKPD.
SKPD
• Pengembangan database dan sistem informasi pembangunan yang
lengkap dan akurat.
• Sinergi dalam kebijakan perijinan investasi daerah.
• Sinergi dalam kebijakan p g
g j pengendalian tingkat inflasi.
g


Urgensi
g
Sinergi Perencanaan Kebijakan
• Memperkuat koordinasi antarpelaku pembangunan di pusat dan
daerah.
• Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah
maupun antara Pusat dan Daerah
Daerah.
• Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan
penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan
pengawasan.
• Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan
pemerintahan.
• Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Sinergi Kerangka Reg lasi
Regulasi
• Konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan
peraturan perundangan.
• Pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka
harmonisasi peraturan perundangan: baik penyusunan peraturan
baru maupun review atas peraturan yang sudah ada.
b i t t d h d
• Fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah perda yang
bermasalah.
bermasalah


Urgensi
g
Sinergi Kerangka Regulasi
• Untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik
dalam bentuk UU, PP, Peraturan Daerah, Perpres, dan Permen
dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang
tercantum dalam RPJMN 2010-2014.
• Untuk
U t k meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan
i k tk k h k k t d k t t
dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.


1/4
1/4
Sinergi Kerangka Anggaran
Si iK k A
• Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAU langkah
yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah
untuk:
1. Mewujudkan seutuhnya fungsi DAU sebagai block grant belanja
publik pemda menurut kewenangan.
blik d tk
2. Menyusun formulasi DAU secara komprehensif yang mampu
menggambarkan seluruh fungsi daerah dalam menunjang
keutuhan nasional.
3. Memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah dengan
p p g
beban nasional seperti pusat prasarana vital dan strategis, pusat
investasi, kawasan hutan lindung dan wilayah perbatasan yang
belum di k
b l diakomodasi d l
d i dalam aspek l
k legal.
l


2/4
Si iK k A
• Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK, langkah
yang ditempuh Pusat-Daerah adalah:
1. Sinergi perencanaan DAK antara K/L dan SKPD agar
pengelolaan dan pemanfaatan DAK benar-benar mendorong
peningkatan pelayanan publik di daerah dan mendukung
pencapaian prioritas nasional.
2.
2 Memberi kewenangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan
DAK sehingga masuk dalam APBD, serta menjamin efektivitas
program dan kelancaran pelaporan
3. Sinkronisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang
dikeluarkan K/L agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan
peraturan perundang undangan yang berlaku
perundang-undangan berlaku.


3/4
Si iK k A
• Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan DBH dan mengurangi
ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemda, langkah
yang ditempuh Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah
dalam lima tahun mendatang adalah:
1. Menjamin keterbukaan i f
1 M j i k t b k informasi d d t d i pusat k
i dan data dari t kepada
d
daerah.
2.
2 Mempercepat penyaluran DBH sumber daya alamalam.


4/4
Si iK k A
• Dalam upaya menjamin efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan
Dana Dekonsentrasi untuk mencapai prioritas pembangunan
nasional, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dan
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
daerah,
daerah langkah yang ditempuh dalam lima tahun mendatang
adalah:
1. Mempertegas kerangka organisasi dan p
p g g g personil p
pelaksana
pemanfaatan dana dekonsentrasi.
2. Sinkronisasi perencanaan program antara K/L dan SKPD.
3. Penentuan sasaran fungsional program secara bersama.


Urgensi
1.
1 Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi
kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah.
2. Menyelaraskan besaran kebutuhan p
y pendanaan di daerah dengan
g
pembagian urusan pemerintahan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi
kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
4. Meningkatkan daya saing daerah.
5. Mendukung k i
5 M d k kesinambungan fi k l nasional d l
b fiskal i l dalam k
kerangka
k
kebijakan ekonomi makro.
6.
6 Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi
ekonomi daerah.
7. Meningkatkan efisiensi p
g pemanfaatan sumber daya nasional.
y
8. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional
dengan rencana pembangunan daerah.

Sinergi dalam Kerangka
g g
Kelembagaan dan Aparatur Daerah
• Menata dan menyempurnakan pengaturan kewenangan antartingkat
pemerintahan sebagai dasar penetapan kinerja dan alokasi
anggaran dengan penerapan anggaran berbasis kinerja secara
bertanggung jawab.
• Mengendalikan pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan
pengelolaan daerah otonom dengan tetap mengutamakan
harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah dan
p g
rentang kendali manajemen yang ideal.
• Meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani
kepentingan nasional dan daerah serta kerjasama antardaerah.


Urgensi Sinergi dalam Kerangka
g g g
Kelembagaan dan Aparatur Daerah
• Sinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan diarahkan untuk
memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan
meningkatkan kapasitas aparatur daerah.


Sinergi dalam Kepegawaian
g p g
Pusat dan Daerah
• Menyelaraskan jumlah, kualitas, distribusi dan komposisi PNS
secara nasional, baik dalam satuan unit organisasi maupun antar
instansi, baik antara Pusat dan Daerah maupun antar daerah,
termasuk antara jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan
jabatan fungsional tertentu
tertentu.
• Melakukan supervisi dan memfasilitasi pemberian bimbingan teknis
analisis jabatan, menghitung kebutuhan j
j , g g jumlah p g
pegawai secara riil
dan menyempurnakan sistem rekrutmen CPNS dan proyeksi
kebutuhan PNS untuk 5 tahun ke depan bisa diketahui secara
proporsional
• Pemerintah menerapkan prinsip ”penghargaan dan sanksi” (reward
and punishment) dalam upaya menetapkan kebijakan tentang
belanja pegawai PNS agar menjadi lebih proporsional di K/L dan
Pemda.

g g 1/2
1/2
Pengembangan Wilayah
1. Sinkronisasi kebijakan dalam penggunaan lahan dan tata ruang
untuk menghindari tumpang tindih kebijakan
2. Memperkuat struktur ruang serta pemanfaatan dan pengendalian
ruang untuk mitigasi bencana alam;
3. Meningkatkan perhatian pemda pada tata ruang
4. Mencegah ego kedaerahan untuk menghindari pembangunan
prasarana d sarana t
dan tanpa perhitungan h
hit harmonisasi wilayah
i i il h
pelayanan bersama-sama dengan kabupaten/kota tetangga
5.
5 Meningkatkan pengaturan bersama alih fungsi lahan melalui padu
serasi dan penyelesaian segera aspek pemanfaatan ruang
khususnya dengan sektor kehutanan


g g 2/2
6. Mempercepat penyusunan peraturan pendukung pelaksanaan
RTRW yang mencakup sistem tataguna lahan dan sistem
transportasi;
7. Mempercepat penyusunan rencana tataruang wilayah provinsi dan
kabupaten/kota;
k b t /k t
8. Membangun kesepakatan dalam penentuan lokasi wilayah-wilayah
cepat tumbuh terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
(KEK).


Urgensi Sinergi dalam Kerangka
g g g
• Untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata
ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan
kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah


“Aktor” Pemerintah dalam Program
g
Pembangunan Berkeadilan
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;;
3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Para Gubernur;
10. Para B
10 P Bupati/Walikota.
ti/W lik t


Aspek dalam Pembangunan
p g
yang Berkeadilan

Pro-
Keadilan Rakyat
y
untuk
Semua

PENCAPAIAN
MDGs


Pembangunan yang Berkeadilan
P b B k dil
Program Pro Rakyat
1. Program p
g penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
gg g g ;
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat;
3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
usaha mikro dan kecil;
Program K dil untuk S
P Keadilan t k Semua (Justice for All)
(J ti f
1. Program keadilan bagi perempuan;
2.
2 Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;
3. Program keadilan di bidang bantuan hukum;
4.
4 Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan;
5. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;
6.
6 Program keadilan bagi anak;

Pembangunan yang Berkeadilan
P b B k dil
Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
1. Program p
g pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;
p ;
2. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;
3. Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan;
4. Program penurunan angka kematian anak;
5. Program kesehatan ibu;
6. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular
lainnya;
7. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup;
8.
8 Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan
Milenium.


dadang-

Sinergi Antar Instansi

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (16)

Similaire à Sinergi Antar Instansi

Similaire à Sinergi Antar Instansi (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Dernier

Dernier (20)

Sinergi Antar Instansi