RPJPD

dalam Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan

Drs. H.
Drs H Dadang Solihin MA
Solihin,

Semiloka DPRD Kabupaten Bekasi
Kedaton Hotel-Bandung, 24 Mei 2007

dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202

Materi Semiloka

1. Pendahuluan
2. Tujuan
3. Hirarki Perencanaan dan Penganggaran
4. Proses Perencanaan
5. Ruang Lingkup Perencanaan
6.
6 Penyusunan dan Penetapan RPJPD
7. Penyusunan dan Penetapan RPJMD
8. Penyusunan dan Penetapan RKPD
y p
9. Perencanaan & Penganggaran Tahunan Daerah
10. Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD
11.
11 Anggaran Ki j
A Kinerja
12. Pengukuran Kinerja


Pendahuluan

 Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based
Budgeting) adalah penyusunan anggaran yang
didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari
did k ki j di i d i
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta
indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas
anggaran (budget entity).


Tujuan

 Dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja
diharapkan rencana dan program-program
pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada:
– terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan
ditetapkan,
– dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi
yang dilakukan guna meningkatkan kualitas
pelayanan publik,
– tercapainya efisiensi serta peningkatan produktifitas
di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan
kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan
kesinambungan pembangunan dan kemandirian
nasional.
nasional
– mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.


Hirarki Perencanaan dan Penganggaran

20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

Pedoman Pedoman
Renstra Renja - Rincian
RKA-KL

Pemerin
KL KL APBN

Pusa
Pedoman Diacu

at
ntah
Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang

Pedoman Pedoman
RPJP RPJM Dijabar RKP
kan
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah

Pemerintah
P
Daerah
Pedoman Diacu

Pedoman Pedoman
Renstra Renja - RKA - Rincian

h
SKPD SKPD SKPD APBD

UU SPPN UU KN


Proses Perencanaan

Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
M k t d d k k b iki il i h
oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.
Musrenbang

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan
pemerintahan.


Ruang Lingkup Perencanaan

NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
R P b UU Rencana Pembangunan
R P b Perda
P d
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM Nasional)
(RPJM-Nasional) (
(RPJM-Daerah)
)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. A t
(P 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. A t
(P 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps.
( 26 Ayat 1)
y ) Daerah (RKPD) (
(Ps. 26 Ayat 2)
y )
Rencana Kerja Kementerian / Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renja KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Ps.
(Ps 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps

Sumber: UU25/2004 9
dadang-solihin.blogspot.com

Penyusunan dan Penetapan RPJPD
dilaksanakan paling lambat
satu tahun sebelum
berakhirnya periode RPJP
yang sedang berjalan.

Penetapan
Penyusunan Rancangan
Rancangan Musrenbang
Rancangan RPJPD
RPJPD RPJPD
Akhir menjadi
Perda
P d
 Bahan
Proses Rancangan
oleh oleh
Teknokratik RPJP
Bappeda DPRD
oleh Bappeda  Melibatkan
Masyarakat


Penyusunan dan Penetapan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah dilaksanakan paling lambat 2 bulan
b) Strategi Pembangunan Daerah setelah Kepala Daerah dilantik
c) Kebijakan Umum
d)
) Kerangka Ekonomi Daerah
g (4) Bappeda menyelenggarakan
pp y gg
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD

(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD

a)
) Visi, Misi Kepala Daerah
p ( )
(7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e)
) Program SKPD
g Rancangan RKPD


Penyusunan dan Penetapan RKPD
(8)
Bappeda menyusun (9)
Rancangan Awal RKPD SKPD Menyusun Renja SKPD
(10)
a) Prioritas Pembangunan Daerah Program SKPD
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah 
Pagu Indikatif MUSRENBANG
d) Program SKPD Desa/Kelurahan/Kecamatan
(11.b)
(11.a)
Maret
MUSRENBANG Kab/Kota
a.
a Sinkronisasi Program SKPD
Rancangan Akhir RKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP
a) Prioritas Pembangunan (12)
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah MUSRENBANG Prov Sbg g April

d) Program SKPD Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
(15)
(13)
Mei
Penetapan RKPD (14) Bappenas menyelenggarakan
(4) April

Sebagai pedoman penyusunan MUSRENBANGNAS
Rancangan APBD a. Sinkronisasi Program KL/SKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP


Perencanaan & Penganggaran Tahunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Rencana P b
R Pembangunan Jangka
J k
Menengah Daerah (RPJMD)
RKPD - 1 RKPD - 2 RKPD - 3 RKPD - 4 RKPD - 5

MUSRENBANG RENSTRA SKPD / RENSTRA DINAS
EVALUASI TAHUNAN RENJA RENJA RENJA RENJA RENJA
SKPD-1 SKPD-2 SKPD-3 SKPD-4 SKPD-5
MUSRENBANGDES / 1. Analisis Kebijakan Nasional
MUSRENBANGKEL 2. Analisis Ekonomi Daerah
3. Proyeksi Estimasi Pendapatan RKA-SKPD
4. Survey Kepuasan Masyarakat
5. Survey Penjaringan Aspirasi
y j g p APBD (TAHUN BERJALAN)
( U J )
MUSRENBANG
KECAMATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN
MUSRENBANG
KABUPATEN / KOTA Rancangan Awal RANCANGAN
AWAL RENJA
MONITORING
& EVALUASI
IMPLEMENTASI PROGRAM
RKPD SKPD (MONEV) (TAHUN BERJALAN)

Rancangan Akhir RANCANGAN
AKHIR RENJA
RKPD SKPD

KEBIJAKAN UMUM
APBD
PEMDA DPRD
(EKSEKUTIF) PRIORITAS DAN (LEGISLATIF)
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
RKA SKPD
(TAHUN BERIKUTNYA)
R / APBD
Tahun Anggaran
yang Direncanakan DOKUMEN PELAKSANAAN APBD


Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, dan UU 33/2004)
RPJMD RPJM
5 tahun
Renstra
SKPD Dibahas
5 tahun bersama
DPRD
1 tahun
Renja
RKPD RKP
SKPD
1 tahun

KUA PPAS

Nota Kesepakatan Pimpinan
DPRD Dengan KDH

Pedoman
RKA-SKPD Penyusunan
P
RKA-SKPD

Tim
Anggaran Pemda
gg

RAPERDA
dadang-solihin.blogspot.com
APBD 14

Anggaran Kinerja
gg j

Anggaran
Setara Penyediaan
dalam
Rupiah
R i h Pelayanan


Apa itu Anggaran Kinerja
 Identifikasi output dan outcome yang akan dihasilkan
p y g
oleh suatu program dan pelayanan
 Menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang akan
dicapai
di i
 Nilai efektivitas, efisiensi dan ekonomis (Value for
money)


Apa yang Dimaksud dengan Kinerja?
PP 58/2005, Ps 1 (35)
 Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur.


Perubahan Substansial
Sistim A
Si ti Anggaran Indonesia
I d i
Sistem Tradisional UU 17/2003 tentang
Keuangan Negara
 Kinerja diukur atas jumlah  Kerangka Penganggaran
uang yang dikeluarkan Jangka Menengah;
 Kinerja tidak diukur atas  Sistem Anggaran
keluaran suatu kegiatan Terpadu (unified
 Tidak ada indikasi bahwa budget);
output telah tercapai  Sistem Klasifikasi
 Anggaran secara Anggaran menurut U i
A Unit
incremental tidak pernah Organisasi, Fungsi, Sub-
di reevaluasi
di-reevaluasi Fungsi, Program, dan
Kegiatan; dan
 Anggaran Berbasis
Kinerja.
Kinerja


Elemen-
Elemen-elemen Anggaran Kinerja

 Visi
 Misi
 Tujuan
 Sasaran
 Program
 Kegiatan
g


Hirarki
Perencanaan
Strategis Unit Kerja VISI

MISI

TUJUAN 1 TUJUAN 2

Sasaran 1a Sasaran 1b Sasaran 2a Sasaran 2b

Program 1a.1 Program 1a.2 Program 2b.1 Program 2b.2

Kegiatan 2b.1.1
eg b. . Kegiatan 2b.2.1
eg b. .
Kegiatan 1a.1.1 Kegiatan 1a.2.1
Kegiatan 2b.1.2
Kegiatan 1a.1.2 Kegiatan 1a.2.2 Kegiatan 2b.1.3
Kegiatan 1a.1.3
1a 1 3


Visi
 Mencerminkan apa yang akan dicapai organisasi dalam
jangka
j k panjang
j
 Memberi arah dan fokus yang jelas agar organisasi
dapat k i
d t eksis, antisipatif dan inovatif
ti i tif d i tif
 Mudah diingat, ringkas dan sederhana
 Sebaiknya hanya di tingkat Kabupaten/Kota
b ik h i k b /


Misi
 Menetapkan kerangka tujuan dan sasaran yang akan
dicapai
 Vi i akan dicapai melalui beberapa misi
Visi k di i l l ib b ii
 Mendukung pernyataan visi
 Menjelaskan tujuan organisasi
 Idealnya tidak lebih dari 3 pernyataan


Tujuan
 Tujuan Mendukung Pencapaian Misi
 Menggambarkan arah yang jelas
 Menantang serta Realistik
Sasaran
 Bagaimana mencapai tujuan
Program
 Sekumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran
Kegiatan
g
 Tindakan/langkah-langkah yang dilaksanakan untuk
mencapai program


Indikator Penilaian Kinerja

 MASUKAN (Input)
 PROSES (process)
 KELUARAN (Output)
 HASIL (Outcome)
 MANFAAT (Benefit)
 DAMPAK (
A A (Impact)
)


Jenis-jenis Indikator Kinerja

1. Indikator masukan (inputs)
 Indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang
dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya
alam,
alam sumber daya manusia maupun yang berupa
manusia,
teknologi dan infomasi, agar pelaksanaan kegiatan
dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator proses (process)
 Indikator yang menggambarkan upaya yang
dilakukan di dalam mengolah masukan menjadi
keluaran.
 Indikator ini umumnya dikaitkan dengan keterlibatan
stakeholders,
stakeholders termasuk penerima manfaat
(beneficiaries); serta dikaitkan dengan mekanisme
pelaksanaannya, termasuk koordinasi dan hubungan
kerja antar unit organisasi.
nit organisasi


3. Indikator keluaran (outputs)
 Indikator yang diharapkan langsung dicapai dari
suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa
non-fisik.
4.
4 Indikator hasil (outcomes)
 Indikator yang menunjukkan telah dicapainya
maksud dan tujuan dari kegiatan–kegiatan yang
j g g y g
telah selesai dilaksanakan atau indikator yang
mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan
pada jangka menengah
menengah.



5. Indikator manfaat (benefits)
 Indikator yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan.
l k k i
6. Indikator dampak (impacts)
 Indikator yang menunjukkan pengaruh, baik
positif maupun negatif, yang ditimbulkan pada
setiap pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan
dan asumsi yang telah ditetapkan.


Persyaratan Indikator Kinerja: SMART

Specific (spesifik dan jelas)
 Indikator kinerja yang disusun harus jelas agar tidak
ada kemungkinan kesalahan interpretasi.

Measureable (dapat diukur secara objektif)
 Indikator kinerja yang disusun harus menggambarkan
sesuatu yang jelas ukurannya
ukurannya.
 Kejelasan ukuran tersebut akan menunjukan tempat dan
cara untuk mendapatkan data pencapaian indikator
tersebut.
b


Persyaratan Indikator Kinerja: SMART

Attributable (bermakna)
 Indikator kinerja yang ditetapkan harus bermanfaat untuk
j y g p
kepentingan pengambilan keputusan.
Relevant (sesuai)
 Indikator kinerja harus sesuai dengan ruang lingkup
program/kegiatan dan dapat menggambarkan hubungan
sebab akibat
sebab-akibat antar indikator.
indikator
Timely (tepat waktu)
 Indikator kinerja yang disusun harus didukung oleh
ketersediaan data yang dapat diperoleh pada waktu yang
tepat dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan
pengambilan keputusan pada saat yang dibutuhkan.
dibutuhkan

Pengukuran Kinerja

 Alat untuk mengukur kinerja dan hasil yang dicapai
sesuai dengan sasaran.
– Manajemen yang baik
– Menitikberatkan hasil
– “Yang diukur adalah yang dilakukan”


Pendekatan
d k
Empat Kuadran


Pengukuran Kinerja
g j
Kuantitas Kualitas
Inp
Efffort
put/

Seberapa banyak Seberapa baik
(biasanya #) (biasanya %)
Ou
Ef
utput/
ffect


Pengukuran Kinerja
g j
Kuantitas Kualitas
In
Ef
nput/
ffort

Effort (Apa yang digunakan)
Ou
Effect
E
utput/

Effect (Apa yang akan dihasilkan)


Pengukuran Kinerja
g j
Kuantitas Kualitas
Inpu
Effo

Berapa banyak Berapa baik pelayanan
fort
ut/

pelayanan disediakan? disediakan?
Outp

Berapa banyak Apa kualitas
Effe

efek/perubahan efek/perubahan yang
put/
ect

dihasilkan? dihasilkan?


Tidak Semua Pengukuran Kinerja Sebanding!

Kuantitas Kualitas
Input/ Effort

Sederhana Ke 2
t
Ou
Ef

Lengkap/
utput/
ffect

Ke 3
Paling tepat


Contoh: Sepak Bola
p
Kuantitas Kualitas
• Gol,
Input/ Effor

• Tembakan ke
# Pertandingan yang
/

gawang per gol,
dimainkan
• Tangkapan per
rt

pertandingan
t di
Output/
O

Persentase
Effect
E

#P
Pertandingan yang
di
pertandingan yang
dimenangkan
dimenangkan

Sektor Pemerintah
Kuantitas Kualitas
Yang dikerjakan Sebaik apa dikerjakan
# klien/konsumen yang % ukuran umum
dilayani Mis: rasio klien staf, rasio beban kerja, tingkat
Inp Effor

# kegiatan (berdasarkan pergantian staf, kepuasan kerja % staf terlatih %
staf kerja, terlatih,
put/

jenis kegiatan) kepuasan konsumen, % klien dilayani dalam bahasa
daerah, keamanan kerja, dll.
% ukuran kegiatan
rt

Mis: % tindakan tepat waktu, % klien menerima
seluruh pelayanan, % tindakan benar dan lengkap, %
tindakan memenuhi standar, dll.
standar dll
Apakah kondisi membaik?
Outp Effec

# ketrampilan/pengetahuan
p p g % ketrampilan/pengetahuan
p p g
put/

# sikap % sikap
# perilaku % perilaku
ct

# Kondisi % Kondisi

Pengukuran Input
 # tenaga
 # orang yang berhak atas pelayanan
 # ton aspal yang diterima
 # kartu perpustakaan yang dikeluarkan
p p y g
 # permohonan ijin yang diterima
 # permintaan brosur
 # presentasi yang dilakukan
 # jam kerja
 Rasio tenaga ahli
 Rasio staf dibandingkan dengan jumlah penduduk yang
dilayani

Pengukuran Output
 Panjang jalan yang dihotmix
 # keluhan yang diterima
 # permohonan yang diijinkan
pe o o a ya g d j a
 # perijinan yang dikeluarkan
 # ton material yang didistribusikan
 # inspeksi yang dilakukan
 # orang yang h di
hadir


Pengukuran Outcome
 Persentasi pengurangan kecelakaan lalu lintas
 Persen kenaikan badan usaha baru
 Jumlah usaha yang mematuhi peraturan
 Persen pengurangan siswa yang putus sekolah
 Jumlah persimpangan yang bebas macet pada jam padat


Pengukuran Manfaat
 % kenaikan lapangan kerja
 % penurunan tingkat penyakit TBC
 Penurunan tingkat kriminalitas
g
 Penurunan tingkat kecelakaan lalulintas


Pengukuran Dampak
 % k ik pendapatan perkapita masyarakat
kenaikan d t k it k t
 Peningkatan cadangan pangan daerah
 Penurunan tingkat kemiskinan
 Penurunan tingkat kematian


Jenis Pengukuran
Efisiensi atau Produktivitas
 Hubungan antara output dan input
 Jumlah kegiatan yang diselesaikan dalam waktu
tertentu


Pengukuran Efisiensi
Output/Input
O t t/I t
 # klien yang dilayani terhadap # petugas
 # permohonan yang diijinkan terhadap # permohonan
yang diterima
 #b
brosur yang di
dipenuhi terhadap jumlah permintaan
hi t h d j l h i t
Output/Waktu
 Waktu yang dibutuhan utk memproses permohonan
 Waktu yang dibutuhkan utk memenuhi permintaan
informasi
i f i
 Waktu yang dibutuhkan utk menanggapi keluhan


Pengukuran Efisiensi
Output/Biaya
 Biaya per inspeksi
y p p
 Biaya per peserta atau konsumen
 Biaya proses per order pembelian
Outcome/Biaya
 Biaya per persen kenaikan tingkat pengembalian
barang
 Biaya per penurunan tingkat kesalahan laporan
 Biaya per kenaikan perijinan sesuai dengan peraturan


Kriteria Pengukuran yang Baik
g y g
 Manfaat
 Ketersediaan data
 Validitas
 Kejelasan
 Reliabilitas
 Dapat dikendalikan
 Biaya
 Dapat dibandingkan


Penting…!
Penting…
 Outcome dikaitkan dengan sasaran
 Benefit dan impact dikaitkan dengan tujuan dan misi
 Kembangkan indikator yang berkaitan, bersama dengan
g y g , g
Kepala Dinas/Bagian dan Staf
 Perbarui indikator jika ada perbaikan data dan
perubahan sasaran
b h


Terima Kasih


RPJPD

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à RPJPD

Similaire à RPJPD (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

RPJPD