Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015

dadang-solihin.blogspot.com

2


3

Materi
•
•
•
•
•
•
•
•

Rancangan Tema RKP 2015
Pertimbangan Penyusunan Tema
RKP 2015
Upaya Peningkatan Kualitas APBN dan
APBD
Upaya Peningkatan Kualitas RKP
Landasan Hukum RKP 2015
Arah Kebijakan Pembangunan
Prioritas Pembangunan
Isu Strategis


5

Rancangan Tema RKP 2015
MELANJUTKAN REFORMASI
PEMBANGUNAN BAGI PENINGKATAN
DAYA SAING NASIONAL


6

Pertimbangan Penyusunan Tema
RKP 2015
1. Reformasi pembangunan perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk
menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan
hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam, mengurangi ketergantungan
impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan
hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
2. Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi
dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan
perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan
agar tidak masuk dalam Jebakan Negara Berpendapatan Menengah
(Middle Income Trap).
3. RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk
memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan
pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang
tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek.


7

Upaya Peningkatan Kualitas APBN dan APBD
1. Penajaman sasaran dan indikator kinerja;
2. Optimalisasi belanja modal pada sektor-sektor strategis untuk
mendorong investasi sektor riil;
3. Peningkatan sinkronisasi dan sinergi antara kegiatan SKPD
(Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dan Kementerian/Lembaga;
4. Peningkatan pemantauan untuk menghilangkan sumbatansumbatan dalam implementasi program/kegiatan; serta
5. Peningkatan akuntabilitas belanja pemerintah daerah.


8

Upaya Peningkatan Kualitas RKP
1. Kesepakatan-kesepakatan dalam Musrenbangnas merupakan
sinergi antara prioritas nasional dan kebutuhan-kebutuhan provinsi
dalam berbagai sektor.
2. Perencanaan yang baik akan ditentukan oleh kualitas perencana
dan komunikasi yang baik antar perencana.
3. Perlu perkuatan kelembagaan perencanaan di tingkat daerah.
4. Basis data yang akurat dan terkini dijadikan dasar perencanaan
pembangunan khususnya data-data yang mencerminkan kondisi
manusia Indonesia. Telah disusun Buku Proyeksi Penduduk Tahun
2010-2035 yang akan menjadi informasi yang penting bagi
perencanaan pembangunan ke depan; serta
5. Bappenas berkomitmen untuk terus menerus meningkatkan kualitas
proses perencanaan dan produk RKP.


9

•

RKP Tahun 2014 adalah
pelaksanaan tahun terakhir RPJMN
2010-2014 yang merupakan
penjabaran Visi Misi Presiden/Wakil
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono – Boediono.

•

Sementara itu, RPJMN Tahun 20152019 sebagai basis penyusunan RKP
2015 belum tersusun.
Kondisi ini telah diantisipasi dalam
UU no. 17/2007 tentang RPJPN
2005-2025.

•

•

Dengan demikian, kevakuman hukum
terhindari.


10

UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
Pasal 5
Ayat (1): Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden
yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya
diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun
pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.
Ayat (2): RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.
PENJELASAN
Ayat (1): Yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP
dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025.
Ayat (2): Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang
luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama
pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P).

11

•

Sesuai UU 25/2004 tentang SPPN pasal 4, RKP merupakan
penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan,
rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal,
serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga,
kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif

•

Sesuai dengan UU 17/2003 tentang KN pasal 12 ayat 2, RKP
merupakan pedoman penyusunan RAPBN

•

Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional pada bulan Januari untuk tahun direncanakan berdasarkan
hasil evaluasi kebijakan berjalan (Pasal 7, PP 90/2010 tentang RKAKL)
(Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Bapak Presiden RI Nomor
0028/M.PPN/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 perihal penetapan arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional untuk RKP 2015)

12

Koridor Tema RKP 2015
1. RPJMN 2015-2019 merupakan bagian dari RPJPN 2005-2025
2. RPJPN dibagi dalam 9 (sembilan) Bidang Pembangunan
3. RKP 2015 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN 3 dan
merupakan transisi dari RPJMN 2 khususnya RKP 2014. Dengan
demikian isu strategis RKP 2014 ada yang masih perlu dilanjutkan
pada RKP 2015.
4. Tema disusun berdasarkan:
– Tantangan
–

Keberlanjutan

–

Mandat RPJP 2005-2025 dengan penekanan pada tahapan
pembangunan periode RPJMN 2015-2019

5. Tema dijabarkan dalam isu strategis 9 bidang pembangunan
RPJPN 2005-2025


13

Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025
Substansi RKP 2015 disusun
dengan merujuk pada temapembangunan RPJMN 20152019 (RPJMN 3)

RPJM 4
(2020-2024)
RPJM 3
(2015-2019)

RPJM 2
(2010-2014)
RPJM 1
(2005-2009)
Menata kembali NKRI,
membangun
Indonesia yang aman
dan damai, yang adil
dan demokratis,
dengan tingkat
kesejahteraan yang
lebih baik.

Memantapkan
penataan kembali
NKRI, meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan iptek,
memperkuat daya
saing perekonomian

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan
menekan-kan
pembangunan
keunggulan kompetitif
perekonomian yang
ber-basis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan iptek


Mewujudkan masyarakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil dan
makmur melalui
percepatan
pembangunan di
segala bidang dengan
struktur perekonomian
yang kokoh
berlandaskan
keunggulan kompetitif.

14

Tantangan Pembangunan - Eksternal
•

Pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang ditandai dengan
pengurangan stimulus moneter (tapering off) serta perekonomian
Eropa secara perlahan lepas dari krisis, akan mengakibatkan:
– Arus modal asing berbalik ke negara maju;
– Berakhirnya siklus panjang harga komoditas tinggi sehingga
mempersulit upaya pengurangan defisit transaksi berjalan.

•

Melepaskan Indonesia dari jerat negara berpendapatan menengah
(Middle-income trap).

•

Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy
Community) akan mulai pada tahun 2015


15

Tantangan Pembangunan - Internal
•

Struktur perekonomian Indonesia masih belum kokoh dan rentan
terhadap gejolak global.
– struktur industri manufaktur masih dangkal
– ketergantungan terhadap impor barang modal dan bahan
setengah jadi masih tinggi

•
•
•

Iklim usaha dan investasi, serta kepastian hukum masih belum
optimal dalam memberikan kemudahan dan kepastian investasi.
Terjadinya perlambatan penurunan kemiskinan dan pengangguran.
Kesenjangan antar kelompok masyarakat masih tinggi, demikian
juga, kesenjangan antar wilayah juga masih tinggi.


16

Arah Kebijakan Pembangunan
Secara garis besar arah pembangunan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a)

Reformasi pembangunan yang telah berjalan perlu dilanjutkan dan
diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui
percepatan hilirisasi industri berbasis SDA, mengurangi ketergantungan
impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan
hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

b)

Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk
menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat
landasan pembangunan agar tidak masuk dalam Jebakan Negara
Berpendapatan Menengah (Middle Income Trap).

c)

RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk
memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan
pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang
tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek.


17

Prioritas Pembangunan
•

Berdasarkan arah kebijakan RKP 2015 di atas, diidentifikasi isu-isu
strategis untuk masing-masing bidang pembangunan yang digariskan
RPJPN 2005-2025, yaitu bidang pembangunan:
1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Ekonomi
3. Sarana dan Prasarana
4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6. Politik
7. Pertahanan dan Keamanan
8. Hukum dan Aparatur
9. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

•

Selanjutnya, Prioritas Pembangunan akan disusun untuk merespon isuisu strategis yang teridentifikasi.

18

Isu Strategis
No.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bidang
Isu Strategis
Pembangunan
Sosial Budaya dan
a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand dan Supply)
Kehidupan Beragama b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
c. Pengendalian Jumlah Penduduk
d. Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
e. Optimalisasi Anggaran Pendidikan
Ekonomi
a. Transformasi Struktur Industri
b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
Sarana dan
a. Perkuatan Sistem Logistik Nasional
Prasarana
b. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional
c. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
d. Penataan Perumahan / Permukiman
e. Pembangunan transportasi massal perkotaan.
Pengelolaan SDA dan a. Perkuatan Ketahanan Pangan
Lingkungan Hidup
b. Peningkatan Ketahanan Energi
Perkuatan kapasitas IPTEK
Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
Konsolidasi Demokrasi
Politik
Pertahanan dan
Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri
Keamanan
Pertahanan
Hukum dan Aparatur Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas
Pembangunan Daerah Tertinggal
Pembangunan
Wilayah dan Tata
Ruang

19


20

Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (9)

Similaire à Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015

Similaire à Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015 (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Dernier

Dernier (20)

Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015