Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
1. Workshop Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Metro, 24 Juni 2008 DASAR-DASAR MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas BAPPENAS
6. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
7. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
34. Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
35. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
36. Dari RPJP sampai APBD RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan www.dadangsolihin.com
49. Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan www.dadangsolihin.com (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57. Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan
58. Jenis Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Input Proses Output Indikator Kinerja Outcomes Benefit Impact
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71. Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari RPJMN 2004-2009 www.dadangsolihin.com VISI MISI AGENDA STRATEGI SASARAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN Dapat diimplementasikan secara operasional Fokus pada tujuan pembangunan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan
72.
73.
74. Contoh Visualisasi Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009 Agenda III. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat SASARAN 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga www.dadangsolihin.com No Prioritas Indikator RKP 2005 RKP 2006 RKP 2007 Kegiatan Pokok Realisasi RKP 2006 Realisasi RKP 2007 Realisasi 1. Penanggulangan Kemiskinan Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 Berkurangnya jumlah penduduk miskin Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebanyak 35,1 juta; atau 15,97 persen Jumlah penduduk miskin diharapkan turun menjadi 13,3 persen Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 39,3 juta; atau 17,75 persen Berkurangnya penduduk miskin hingga mencapai 14,4 persen pada akhir tahun 2007 Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebanyak 37,17 juta; atau 16,58 persen