Data Perencanaan Pembangunan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• Kegagalan Perencanaan
• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan
Ideal
• Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
• Data dan Informasi Pembangunan
Daerah


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional
g j yang g
bertugas untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP Nasional)
(RPJP-Nasional) (
(RPJP-Daerah)
)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM Daerah)
(RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps.
(Ps 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps.
(Ps 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps 21 Ayat 3)
Ps.

Syarat Dokumen Perencanaan
S.M.A.R.T
1. Specific:
Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
Measurable:
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable:
3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. Relevant:
Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
g p g p y g p
5. Time Bond:
Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
g g
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
pengalokasiannya
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi
7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya
pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
p
pelaksanaannya.
y

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
S b i h
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan k lit
kualitas


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
orang
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
orang
Todaro, 2000


How?
1. Mengurangi di
1 M i disparitas atau k i
i ketimpangan pembangunan
b
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
y y g
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan)
(berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
memadai d
d i dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
k i ki
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • M j
Menjaga k l t i
kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam: masyarakat untuk:

 Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat,
y , yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
t t
 Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
y

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial,
sosial ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
F G tt G

Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik,
publik pemerintah,
pemerintah civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
iji k

Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
, , y
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
G d

Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders

STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary
d Community-based organizations
C it b d i ti
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Masyarakat
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
y

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Perumusan Visi Daerah
Stakeholders

PEMDA


1/4
Kegagalan Perencanaan
g g

 Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:
 informasinya kurang
lengkap,
 metodologinya belum
dikuasai,
dik i
 perencanaannya tidak
realistis sehingga tidak
gg
mungkin pernah bisa
terlaksana
 pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


Kegagalan Perencanaan 2/4
 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.

 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
dengan pelaksanaannya.
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
 masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.


3/4
g g
 Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

 Misalnya, orientasi
semata-mata pada
pertumbuhan yang
menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
 Dengan d iki
D demikian, yang
keliru bukan semata-mata
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.


4/4
g g

 Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

 P
Perencanaan di sini tid k memberikan
i i tidak b ik
kesempatan berkembangnya prakarsa
individu dan pengembangan kapasitas
serta potensi masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum
penawaran dan permintaan karena
pemerintah mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut
sebagai sistem perencanaan t
b i i t terpusat
t
(centrally planned system).


Sistem Perencanaan yang Berhasil

• Sistem perencanaan yang
Si t
mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran
serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan
dilakukan dengan menentukan
sasaran-sasaran secara garis
besar.
• Pelaku t
P l k utamanya adalah
d l h
masyarakat dan usaha swasta.


Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
j g
jangan sampai terjadi kemunduran.
p j
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam
aspek,
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


1/2
Apa itu RPJMD
• RPJMD merupakan satu d k
k dokumen rencana resmi d
i daerah untuk
h k
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
Daerah, DPRD
penting pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.


2/2
Apa itu RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan d
j b i dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
p g;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
t i


Substansi RPJMD
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
k k i j hk
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun kedepan.


Langkah Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Indikator Kepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d)
) Kerangka Ekonomi Daerah
g (4) Bappeda menyelenggarakan
pp y gg
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD

(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD

a)
) Visi, Misi Kepala Daerah
p ( )
(7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e)
) Program SKPD
g Rancangan RKPD


1/2
Data dan Informasi
 D
Data adalah k
d l h keterangan objektif tentang suatu f k b ik d l
bj k if fakta baik dalam
bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images) yang
diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah
terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya.
 Informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk
mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta
fakta.
Pasal 31 UU 25/2004 tentang SPPN

 Sistem data dan informasi adalah suatu sistem informasi yang
diperlukan bagi proses perencanaan untuk menghasilkan kebijakan
dan keputusan tentang rencana pembangunan sasaran dan hasil
pembangunan, hasil-
hasil yang telah dicapai.
RPJMN 2010-2014


2/2
Data dan Informasi
• Proses perencanaan memerlukan k
P l k kapasitas d
i data d statistik yang
dan i ik
baik. Oleh karena itu, ketersediaan data dan statistik yang andal
merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan.
• Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya
perumusan kebijakan dalam:
– menyusun perencanaan,
– melakukan pemantauan/monitoring, dan
– mengevaluasi program agar sasaran yang telah ditetapkan
• Sehingga tujuan pembangunan, yaitu untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif.


Data dalam Perencanaan Pembangunan
ata a a e e ca aa e ba gu a

• Perencanaan pembangunan
didasarkan pada DATA dan Penyusunan
Rencana
informasi yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan.
Evaluasi
UU 25/2004 Pelaksanaan DATA Penetapan
Rencana
Rencana

Pengendalian
Pelaksanaan
Rencana


Data dalam Perencanaan
• Penggunaan terpenting d
P i data d ldalam proses perencanaan adalah
d l h
untuk menyediakan target-target pembangunan
( y q,
(Bayhaqi, 2010)
)

Data berupa Target Proses
Indikator Pembangunan Perencanaan


Pentingnya Data di Era Otonomi Daerah
P ti D t E Ot iD h

Otonomi Daerah

Pemda dituntut memanfaatkan
sumber daya (resources) yang
ada secara optimal

Implementasi sistem
perencanaan yang lebih
komprehensif dan sistematis

Data yang akurat pada setiap
tahapan Perencanaan


Potensi Daerah
• Aset yang di iliki oleh suatu d
A dimiliki l h daerah yang d
h dapat memacu
pertumbuhan daerah tersebut.
• Potensi daerah selalu dikaitkan dengan kemajuan daerah tersebut.
g j
Jika potensi semakin berkembang maka secara tidak langsung akan
mempengaruhi pendapatan daerah tersebut sehingga
pembangunan daerah semakin maju dan kesejahteraan masyarakat
semakin meningkat.
• Umumnya terdiri atas:
– Potensi Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
– Potensi Sosial Ekonomi dan Budaya;
– Potensi Sumberdaya Manusia (SDM);
– Potensi Sumberdaya Spasial


1/3
Data Dasar
Pembangunan M
P b Manusiai
 IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
 GDI (Gender Development Index)
 APK (Angka Partisipasi Kasar)
 APM (Angka Partisipasi Murni)
 APS (Angka Partisipasi Sekolah)
 Angka Kematian Bayi
 A k K
Angka Kematian Ib
ti Ibu
 Angka Melek Huruf
 Umur Harapan Hidup


2/3
Data Dasar
Indikator ekonomi
I dik k i
 PDRB
 Pertumbuhan Ekonomi
 Tingkat Pengangguran terbuka
 Inflasi
 Pendapatan Per Kapita
 Nilai Rencana PMA yang disetujui
 Nilai Realisasi Investasi PMA
 Nilai Rencana PMDN yang disetujui
 Nil i R li
Nilai Realisasi I
i Investasi PMDN
i
 dll


3/3
Data Dasar
Indikator l i
I dik lainnya
 Data kependudukan: Pertumbuhan penduduk, Jumlah
p
penduduk,jumlah p
,j penduduk miskin
 Indeks Kriminalitas
 Infrastruktur jalan, pelabuhan, penerbangan
 Persentase kemiskinan
 Luas lahan pertanian, kehutanan dll.


Data Sosial
Indikator Implementasi
Kependudukan mengetahui : jumlah penduduk jenis kelamin dan kelompok
penduduk,
umur, fertilitas, mortalitas, mobilitas/migrasi, sebaran
penduduk, sebagai bahan proyeksi jumlah penduduk setiap
periode tahunan dan sensus penduduk (10 tahunan)
Ketenagakerjaan mengetahui keadaan ketenagakerjaan di indonesia untuk
perencanaan ketenagakerjaan nasional (semesteran dan
tahunan)
Kemiskinan sebagai data penghitungan jumlah masyarakat miskin
dengan periode tahunan
Potensi Desa digunakan untuk: penentuan status perkotaan/pedesaan
dan tertinggal/tidak tertinggal (bersamaan dengan sensus
p
penduduk, sensus p pertanian, dan sensus ekonomi))
Kesehatan sebagai salah satu komponen penghitungan indeks
pembangunan manusia (ipm) setiap periode tahunan
Perumahan data perumahan (periode tahunan dan 10 tahunan)

Data Ekonomi 1/2
Produk domestik bruto menjadi indikator perkembangan pembangunan
dan pertumbuhan indonesia setiap (triwulan)
ekonomi
Inflasi (I d k H
I fl i (Indeks Harga Mengetahui pola k
M t h i l konsumsi masyarakat (b l
i k t (bulanan)
)
Konsumen)

Indeks Harga menggambarkan kondisi perekonomian secara
Perdagangan Besar umum, deflator pdb, dan digunakan sebagai dasar
penghitungan eskalasi proyek bangunan/konstruksi
(bulanan)
Nilai Tukar Petani untuk menghitung indeks yang diterima petani, indeks
bppbm, dan nilai tukar p
pp petani (
(bulanan)
)
Produksi mengetahui produktivitas tanaman pangan (4
bulanan)


Data Ekonomi 2/2
Industri untuk mendapatkan karakteristik perusahaan industri
(tahunan)
Ekspor dan Impor untuk mengukur perkembangan ekspor/impor bulanan
(bulanan d t h
(b l dan tahunan)
)
Transportasi Nasional memperoleh data angkutan darat, angkutan laut dan
angkutan udara, (bulanan dan tahunan)
Keuangan Daerah menyediakan data realisasi penerimaan, realisasi
pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah
daerah provinsi (
p (tahunan)
)
Konstruksi diperoleh gambaran mengenai penyerapan tenaga
kerja di sektor konstruksi, struktur biaya maupun
jumlah serta nilai produksi dari output yang dihasilkan
(tahunan)


Software Database
Devinfo
D i f
 Digunakan oleh PBB untuk informasi pembangunan
 Software ini berupa sistem database yang digunakan sebagai alat
untuk mengorganisasikan, menyimpan dan menyajikan data
 Dapat diunduh gratis melalui www.devinfo.org
 Database dapat diupload di internet sehingga dapat diakses oleh
semua orang  akuntabilitas
 Pemda dapat menggunakan software database yang lain seperti
desinventar, SAS dsb.


Software Pengolahan Data
Potensi Daerah
• Microsoft E
Mi f Excel
l
• E views (untuk analisis statistik ekonomi)
• SPSS (untuk analisis statistik sosial kesehatan dll)
sosial,
• Stata ( analisis statistik ekonomi)
• SAS ( analisis statistik ekonomi, kesehatan, pertanian dll)
, ,p )
• Ilwis (analisis spasial/GIS)
• Arc View (Analisis Spasial/GIS)
• Microsoft Visual Basic Versi 6.0
• Dll


Penyedia dan Sumber Data

 BPS  Lembaga penyedia data yang dapat dipertanggungjawabkan
di Indonesia
 Perlunya koordinasi dan kerjasama antara Pemda dan BPS dalam
perencanaan pembangunan
 S b
Sumber-sumber d t :
b data
 Sensus
 Survei: Susenas Sakernas SDKI Supas SUSI Podes
Susenas, Sakernas, SDKI, Supas, SUSI, Podes,
 Catatan Administrasi Instansi Pemerintah : Pendidikan,
Kesehatan, Imigrasi, Ekspor Impor, Hotel, dll


Hambatan Penggunaan Data
dalam Proses Perencanaan
• Ketersediaan d
K di data d
daerah yang k
h kurang ti l sehingga terkadang
timely, hi k d
perencanaan dilakukan dengan menggunakan data yang tidak
update
• Manajemen data yang kurang diintegrasikan sehingga banyak data
terpisah-pisah meski berada dalam satu instansi


Penutup
• Perlu d
P l adanya peran aktif P
k if Pemerintah d l
i h dalam pembuatan Si
b Sistem
Informasi dan Manajemen database terintegrasi untuk perencanaan
pembangunan yang dapat diakses oleh semua stakeholders
• Perlunya kerjasama antara Instansi Pemerintah dengan BPS dalam
hal penyediaan data


Terima Kasih


Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan
P k j : Di kt E l
Direktur Evaluasi Kinerja
i Ki j
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor
p : (021) 392 6248
( )
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Similaire à Data Perencanaan Pembangunan Daerah (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Dernier

Dernier (20)

Data Perencanaan Pembangunan Daerah