1. Pemprov DKI Jakarta telah merencanakan penanganan COVID-19 dengan baik sejak awal melalui pembentukan Gugus Tugas dan persiapan fasilitas kesehatan. 2. Kapasitas tes COVID-19 di Jakarta telah memenuhi standar WHO dan merupakan yang tertinggi di Indonesia. 3. Jejaring laboratorium dan pelacakan kontak erat telah dilakukan untuk menemukan kasus positif secepat mungkin.

1. 1
DISKUSI PANEL B.S. POLITIK PROGRAM PEMANTAPAN PIMPINAN DAERAH
ANGKATAN (P3DA) XI TAHUN 2020 LEMHANNAS RI
INTEGRASI KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19
PUSAT DAN DAERAH
DR. DADANG SOLIHIN, SE, MA, PPRA XLIX
DEPUTI GUBERNUR DKI BIDANG BUDAYA DAN PARIWISATA
JAKARTA, 12 NOVEMBER 2020
Pendahuluan
Ijinkan saya untuk memulai pemaparan saya dengan menyampaikan pernyataan
Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, yaitu “Fokus kita adalah manusianya,
jika kita selamatkan manusia, suatu saat nanti ekonomi bisa kita perbaiki, tapi kalau
manusianya tidak selamat, bagaimana mau memperbaiki ekonomi?”.
Dua kasus positif pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden Republik
Indonesia pada 2 Maret 2020, ibu dan anak pelatih tari warga Depok, yang dipastikan
tertulari oleh seorang peserta acara tari warga negara Jepang yang berdomisili di
Malaysia, yang kemudian menjadi awal perjuangan DKI Jakarta “perang” melawan
COVID-19.
Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk DKI Jakarta 11.058.944 jiwa (Juli
2020), terdiri atas lima wilayah kota administrasi dan satu kabupaten administrasi,
yakni Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km2, Jakarta Utara dengan
luas 142,20 km2, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km2, Jakarta Selatan dengan luas
145,73 km2, dan Jakarta Timur dengan luas 187,73 km2, serta Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km2. Memiliki 44 kecamatan, 267
kelurahan dan 2.741 rukun warga (RW). Di sebelah utara membentang pantai
sepanjang 35 km, berbatasan dengan Laut Jawa yang menjadi tempat bermuara 13
sungai dan 2 kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok,
Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, di sebelah barat dengan Kota
Tangerang dan Kabupaten Tangerang.
Hingga tanggal 31 Juli 2020 terlaporkan 21.201 pasien COVID-19 di DKI Jakarta,
sejumlah 13.208 (62,3%) diantaranya telah dinyatakan sembuh dan 836 (3,9%)
pasien COVID-19 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penyebaran COVID-19 hingga
periode ini telah ditemukan diseluruh Kecamatan di DKI Jakarta, tercatat pada periode
16-30 Juli 2020, kecepatan IR tertinggi terdapat di kecamatan Johar Baru, Kepulauan
Seribu Selatan dan Kemayoran dengan laju IR per 100.000 penduduk berturut- turut
118,71; 86,76; dan 66,27.
Kurva epidemiologi kasus terkonfirmasi COVID-19 harian di DKI Jakarta tidak bisa
dilepaskan dari gambaran nasional. Kenaikan angka kumulatif kasus terkonfirmasi
COVID-19 nasional diikuti pula oleh kenaikan angka kumulatif COVID-19 DKI Jakarta.

2. 2
Dalam rangka mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19, Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan strategi “end to end process” terintegrasi
yang meliputi proses (1) Planning, (2) Testing, (3) Tracing & Tracking, (4) Treating
dan (5) Monitoring & Evaluation. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kolaborasi
dengan berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, lintas sektor/OPD di Provinsi DKI
Jakarta, Organisasi Profesi, Institusi Pendidikan/ Akademisi, Tokoh
Masyarakat/Agama dan pihak swasta.
(1). Planning
By failing to prepare, you are preparing to fail.
Provinsi DKI Jakarta termasuk Provinsi yang paling siap dalam menghadapi situasi
wabah/ pandemi penyakit di Indonesia. Jakarta sebagai ibukota negara adalah
representasi Indonesia pada dunia dalam penanganan COVID-19. Sebelum COVID-
19 masuk ke Indonesia, DKI Jakarta telah berpengalaman dalam mencegah dan
mengendalikan Flu Burung pada tahun 2004 dan MERS- CoV di tahun 2016.
Pengalaman inilah yang terus dikembangkan dalam menyiapkan rencana kotingensi
terhadap penyakit-penyakit berpotensi wabah. DKI Jakarta juga telah memiliki Sistem
Kewaspadaan Dini terhadap penyakit-penyakit berpotensi wabah baik secara
konvensional maupun berbasis teknologi informasi.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan sejak awal adalah melakukan konsolidasi
internal Pemprov DKI Jakarta yang diawali dengan rapat pimpinan Gubernur terkait
Mitigasi novel coronavirus dan ditandai dengan pembentukan Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19 pada tanggal 16 Maret 2020.
Langkah-langkah strategis lainnya diawal persiapan menghadapi COVID-19 adalah
melakukan identifikasi masalah untuk mendapatkan gambaran umum dan
pengumpulan data dan informasi terkait wabah yang timbul. Pengumpulan data
penyakit potensial KLB di Jakarta melalui sistem surveilans berbasis web (www.
surveilans-dinkesdki.net) yang telah dibangun oleh Dinas Kesehatan sejak tahun
2004, dimana sistem ini telah terhubung dengan seluruh Puskesmas dan RS di DKI
Jakarta baik milik pemerintah maupun swasta. Setiap harinya Puskesmas dan Rumah
Sakit melaporkan kasus-kasus potensial KLB kepada Dinas Kesehatan. Pada akhir
Januari 2020 Dinas Kesehatan juga telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas
Kesehatan terkait Pneumonia Wuhan untuk meningkatkan kewaspadaan fasilitas
kesehatan dan gencar mensosialisasikan kewaspadaan terhadap Pneumonia Wuhan
di ratusan lokasi dan ribuan masyarakat DKI Jakarta, baik di pemukiman, perkantoran,
fasilitas umum, fasilitas kesehatan dan lain-lain, jauh sebelum kasus COVID-19
pertama di Indonesia ditemukan. Pemprov DKI Jakarta juga mempersiapkan rencana
mitigasi dan melakukan pemantauan potensi dampak yang mungkin muncul akibat
wabah pada kelompok rentan terutama ibu hamil dan balita.
Dalam rangka pengumpulan data COVID-19 baik bersumber dari fasilitas kesehatan
dan laporan masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung menyediakan
Posko KLB COVID-19 yang terintegrasi dengan Command Center COVID-19. Animo
masyarakat yang tinggi dalam mengakses Posko KLB diiringi dengan pemanfaatan
teknologi informasi terkini. Selain menyediakan layanan telepon hunting di nomor 112
dan 081112112112 dengan petugas siaga 24 jam, DKI Jakarta juga telah
memanfaatkan layanan chatbot berbasis artificial intelligence (AI) untuk menjawab
pertanyaan masyarakat melalui kanal pesan WhatsApp.

3. 3
Pusat Komando (Command Center) Dinas Kesehatan DKI Jakarta diperkuat oleh
petugas Case Manager yang berkompeten dalam memberikan informasi COVID-19
termasuk mengkoordinasi rujukan pasien ke RS rujukan COVID-19. Case Manager
adalah para dokter umum yang telah mendapatkan pembekalan COVID-19
sebelumnya, dalam melaksanakan tugasnya. Case Manager dapat memanfaatkan
sistem “Dashboard dkitanggapcovid” yang dapat menampilkan ketersediaan sarana
prasarana rumah sakit, SDM Tenaga Kesehatan, termasuk ketersediaan obat dan
alat-alat kesehatan.
Dalam mempersiapkan ketersediaan tempat tidur bagi pasien COVID-19, Pemprov
DKI Jakarta secara bertahap terus mengembangkan kapasitas layanan COVID-19
dengan membangun jejaring Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, sehingga pada
awal penanganan COVID-19 tersedia 8 RS rujukan dengan kapasitas 904 tempat
tidur, menjadi 67 RS dengan kapasitas 4.556 tempat tidur.
Penambahan kapasitas RS tentu saja harus diimbangi dengan penambahan tenaga
kesehatannya. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta merekrut tenaga kesehatan untuk
memperkuat layanan kesehatan yang telah ada. Sebanyak 306 tenaga kesehatan
berhasil direkrut untuk kemudian ditempatkan di RSUD, puskesmas, Suku Dinas
Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
Pemprov DKI Jakarta tidak lantas berpuas diri namun terus melakukan inovasi
pelayanan kesehatan, salah satunya dengan menyediakan tempat tinggal bagi para
tenaga kesehatan dan relawan yang menangani COVID-19 di beberapa hotel milik
BUMD dan BUMN di Jakarta, tujuannya selain untuk memberi kemudahan bagi
tenaga kesehatan dalam bertugas, juga untuk menurunkan risiko penularan dari
tenaga kesehatan sepulangnya bertugas ke tempat tinggalnya masing-masing.
Selain akomodasi tempat tinggal, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan sektor
transportasi, yaitu PT. Trans Jakarta, UP Angkutan Sekolah dan DAMRI untuk
penyediaan layanan transportasi bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.
Pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan yang memenuhi standar dan
regulasi yang berlaku. Sebagai organisasi yang tersertifikasi ISO 9001:2015, Dinas
Kesehatan sadar betul harus tersedia pedoman dan prosedur operasional baku (POB)
agar layanan kesehatan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain
menggunakan Pedoman Penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan, Dinas Kesehatan juga menyiapkan berbagai prosedur operasional baku
(POB) yang mengatur hal-hal teknis layanan kesehatan khusus terkait COVID-19.
Latar belakang disusunnya POB ini dikarenakan tidak tersedianya petunjuk teknis
pelayanan spesifik untuk COVID-19 di Indonesia. POB yang disusun diantaranya
terkait pemulasaran jenazah, pelaksanaan rujukan, pemantauan pasien, dan lain-lain.
Berbagai pelatihan terkait penanganan COVID-19 juga dilaksanakan sejak awal
penyebaran COVID-19 hingga sekarang. Pelatihan teknis seperti teknik pengambilan
swab, penggunaan APD (Alat Pelindung Diri), termasuk pelatihan pemulasaran
jenazah yang melibatkan petugas polisi, petugas pemakaman dan tenaga kesehatan.
Jika gagal dalam perencanaan, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan sebuah
kegagalan. Pemprov DKI Jakarta sadar betul akan hal ini. Oleh karenanya dengan
menggabungkan pengalaman sebelumnya dalam menangani penyakit wabah dan
dukungan sumber daya yang tersedia, Pemprov DKI Jakarta siap “perang”
mengendalikan COVID-19.

4. 4
(2). Testing
Kapasitas tes virus corona di Indonesia terus menjadi sorotan organisasi kesehatan
dunia (WHO). Badan kesehatan dunia itu menerapkan standar jumlah tes PCR 1
orang per seribu penduduk per minggu. ArtinyaJakarta harus melakukan
pemeriksaan PCR pada 10.645 orang (bukan spesimen) setiap minggunya atau 1.521
orang per hari. Saat ini, menurut WHO hanya Provinsi DKI Jakarta yang telah
memenuhi standar yang ditetapkan oleh WHO, bahkan setiap pekannya jumlah
pemeriksaan PCR yang dilakukan oleh Jakarta telah mencapai lebih kurang empat
kali lipat standar WHO.
Selain itu WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari lima
persen. Persentase kasus positif adalah jumlah orang yang ditemukan positif
dibanding jumlah orang yang dites PCR. Namun, persentase kasus positif ini hanya
dianggap valid bila standar jumlah minimum tes yang dilakukan telah terpenuhi.
Tercatat positivity rate Jakarta sebesar 4,9% (per tanggal 3 Agustus 2020), masih
dibawah standar yang ditetapkan WHO.
Kemampuan dan keberhasilan DKI Jakarta dalam memenuhi standar yang ditetapkan
WHO tidak terlepas dari strategi dan persiapan yang telah dilakukan oleh Pemprov
DKI Jakarta. Sejak awal persiapan penangangan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta
telah menaruh perhatian khusus terhadap kapasitas testing di Jakarta. Permasalahan
ini diselesaikan dengan cara jitu oleh Pemprov DKI Jakarta dengan membangun
jejaring laboratorium rujukan COVID-19, penguatan Laboratorium Kesehatan Daerah
dan inovasi Pemprov DKI Jakarta, yaitu membangun laboratorium satelit COVID-19
di beberapa area RSUD di Jakarta. Strategi ini terbukti efektif karena mampu
meningkatkan kapasitas testing secara bermakna. Saat ini DKI Jakarta memiliki 54
jejaring laboratorium COVID-19 dengan kapasitas pemeriksaan mencapai 11.267
sampel per hari.
Kemampuan pemeriksaan DKI Jakarta dapat dilihat pada laporan per tanggal 31 Juli
2020, yaitu sebanyak 5.344 orang dites PCR atau 51% dari proporsi orang yang
diperiksa PCR se Indonesia. Namun tingginya jumlah pemeriksaan COVID-19
berdampak pada meningkatnya jumlah kasus COVID-19 yang ditemukan dan hal ini
sering kali disalahartikan sehngga seolah-olah Pemprov DKI Jakarta gagal
mengendalikan penyebaran COVID-19. Padahal, peningkatan kasus ini disebabkan
karena masifnya pemeriksaan PCR dari hasil kegiatan Active Case Finding (ACF) dan
tracing kontak erat yang dilakukan oleh Puskesmas. Tujuannya adalah sesegera
mungkin dapat menemukan kasus positif agar dapat segera diobati dan memutus
rantai penularan; sebuah konsep yang sangat baik dan efektif namun secara politis
tidak populer sehingga tidak banyak provinsi lain yang berani mengikuti langkah
Pemprov DKI Jakarta.
(3). Tracing & Tracking
Faktanya pandemi masih ada. Ada 2 pilihan yang bisa dilakukan. Pertama, pasif
menunggu orang datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan COVID-19. Kedua,
secara aktif mencari orang yang terpapar. Jakarta memilih pilihan kedua, aktif mencari
orang terpapar untuk menyelamatkan banyak nyawa.
Paham akan banyaknya masyarakat berisiko tinggi dan rentan terhadap COVID-19,
Pemprov DKI Jakarta memberi perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat

5. 5
berisiko tinggi dengan meningkatkan perlindungan dan pencegahan penularan pada
masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan dimulai dengan pendataan warga dengan
profil risiko tinggi terpapar COVID-19, monitoring Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang
Dalam Pemantauan (ODP) terutama ODP yang berisiko tinggi seperti balita dan lansia
(warga diatas 60 tahun) serta Pasien dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan
yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Berdasarkan pendataan tersebut lalu dibuat
peta sebaran pasien ODP, PDP dan kasus positif.
Kegiatan tracing dan tracking pasien COVID-19 dilaksanakan tidak hanya
berdasarkan laporan pasien COVID-19 dan masyarakat melalui berbagai kanal aduan
milik Pemprov DKI Jakarta, diantaranya Aplikasi JAKI (Jakarta Kini), 14 kanal aduan
Citizen Relation Management (CRM), atau Posko Tanggap COVID-19, namun juga
secara aktif dilaksanakan melalui tracing kontak erat dan Active Case Finding.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan tentang Active
Case Finding.
Setelah petugas Puskesmas menemukan kasus COVID-19 di wilayahnya, maka
langkah selanjutnya pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit atau Wisma Atlet untuk
mendapatkan penanganan yang dibutuhkan atau dapat juga disarankan untuk
melaksanakan isolasi mandiri di tempat tinggalnya bila memungkinkan.
Untuk memfasilitas proses monitoring pasien isolasi mandiri, Dinas Kesehatan
berkolaborasi dengan swasta mengembangkan aplikasi pemantauan isolasi mandiri.
Dimana aplikasi ini memiliki banyak fitur diantaranya fitur melaporkan kondisi umum
harian pasien, chatting dengan petugas kesehatan, dan juga menu fencing, yang
memungkinkan pasien dan petugas puskesmas mengetahui posisi pasien bila keluar
dari zona isolasi mandiri.
Bila pasien telah menyelesaikan kegiatan isolasi mandiri, puskesmas akan
menerbitkan Surat Selesai Masa Pemantauan untuk ODP, OTG, PDP dengan gejala
ringan. Hal ini dirasa perlu dilakukan, mengingat masih adanya stigma negatif
terhadap orang-orang yang masuk klasifikasi kasus COVID-19, sehingga perlu untuk
mengeluarkan surat keterangan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah
melaksanakan kewajibannya sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
Pemprov DKI Jakarta tidak ragu-ragu dalam menjalankan kebijakan ini walau
berimplikasi dengan tingginya jumlah kasus positif yang dilaporkan. Tujuan
pelaksanaannya jelas: demi memutus rantai penyebaran penyakit dan
menyelamatkan banyak nyawa.
(4). Treating
Health care is vital to all of us some of the time, but public health is vital to all
of us all of the time. - C. Everett Koop.
Sejak awal kasus COVID-19 pertama muncul di Indonesia dan mulai masuk ke
Jakarta, pendekatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam pengobatan
pasien COVID-19 mengedepankan pendekatan kesehatan komunitas berbasis data
(evidence based) dengan mendorong upaya preventif dan promotif dan tetap
memfasilitasi tersedianya layanan kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas.

6. 6
Penanganan COVID-19 tidak terbatas hanya dalam ruang lingkup aspek kesehatan
namun berbagai aspek lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat
berdampak pada kesehatan dan penyebaran COVID-19.
Secara umum tata laksana pasien COVID-19 di DKI Jakarta mengacu pada pedoman
yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dan kolegium terkait. Sementara
penangangan terkait kesehatan komunitas mengacu pada pedoman penanganan
COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Prosedur Operasional
Baku (POB) yang disusun oleh Dinas Kesehatan.
Dinas Kesehatan juga memfasilitasi layanan kesehatan Psikososial bagi pasien
COVID-19, keluarganya dan juga pasien yang menjalani isolasi mandiri. Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) secara tidak langsung memberikan dampak bagi
kesehatan mental seseorang karena terjadinya perubahan pola hidup dan kejenuhan
akibat pembatasan aktivitas sehingga pada akhirnya dapat memicu terjadinya stres.
Selain membuka layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan juga
menyediakan layanan kesehatan jiwa dalam bentuk aplikasi berbasis web melalui
layanan “Sahabat Jiwa” di sahabatjiwa-dinkes. jakarta.go.id, yang memungkinkan
setiap individu dapat bercerita, “curhat”, menyampaikan keluhannya pada tenaga
psikolog klinis secara gratis. Dinas Kesehatan juga memberikan pelatihan kesehatan
jiwa bagi para petugas operator 112, yang terbukti dapat menurunkan tingkat stres
para petugas yang selalu siap siaga 24 jam dalam menjawab aduan masyarakat DKI
Jakarta, termasuk aduan terkait COVID-19.
Penanganan dengan prosedur tetap (protap) COVID-19 tidak hanya diberikan kepada
pasien COVID-19, namun juga kepada jenazah pasien COVID-19. Penanganan
jenazah COVID-19 sudah sangat terintegrasi dengan baik karena Pemprov DKI
Jakarta telah memiliki POB yang jelas dalam penanganan jenazah COVID-19.
Pemprov DKI Jakarta juga telah menunjuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang
diperuntukkan untuk jenazah COVID-19 sebuah kebijakan yang terbukti efektif
menghindari kemungkinan penolakan warga sekitar terhadap jenazah COVID-19
seperti yang terjadi di provinsi lain.
Pelaksanaan penanganan pemulasaran jenazah dilakukan untuk penanganan
jenazah PDP yang meninggal namun belum ada hasil pemeriksaan COVID-19.
Pemulasaran jenazah diperlakukan sebagai terkonfirmasi COVID-19 baik yang
meninggal di fasilitas pelayanan kesehatan maupun yang meninggal di luar fasilitas
pelayanan kesehatan. Layanan pemulasaran jenazah ini diawali dengan rangkain
kegiatan:
1. pelatihan bagi petugas kamar jenazah di Puskesmas dan seluruh Rumah Sakit di
DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020;
2. advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor antara lain BPPD, Dinas Pemadam
Kebakaran, Satpol PP, POLDA Metro Jaya, Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI
Jakarta terkait pembentukan tim pemulasaran jenazah COVID-19 atau mengarah
ke COVID-19 yang meninggal diluar fasilitas pelayanan kesehatan;
3. pelatihan pemulasaran jenazah COVID-19 di luar fasilitas kesehatan untuk
petugas dari tim Satpol PP, Damkar, DMI dan petugas pe- mulasar dari Tim Polda
Metro Jaya; dan
4. pemeriksaan rapid test COVID-19 bagi petugas pemulasaran jenazah sebanyak
110 orang.

7. 7
Penatalaksanaan Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik
Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga mendapatkan perhatian yang besar dari
Pemprov DKI Jakarta dalam rangka Pencegahan serta Pengendalian COVID-19 yang
dilakukan secara berkala.
Langkah-langkah strategis lain juga dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di luar aspek
kesehatan baik ditujukan untuk pihak eksternal maupun internal Pemprov, di
antaranya ditetapkannya pembatasan-pembatasan aktivitas dan penutupan fasilitas-
fasilitas yang dapat mengundang kerumunan orang sejak 5 Maret 2020, pembatasan
pelayanan di bidang perizinan yang melibatkan tatap muka, serta pembentukan tim
review perizinan dan kegiatan publik yang akan dilakukan di Ibu Kota. Dari bidang
kerja sama luar negeri, dilakukan penundaan kegiatan kunjungan kerja dan perjalanan
dinas ke luar negeri dalam rangka antisipasi risiko penularan infeksi virus Corona
(COVID-19). Hal yang sama juga terlihat di bidang pendidikan dengan pengalihan
aktivitas belajar mengajar ke belajar daring di rumah dan penutupan sementara
tempat umum seperti Gedung Perpustakaan Umum, pasar, tempat peribadatan,
taman kota, hingga tempat wisata. Kampanye belajar, bekerja, dan beribadah di
rumah terus disosialisasikan.
Modifikasi di bidang transportasi juga dilakukan dengan mencabut kebijakan ganjil
genap serta pembatasan waktu dan jumlah penumpang dalam moda transportasi.
Pemprov DKI juga turut memperhatikan warga DKI yang terkena dampak pandemi
COVID-19 melalui pemberian kebutuhan dasar berupa sembako, penyediaan tempat
isolasi mandiri, pemberian masker gratis serta penyediaan masker dengan harga
terjangkau di Pasar Jaya.
Semua aspek baik kesehatan dan nonkesehatan mendapat perhatian yang sama dari
Pemprov DKI Jakarta guna menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
Jakarta.
Reporting
The goal is to turn data into information and information into insight. – Carly
Fiorina.
Kata “data” berasal dari bahasa Yunani “datum” yang berarti fakta. Data
menggambarkan representasi fakta yang tersusun secara terstruktur. Informasi
merupakan suatu hasil dari pemrosesan data menjadi sesuatu yang bermakna bagi
yang menerimanya. Data dan informasi berguna dalam mengambil sebuah kebijakan.
Oleh karenanya data haruslah valid, akurat, reliable, up to date dan dapat dijaga
kerahasiaannya. Agar informasi dapat dilakukan secara cepat dan akurat data yang
dikumpulkan harus berkualitas dan memanfaatkan teknologi informasi dalam
pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasinya.
Dalam penanganan COVID-19, pengumpulan data pasien menjadi sangat penting
karena sangat mempengaruhi arah kebijakan. Pemprov DKI Jakarta selalu
memutuskan kebijakan berbasis data dan keilmuan (evidence based). Setiap
kebijakan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan lintas sektor terkait, para ahli,
akademisi, klinisi, dan lain-lain agar setiap kebijakan yang diambil dapat
dipertanggungjawabkan.
Untuk mendukung proses pencatatan dan pelaporan data COVID-19, Pemprov DKI
Jakarta adalah provinsi yang pertama kali membangun Sistem Pencatatan dan

8. 8
Pelaporan COVID-19 di Indonesia. Sistem ini memfasilitasi semua fasilitas kesehatan
di DKI Jakarta untuk melaporkan kasus COVID-19 secara cepat dan akurat. Sistem
pencatatan dan pelaporan yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan berbasis
pelaporan Penyelidikan Epidemiologi (PE) agar dapat memberikan informasi penting
baik dari aspek klinis maupun public health. Sistem pencatatan ini dapat diakses di
https:// pelaporan-covid19.jakarta.go.id/.
Sistem pencatatan dan pelaporan ini terintegrasi dengan aplikasi Monitoring Isolasi
Mandiri dan dalam proses integrasi dengan sistem New All Record milik Kementerian
Kesehatan. Harapannya dengan adanya sistem ini dapat mengurangi jumlah
pelaporan yang harus dilaporkan oleh fasilitas kesehatan, dan menurunkan potensi
kesalahan input dan/atau perbedaan data antar laporan.
Data yang dihimpun melalui sistem ini kemudian diolah dan dianalisa oleh Tim
Epidemiologi Dinas Kesehatan untuk menjadi informasi yang dibutuhkan. Informasi
yang dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan dan sasaran informasi.
Untuk masyarakat yang membutuhkan informasi perkembangan situasi COVID-19 di
DKI Jakarta, Dinas Kesehatan didukung oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta membangun
laman (website) resmi informasi COVID-19 di DKI Jakarta, yang dapat diakses di
corona.jakarta.go.id. Tersedia banyak sekali informasi disini, mulai dari informasi
tentang penyakit hingga data perkembangan kasus, tren penyakit, penyebaran kasus,
dan lain- lain.
Laman resmi tersebut sangat bermanfaat dalam menyebarkan informasi tidak hanya
kepada masyarakat DKI Jakarta, tetapi juga kepada masyarakat luar Jakarta,
termasuk masyarakat dunia, karena terbukti laman itu diakses oleh banyak
masyarakat umum, kantor berita, akademisi, dan lain-lain di luar negeri.
Selain informasi perkembangan COVID-19, hasil analisis data juga digunakan dalam
mengambil kebijakan lain, misalnya penetapan PSBB, strategi penanganan COVID-
19 di wilayah, perencanaan kebutuhan sarana prasarana di fasilitas kesehatan,
perencanaan anggaran, dan lain-lain.
Pemanfaatan lainnya adalah terkait komunikasi pada masyarakat, baik dalam bentuk
infografis, laporan daily brief, siaran pers, dan penyampaian informasi pada awak
media.
Promosi Kesehatan dan Komunikasi Risiko
Salah satu bentuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta adalah upaya promotif dengan membuat berbagai media promosi
kesehatan terkait COVID-19. Upaya itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan bahaya COVID-19 serta memberi informasi yang tepat mengenai
tindakan preventif yang dapat dilakukan masyarakat agar terhindar dari COVID-
19. Produk-produk yang dihasilkan oleh Dinas Kesehatan melalui Seksi Promosi
Kesehatan, PPSM dan Gizi, serta Seksi Data Informasi dan Hubungan Masyarakat di
antaranya adalah poster, banner, infografis, dan video.
Secara rutin Pemprov DKI Jakarta juga memberikan laporan harian perkembangan
COVID-19 dalam daily brief sebagai bagian dari Komunikasi Risiko. Selain
menyampaikan informasi, dalam kegiatan ini juga dibuka kesempatan tanya jawab
untuk mengonfirmasi dan mengklarifikasi akan sebuah berita. Secara tertulis Dinas

9. 9
Kesehatan juga menerbitkan Siaran Pers yang biasanya untuk menjawab hal-hal yang
sedang ramai didiskusikan publik.
(5). Monitoring dan Evaluasi
Setiap kegiatan yang dilakukan dan setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu diawasi
dan dievaluasi.
Dinas Kesehatan secara berkala melakukan pengkajian akan situasi terkini untuk
dapat menghasilkan sebuah rekomendasi berbasis data dalam mengambil kebijakan.
Semua kegiatan yang telah direncanakan akan dikaji kembali apakah sudah berjalan
efektif, efisien, dan memiliki dampak positif bagi masyarakat.
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring daerah binaan di setiap
wilayah sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT. Di antaranya adalah
monitoring ibu hamil, balita, dan anak yang positif COVID-19 di Jakarta, monitoring
fasilitas kesehatan, pembinaan rumah isolasi, audit kesiapan fasilitas kesehatan, dan
monitoring ketersediaan APD.
Kolaborasi Lintas Sektor
Dalamrangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi COVID-
19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Pemprov DKI melibatkan peran seluruh sektor di
lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan COVID-19 sebagai kolaborator
untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengendalian risiko
sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan
Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi COVID-19 dengan masing-masing
tugas dan sasaran sebagai berikut:
1. Para Asisten Sekretariat Daerah mengawasi dan mengevaluasi kegiatan
sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan
pengendaliannya ke jajaran masing-masing.
2. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah mengoordinir dan memonitor kegiatan
sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 pencegahan dan pengendaliannya
ke masing-masing jajaran.
3. Para Camat dan Lurah:
a. melakukan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan
dan pengendaliannya kepada seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan dan
Kelurahan;
b. melakukan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan
dan pengendaliannya kepada seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan dan
Kelurahan;
c. memastikan penyebarluasan informasi mengenai risiko penularan infeksi
COVID-19 serta pencegahan dan pe- ngendaliannya sampai pada tingkat
RT/RW; dan
d. memastikan terciptanya kepercayaan di masyarakat dan mendorong
masyarakat untuk melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat jika ada
warga yang sakit dan faktor risiko.

10. 10
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
a. membantu penyebarluasan informasi risiko penularan infeksi COVID-19 serta
pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh jajaran;
b. menyusun rencana kontijensi bersama dengan Dinas Kesehatan, TNI/ POLRI,
rumah sakit dan seluruh perangkat daerah terkait; dan
c. memperkuat jejaring komunikasi 24 jam melalui hotline 112 Jakarta Siaga.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan sosialisasi dengan sasaran
seluruh jajaran dan memfasilitasi kanal informasi untuk Warga Negara Asing yang
berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
a. membantu menyebarluaskan informasi mengenai risiko penularan COVID-19
beserta pencegahan dan pengendaliannya kepada seluruh jajaran;
b. mempublikasikan risiko penularan infeksi COVID-19 serta pencegahan dan
pengendaliannya melalui media internal dan videotron yang dimiliki oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
c. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor dan media massa untuk
mendukung pelaksanaan peningkatan kewaspadaan risiko penularan infeksi
COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya.
7. Dinas Kesehatan:
a. melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kewaspadaan risiko penularan
infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya;
b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi risiko penularan infeksi COVID-19
beserta pencegahan dan pengendaliannya di tingkat Provinsi;
c. menyusun rencana kontijensi di bawah koordinasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dengan melibatkan unsur TNI/ POLRI, rumah sakit, dan
seluruh perangkat daerah terkait;
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kesiapan sektor kesehatan dalam
menghadapi risiko penularan infeksi COVID-19;
e. bersama puskesmas melibatkan peran serta masyarakat untuk melakukan
sosialisasi dan kewaspadaan risiko penularan infeksi COVID-19 di masyarakat;
f. melakukan evaluasi hasil penyelidikan epidemiologi jika terjadi kasus.
8. Seluruh SKPD/ UKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan
sosialisasi dengan sasaran seluruh jajaran dan instansi terkait sesuai dengan
tugas dan wewenangnya.
Pembelajaran
Jika melihat gugus tugas nasional, data terkecil adalah di tingkat kota, yang berbeda
dengan DKI Jakarta, yang punya data sampai level kelurahan yang bisa cepat
diakses. Maka, Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan incidence rate (IR) tingkat kota,
kecamatan, dan kelurahan menjadi bagian yang harus dievaluasi, termasuk
kecepatan laju IR- nya. Hal ini penting dilakukan karena PSBB total tidak bisa
diberlakukan terus, sehingga Pemprov DKI Jakarta harus punya semacam emergency

11. 11
drill yang lebih kecil sifatnya, agar dapat dilakukan semacam lockdown, atau
pengendalian ketat di suatu wilayah.
Kini, Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan pelaporan laju IR seminggu sekali dan
dua minggu sekali. Dasar laju IR tersebut dikeluarkan sampai level kelurahan,
kemudian tim gugus tugas tingkat kota bersama puskesmas kecamatan dan tim gugus
tugas tingkat kelurahan dan RW memilih RW yang paling berisiko tinggi, yang
ditetapkan dalam keputusan rapat di tingkat level mereka. Kemudian, muncullah RW
yang harus diawasi dengan ketat untuk menghindari terjadinya kelengahan. Pemprov
DKI kini terus menyuarakan bahwa PSBB yang diterapkan belum selesai, tetapi ada
beberapa masa transisi yang perlu lebih diperhatikan dibanding yang lain. Di sisi lain,
Pemprov DKI Jakarta juga melakukan perencanaan dengan modelling atau perkiraan
kasus, yang tidak dilakukan oleh provinsi lain.
Di sini, pengawasan ketat tetap dilakukan. Tentu tak berarti dilakukan total lockdown
atau karantina total di RW. Kini, setiap Senin Dinkes bersama tim gugus tugas tingkat
provinsi melakukan rapat evaluasi dengan setiap tatanan, mempresentasikan progres
kebijakan yang dibuat untuk dilakukan intervensi yang lain sesuai dengan kondisi yang
ada di lapangan. Itulah beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta
sebagai pembelajaran penanganan COVID-19 secara terpadu. Dengan penanganan
COVID-19 secara terpadu, di antaranya planning, testing, tracing, treating,
reporting, monitoring, dan evaluating, DKI Jakarta terus melakukan beragam kegiatan
dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, dengan harapan bisa menjaga
keselamatan warga.
Berbagai upaya mewaspadai, revitalisasi, dan inovasi dilakukan oleh Pemprov DKI
Jakarta sejak Januari 2020 melalui sedikitnya 40 surat edaran kepala dinas, instruksi
gubernur, dan peraturan gubernur, tetapi hingga saat ini jumlah kasus harian masih
tinggi (berkisar 200 hingga 400) dan tentunya angka kumulatif kasus positif meningkat
dengan tajam. Di sisi lain, pelonggaran kegiatan ekonomi, yang menggulirkan
dinamika aktivitas masyarakat, meskipun dengan imbauan agar lebih mematuhi
protokol kesehatan, berkonsekuensi terhadap besarnya potensi terjadinya risiko
penularan dan penyebaran COVID-19.
Banyaknya kendala dan tantangan yang datang silih berganti dan terjadi setiap hari
tersebut membuat pandemi COVID-19 terlihat masih sulit diprediksi kapan akan
berakhir. DKI Jakarta tidak punya pilihan, selain tetap berusaha mencegah
penyebaran COVID-19 ini.

12. 12
RIWAYAT HIDUP DAN PENGALAMAN KERJA
I. IDENTITAS DIRI
1. Nama Lengkap : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
2. NIP/NRK : 19611106 198811 1 001/ 198325
3. Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 6 November 1961
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jl. Pondok Kelapa Barat Blok B.9/8 Kavling DKI
Pondok Kelapa Jakarta Timur 13450
6. Agama : Islam
7. Suku Bangsa : Sunda
8. Status Pernikahan : Menikah
9. Jabatan saat ini : Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya
dan Pariwisata
10. Pangkat / Golongan (TMT) : Pembina Utama/IV.e TMT 1-04-2020
11. Pangkat Akademik (TMT) : Associate Professor/Lektor Kepala TMT 1-10-2004
12. Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9 Jakarta 10110
13. Jabatan Atasan Langsung : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
14. Alamat Email : dadangsol@gmail.com
II. RINGKASAN RIWAYAT HIDUP
Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata ini adalah seorang Doktor Ilmu Pemerintahan
dari Universitas Padjadjaran Bandung dan MA in Economics dari University of Colorado at
Denver, USA.
Sebagai PNS, Dadang Solihin sudah berkarir lebih dari 32 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak
awal 1988, dimana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Ia juga pernah menjadi
Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015 - 2018.
Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat
II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik
Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional
(Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa
Seroja Nugraha.
Sejak 2015 ia dipercayai menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi
Perguruan Tinggi Swasta (APTISI), sejak 2016 ia menduduki posisi sebagai salah satu Ketua
Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI).
Pada awal 2019 ia terpilih sebagai Ketua Dewan Riset Daerah DKI periode 2018-2022. Dan pada
Agustus 2019 ia lulus sebagai Peserta Terbaik pada Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana
Utama Angkatan XI dari LPEM-FEB Universitas Indonesia. Pada 2020 ia dipercaya menjabat
Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) Komisariat Provinsi DKI Jakarta.