Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
g
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta
J k t 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
M t i
• Tujuan, Sasaran, dan Hasil
• Pendekatan Penyusunan Indikator
EKPD 2010  S.M.A.R.T
• Komponen EKPD 2010
p
• Kerangka Kerja EKPD 2010
• Tahapan Evaluasi 5 Tahun
Pelaksanaan RPJMN 2004-2009
• Tahapan Evaluasi Relevansi RPJMD
Provinsi Dengan RPJMN 2010 2014
P i iD 2010-2014
• Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah 2010 di DKI


EKPD 2010
Tujuan Sasaran Hasil
Untuk melihat:  Tersedianya data/  Tersedianya dokumen
 Kontribusi pelaksanaan informasi dan penilaian evaluasi pencapaian
RPJMN 2004-2009 pada pelaksanaan RPJMN
l k pelaksanaan RPJMN
l k
pembangunan daerah; 2004-2009 di daerah; 2004-2009 untuk setiap
 Tersedianya data/ provinsi;
 Keterkaitan prioritas/
program (outcome) informasi dan penilaian  Tersedianya dokumen
dalam RPJMN 2010- keterkaitan RPJMN evaluasi keterkaitan
2014 d dengan 2010-2014
2010 2014 dengan RPJMN 2010 2014
2010-2014
prioritas/program yang RPJMD Provinsi dengan RPJMD Provinsi
ada dalam RPJMD
Provinsi.


Pendekatan Penyusunan Indikator
y
EKPD 2010 S.M.A.R.T
1. Specific:
Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
Measurable:
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
Achievable:
kapasitas dan sumber daya yang ada;
p y y g ;
4. Relevant:
Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
5. Time Bond:
5 Ti Bond
B d: Waktu/periode
W kt / i d pencapaian ki j dit t k
i kinerja ditetapkan.


Komponen EKPD 2010
2.Evaluasi Relevansi RPJMN 2010-
1.Evaluasi RPJMN 2004-2009
2014 dengan RPJMD Provinsi

1. Mewujudkan Indonesia yang Aman 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
dan Damai 2. Pendidikan
2.
2 Mewujudkan Indonesia yang Adil 3.
3 Kesehatan
dan Demokratis 4. Penanggulangan Kemiskinan
3. Meningkatkan Kesejahteraan 5. Ketahanan Pangan
Rakyat 6.
6 Infrastruktur
I f t kt
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, &
gg , p , ,
Pasca-konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi
Teknologig
 Kesejahteraan Rakyat lainnya
 Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya
 P k
Perekonomian l i
i lainnya

Kerangka Kerja EKPD 2010
Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 RPJMN 2010-2014

Evaluasi (ex-post)
l ( ) Evaluasi Relevansi RPJMD dgn RPJMN
E l iR l i d

Agenda Pembangunan

Aman dan Damai 11 Prioritas
Prioritas RPJMD Pembangunan
Provinsi Nasional dan 3
Adil dan Demokratis prioritas lainnya

Meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat
Analisis Prioritas/Program RPJMD yang
Mendukung Prioritas Nasional

Analisis Kualitatif (How and Why)

Hasil Evaluasi Relevansi
Hasil Evaluasi Pelaksanaan 5 Tahun RPJMD dengan RPJMN 2010-2014
Kinerja Pembangunan
DaerahRPJMN 2004-2009

Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Rekomendasi Kebijakan Perencanaan
Nasional Pembangunan Nasional/Daerah

Tahapan Evaluasi 5 Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009
Ta 2004-
1 2 3 4
Pemilihan
Identifikasi Data Analisis Data Rekomendasi
Fokus Analisis

Mengidentifikasi  Melakukan pemilihan Melakukan analisis Menyusun
dan melengkapi
d l k i fokus analisis kuantitatif yang
k tit tif rekomendasi
k d i
Data Tabel terhadap data yang menjelaskan “How and berdasarkan agenda
dinilai “cenderung
Indikator tahun lebih tinggi atau
Why” capaian pembangunan untuk
2004-2009
2004 2009 dari cenderung lebih pembangunan daerah mempertajam
sumber yang rendah” dengan (tidak) efektif dan perencanaan dan
ada di daerah. data tahun memberikan penganggaran
sebelumnya untuk penjelasan terhadap pembangunan periode
capaian indikator hal tersebut yang berikutnya.
tahun 2004, 2005, didukung oleh data.
2006, 2007 dan
2008,
2008
 Sedangkan capaian
indikator 2008-2009
dianalisis secara
keseluruhan.
 Data pendukung
dimasukkan ke
dalam grafik analisis
analisis.

Tahapan Evaluasi Relevansi
RPJMD Provinsi Dengan RPJMN 2010-2014
2010-
1 2 3 4
Identifikasi
Identifikasi Dokumen
Prioritas/ Analisis Relevansi Rekomendasi
RPJMD dan RPJMN
Program

Mengumpulkan Menyandingkan a. Menganalisis prioritas/ Rekomendasi kebijakan
program dalam RPJMD
dan memahami prioritas/program yang mendukung kepada pemerintah
dokumen RPJMN daerah (yang ada pencapaian target prioritas daerah (terkait dengan
2010-2014 dan dalam RPJMD pembangunan nasional penyempurnaan RPJMD
dalam RPJMN 2010-2014
2010 2014.
RPJMD Provinsi. Provinsi) yang b. Melakukan analisis kualitatif Provinsi) dan nasional
terkait dengan 11 yang diarahkan pada tiga (terkait dengan revisi
prioritas pilihan, sebagai berikut: penyempurnaan RPJMN
 Tidak ada program
pembangunan
b daerah yang mendukung 2010-2014).
2010 2014)
nasional dan 3 prioritas/program
prioritas lainnya nasional.
 Ada program daerah y g
p g yang
dalam RPJMN mendukung sepenuhnya
2010-2014 . prioritas/program
nasional.
Prioritas daerah yang
tidak ada di prioritas
nasional
c. Membuat penjelasan
terhadap Analisis Kualitatif.


Evaluasi Pelaksanaan RPJMN
2004-2009


INDIKATOR PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009

Indikator
Agenda
No Indikator yang
Pembangunan
P b
digrafikkan
1 Mewujudkan Indeks kriminalitas √
Indonesia yang
d
Aman dan Damai
Persentase Penyelesaian Kasus √
Kejahatan Konvensional
Persentase Penyelesaian Kasus √
Kejahatan Transnasional


Indikator
Agenda
No Indikator yang
g
Pembangunan
digrafikkan
2 Mewujudkan Pelayanan Publik
Indonesia yang Adil
dan D
d Demokratis
k i
Persentase kasus korupsi yang √
tertangani dibandingkan dengan
g g g
yang dilaporkan
Persentase kabupaten/ kota yang √
memiliki peraturan daerah
pelayanan satu atap
Persentase instansi (SKPD) √
provinsi yang memiliki pelaporan
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Demokrasi
Gender Development Index (GDI)
G d D l I d √
Gender Empowerment √
Meassurement (GEM)

Agenda Indikator yang
No Indikator
Pembangunan digrafikkan
3 Meningkatkan
M i k tk Indeks P b
I d k Pembangunan Manusia
M i √
Kesejahteraan Rakyat
Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (SD/MI) √
Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) √
Rata-rata nilai akhir SMP/MTs
Rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA
Angka Putus Sekolah
A k P t S k l h SD
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah
Angka melek aksara 15 tahun keatas √
Persentase jumlah guru yang layak
j g y g y
mengajar SMP/MTs
Persentase jumlah guru yang layak
mengajar Sekolah Menengah

Indikator
Agenda
No Indikator yang
Pembangunan
digrafikkan
Kesehatan
Umur Harapan Hidup (UHH)
p p ( )
Angka Kematian Bayi (AKB) √
Prevalensi G bu u (%)
e a e s Gizi buruk
Prevalensi Gizi kurang (%)
Persentase tenaga kesehatan
perpenduduk
Keluarga Berencana
Persentase penduduk ber-KB √
(contraceptive prevalence rate)
Laju pertumbuhan penduduk √
Total Fertility Rate (TFR)


No Indikator
Ekonomi Makro
Laju Pertumbuhan ekonomi √
Persentase ekspor terhadap PDRB
p p
Persentase output Manufaktur terhadap
PDRB
Pendapatan per kapita (dalam juta √
rupiah)
Laju Inflasi √
Investasi
Nilai Rencana PMA yang disetujui
Nilai Realisasi Investasi PMA (US$ Juta) √

Nilai Rencana PMDN yang disetujui

Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp Milyar) √

Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA

No Indikator
Infrastruktur

% panjang jalan nasional dalam kondisi: dalam satu grafik

 Baik √

 Sedang
g √

 Buruk √

% Panjang jalan provinsi dalam kondisi:

 Baik

 Sedang

 Buruk

Pertanian

Rata-rata nilai tukar petani pertahun

PDRB sektor pertanian

Indikator
Agenda
No Indikator yang
Pembangunan
digrafikkan
Kehutanan

Persentase Luas lahan rehabilitasi √
dalam hutan terhadap lahan kritis

Kelautan

Jumlah tindak pidana perikanan

Luas kawasan konservasi laut (juta
Ha)
Kesejahteraan sosial

Persentase penduduk miskin √

Tingkat pengangguran terbuka √


EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
DKI JAKARTA

Tahun 2010


1
AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA
YANG AMAN DAN DAMAI

Indikator :
1. Indeks Kriminalitas
2.
2 Persentase Pen elesaian Kas s Kejahatan
Penyelesaian Kasus
Konvensional
3. Persentase P
3 P t Penyelesaian K
l i Kasus K j h t
Kejahatan
Transnasional

INDEKS KRIMINALITAS
• Penyebab penurunan Jumlah Kasus Kriminalitas di DKI
Jakarta
– Kemungkinan berkurangnya jumlah pelapor;
– Program Polisi dalam Reformasi Polisi  Community
Policing


Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan
Konvensional


Perlu upaya
p
pencapaian
p
kinerja


Perlu upaya
pencapaian
kinerja


Persentase Penyelesaian Kasus
Kejahatan Konvensional
K j h t K i l

• Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional DKI
Jakarta memiliki nilai yang lebih baik, yaitu peningkatan
penyelesaian kasus kejahatan konvensional di tahun 2008 yang
sebelumnya di tahun 2007 ada di bawah persentase Nasional
Indonesia.
Indonesia
• Tahun 2009 persentase penyelesaian kasus kejahatan
konvensional mengalami penurunan sebesar 0,11 persen
g p , p
dikarenakan adanya kendala yang dihadapi POLDA METRO JAYA.


2
AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA
YANG ADIL DAN DEMOKRATIS
Indikator:
1. Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan
yang dilaporkan
2.
2 Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah
pelayanan satu atap
3. Persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan Wajar
( )p y g p p j
Tanpa Pengecualian (WTP)
4. Gender Development Index (GDI)
5. Gender E
5 G d Empowerment M t Meassurement (GEM)
t


KASUS KORUPSI YANG TERTANGANI
DIBANDINGKAN DENGAN YANG DILAPORKAN
Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Tahun Jumlah Perkara Persidangan

2004 3 perkara 3 perkara







Kinerja
Tercapai


Analisis Persentase Kasus Korupsi yang
Tertangani dibandingkan dengan yang
Dilaporkan
Dil k
• Analisis terhadap tabel diatas memperlihatkan bahwa sepanjang
tahun 2004 sampai 2009 Kejaksaan Tinggi DKI telah bekerja
Optimal dengan kinerja maksimal.
• Penyelesaian Perkara mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun
2009 100 %.


Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki
Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap
• DKI Jakarta termasuk Provinsi yang belum mempunyai Perda
tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap.
• Namun sejak tahun 2009 Provinsi DKI Jakarta telah memiliki
2009,
Sistem Pelayanan Satu Pintu untuk sejumlah sektor atau bidang.


Persentase instansi (SKPD) provinsi
yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
P li

• Audit yang dilakukan oleh BPK terhadap DKI tidak
dipecah pecah
dipecah-pecah dalam satuan SKPD, namun DKI sebagai
Provinsi dianggap satu unit utuh


Persentase Instansi (SKPD) Provinsi yang Memiliki Pelaporan
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Tahun Status Opini Hasil Audit BPK

2004 tidak ada

2005 Wajar Dengan Pengecualian


2007 Disclaimer
Di l i


j g g

Perlu Upaya
Pencapaiian
Kinerja


Gender Development Index (GDI)
2005 2006 2007 2008

GEM_IND 0,691 0,704 0,726 0,721

GEM_JKT 0,579 0,62 0,629 0,6337


Gender D
G d Development I d (GDI)
l t Index

• Yang dimaksud dengan Gender Development index (GDI) yaitu
mengukur empat hal:
1. perbandingan dari harapan hidup.
2. pengukuran melek huruf
3. pengukuran pendidikan
4. pengukuran standar hidup.
• Model pengukuran ini sama dengan model HUMAN
DEVELOPMENT INDEX(HDI), namun model GDI ini menekankan
pada ketidak seimbangan antara pria dan wanita
wanita.


Gender E
G d Empowerment Measurement (GEM)
tM t


Gender Development Index & Gender
p
Empowerment Measurement
• Gender Development Index dan Gender Empowernment
Measurement DKI Jakarta menempati posisi yang tinggi
dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia.
Hal ini disebabkan beberapa faktor:
 Wilayah DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat
kegiatan bisnis, sehingga semua fasilitas baik sosial, ekonami,
bisnis dan sebagainya tersedia disini
disini.
 Propinsi DKI Jakarta termasuk propinsi yang wilayahnya relatif
kecil, sehingga memudahkan terjadinya antara pengambil
, gg j y p g
kebijakan dan masyarakat.


Rekomendasi Bid
R k d i Bidang P l
Pelayanan P blik
Publik

• Sebagai salah satu propinsi terbesar di Indonesia DKI Jakarta
sudah seharusnya mempunyai sejumlah peraturan daerah yang
berkaitan dengan Pelayanan Publik.
• Peraturan daerah pertama yang seharusnya dimiliki segera adalah
Perda P l
P d Pelayanan Publik yang d
P blik dapat menjadi P d “
t j di Perda “payung” b i
” bagi
berbagai perda lainnya yang pada hakekatnya dibuat untuk
menunjang p y
j g pelayanan p publik di Propinsi DKI Jakarta.
p
• Perda berikutnya yang perlu dibuat adalah Perda yang berkaitan
dengan pembentukan dan berfungsinya unit pelayanan terpadu
satu pintu.


REKOMENDASI
Gender Development Index &
Gender Empowerment Measurement

• Sekalipun perkembangan Gender Development Index, Gender
Measurement Index dan pembangunan manusia mengalami
manusia,
pertumbuhan yang pesat, namun perlu disadari bahwa migrasi
penduduk dari luar ke kota ini sangat pesat. Sebagian besar dari
g g
mereka tidak terjangkau oleh pelayanan yang baik dari pemerintah
daerah.
• Untuk
U t k mempertahankan prestasi t
t h k t i tersebut, pemerintah d
b t i t h daerah DKI
h
Jakarta perlu melakukan kebijakan menahan arus migrasi ke kota
ini.
• Meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah, terutama yang
berkaitan dengan pelayanan sosial dan ekonomi, sehingga mampu
lebih jauh menjangkau masyarakat miskin.


3
AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
Indeks Pembangunan Manusia
g Investasi
Pendidikan 1. Nilai Persentase Realisasi
1. Angka Partisipasi Murni (SD/MI) Investasi PMA
2. Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) 2
2 2. Nilai Persentase Realisasi
3. Angka melek aksara 15 tahun Investasi PMDN
keatas
Kesehatan Kesejahteraan Sosial
1. Angka Kematian Bayi (AKB) 1. Persentase Penduduk Miskin
2. Persentase penduduk ber-KB 2. Tingkat Pengangguran Terbuka
(contraceptive prevalence rate)
( l )
3. Laju pertumbuhan penduduk
Ekonomi Makro
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
2. Pendapatan per kapita (dalam
Juta Rupiah)
3. Laju Inflasi dadang-solihin.blogspot.com 43

Indeks Pembangunan Manusia


Kinerja
Tercapai


Indeks P b
I d k Pembangunan Manusia
M i
• Pada tahun 2004 – 2008, IPM di DKI Jakarta sudah mencapai
angka di atas 75%. Nilai ini berada di atas IPM Nasional yang
sekitar 70%.
• Selain itu, IPM DKI Jakarta selama 5 tahun tersebut mengalami
peningkatan, yaitu d i 75 80% pada t h 2004 menjadi 77 75%
i k t it dari 75,80% d tahun 2004, j di 77,75%
pada tahun 2008.
• Diproyeksikan pada tahun 2009 IPM DKI Jakarta sudah mencapai
2009,
78,0%.


Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (SD/MI)


Perlu upaya
p
pencapaian
p
kinerja


Angka Partisipasi Murni (SD/MI)
g p ( )
• Dari Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI terlihat bahwa
APM DKI Jakarta l bih rendah d i d APM N i
J k t lebih d h daripada Nasional. P b d
l Perbedaan
APM yang agak jauh terutama terlihat pada tahun 2004, 2005, dan
2006.
• Pada tiga tahun tersebut, APM Nasional sudah mencapai 93%,
sedangkan APM DKI Jakarta baru mencapai 91%. Selain itu, pada
tahun 2005 dan 2006 bahkan terjadi penurunan APM, baru pada tahun
2007 dan 2008.
• APM DKI Jakarta sudah mendekati APM Nasional Meskipun APM
Nasional.
Tingkat SD/MI di DKI Jakarta lebih rendah daripada APM Nasional,
namun APM yang sudah di atas 90% menunjukkan bahwa hampir
y g j p
semua anak usia sekolah di DKI Jakarta sudah mengikuti pendidikan
dasar. Dengan kebijakan DKI Jakarta untuk meningkatkan jumlah anak
yang mengikuti pendidikan dasar hingga berusia 12 tahun diharapkan
tahun,
APM DKI Jakarta untuk tingkat SD/MI pada tahun mendatang juga
akan meningkat.
g

Angka Melek Aksara

100,00

98,00 98,76
8
98,30 8
98,40 98,60
98 60
98,30
96,00

94,00
94 00
DKI Jakarta
92,00
91,87
91 87 9 9
92,19 Nasional

90,00 90,90 91,50
90,40
88,00

86,00

2004 2005 2006 2007 2008

• Secara keseluruhan terlihat bahwa Angka Melek Aksara usia 15
g
tahun ke atas di DKI Jakarta sudah mendekati 99%. Ini berarti
hampir semua penduduk DKI Jakarta yang berusia di atas 15 tahun
sudah melek aksara
aksara.
• Angka ini juga jauh di atas Angka Melek Aksara Nasional yang baru
mencapai 92% Tingginya Angka Melek Aksara di DKI Jakarta
92%.
diperkirakan sejalan dengan semakin banyaknya penduduk Jakarta
yang telah mengikuti pendidikan di sekolah dasar sehingga sudah
mendapat pelajaran membaca, menulis, serta berhitung.


Kesehatan
Angka Kematian Bayi
• Tabel Angka Kematian Bayi di DKI Jakarta 2005 – 2008

2005 2006 2007 2008

AKB 18,00 8,60 28,00 8,20
• Berdasarkan Tabel, dapat dilihat bahwa angka kematian
menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Dengan angka tertinggi
terjadi pada tahun 2007.

Secara rata-rata angka kematian bayi dari tahun 2005 – 2008
adalah sebesar 15,7 dan nilai ini masih memenuhi sasaran dari
RPJMN yaitu penurunan angka d i 35 menjadi 26 per 1000
it k dari j di
kelahiran hidup


Kinerja
e ja
Tercapai


Umur Harapan Hidup
• Umur Harapan Hidup DKI Jakarta 2004 – 2008

2004 2005 2006 2007 2008

UHH 72,40 72,50 72,60 72,80 75,90
• Berdasarkan Tabel, dapat dilihat bahwa usia harapan hidup
cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini sejalan dan
bahkan telah melebihi sasaran dari RPJMN 2004-2009 yang
menargetkan kenaikan UHH dari 66 2 menjadi 70 6
66,2 70,6


Keluarga Berencana
- Pertumbuhan Penduduk
• Tabel Pertumbuhan Penduduk di DKI Jakarta 2005-2009
2005 2009
2005 2006 2007 2008 2009
Pertumbuha
1,54 1,16
6 1,13 0,90 0,84
8
n Penduduk

• Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa program KB untuk menekan
pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang cukup baik
dengan menurunnya angka pertumbuhan penduduk setiap
d k t b h d d k ti
tahunnya.


Perlu upaya
pencapaian
kinerja


Kesehatan: Angka Kecukupan Gizi
• Tabel Angka Kecukupan Gizi di DKI Jakarta 2005 & 2007

2005 2007
Gizi Buruk
Gi i B k 7,30 2,90
• Gizi Kurang Tabel dapat dilihat bahwa program perbaikan gizi balita
Berdasarkan p 15,00 p g p 10,00 g
mengalami peningkatan yang cukup baik dengan menurunnya angka
gizi buruk dan gizi kurang.

Hasil pencapaian program pada tahun-tahun tersebut sesuai dan lebih
baik jika dibandingkan dengan sasaran program RPJMN yaitu
menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25 8 menjadi
25,8
20 persen.


Laju Pertumbuhan Ekonomi
(dalam persen)
7

6

5

4

3

DKI Jakarta
2 Nasional

1

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009
DKI Jakarta 5,65 6,01 5,94 6,44 6,22 5,01
Nasional
N i l 5 5,7 5,5 6,3
6 6,1
6 4,4

Kinerja
Tercapai


Laju Pertumbuhan Ekonomi
L j P t b h Ek i
• Provinsi DKI Jakarta memiliki pertumbuhan ekonomi 5.65 persen
dimana lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional (5
persen).
• Laju pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2005 terus
meningkat.
meningkat Namun peningkatan tersebut lebih didorong oleh
konsumsi dari pada investasi.
• 2006 pertumbuhan ekonomi melemah  dampak dari kenaikan
Bahan Bakar Minyak (BBM) pada semester kedua 2005.
• 2007  pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan
menjadi 6.44 persen
• tren penurunan pada tahun 2008 (6.22 persen) dan 2009 (5.01
persen)  k di i ekonomi nasional d i t
) kondisi k i i l dan internasional.
i l


Pendapatan Per Kapita
(dalam jutaan rupiah)
90

80

70

60

50

40
DKI Jakarta
30 Nasional

20

10

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
DKI Jakarta 42,92 48,97 55,98 62,49 74,04 82,08
Nasional 10,61
10 61 12,67
12 67 15,02
15 02 17,5
17 5 21,7
21 7 24,3
24 3

Kinerja
Tercapai


Pendapatan Per Kapita
• Pendapatan per kapita nasional DKI Jakarta empat kali lebih besar
daripada nasional
• Pendapatan per kapita Jakarta memiliki tren meningkat sejak 2004
sampai 2009.
• Dengan laju pertumbuhan pendapatan per kapita yang agresif,
pendapatan per kapita DKI Jakarta meningkat hampir 100 persen
dalam kurun waktu lima tahun PDRB DKI Jakarta lebih dipengaruhi
tahun.
oleh pengeluaran pemerintah dan konsumsi, bukan investasi.


Laju Inflasi (dalam persen)
j ( p )
18

16

14

12

10

8

DKI Jakarta
6
Nasional

4

2

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009
DKI Jakarta 5 87 16 06 6 03 6 04 11 11 2 34
5,87 16,06 6,03 6,04 11,11 2,34
Nasional 6,4 17,11 6,6 5,59 11,06 2,78


Kinerja
Tercapai


Inflasi
• Inflasi melonjak tinggi pada tahun 2005 karena didorong oleh kenaikan
harga BBM. Inflasi tertinggi disumbang oleh kenaikan harga kelompok
transportasi dan komunikasi serta kelompok perumahan, bahan
makanan dan kelompok makanan jadi minuman dan rokok
jadi, rokok.

• DKI Jakarta sebagai kota dengan j
g g jumlah kendaraan y g sangat tinggi
yang g gg
secara langsung sangat terpengaruh oleh kenaikan BBM meskipun
pemerintah telah menetapkan tarif maksimal kendaraan umum.

• Inflasi kemudian turun pada tahun 2006 (6.03 persen) kemudian stabil
hingga 2007 (6.04 persen). Inflasi naik pada tahun 2008 menjadi 11.11
persen dan turun drastis menjadi 2 34 persen pada tahun 2009 Inflasi
2.34 2009.
yang cukup tinggi di DKI Jakarta pada 2008 didorong oleh kelangkaan
bahan bakar rumah tangga dan naiknya harga makanan pokok akibat
tersendatnya distribusi.
t d t di t ib i


Realisasi Penanaman Modal Asing
(dalam persen)
250,00%

200,00%

150,00%

100,00%
%
Realisasi

50,00%

0,00%

-50,00%

-100,00%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
DKI Jakarta -48,45% 125,09% -55,05% 218,50% 112,27% 48,86%
Nasional
N i l -16,02%
6 % 94,87%
8 % -32,76%
6% 72,60%
6 % 43,80%
8 % 105,90%
%


Perlu upaya
pencapaian
kinerja


Realisasi PMA
• Survey y g dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan
y yang g y
Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM UI) di
lima kota besar se-Indonesia menunjukkan bahwa dalam
melakukan i
l k k investasi, para pelaku bi i b
t i l k bisnis banyak menemukan
k k
hambatan. Tiga hambatan utamanya yakni instabilitas ekonomi
makro, ketidakpastian kebijakan dan korupsi. Sedangkan hambatan
, p j p g
lainnya yaitu sistem hukum, infrastruktur yang belum memadai,
pajak, masalah ketenagakerjaan -termasuk aturannya-, cost of
finance, aturan perdagangan dan perijinan.
fi t d d iji
• Sedangkan penurunan persentase realisasi yang tajam terjadi pada
tahun 2006 (-55 05 persen) dan 2008 (112 27 persen) Penurunan
( 55.05 (112.27 persen).
persentase realisasi pada tahun 2006 didorong oleh inflasi yang
tinggi pada 2005 (16.06 persen), depresiasi nilai tukar rupiah (diatas
9300 per dollar Amerika) dan ketersediaan sumber pembiayaan.
Fluktuasi tersebut juga terjadi pada level nasional.


Realisasi Penanaman M d l D l
R li i P Modal Dalam N
Negeri
i
(dalam persen)
300,00%

250,00%

200,00%
200 00%

150,00%
asi
Realisa

100,00%

50,00%

0,00%

-50,00%

-100,00%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
DKI Jakarta -15,69% -31,76% 21,29% 36,59% -56,44% 279,46%
Nasional 25,82% 99,39% -32,79% 68,91% -41,62% -1,58%


Perlu upaya
p
pencapaian
p
kinerja


Realisasi PMDN
• Kendala investasi menurut Bank Indonesia ialah kendala struktural
yang mencakup efisiensi birokrasi, regulasi ketenagakerjaan dan
kepailitan, pajak serta kesiapan infrastruktur. Survey Bank Indonesia
menemukan bahwa permasalahan utama dari peningkatan i
k b h l h t d i i k t investasi
t i
ialah biaya yang ditimbulkan dari pungutan-pungutan tak resmi yang
mencapai 60 p
p persen dari p
permasalahan. Sedangkan hasil survey
g y
Bank Dunia bahwa untuk berinvestasi di Indonesia membutuhkan
12 prosedur yang harus dilewati dengan kebutuhan waktu 151 hari.
Hal ini dinilai
H l i i di il i sangat tid k efisien, t t
t tidak fi i terutama jik dib di k
jika dibandingkan
dengan negara lain di Asia, misalnya Malaysia yang hanya
membutuhkan 9 prosedur dengan hanya memakan waktu 30 hari.
p g y
• Rata-rata nilai proyek pada PMDN jumlahnya lebih besar daripada
PMA, hal ini dapat dilihat pada perbandingan antara jumlah proyek
dengan nilai proyek tersebut. Pada tahun 2005 dan 2008, realisasi
investasi PMDN dan PMA mengalami peningkatan yang cukup
signifikan
. dadang-solihin.blogspot.com 72

Infrastruktur
Persen Panjang Jalan Nasional
Jalan Provinsi
Kondisi Jalan 201
2004 2005 2006 2007 2008 2009
0
Baik (%) 100,00 - 100,00 99,26 - - -
Sedang (%) 0,00 - 0,00 - - - -
Rusak ringan
R k i (%) 0,00
0 00 - 0,00
0 00 0,74
0 74 - - -
Rusak berat (%) 0,00 - 0,00 - - - -

Jalan Nasional
Kondisi Jalan
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Baik (%) 100,00 - - 98,70 100,00 - 42,61

Sedang (%) 0,00
0 00 - - 0,00
0 00 0,00
0 00 - 54,44
54 44

Rusak ringan (%) 0,00 - - 1,30 0,00 - 2,88

Rusak berat (%) 0,00
0 00 - - 0,00
0 00 0,00
0 00 - 0,01
0 01


Infrastruktur
Persen Panjang Jalan Nasional
• Berbedanya lembaga / instansi yang melakukan pencatatan
terhadap kondisi jalan maka berbeda pula parameter yang
dipergunakan.
dipergunakan
• Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan kondisi jalan
berdasarkan IRI (International Roughness Index) sedangkan Dinas
( g ) g
Pekerjaan Umum DKI Jakarta menetapkan kondisi jalan
berdasarkan nilai IP (Indeks Permukaan Jalan).
• Namun jika dilihat secara general Pemerintah DKI Jakarta
general,
mengalami penurunan performance terhadap pemeliharaan jalan
sehingga pada tahun 2010 jalan yang baik mengalami penurunan
sebesar l bih d i 50% d i t h 2007 d 2008
b lebih dari dari tahun dan 2008.


Persentase Penduduk Miskin
20

18
8

16

14

12

10

DKI Jakarta
8
Nasional
6

4

2

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
DKI Jakarta 3,18 3,61 4,57 4,61 4,29 3,62
Nasional 16,66 15,97 17,75 16,58 15,42 14,15


Kinerja
e ja
Tercapai


Persentase Penduduk Miskin
e se tase e dudu s
• Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta dari tahun 2004 sampai
dengan 2007 mengalami peningkatan.
• Sedangkan sejak 2007 hingga 2009, persentasenya terus menurun.
Pada tahun
P d t h 2008 sebesar 4 29 persen sedangkan 2009 menjadi
b 4.29 d k j di
3.62 persen.
• Jika dilihat dari persentase penduduk miskin angka tersebut jauh
miskin,
dibawa rata-rata nasional (14- 17 persen). Hal ini terkait erat dengan
peluang lapangan kerja yang lebih luas, tingkat pendidikan yang
baik serta pendapatan per kapita provinsi DKI Jakarta yang cukup
baik jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.
• Karakter penduduk miskin di Jakarta berbeda dengan p
p g penduduk
miskin di pedesaan. Penduduk miskin di DKI Jakarta sangat rentan
terhadap kenaikan BBM dan harga bahan pokok. Hal ini dapat
dilihat bahwa terdapat kenaikan persentase penduduk miskin pada
tahun 2006 akibat pemerintah menaikkan harga BBM pada
pertengahan 2005.


Pengangguran Terbuka (dalam persen)
g gg ( p )
18

16

14

12

10

8
DKI Jakarta
6 Nasional

4

2

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
DKI Jakarta 14,7 15,77 11,4 12,56 12,16 11,99
Nasional 10,25 11,9 10,93 10,01 9,39 8,96


Perlu upaya
pencapaian
i
kinerja


Pengangguran T b k
P Terbuka
• Tingkat pengangguran di DKI Jakarta secara umum berada di atas
tingkat pengangguran nasional. Meski demikian, angka ini memiliki
tren menurun.
• Pada tahun 2004, pengganguran di Jakarta sekitar 14.7 persen.
Angka ini turun menjadi 11 99 persen pada t h 2009
A k i it j di 11.99 d tahun 2009.
• Hal ini menunjukkan bahwa program penanganan pengangguran
berjalan dengan baik meskipun bisa dinilai lambat
lambat.


Rekomendasi


Bidang Pendidikan
• Pemda DKI Jakarta perlu melanjutkan dan mempertahankan
berbagai strategi dan program kerja , karena memang sudah
relevan dan efektif
efektif.
• Pemerintah Daerah DKI Jakarta terus menerapkan kebijakan wajib
belajar 12 tahun dan meningkatkan berbagai program kerja yang
j g g p g j y g
mendukung kebijakan ini.
• Pemerintah daerah perlu memberi perhatian untuk terus
mengembangkan kualitas guru, disarankan agar pemerintah perlu
terus membuat kebijakan untuk peningkatan pada jenjang
pendidikan formal maupun latihan di lingkungan instansi tenaga
pendidik dengan bantuan dana yang memadai.


Ekonomi Makro
• Meskipun pengendalian dan tanggung jawab terhadap kondisi
ekonomi makro terletak pada pemerintah pusat pemerintah daerah
pusat,
DKI Jakarta dapat berperan aktif untuk menjaga kestabilan harga di
wilayah otoritasnya. Sebagai contoh, p
y y g pemerintah daerah dapat
p
melaksanakan langkah-langkah preventif seperti menjaga
kelancaran pasokan bahan pokok, antisipasi terhadap penimbunan
bahan pokok, operasi pasar dan lain sebagainya
pokok sebagainya.
• DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan
memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam hal menjaga
stabilitas keamanan dan politik. Dua isu tersebut sangat
mempengaruhi psikologi pasar yang kemudian akan berpengaruh
kepada perubahan indikator ekonomi makro seperti harga, inflasi,
pasar modal, investasi dan lain sebagainya. Dengan demikian,
kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan keamanan dan
politik hendaknya diberi perhatian utama.


Investasi
Investasi (1)
• Berdasarkan data 2004-2009 maka dapat disimpulkan bahwa DKI
Jakarta memiliki struktur ekonomi yang berbeda dengan struktur
ekonomi nasional DKI Jakarta memiliki produktifitas yang tinggi
nasional.
dalam industri jasa dan perdangangan. Dengan demikian,
hendaknya p
y pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan y g
p g j yang
dapat mengakselerasi investasi pada sektor tersebut seperti sektor
yang bergerak dalam jasa keuangan, hotel, perdangan, restoran,
komunikasi,
komunikasi transportasi dan konstruksi.
konstruksi
• Ketersediaan lahan dan daya tampung wilayah DKI Jakarta yang
sangat terbatas secara tidak langsung mendorong pertumbuhan
daerah penyangga seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikampek,
Cianjur dan lain sebagainya. Dengan demikian, kami
merekomendasikan agar Pemerintah Daerah menghasilkan
kebijakan yang dapat mempermudah koordinasi antara DKI Jakarta
dengan daerah penyangga tersebut terutama terkait dengan
investasi. Dengan demikian, para investor yang membutuhkan
banyak lahan usaha akan dirujuk ke daerah penyangga DKI Jakarta
tersebut.

Investasi (2)
I t i
• Pemerintah Daerah DKI Jakarta dibantu oleh pihak swasta
diharapkan terus melakukan peningkatan dalam kualitas dan
kuantitas infrastruktur. Kondisi infrastruktur sangat berpengaruh
terhadap investasi. Infrastruktur y g terkait dengan investasi antara
p yang g
lain: pelabuhan, fasilitas bongkar muat, pergudangan, akses ke
pelabuhan laut dan udara, serta infrastruktur umum lainnya.
• Agar Pemerintah Daerah DKI Jakarta terus melakukan perbaikan
dalam hal kemudahan perijinan. Perijinan idealnya
mengimplementasikan tata pemerintahan yang baik Dengan kata
baik.
lain, perijinan harus satu pintu, bebas dari pungutan liar, dapat
diakses dengan mudah dan transparan dalam memberikan
informasi.
• Untuk meningkatkan investasi, selain mempermudah perijinan,
Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi industri tertentu
tertentu,
misalnya industri yang mampu menyerap tenaga kerja atau industri
y g
yang ramah lingkungan.
g g

Kesejahteraan Rakyat (1)
• Meningkatkan komitmen dan pendanaan terhadap program
pemberantasan kemiskinan. Program idealnya disusun berdasarkan
Rencana Strategis dan Road Map sehingga memiliki dampak jangka
menengah dan panjang Program dapat memberi perhatian khusus
panjang.
terhadap isu livelihood, pembangunan rumah susun sederhana,
kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.
• Kemiskinan di DKI Jakarta juga memiliki dampak sosial. Untuk itu
Pemerintah Daerah seyogianya menyusun program untuk mengatasi
dampak sosial t
d k i l tersebut d
b t dengan melibatkan K
lib tk Kementrian S i l
t i Sosial,
Menkokesra, Komnas Perlindungan Anak, Kepolisian dan pemangku
kepentingan lainnya. Dampak sosial tersebut antara lain: anak terlantar,
p g y p ,
gelandangan dan pengemis, tunawisma, perdagangan anak, kekerasan
terhadap anak dan lain sebagainya.
• Memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha kecil,
memfasilitasi sektor non formal dan pedagang kaki lima.
• Meningkatkan k t lib t
M i k tk keterlibatan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.
k td l t k i ki
Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan
dan tokoh masyarakat dalam menentukan kebijakan y g terkait dengan
y j yang g
kemiskinan. dadang-solihin.blogspot.com 86

Kesejahteraan Rakyat (2)
• Meningkatkan pelayanan umum terutama pelayanan bagi warga
miskin. Layanan dapat berupa layanan gratis dalam hal
kependudukan, pembuatan kartu Jamkesmas, surat keterangan
miskin dan lain sebagainya.
• Bekerja
B k j sama d dengan K
Kementrian K
t i Kesehatan, P
h t Pemerintah P i i
i t h Provinsi
DKI Jakarta diharapkan mampu meningkatkan layanana asuransi
kesehatan bagi warga miskin.
• Memperbaiki kinerja Balai Latihan Kerja sehingga mampu
menyelenggarakan pelatihan yang dibutuhkan bagi warga miskin
sehingga mereka memiliki k t
hi k iliki keterampilan d d
il dan dapat membangun
t b
usaha.


Permasalahan dan Tantangan Utama
Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
• Permasalahan dan Tantangan Utama Pembangunan Daerah di
Prov. DKI Jakarta tergambar dari Program Dedicated, yang
mencakup :
1. Pembangunan Banjir Kanal Timur
2.
2 Normalisasi Sungai
3. Pembangunan Transportasi Umum yang mencakup Busway dan
Mass Rapid Transit (MRT)
4. Perumahan bagi Penduduk Tidak Mampu
5. Lingkungan Hidup
6.
6 Sampah dan Kebersihan
7. Pemberdayaan Masyarakat
8.
8 Kualitas Pelayanan Pemda
9. Revitalisasi Kota Tua


Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Similaire à Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Dernier

Dernier (20)

Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah