SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  150
Télécharger pour lire hors ligne
LEMHANNAS RI
Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tenaga Profesional Lemhannas RI
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
TAPROF LEMHANNAS RI TAHUN I
2022
i
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Di Antara Dua Benua
Yang Menghubungkan Dua Samudera
Aku Berpijak, Aku Menatap
Keagungan Karya Ciptaan-Nya
Dan di Sana Aku Dilahirkan
Mengarungi Jalan Kehidupan
Aku Berdo'a, Aku Bekerja
Mengisi Kemerdekaan Bangsa
Tenteram Kurasa di Pangkuanmu
O Ibu Pertiwi Trimalah Karya Baktiku
Kan Kupertahankan, Wilayah Negeriku
Bumi Nusantara, Indonesia Raya
Hymne Wawasan Nusantara
2 Juli 2022 Keindahan Danau Maninjau dinikmati dari Puncak Lawang Kab Agam Sumatera Barat
ii
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin memperkuat Lemhannas RI sebagai Tenaga
Profesional (Taprof). Wredatama ini menempuh pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi
Ekonomi Pembangunan. Gelar SE ia peroleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik
Parahyangan Bandung (1986), dan gelar MA ia peroleh dari University of Colorado at Denver,
USA (1996). Adapun gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas
Padjadjaran Bandung (2011).
Kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal 1988,
di mana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas pengabdiannya ini, negara
menganugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya melalui 3 Presiden RI, yaitu dari
Presiden Gusdur (2020), Presiden SBY (2009) dan Presiden Jokowi (2019).
Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-
2018, dan sempat mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Jayakarta. Pangkat
Akademiknya adalah Associate Professor/Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004. Ia juga pernah
menjadi Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018-2022.
Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan
Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT 1 Desember 2021.
Senior citizen yang setiap hari menikmati perjalanan Bike to Work ini adalah Peserta Terbaik
Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 yang diselenggarakan oleh
Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan
Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan
Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan
Wibawa Seroja Nugraha.
Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat
Utama yang diadakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
(Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan
Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI).
Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan Policy Papernya dijadikan standar
nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam Peraturan
Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.
Tentang Dr. Dadang Solihin, SE, MA
iii
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Sebelum ditugaskan sebagai Taprof Lemhannas RI, Dadang berulang kali diundang oleh
Lembaga yang merupakan almamaternya ini sebagai nara sumber, di antaranya:
No Kegiatan Topik
1. Capacity Building Aparatur Akuntabilitas Kinerja
Lemhannas RI di Gedung Lemhannas Jakarta,
1 November 2012
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/refor
masi-perencanaan-dan-penganggaran-
pembangunan-nasional
Reformasi Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Nasional
2. FGD Deputi Bidang Pengkajian Stratejik
Lemhannas-RI di Gedung Astagatra-Jakarta, 2
Desember 2013
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/2013-
042-lemhannas
Membangun Lembaga Think
Tanks
3. PPRA LI Lemhannas RI Gedung Panca Gatra,
21 April 2014
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/imple
mentasi-sismennas-dalam-peningkatan-
kualitas-demokrasi-guna-mempercepat-
keunggulan-kompetitif-perekonomian-nasional
Implementasi Sismennas dalam
Peningkatan Kualitas Demokrasi
guna Mempercepat Keunggulan
Kompetitif Perekonomian
Nasional
4. Diskusi Panel PPRA LI Lemhannas RI di
Gedung Panca Gatra, 28 April 2014
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/persp
ektif-sismennas-dalam-konteks-peningkatan-
kualitas-demokrasi-guna-pembangunan-
keunggulan-perekonomian
Perspektif Sismennas dalam
konteks Peningkatan Kualitas
Demokrasi guna Pembangunan
Keunggulan Perekonomian
5. PPRA LII Lemhannas RI di Gedung Panca
Gatra, 3 Juni 2014
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/kebija
kan-publik-untuk-memanfaatkan-sumber-
kekayaan-alam-bagi-kesejahteraan-bangsa
Kebijakan Publik untuk
Memanfaatkan Sumber
Kekayaan Alam bagi
Kesejahteraan Bangsa
6. P3DA VIII Lemhannas RI di Gedung Trigatra
Lemhannas-Jakarta, 16 Juni 2014
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/pemb
angunan-perekonomian-daerah-dalam-
peningkatan-kualitas-demokrasi
Pembangunan Perekonomian
Daerah dalam Peningkatan
Kualitas Demokrasi
7. Rapat Penyusunan Draft Renstra Lemhannas
RI Tahun 2015-2019 di Ruang Nusantara II Gd.
Trigatra, 29 Oktober 2014
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/peny
usunan-renstra-lemhannas-20152019
Penyusunan Renstra
Lemhannas 2015-2019
8. PPRA LIII Lemhannas-RI di Ged. Panca Gatra
Lemhannas-Jakarta, 4 Mei 2015
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/koord
inasi-lintas-sektoral-dalam-mendukung-
pembangunan-kemaritiman
Koordinasi Lintas Sektoral dalam
Mendukung Pembangunan
Kemaritiman
9. PPSA XX Lemhannas-RI di Ged. Panca Gatra
Lemhannas-Jakarta, 10 Juli 2015
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/siner
gi-lintas-sektor-dan-politik-anggaran-dalam-
Sinergi Lintas Sektoral dan
Politik Anggaran dalam
Mendukung Pembangunan
Sumber Daya Maritim
iv
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
No Kegiatan Topik
mendukung-pembangunan-sumber-daya-
maritim
10. P3DA IX Lemhannas RI di Gd. Astagatra Lt. lll
Lemhannas RI-Jakarta, 14 Agustus 2015
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/prose
s-perencanaan-apbd-dan-apbn-dalam-rangka-
pertumbuhan-ekonomi-daerah
Proses Perencanaan APBD dan
APBN dalam rangka
Pertumbuhan Ekonomi Daerah
11. Diskusi Renstra Bid. Pengkajian Strategik
Lemhannas RI di Amaris Hotel-Bogor, 16 Maret
2017
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/peny
usunan-renstra-bidang-pengkajian-strategik-
lemhannas-ri
Penyusunan Renstra Bidang
Pengkajian Strategik Lemhannas
RI
12. Open Bidding Deputi Bidang Pengkajian
Strategik Lemhannas, Gedung Pancagatra, 26
November 2018
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/optim
alisasi-deputi-bidang-pengkajian-strategik-
lemhannas-ri
Optimalisasi Deputi Bidang
Pengkajian Strategik Lemhannas
13. FGD Scenario Planning Lemhannas RI di R
Krisna Lemhannas RI, 27 Mei 2020
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/scen
ario-planning-analisis-lingkungan-stratejik-
lembaga-ketanahan-nasional-ri
Scenario Planning Analisis
Lingkungan Stratejik Lemhannas
RI
3 Juni 2014 Nara Sumber PPRA LII Lemhannas RI di Gedung Panca Gatra Lemhannas RI
v
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Tidak terasa satu tahun sudah penulis melaksanakan tugas sebagai
Tenaga Pofesional (Taprof) Lemhannas RI sejak diterbitkannya Surat
Keputusan Gubernur Lemhannas RI No. 11/2022 tanggal 10 Januari
2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan
Tenaga Profesional di Lingkungan Lemhannas RI.
Sesuai dengan Tupoksinya, salah satu kewajiban Taprof adalah
menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap tahun. Adapun Laporan
Pelaksanaan Tugas Tahun 2022 ini berisi laporan kegiatan dalam
rangka mendukung pelaksanaan pendidikan PPRA 63 dan PPRA 64,
pelaksanaan pengkajian, pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, serta tugas-tugas
lain sesuai penugasan yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI dalam kurun Januari sd
Desember 2022.
Pada kesempatan ini, ijinkan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada
Gubernur Lemhannas, Wakil Gubernur Lemhannas, Sekretaris Utama Lemhannas, Para
Deputi Lemhannas, Wakor Taprof, para Tajar, para Taji, dan para Taprof, atas bimbingan dan
arahannya. Tidak lupa terima kasih penulis ucapkan kepada para karyawan Lemhannas atas
kerjasama yang teramat baik selama ini.
Kepada para peserta PPRA 63 dan PPRA 64 penulis ucapkan selamat atas keberhasilan
Bapak/Ibu dalam menyelesaikan Program Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional di
Lemhannas RI pada T.A 2022 ini. Semoga seluruh ilmu, pengalaman, serta jejaring yang
didapat selama Pendidikan di Kampus yang sangat berwibawa ini dapat menjadi bekal dalam
meneruskan pengabdiannya bagi Bangsa dan Negara.
Permohonan maaf penulis haturkan kepada seluruh pihak terkait atas kesalahan baik yang
disengaja maupun yang tidak, selama penulis melaksanakan tugas di Lemhannas pada tahun
2022 ini.
Harapan penulis, semoga Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022 ini dapat berguna bagi
penulis sendiri dan bagi para pembacanya, sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan tugas agar
dapat lebih baik lagi dalam menyelesaikan penugasan di tahun-tahun mendatang.
Jakarta, 31 Desember 2022
Dadang Solihin
Pengantar
vi
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Hymne Wawasan Nusantara ……………………………………………………………………………….. i
Tentang Penulis …………………………………………………………………………………………………… ii
Pengantar ……………………………………………………………………………………………………………. v
Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………………………… vi
Pendahuluan ……………………………………………………………………………………………………….. 1
I. Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional ……………………………………………… 7
A. Diskusi Studi Kasus (DSK) …………………………….……………………………………………. 8
1. PPRA 63 ……………………………………………………………………………………………… 8
2. PPRA 64 ……………………………………………………………………………………………… 14
B. Olah Sistem Manajemen Nasional (OS) .……………………………………………………. 18
1. PPRA 63 ……………………………………………………………………………………………… 18
2. PPRA 64 ……………………………………………………………………………………………… 35
C. Studi Lapangan Isu Strategi Nasional (SLISN) PPRA 64 ..……………………………. 45
D. Seminar Nasional …………………………………………………………………………………….. 53
1. PPRA 63 ……………………………………………………………………………………………… 53
2. PPRA 64 ……………………………………………………………………………………………… 61
E. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) …………………………………………………. 68
1. PPRA 63 ……………………………………………………………………………………………… 68
2. PPRA 64 ……………………………………………………………………………………………… 77
II. Bidang Pengkajian Strategik …………………………………………………………………………. 84
A. Kajian Kedaulatan dan Ketahanan Pangan Nasional …………………………………. 85
B. Kajian Strategik Jangka Panjang Bidang Sosial dan Budaya Lemhannas RI
TA. 2023 tentang Kesiapan Indonesia menghadapi Bonus Demografi
Tahun 2035 ……………………………………………………………………………………………….
89
C. Kajian Strategik Urgent dan Cepat Bidang Sosial dan Budaya Lemhannas RI
TA. 2023 tentang Optimalisasi Keamanan Siber dalam rangka Ketahanan
Nasional ……………………………………………………………………………………………………
96
III. Kegiatan Lain …………………………………………….…………………………………………………. 103
A. Ikhtiar Alumni Lemhannas DKI dalam Mewujudkan Jakarta sebagai Kota
Berketahanan di Tengah Pandemi Covid-19 ………………………………………………
104
B. Peran Pariwisata dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional ………………………. 111
C. Webinar Kosadata pada 4 Februari 2022 ………………………………………………….. 119
D. Webinar SMPN 115 Jakarta pada 10 Februari 2022 ………………………………….. 119
E. Pembekalan kepada Calon Abang-None Jakarta Selatan di Kantor Walikota
Jakarta Selatan pada 4 dan 11 Juli 2022 …………………………………………………….
120
F. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMAN 70 Jakarta pada 11 Juli 2022 120
IV. Kliping Berita Surat Kabar …………………………………………………………………………….. 121
V. Lampiran: …………………………………………………………………………………………………….. 124
A. Daftar Taprof Lemhannas RI TA 2022 …..………………………………………………….. 125
B. Daftar Peserta PPRA 63 ……………………………………………………………………………. 129
C. Daftar Peserta PPRA 64 ……………………………………………………………………………. 136
D. Penghargaan dari Gubernur Lemhannas RI ……………………………………………… 143
Daftar Isi
1
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) adalah Lembaga
Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan
Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI. Dalam melaksanakan tugasnya,
Gubernur Lemhannas RI dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.
Lemhannas Rl mempunyai tugas membantu Presiden dalam:
1. Menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat
nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki
watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta
mempunyai cakrawala pandang yang universal;
2. Menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai
berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh
Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan
3. Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan
memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.
Visi Lemhannas RI adalah "Menjadi Pusat Layanan Unggulan (Center of Excellence)
yang Berkualitas dan Kredibel dalam Bidang Ketahanan Nasional dalam mewujudkan
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong"
Dalam mewujudkan visi tersebut Lemhannas RI melaksanakan misi:
1. Mewujudkan Kader dan Pemantapan Pimpinan Tingkat Nasional berbasis pengarus-
utamaan gender yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional,
memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta
memiliki cakrawala pandang yang universal.
2. Mewujudkan agen perubahan dan komponen bangsa berbasis pengarusutamaan gender
melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan
wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter kebangsaan.
3. Mewujudkan kajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai
permasalahan nasional, regional dan internasional yang diperlukan oleh presiden, guna
menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional di pusat dan daerah yang
mendukung Sistem Keamanan Nasional yang integratif.
Tenaga Profesional Lemhannas RI
Tenaga Profesional Lemhannas RI adalah tenaga yang bukan Pegawai Negeri baik dari
dalam atau luar negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Lemhannas RI.
Pendahuluan
2
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Tenaga Profesional terdiri dari tenaga profesional tetap, tenaga profesional tidak tetap dan
kehormatan.
Tenaga Profesional Lemhannas RI didukung sarana prasarana dan sumber daya yang
dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat Utama, dan dalam kegiatan sehari-hari
dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI.
Penggunaan Tenaga Profesional Lemhannas RI dalam rangka mendukung pelaksanaan
pendidikan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, dalam
rangka mendukung pelaksanaan pengkajian dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengkajian
Strategik, dan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan
dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
Menurut Peraturan Gubernur Lemhannas RI No. 08/2016 tentang Tenaga Profesional
Lemhannas RI, Tugas Taprof adalah 1) Menjadi tenaga pengajar bagi peserta PPRA, PPSA, dan
P3DA, 2) Melakukan Pengkajian, 3) Melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan 4)
Melakukan tugas-tugas lain sesuai penugasan yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI.
Sedangkan Tanggung Jawab Taprof adalah 1) Memberikan saran kebijakan kepada
Gubernur, Wagub, Sestama, Deputi atau pimpinan unit kerja lainnya untuk perbaikan
prosedur, pelayanan dan penyempurnaan kerja organisasi, reformasi birokrasi, dan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan 2) Membuat laporan kepada Gubernur
Lemhannas RI atas setiap pelaksanaan tugasnya.
Adapun Kewajiban Taprof di antaranya adalah 1) Membuat karya tulis ilmiah atau
opini yang dipublikasikan baik pada media massa maupun media ilmiah, minimal satu kali
dalam satu tahun, dan 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap tahun atau sewaktu-
waktu diminta Gubernur Lemhannas RI.
Pelaksanaan Tugas Tahun 2022
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional,
penulis mendapat tugas untuk menjadi Tutor Pendamping pada Diskusi Studi Kasus (DSK),
menjadi penyelia pada Olah Sistem Manajemen Nasional, menjadi Tutor, Reviewer Nilai Tulis,
dan Penguji Nilai Saji Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap), menjadi Tenaga Ahli pada Studi
Lapangan Isu Strategi Nasional (SLISN) PPRA 64 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta
mengikuti Seminar Nasional PPRA 63 dan PPRA 64.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Bidang Pengkajian Strategik, penulis
mendapat tugas untuk mengikuti beberapa kali Focus Group Discussion (FGD) dengan topik
“Akselerasi Pendidikan menuju Indonesia Maju 2045”. Di samping itu penulis juga menyusun
karya tulis tentang Peran Pariwisata dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional yang penulis
sampaikan pada Orasi Ilmiah Wisuda Program Vokasi, Program Sarjana dan Program Magister
lnstitut llmu Sosial dan Manajemen STIAMI Ke-42 Semester Ganjil Tahun Akademik
2021/2022, sekaligus Pengukuhan Associate Professor di Gedung Aula Balai Sarbini,
Cimanggis, Depok, Jawa Barat 23 Maret 2022.
Dalam Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, pada tahun 2022 penulis belum
mendapat tugas untuk mendukung pelaksanaannya. Namun demikian, materi tentang
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan penulis sampaikan pada kesempatan menjadi pembicara
pada webinar Menata Jakarta Usai Ditinggal Ibu Kota pada 4 Februari 2022, pada Pembekalan
3
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
kepada para murid SMPN 115 Jakarta pada 10 Februari 2022, kepada Calon Abang-None
Jakarta Selatan di Kantor Walikota Jakarta Selatan pada 4 dan 11 Juli 2022, serta pada Masa
Pengenalan Lingkungan Sekolah SMAN 70 Jakarta pada 11 Juli 2022.
Dalam memenuhi kewajiban sebagai Taprof, penulis membuat karya tulis ilmiah atau
opini yang dipublikasikan baik pada media massa maupun media ilmiah yang dapat dilihat
pada kliping pemberitaan pada laporan pelaksanaan tugas tahun 2022 ini.
Rincian pelaksanaan tugas sebagai Taprof Lemhannas RI pada tahun 2022 adalah
sebagai berikut.
No Tanggal Kegiatan
1. 5-6 Januari 2022 Mengikuti Penguatan Kapasitas Tenaga Pendidik, Rencana
Giat Taplai, Pengkajian, dan Pendidikan di R Gajah Mada
2. 18 Januari 2022 Mengikuti Zoom Upacara Pembukaan PPRA 63
3. 21 Februari 2022 Mengikuti Zoom Perkenalan dengan Gubernur Lemhannas
RI Bapak Andi Wijayanto
4. 1 Maret 2022 Mengikuti Zoom Usulan Judul Taskap PPRA 63
5. 22 Maret 2022 Mengikuti Zoom Upacara Pembukaan PPRA 64
6. 22 Maret 2022 Audiensi Dewan Pengurus Daerah IKAL DKI dengan
Gubernur Lemhannas RI
7. 25 Maret 2022 Menjadi Tutor Pendamping Diskusi Studi Kasus BS BTI
PPRA 63
8. 19 April 2022 Menghadiri FGD Akselerasi Pendidikan menuju Indonesia
Maju 2045
9. 27 April 2022 Menghadiri Malam Pisah Sambut Wakil Gubernur
Lemhannas RI dari Marsdya TNI Wiweko Syofyan ke
Mayjen TNI Mohammad Sabrar Fadhilah
10. 19 Mei 2022 Menghadiri Orasi Ilmiah Gubernur Lemhannas RI Andi
Widjajanto “Geo V” sebagai rangkaian peringatan HUT ke-
57 Lemhannas RI di Ruang Dwiwarna Purwa.
11. 20 Mei 2022 Memperingati Hari Ulang Tahun ke-57 Lembaga
Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI)
dengan tema “Transformasi Lemhannas RI: Ketahanan
Nasional Era Geopolitik 5.0.
12. 3 Juni 2022 Menjadi Tutor Pendamping Diskusi Studi Kasus BS
Demografi PPRA 63
13. 7 Juni 2022 Mengikuti Zoom Kuliah Umum Wakil Presiden kepada
Peserta PPRA 63 dan PPRA 64.
14. 10 Juni 2022 Menjadi Tutor Pendamping Diskusi Studi Kasus BTI PPRA
64
15. 4 Juli 2022 Menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka
Panjang “Akselerasi Pendidikan Menuju Indonesia Maju
2045” bertempat di Ruang Gatot Kaca, Gedung Astagatra
Lemhannas RI.
16. 8 Juli 2022 Zoom Menjadi Tutor Pendamping Diskusi Studi Kasus BS
Sosbud PPRA 63
4
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
No Tanggal Kegiatan
17. 12 Juli 2022 Menghadiri Kuliah Umum Duta Besar Rusia untuk
Indonesia Y.M. Lyudmila Vorobieva kepada sejumlah
personel dan para peserta PPRA 63 dan 64.
18. 20 Juli 2022 Menghadiri Intellectual Exercise tentang Antisipasi Krisis
Pangan Global: Peningkatan Produktivitas dan Ketahanan
Pangan Nasional bertempat di Auditorium Gadjah Mada
Gedung Pancagatra Lemhannas RI.
19. 26 sd 29 Juli 2022 Menjadi Penyelia Olah Sismennas Ke-51 PPRA 63
kelompok Kementerian Sosial OS
20. 28-29 Juli 2022 Meriew Nilai Tulis Taskap PPRA 63
21. 1 sd 4 Agustus 2022 Menguji Nilai Saji Taskap PPRA 63
22. 9 Agustus 2022 Mengikuti Zoom Seminar Nasional PPRA 63 dengan Tema
“Strategi Mereduksi Politik Identitas di Pemilu Serentak
2024”
23. 10 Agustus 2022 Menjadi Tutor Pendamping DSK BS Demografi PPRA 64
24. 15 Agustus 2022 Mengikuti Zoom Round Table Discussion (RTD) Kajian
Jangka Panjang dengan judul “Akselerasi Pendidikan
Menuju Indonesia Maju 2045” bertempat di Ruang Kresna,
Gedung Astagatra Lemhannas RI.
25. 16 Agustus 2022 Mengikuti Zoom Penutupan Program Pendidikan Reguler
Angkatan (PPRA) 63 oleh Gubernur Lemhannas RI Andi
Widjajanto bertempat di Aula Dwi Warna Purwa, Gedung
Pancagatra Lemhannas RI.
26. 17 Agustus 2022 Mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77
Kemerdekaan Republik Indonesia dipimpin oleh Wakil
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad Sabrar
Fadhilah mewakili Gubernur Lemhannas RI di Lapangan
Tengah Lemhannas RI.
27. 21 s.d 26 Agustus 2022 Sebagai Tenaga Ahli Studi Lapangan Isu Strategis Nasional
(SLISN) ke lokus Provinsi Nusa Tenggara Timur
28. 7 September 2022 Menghadiri Pembekalan kepada para Tenaga Profesional,
Deputi, dan Kepala Biro Lemhannas RI oleh Wakil
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad Sabrar
Fadhilah di R Airlangga
29. 15 September 2022 Mengikuti Zoom FGD Jurpat “Transformasi Digital: Menuju
Anak Indonesia Pintar di Daerah Terdepan, Terluar, dan
Tertinggal (3T)”.
30. 19 September 2022 Menghadiri Tarwasdal OS PPRA 64 di R NKRI
31. 20 September 2022 Mengikuti Zoom FGD Jurpat “Membangun Industri
Pertahanan yang Maju, , Kuat, Mandiri, dan Berdaya
Saing”.
32. 20 September 2022 Menghadiri Evaluasi Giat SLISN PPRA 64 di R Gatotkaca
33. 21 September 2022 Mengikuti Zoom Tutorial Penjelasan Uji Tulis dan Uji
Taskap PPRA 64
34. 26 September 2022 Menghadiri Persiapan Olah Sismennas PPRA 64
5
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
No Tanggal Kegiatan
35. 26 September 2022 Menghadiri Rapat Koordinasi Penentuan Judul Kajian
Debidjiantrat Lemhannas RI
36. 27 September 2022 Menghadiri Pembukaan Olah Sismennas PPRA 64
37. 26-29 September 2022 Meriew Nilai Tulis Taskap PPRA 64
38. 29 September 2022 Menghadiri Penutupan Olah Sismennas PPRA 64
39. 3 sd 6 Oktober 2022 Menguji Nilai Saji Taskap PPRA 64
40. 11 Oktober 2022 Mengikuti Zoom Seminar Nasional PPRA 64: Kolaborasi/
Kepemimpinan G20: Konektivitas dan Rantai Pasokan
Global
41. 11 Oktober 2022 Menghadiri Rapat Komisi Pelaksana Penilaian (KPP) II, III,
dan IV PPRA 64
42. 18 Oktober 2022 Mengikuti Zoom Upacara Penutupan PPRA 64
43. 8 November 2022 Mengikuti Zoom Meeting FGD Jurpat Strategi Antisipasi
Krisis Pupuk untuk Ketahanan Pangan Nasional di Tengah
Perubahan Iklim
44. 8 November 2022 Menghadiri Giat Refleksi Tenaga Pendidik terhadap Proses
Belajar Mengajar Tahun 2022
45. 9 November 2022 Menghadiri Giat Diskusi Internal Taprof dengan tema
“Perkembangan Geopolitik” pemateri Mayjen TNI (Purn)
Endang Hairudin, ST, MM
46. 9 November 2022 Menghadiri Giat Refleksi Tenaga Pendidik terhadap Proses
Belajar Mengajar Tahun 2022
47. 10 November 2022 Mengikuti Upacara Hari Pahlawan di Lemhannas RI
48. 14 November 2022 Mengikuti Pembekalan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
tentang IKN dalam rangka Persiapan Pendidikan 2023
49. 15 November 2022 Mengikuti Zoom Meeting Rapat Kajian Ketahanan
Nasional Lemhannas RI TA 2022
50. 15 November 2022 Mengikuti Pembekalan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
tentang Konsolidasi Demokrasi dalam rangka Persiapan
Pendidikan 2023
51. 21 November 2022 Mengikuti Zoom Kuliah Umum Gubernur Lemhannas RI di
Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia
dengan tema: Memperkuat Ketahanan Multidimensi
Bangsa
52. 24 November 2022 Mengikuti Pembekalan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
tentang Ekonomi Hijau dalam rangka Persiapan
Pendidikan 2023
53. 24 November 2022 Mengikuti Zoom Rapat Lanjutan tentang Kepemimpinan
Cina Pasca Sidang ke 20 PKC
54. 30 November 2022 Menghadiri FGD kajian tentang Carbon Offset Indonesia
menuju Ekonomi Hijau
55. 5 Desember 2022 Mengikuti Zoom FGD Jurpat tentang Proyeksi Resiko Krisis
Ekonomi Global 2023 dan Antisipasi Dampaknya terhadap
Perekonomian Nasional.
6
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
No Tanggal Kegiatan
56. 6 Desember 2022 Mengikuti Puncak Acara HUT KORPRI ke 51 di Lingkungan
Lemhannas RI
57. 12 Desember 2022 Mengikuti Zoom FGD Kerjasama Lemhannas RI dengan
BKKBN dengan judul kajian: “Memantapkan Pembangunan
Keluarga Berencana Berkualitas guna Menghadapi Krisis
Global”.
58. 13 Desember 2022 Mengikuti Zoom FGD Kajian Proyeksi Resiko Politik Global
Tahun 2023
59. 15 Desember 2022 Menghadiri FGD Kajian Jurpat Proyeksi Krisis Ekonomi
Nasional Tahun 2023
60. 20 Desember 2022 Menghadiri Jamuan makan siang Gubernur Lemhannas RI
bersama para Taprof
22 Maret 2022 Audiensi Dewan Pengurus Daerah IKAL DKI dengan Gubernur Lemhannas RI
7
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
29 September 2022 Olah Sismennas PPRA 64
8
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Bhinneka Tunggal Ika PPRA 63
Kasus Konflik di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat
R. Kipas Bangun, 25 Maret 2022
Tutor Pendamping:
Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Peserta Kelompok I:
1. Kombes Pol Agus Triatmaja, S.H., S.I.K.
2. Kolonel Inf Yunardi
3. Kolonel Laut (P) Azwan Yusuf
4. Kolonel Laut (S) Trismawan Djonisajoko, S.E., M.M.
5. Kolonel Tek Iman Gozali, S.E.
6. Kombes Pol Hendra Gunawan, S.I.K., M.Si.
7. Dr. Elfin Elyas, S.Sos., M.Si., CRGP., CGCAE
8. Steve Hartke Andries Kepel, S.T., M.Si.
9. Dr. Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, S.H., M.Hum., M.M.
10. Hetty Herdianti, S.H., C.L.A.
25 Maret 2022 Diskusi Studi Kasus Bidang Studi BTI PPRA 63, R. Kipas Bangun
Diskusi Studi Kasus
9
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Pengantar Diskusi Studi Kasus:
Mencermati Konflik di Sambas: Sebuah Pembelajaran dalam Perspektif Bhinneka Tunggal
Ika, oleh Prof. Dr. N. Jenny M.T. Hardjatno, Tenaga Ahli Pengajar Bidang Sosial Budaya
No Nama Judul Esai
1. Kombes Pol Agus Triatmaja,
S.H.,S.I.K,
Upaya Kewaspadaan Nasional dalam rangka
Mencegah Terjadinya Konflik Sosial
2. Kolonel Inf Yunardi, Meningkatkan Pemahaman Bhinneka Tunggal Ika di
Kehidupan Masyarakat dalam rangka Mencegah
Timbulnya Konflik
3. Kolonel Laut (P) Azwan Yusuf, Upaya Rekonsiliasi Pasca Konflik Sambas Tahun
1999 melalui Pemberdayaan Masyarakat
4. Kolonel Laut (S) Trismawan
Djonisajoko, S.E., M.M,
Implementasi Manajemen Konflik dalam Mencegah
Disintegrasi Sosial
5. Kolonel Tek Iman Gozali, S.E, Optimalisasi Penanganan Konflik di Sambas dalam
Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
6. Kombes Pol Hendra
Gunawan, S.I.K., M.Si,
Studi Kasus Konflik Sambas Tahun 1999 guna
Mencari Konsepsi Penanganan Konflik Sosial dalam
Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
7. Dr. Elfin Elyas, S.Sos., M.Si.,
CRGP., CGCAE,
Konflik Sosial dalam Multikulturalitas di Kabupaten
Sambas
8. Steve Hartke Andries Kepel,
S.T., M.Si,
Konflik Sambas sebagai Pembelajaran Kebhinekaan
9. Dr. Roberth Kurniawan Ruslak
Hammar,
S.H.,M.Hum.,M.M.,CLA,
Konflik Sosial dan Solusinya dalam Perspektif
Bhineka Tunggal Ika
10. Hetty Herdianti, S.H., C.L.A, Prinsip Bhinneka Tunggal Ika di Tengah Kondisi
Sosial Masyarakat Melayu dan Madura Pasca Konflik
Sambas
10
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Demografi PPRA 63
Kasus Kerusuhan di Papua
R. Mahmud Badaruddin, 3 Juni 2022
Tutor Pendamping:
Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Peserta Kelompok B:
1. Kolonel Inf Yunardi
2. Kolonel Laut (E) Frandinanto Suwarno, S.T.
3. Kolonel Pnb Eko Sujatmiko, M.M.
4. Kombes Pol Shobarmen, S.I.K., M.H.
5. Kolonel Laut (P) Mochammad Riza, S.E., M.Tr.Opsla
6. SM. Devina Sanjayani S, S.E., S.H., M.H.
7. Sukri Palutturi, Prof., S.K.M., M.Kes., M.Sc.PH., Ph.D.
8. Dr. Irmanjaya Thaher, S.H., M.H.
9. Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H.
10. Eddy Manindo Harahap, S.E., M.M.
3 Juni 2022 Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Demografi PPRA 63, R. Mahmud Badaruddin
11
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Pengantar Diskusi Studi Kasus:
Kerusuhan di Papua Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Migrasi, oleh Inspektur Jenderal
Polisi Drs. Agus Sukamso, M.Si, Tajar Bidang Kependudukan Lemhannas RI
No Nama Judul Esai
1. Kolonel Inf Yunardi Resolusi Konflik Permasalahan Papua dari Perspektif
Migrasi dalam Mencegah Terjadinya Konflik di Masa
Depan
2. Kolonel Laut (E) Frandinanto
Suwarno, S.T
Peran Migrasi terhadap Pembangunan Daerah untuk
Percepatan Pencapaian Pembangunan Nasional di
Papua
3. Kolonel Pnb Eko Sujatmiko,
M.M
Akselerasi Pembangunan Papua guna Mengelola
Migrasi dan Kesenjangan Sosial
4. Kombes Pol Shobarmen,
S.I.K., M.H
Analisis Konflik Papua dalam Perspektif Migrasi
(Studi Kasus: Konflik Wamena Tahun 2019)
5. Kolonel Laut (P) Mochammad
Riza, S.E., M.Tr.Opsla
Kebijakan Migrasi untuk Mengendalikan Konflik di
Papua
6. SM Devina Sanjayani S, S.E.,
S.H., M.H
Pentingnya Duduk Bersama Pemimpin Daerah,
Pemuka Hukum Adat dan Agama dalam Pendekatan
Masyarakat Papua untuk Membangun Kesatuan
Bangsa
7. Prof Sukri Palutturi,S.K.M.,
M.Kes., M.Sc, Ph.D
Peningkatan Ketahanan Ekonomi Desa dan
Pemerataan Kualitas Pendidikan Untuk Mengurangi
Migrasi guna Mendukung Ketahanan Nasional
8. Dr. Irmanjaya Thaher,S.H.,
M.H
Kerusuhan di Papua Tahun 2019 Ditinjau dari
Perspektif Migrasi
9. Surya Imam Wahyudi, S.H.,
M.H
Kerusuhan di Papua Tahun 2019 Ditinjau dari
Perspektif Migrasi
10. Eddy Manindo Harahap, S.E.,
M.M
Penanganan Migrasi untuk Menghindari Konflik
(Studi Kasus Papua)
12
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Sosial Budaya PPRA 63
Kasus Korupsi Kepala Daerah
Zoom Meeting, 8 Juli 2022
Tutor Pendamping:
Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Peserta Kelompok C:
1. Dr. Sri Sundari, S.H., M.M.,CGCAE.
2. Kolonel Laut (T) Aji Normanihadi, M.Sc.
3. Kolonel Czi Widiyanto
4. Marsma TNI Wayan Superman
5. Kombes Pol Eko Puji Nugroho, S.I.K., M.H.
6. Kombes Pol Wisnu Putra, S.H., S.I.K.
7. Dr. Henry Silka Innah, S.Hut, M.T.
8. Faridz Yazi, S.P., M.App.Sc.
9. H. Ade Utami Ibnu, S.E.
10. Gregorius Sainudin Dudy, S.Ag., S.H., M.H.
8 Juli 2022 Zoom Meeting Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Sosial Budaya PPRA 63
13
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Pengantar Diskusi Studi Kasus:
Meningkatkan Integritas Pejabat Publik guna Mencegah Perilaku Korupsi, Studi Kasus Korupsi
Kepala Daerah, oleh Prof. Dr. N. Jenny M.T. Hardjatno, Tenaga Ahli Pengajar Bidang Sosial
Budaya Lemhannas RI
No Nama Judul Esai
1. Dr. Sri Sundari, , S.H.,
M.M.,CGCAE
Integritas Pejabat Publik guna Mencegah Korupsi,
Studi Kasus Korupsi Kepala Daerah
2. Kolonel Laut (T) Aji
Normanihadi, M.Sc
Dampak Politik Uang pada Pemilihan Umum Kepala
Daerah dengan Biaya Tinggi
3. Kolonel Czi Widiyanto Analisis Peran Keteladanan Pejabat Publik dan
Tingginya Budaya Korupsi di Indonesia
4. Marsma TNI Wayan
Superman
Hukuman Berat, Solusi Ampuh Mencegah Korupsi
5. Kombes Pol Eko Puji Nugroho,
S.I.K., M.H
Optimalisasi Pencegahan Korupsi guna
Meningkatkan Integritas Kepala Daerah
6. Kombes Pol Wisnu Putra,
S.H., S.I.K
Mewujudkan Karakter Kepemimpinan Nasional yang
Berintegritas dalam Mendukung Pembangunan
Nasional
7. Dr. Henry Silka Innah, S.Hut,
M.T
Menyasar “Titik Sentuh” Penanganan Korupsi
8. Faridz Yazi, S.P., M.App.Sc Meningkatkan Integritas Pejabat Publik guna
Mencegah Perilaku Korupsi Studi Kasus Korupsi
Kepala Daerah
9. H. Ade Utami Ibnu, S.E Meningkatkan Integritas Pejabat Publik guna
Mencegah Perilaku Korupsi Studi Kasus Kepala
Daerah
10. Gregorius Sainudin Dudy,
S.Ag., S.H., M.H
Upaya Penanggulangan Perilaku Korupsi Kepala
Daerah dalam rangka Perwujudan Good Governance
14
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Bhinneka Tunggal Ika PPRA 64
Kasus Fenomena Politik Identitas
R. Marthen Indev, 10 Juni 2022
Tutor Pendamping:
Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Peserta Kelompok F:
1. Kolonel Sus Rachmat Mestika
2. Kolonel Inf Agus Widodo, S.I.P., M.Si.
3. Kolonel Inf Musa David M. Hasibuan, S.IP., M.AB.
4. Kolonel Laut (S) Taufik Wijoyoko, S.E.
5. Kombes Pol Pahala Hotma Mangatur Panjaitan, S.I.K., M.Si
6. Kombes Pol Nur Romdhoni, S.I.K., M.H.
7. Dr. Denny Mangala, M.Si.
8. Elias Situmorang, S.Ag.
9. Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P.
10. Noviar Beta Aurenaldi, S.H., M.Kn.
10 Juni 2022 Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Bhinneka Tunggal Ika PPRA 64, R. Marthen Indev
15
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Pengantar Diskusi Studi Kasus:
Fenomena Politik Identitas dalam Perspektif Bhinneka Tunggal Ika, oleh Prof. Dr. Njaju Jenny
M.T Hardjatno, MA, Tenaga Ahli Pengajar Bidang Studi Sosial Budaya Lemhannas RI
No Nama Judul Esai
1. Kolonel Sus Rachmat Mestika Penataan Kebebasan Demokrasi di Indonesia guna
Menjaga Bhineka Tunggal Ika
2. Kolonel Inf Agus Widodo,
S.I.P., M.Si
Analisis Potensi Ancaman Pemanfaatan
Multikulturalisme sebagai Katalisator dalam
Kemunculan Politik Identitas di Indonesia
3. Kolonel Inf Musa David M.
Hasibuan, S.IP., M.AB
Politik Identitas dalam Perspektif Bhineka Tunggal
Ika
4. Kolonel Laut (S) Taufik
Wijoyoko, S.E
Politik Identitas dalam Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara
5. Kombes Pol Pahala Hotma
Mangatur Panjaitan, S.I.K.,
M.Si
Mengelola Politik Identitas dalam rangka Merawat
Sesanti Bhineka Tunggal Ika
6. Kombes Pol Nur Romdhoni,
S.I.K., M.H
Peningkatan Kesadaran Kebhinnekaan dalam
Rangka Menangkal Bahaya Politik Identitas
7. Dr. Denny Mangala, M.Si Ancaman Politik Identitas Terhadap Pluralitas
Bangsa
8. Elias Situmorang, S.Ag Menggelorakan Politik Nasional untuk Menepis
Politik Identitas
9. Dr. Kris Wijoyo Soepandji,
S.H., M.P.P
Kebijakan Strategis Nasional terkait Merebaknya
Politik Identitas guna Menjaga Nilai-nilai Bhinneka
Tunggal Ika
10. Noviar Beta Aurenaldi, S.H.,
M.Kn
Fenomena Politik Identitas dalam Perspektif
Bhinneka Tunggal Ika
16
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Demografi PPRA 64
Pembangunan Kependudukan Melalui Keluarga Berencana dalam rangka Pencapaian
SDGS, Zoom Meeting, 10 Agustus 2022
Tutor Pendamping:
Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Peserta Kelompok E:
1. Agus Widodo, SIP, M.Si
2. Anton Setiyawan, S.Si, MM
3. Febreil B. Sikumbang, SH, MM
4. Hendro Suwito
5. Arif Purwo Handoko, SIP
6. La Ode Aries El Fahtar, SIK
7. Sonny Mulvianto Utomo, SIK
8. Christyanto Noviantoro, SH, MH
9. Dr. Kris Wijoyo Soepanjdji, SH, MPP
10. P. Rina Ismawati, SP, M.Pd
10 Agustus 2022 Zoom Meeting Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Demografi PPRA 64
17
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Pengantar Diskusi Studi Kasus:
Pembangunan Kependudukan melalui Keluarga Berencana dalam rangka Pencapaian SDGS,
oleh Inspektur Jenderal Polisi Drs. Agus Sukamso, M.Si, Tajar Bidang Kependudukan
Lemhannas RI
No Nama Judul Esai
1. Anton Setiyawan, S.Si., M.M Implementasi Pembangunan Kependudukan
melalui Keluarga Berencana dalam rangka
Pencapaian SDGs
2. Kolonel Inf Agus Widodo, S.I.P., M.Si Optimalisasi Kebijakan Keluarga Berencana
guna Mendukung Pembangunan
Kependudukan dalam rangka Pencapaian
SDGs
3. Kolonel Inf Febriel B. Sikumbang,
S.H., M.M
Optimalisasi Program Keluarga Berencana
(KB) dalam Pengendalian Jumlah Penduduk
guna Mendukung Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDG’S)
4. Kolonel Mar Hendro Suwito Penguatan Program Keluarga Berencana
guna Mendorong Kehidupan Sehat dan
Sejahtera
5. Kolonel Adm Arif Purwo Handoko,
S.I.P
Peningkatan Kualitas Penduduk melalui
Keluarga Berencana guna Mencapai
Kesejahteraan dan Kesehatan Keluarga
6. Kombes Pol La Ode Aries El Fathar,
S.I.K.
Pengaruh Bonus Demografi terhadap
Stabilitas Negara Republik Indonesia .
7. Kombes Pol Sonny Mulvianto
Utomo, S.I.K
Keluarga Berencana Membangun
Kependudukan yang Sehat dan Sejahtera
8. Christyanto Noviantoro, S.H., M.H Revitalisasi Program Keluarga Berencana
guna Mewujudkan Tujuan Ke-3 Sustainable
Development Goals (SDGs): Kehidupan yang
Sehat dan Sejahtera
9. Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H.,
M.P.P
Formulasi Kebijakan Strategis Nasional dalam
Menghadapi Dinamika Demografi Indonesia
10. P. Rina Ismawati, S.P., M.Pd Pengendalian Pertumbuhan Penduduk guna
Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya
18
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Olah Sistem Manajemen Nasional (Olah Sismennas) adalah kegiatan latihan simulasi
hubungan kerja sama, koordinasi, dan sinkronisasi antar lembaga dalam menghasilkan dan
mengoperasionalkan suatu kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan pembangunan nasional
yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terselenggara secara sinergis,
efektif, dan efisien serta membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Kegiatan Olah Sismennas pada hakikatnya melatih peserta agar mampu bekerja sama
dalam hubungan kelompok atau tim secara terpadu dalam rangka pengambilan keputusan
dan perumusan kebijakan yang bersifat strategis serta berskala nasional. Di sisi lain, sekaligus
melatih para peserta agar mampu mengimplementasikan Wawasan Nusantara dan
Ketahanan Nasional dalam pembangunan nasional dengan mempertimbangkan
perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, pada lingkup nasional, regional maupun
global.
Pelaksanaan Olah Sismennas dipraanggapkan berlangsung di pemerintahan pusat, di
lingkungan eksekutif (Kementerian/Non Kementerian), di lingkungan legislatif maupun di
lingkungan Kedutaan Besar Negara Sahabat yang terkait. Setelah melaksanakan kegiatan Olah
Sismennas ini para peserta diharapkan memiliki pengalaman dan gambaran tentang dinamika
penyelenggaraan pemerintahan dengan berbagai permasalahannya, serta mampu
mengambil keputusan secara cepat dan tepat guna dalam memecahkan masalah nasional
dihadapkan dengan keterbatasan sarana/prasarana yang tersedia.
Tujuan Olah Sismennas
a. Melatih peserta/pelaku dalam mengaplikasikan seluruh ilmu pengetahuan dari seluruh
bidang studi yang diperoleh selama mengikuti PPRA Lemhannas RI,
b. Melatih peserta membuat rumusan kebijakan strategis dan rekomendasi kebijakan dalam
mewadahi para pemangku kepentingan dalam rangka memecahkan persoalan nasional
yang faktual secara komprehensif,
c. Melatih peserta dalam melakukan koordinasi lintas sektoral secara virtual melalui proses
dan mekanisme birokrasi guna mengambil keputusan,
d. Melatih peserta mengambil keputusan dalam kondisi kritis (keterbatasan waktu maupun
sarana prasarana yang tersedia),
e. Melatih dan membiasakan peserta memanfaatkan teknologi komunikasi untuk proses
koordinasi, merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan.
Olah Sistem Manajemen Nasional
19
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Olah Sismennas PPRA 63
Tema OS PPRA 63/2022 adalah “Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintahan
dan Instansi Terkait dalam Pemulihan Ekonomi Nasional”. Penugasan yang diberikan kepada
penulis adalah sebagai Penyelia Kelompok IX Kementerian Sosial OS dan Anggota Komisi IX
DPR-RI OS pada 26 sd 29 Juli 2022.
Tugas dan kewajiban Penyelia
(1) Membantu Kawasdal untuk mendampingi Pengawas sebagai narasumber sesuai bidang
tugas masing-masing agar pelaksanaan kegiatan OS berjalan lancar, realistis dan tertib
sesuai dengan tujuan pendidikan di Lemhannas RI,
(2) Melaksanakan koordinasi dengan Pengawas dan Pengendali agar pelaksanaan OS sesuai
dengan yang diharapkan,
(3) Memonitor kelompoknya dengan mengikuti dinamika OS pada setiap tahapan,
memantau Rencana Informasi OS (RIOS) yang diberikan kepada Pelaku dan produk yang
dibuat oleh Pelaku, dan memberikan informasi tentang tugas, data-data, Peraturan dan
Perundang-undangan, agar OS berjalan lebih realistis,
(4) Membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan OS sesuai tugas dan tanggung jawab
masing-masing guna keperluan kaji ulang,
(5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kawasdal.
26 Juli 2022 Kelompok IX Kementerian Sosial OS PPRA 63
20
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Peserta OS Kelompok IX PPRA 63
No Nama
Jabatan OS
Tahap I Tahap II
1. Junaedi, SH, M.Si, LL.M Menteri Dirjen Pemberdayaan
Sosial
2. H. Ade Utami Ibnu, SE Sekjen Dirjen Penanganan Fakir
Miskin
3. Kolonel Laut (P) Azwan Yusuf Dirjen Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Menteri
4. Dr. Roberth Kurniawan Ruslak
Hammar, SH
Dirjen Rehabilitasi
Sosial
Sekjen
5. Kolonel Arm Franky Jan Hardy
Watuseke, S.Sos
Dirjen Penanganan Fakir
Miskin
Irjen
6. Surya Imam Wahyudi, SH, MH Dirjen Penanganan Fakir
Miskin
Dirjen Rehabilitasi Sosial
7. Marsma TNI Wayan Superman Irjen Dirjen Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Sesuai dengan tema OS, topik yang berkaitan dengan koordinasi lintas sektoral pernah
disampaikan oleh penulis ketika menjadi nara sumber PPRA LIII pada 4 Mei 20151 dan PPSA
XX pada 10 Juli 20152. Tata hubungan kerja antar lembaga pemerintah diatur dalam:
1. Peraturan-perundangan tertentu. Misalnya: 1) Tata hubungan kerja antara KPK, Polri,
dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi diatur di dalam UU 31/1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Tata hubungan kerja antara
Kementerian Keuangan, Kementerian PPN, dan K/L dalam perencanaan dan
penganggaran diatur di dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 25/2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, beserta peraturan turunannya.
2. Pembentukan Tim Koordinasi, seperti misalnya tata hubungan kerja pengelolaan
reformasi birokrasi nasional antara: Kantor Wakil Presiden, Kementerian PAN dan RB,
Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN, Sekretariat
Negara, Sekretariat Kabinet, dan lain-lain dilakukan dengan pembentukan Komite
1
Dadang Solihin, 2015, Koordinasi Lintas Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Kemaritiman, PPRA LIII
Lemhannas-RI Ged. Panca Gatra Lemhannas-Jakarta, 4 Mei 2015, http://repository.unsada.ac.id/317/ ,
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/koordinasi-lintas-sektoral-dalam-mendukung-pembangunan-
kemaritiman
2
Dadang Solihin, 2015, Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber
Daya Maritim, PPSA XX Lemhannas-RI Ged. Pancagatra Lemhannas-Jakarta, 10 Juli 2015,
http://repository.unsada.ac.id/244/ , https://www.slideshare.net/DadangSolihin/sinergi-lintas-sektor-dan-
politik-anggaran-dalam-mendukung-pembangunan-sumber-daya-maritim
21
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
(TRBN);
3. Penetapan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) di antara beberapa lembaga pemerintah
yang saling terkait untuk saling mendukung dalam melaksanakan program/kegiatan yang
memiliki saling keterkaitan yang sangat erat. Hal ini misalnya dilakukan oleh Kementerian
Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dalam mendorong penguatan Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia.
Upaya Penguatan Kelembagaan Pemerintah
1. Penguatan koordinasi antar instansi yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan
instansi pemerintah, yang dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi
pendayagunaan aparatur negara;
2. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga pemerintah untuk menghindari multi-
tafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan;
3. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi
fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan;
4. Penyempurnaan bisnis proses inter maupun antar lembaga agar tercipta tata laksana
pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan
efisien;
5. Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga
dapat melaksanakan visi dan misi lembaganya dengan baik;
6. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas
pembangunan.
Penguatan kelembagaan pemerintah dilakukan dengan memperhatikan tiga hal:
1. Kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan
kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa kelembagaan pemerintah yang
diperkuat dan/atau dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang
efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan tentang
desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antara tugas, fungsi,
dan kewenangan setiap lembaga dengan peraturan perundangan yang berlaku dan
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; dan
3. Transparan, efektif, dan efisien, untuk memastikan bahwa hasil penataan kelembagaan
akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan
dikeluarkan. Oleh karena itu, analisis biaya dan manfaat dalam penataan kelembagaan
perlu dilakukan dengan cermat.
Kementerian Sosial OS
Sebagai Penyelia Kelompok Kementerian Sosial OS, dapat disampaikan bahwa Tugas
dan Fungsi (Tusi) Kemensos adalah menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial,
22
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan fakir miskin untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusifitas merupakan tugas
Kementerian Sosial sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 46/2015. Berdasarkan
hal tersebut, maka Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Sosial sebagai
berikut.
Visi Kementerian Sosial
Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya
pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu:
‘‘Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk
mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”
Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil,
profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai
dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam
kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan
bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri
adalah bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan SDM yang berkualitas serta mampu
bersaing dalam menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka
kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan;
kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan
sosial; serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.
Pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial merupakan modal sosial bagi bangsa
Indonesia yang tercermin dalam setiap kehidupan masyarakat. Gotong-royong merupakan
salah satu ciri dan kepribadian bangsa yang melekat dalam sistem sosial masyarakat yang
mencakup; keluarga, lembaga sosial masyarakat, dan pranata sosial.
Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan
pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka
pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi
masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Tidak
hanya itu, melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan
kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan
rentan.
Misi Kementerian Sosial
Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024,
dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial
melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan).
Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:
1. Misi nomor 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia,
2. Misi nomor 3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan,
23
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
3. Misi nomor 8: Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya,
4. Misi nomor 9: Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
Tujuan Strategis Kementerian Sosial
Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-
ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Tujuan
strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 adalah:
1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan,
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial
yang profesional,
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan
pelibatan publik.
Sasaran Strategis Kementerian Sosial
1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan.
– Indeks Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial.
– Indeks Partisipasi Sosial
– % SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
– % Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
– % Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial.
– % K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam
penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan
Komisi IX DPR-RI
Sebagai anggota Komisi IX DPR-RI OS, dapat disampaikan bahwa Komisi merupakan
salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang
bersifat tetap dan jumlahnya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan
permulaan Tahun Sidang. Pada Kepengurusan DPR-RI Periode 2014-2019 telah ditetapkan
jumlah Komisi sebanyak 11 (sebelas) Komisi. Hal ini berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna
DPR RI tanggal 16 Oktober 2014. Salah satu Komisi yang ada di DPR adalah Komisi IX. Berikut
selayang pandang Komisi IX DPR RI.
24
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib
Ruang Lingkup dan Tugas Komisi IX DPR RI
Komisi IX DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI yang
berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 November 2014 mempunyai ruang
lingkup tugas di bidang:
1. Kesehatan,
2. Ketenagakerjaan,
3. Kependudukan.
Mitra Kerja Komisi IX DPR RI
Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI sebagaimana tersebut di atas,
Komisi IX DPR RI berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 tentang
Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019
tanggal 23 Juni 2015, memiliki Mitra Kerja sebagai berikut:
1. Kementerian Kesehatan,
2. Kementerian Ketenagakerjaan,
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
4. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM),
5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan),
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).
25
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Susunan Keanggotaan Komisi IX DPR RI
Jumlah Anggota Komisi ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR menurut perimbangan
dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR,
permulaan tahun sidang, atau setiap masa sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan
DPR, harus menjadi Anggota salah satu Komisi. Dalam hal ini, Fraksi mengusulkan nama
anggota Komisi kepada Pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap
Fraksi untuk disahkan dalam Rapat Paripurna. Adapun penggantian Anggota Komisi dapat
dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau
ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
Susunan keanggotaan Komisi IX DPR RI dari awal Periode 2014-2019 sampai dengan
sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan karena adanya penggantian Anggota dari
Fraksi-fraksi. Saat ini jumlah Anggota Komisi IX DPR RI adalah 51 (lima puluh satu) orang,
dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Pimpinan Komisi IX DPR RI
Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan
kolegial, yang terdiri atas : 1 (satu) orang Ketua dan paling banyak 4 (empat) orang Wakil
Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dalam satu paket yang bersifat tetap
berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Apabila terjadi
pergantian unsur pimpinan, maka dilakukan pengesahan Pimpinan Komisi yang baru dalam
Rapat Intern Komisi yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPR RI, yaitu Pimpinan DPR
RI yang membidangi komisi terkait.
Saat ini Pimpinan Komisi IX DPR RI terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang
Wakil Ketua. Pimpinan Komisi I DPR RI telah mengalami beberapa kali pergantian yang
disahkan dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPR
RI, yaitu Pimpinan DPR RI yang membidangi Kesra (Korkesra) atau Wakil Ketua Kordinasi
Bidang lainnya. Adapun susunan Pimpinan Komisi IX DPR RI saat ini adalah:
1. Felly Estelita Runtuwene, S.E,
2. Charles Honoris,
3. Emanuel Melkiades Laka Lena,
4. Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA,
5. H. Ansory Siregar, Lc.
Anggota Komisi IX DPR RI
Seperti halnya Pimpinan Komisi IX DPR RI, Anggota Komisi IX DPR RI juga telah
mengalami beberapa kali pergantian dari Fraksi-fraksi. Saat ini jumlah Anggota Komisi IX
berjumlah 50 (Lima Puluh) orang dengan komposisi sebagai berikut.
1. Felly Estelita Runtuwene, S.E, Fraksi Partai NasDem Sulawesi Utara,
2. Dra. Sri Rahayu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur VI,
3. Emanuel Melkiades Laka Lena, Fraksi Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Timur II,
26
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
4. Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur III,
5. H. Ansory Siregar, Lc, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara III,
6. Dra. Elva Hartati, S.IP.. M.M, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bengkulu,
7. Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP., M.Kep, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa
Tengah III,
8. Rahmad Handoyo, S.Pi., M.M, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah
V,
9. Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jawa Tengah,
10. Dr. Dewi Aryani, M.Si, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jawa Tengah IX,
11. Krisdayanti, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur V,
12. Abidin Fikri, S.H, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur IX,
13. I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bali,
14. Tuti Nusandari Roosdiono, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah I,
15. Itet Tridjajati Sumarijanto, M.B.A, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Lampung
II,
16. Delia Pratiwi Br. Sitepu, S.H, Fraksi Partai Golongan Karya Sumatera Utara III,
17. Drs. H. Darul Siska, Fraksi Partai Golongan Karya Sumatera Barat I,
18. Hj. Saniatul Lativa, SE., MM, Fraksi Partai Golongan Karya Jambi,
19. Hj. Dewi Asmara, S.H.,M.H, Fraksi Partai Golongan Karya Jawa Barat IV,
20. Dra. Wenny Haryanto, SH, Fraksi Partai Golongan Karya Jawa Barat VI,
21. M. Yahya Zaini, S.H, Fraksi Partai Golongan Karya Jawa Timur VIII,
22. dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Sumatera Barat I,
23. Dr. Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, M.M, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Jambi,
24. Ir. Sri Meliyana, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Sumatera Selatan II,
25. Dra. Hj. Andi Ruskati Ali Baal, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Sulawesi Barat,
26. Ade Rezki Pratama, S.E., M.M, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Sumatera Barat II,
27. Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, D.E.A, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Jawa Barat VIII
28. Hj. Sri Wulan, S.E., Fraksi Partai NasDem Jawa Tengah III,
29. Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T, Fraksi Partai NasDem Nusa Tenggara Timur II,
30. Nurhadi, S.Pd, Fraksi Partai NasDem Jawa Timur VI,
31. Hj. Nur Nadlifah, S.Ag., M.M, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah IX,
32. Arzeti Bilbina, S.E., M.A.P, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur I,
33. Ir.H. Nur Yasin, M.B.A.., M.T, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur IV,
34. H. Haruna, M.A., M.B.A, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Selatan I,
27
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
35. H. Sukamto, S.H, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa D.I. Yogyakarta,
36. Drs. H. Zulfikar Achmad, Fraksi Partai Demokrat Jambi,
37. Dra. Lucy Kurniasari, Fraksi Partai Demokrat Jawa Timur I,
38. Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E, Fraksi Partai Demokrat Sulawesi Selatan I,
39. Hasan Saleh, Fraksi Partai Demokrat Kalimantan Utara,
40. Linda Megawati, S.E., M.Si, Fraksi Partai Demokrat Jawa Barat IX,
41. Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta I,
42. Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat VIII,
43. H. Alifuddin, S.E., M.M, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Barat I,
44. Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, M.A, Fraksi Partai Amanat Nasional
Sumatera Utara II,
45. Drs. H. Ashabul Kahfi, M.Ag, Fraksi Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan I,
46. H. Sungkono, Fraksi Partai Amanat Nasional Jawa Timur I,
47. SY. Anas Thahir, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur III,
48. Hj. Nurhayati, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat XI,
49. drg. Putih Sari, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Jawa Barat VII,
50. Drg. Hj. Hasnah Syams, MARS, Fraksi Partai NasDem Sulawesi Selatan II,
Tugas Komisi IX DPR RI
Seperti Komisi lainnya, Komisi IX DPR RI mempunyai tugas dalam bidang:
1. Legislasi (pembentukan undang-undang)
Dalam bidang legislasi, Komisi IX DPR RI mempunyai tugas mengadakan persiapan,
penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk
dalam ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI. Untuk itu, Komisi IX DPR RI dapat melaksanakan:
a. Penyusunan (perumusan) RUU Usul Inisiatif DPR
b. Pembahasan terhadap 1) RUU Usul Inisiatif Pemerintah dan 2) RUU Usul Inisiatif DPR
Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan undang-undang, Komisi IX DPR RI menerima
partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU yang sedang dirumuskan
dan dibahas oleh Komisi IX DPR RI. Masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis
maupun secara langsung melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX
DPR RI. Di samping itu, dalam merumuskan dan membahas RUU, Komisi IX DPR RI juga
meminta masukan dari Pakar/Akademisi/Pejabat Pemerintah melalui RDPU/RDP maupun
melalui Kunjungan Kerja.
2. Budgeting (anggaran)
Dalam bidang anggaran, Komisi IX DPR RI mempunyai tugas:
28
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
1. Mengadakan pembicaraan pendahuluan RAPBN yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dalam ruang
lingkup tugas Komisi IX DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan
daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah.
2. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN serta
mengusulkan perubahan RKAKL yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IX DPR
RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama
dengan Pemerintah.
3. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian/
Lembaga (KL) yang menjadi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI.
4. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN dan menyampaikan hasil
pembahasan RAPBN, RKAKL, dan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang
menjadi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi.
5. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi
Mitra Kerja Komisi IX DPR RI berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran KL oleh
Badan Anggaran
6. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi untuk bahan
akhir penetapan APBN
7. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan
tahun jamak yang menjadi Mitra Komisi IX DPR RI
8. Mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN; dan
9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang
lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
3. Pengawasan
Dalam bidang pengawasan, Komisi IX DPR RI mempunyai tugas:
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta
peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang
lingkup tugas Komisi IX DPR RI
3. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan,
hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang
lingkup tugas Komisi IX DPR RI
4. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan
5. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD;
Pelaksanaan Tugas Komisi IX DPR RI
Dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, Komisi IX DPR RI
dapat mengadakan:
29
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
Dalam hal ini Komisi IX DPR RI dapat mengadakan Raker dengan:
1. Menteri/Pimpinan Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI, yaitu:
a. Menteri Kesehatan;
b. Menteri Ketenagakerjaan;
c. Kepala BKKBN;
d. Kepala Badan POM;
e. Kepala BNP2TKI;
f. Dirut BPJS Kesehatan;
g. Dirut BPJS Ketenagakerjaan.
2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang mewakili instansinya yang bukan menjadi Mitra Kerja
Komisi IX DPR RI, apabila dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas Komisi IX DPR RI di
bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran, atas persetujuan Pimpinan DPR RI serta
memberitahukan kepada Pimpinan Komisi yang bersangkutan.
Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya
Dalam hal ini, Komisi IX DPR RI dapat mengadakan RDP dengan:
a. Pejabat Pemerintah yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI, yaitu Pejabat di
Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI.
b. Pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang bukan merupakan Mitra Kerja Komisi
IX DPR RI, apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugas Komisi IX DPR RI di bidang
legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dalam hal ini, Komisi IX DPR RI dapat mengadakan RDPU dengan Masyarakat,
Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kalangan Swasta, Pakar, dan
Akademisi, baik atas permintaan Komisi IX DPR RI maupun atas permintaan pihak lain dalam
rangka mendapatkan masukan terkait dengan tugas Komisi IX DPR RI di bidang legislasi,
pengawasan, dan anggaran.
Rapat Kerja Gabungan
Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi IX DPR RI dapat mengadakan Rapat Kerja
Gabungan dengan Komisi lainnya yang terkait dengan materi/substansi yang akan dibahas.
30
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Kunjungan Kerja (Kunker)
a. Kunker dalam Masa Reses. Dalam setiap reses masa persidangan, Komisi IX DPR RI dapat
melaksanakan Kunker ke Dalam Negeri, untuk mengetahui dan meninjau langsung
permasalahan-permasalahan yang dihadapi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI di daerah dan
sarana dan prasarana yang ada.
b. Kunker Spesifik. Apabila terjadi kasus-kasus yang bersifat spesifik yang berkaitan dengan
permasalahan dalam ruang lingkup dan tugas Komisi IX DPR RI, maka Komisi IX DPR RI
dapat melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke daerah dalam rangka mendapatkan
masukan/informasi langsung mengenai permasalahan yang terjadi dan mencari solusi
penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.
c. Kunker Panja. Dilaksanakan dalam rangka sosialisasi dan uji publik atas RUU yang sedang
dibuat di Komisi IX DPR RI.
d. Kunker Luar Negeri. Dilaksanakan dalam rangka memberikan penguatan diplomasi
parlemen dan dalam rangka mencari masukan ke negara-negara yang tepat terkait
pembahasan sebuah rancangan undang-undang.
Di samping melaksanakan hal-hal tersebut di atas, Komisi IX DPR RI juga melaksanakan
Uji Kepatutan dan Kelayakan dalam rangka pengisian Anggota Dewan Pengawas Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Anggota Dewan Pengawas
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).
Komisi IX DPR RI akan memilih 5 (lima) orang dari 10 (sepuluh) orang yang diajukan
oleh Panitia Seleksi untuk tiap Dewan Pengawas BPJS. Ke 10 (sepuluh) orang tersebut terdiri
dari unsur Pengusaha, Pekerja dan Tokoh Masyarakat.
Sedangkan di tiap-tiap Dewas BPJS sebanyak 2 (dua) orang yang berasal dari unsur
Pemerintah tidak diseleksi oleh DPR RI, melainkan ditetapkan langsung oleh Pemerintah.
Sehingga secara keseluruhan jumlah anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan 7 (tujuh)
orang dan jumlah anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan juga 7 (tujuh) orang.
31
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
KEMENTERIAN SOSIAL OS
PROGRAM KEGIATAN TERPADU (PKT) III
TENTANG
PENINGKATAN BADAN USAHA MILIK DESA
NAMA: AZWAN YUSUF
Nomor Peserta: 016
Jakarta, 21 Oktober 20XE
32
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
KEMENTERIAN SOSIAL OS
PROGRAM KEGIATAN TERPADU (PKT) III
TENTANG
PENINGKATAN BADAN USAHA MILIK DESA
I. Kementerian yang terlibat:
A. Penanggung Jawab : Menteri Koordinator Bidang PMK OS
B. Pendukung :
1. Kementerian Sosial OS
2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi OS
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika OS
4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
II. Sasaran Program :
A. Terwujudnya kesempatan yang sama bagi penduduk miskin dan rentan dalam
peningkatan sosial ekonomi
B. Terwujudnya solidaritas masyarakat yang cinta dan bangga menggunakan produk
lokal melalui program kewirausahaan yang berbasis rumah tangga dalam rangka
mencegah monopoli dan kapitalisme
III. Rencana Program :
A. Terhadap Sasaran II A
1. Kementerian Sosial OS (selaku penanggung jawab kegiatan keseluruhan)
a. Proyek/Kegiatan. Terwujudnya kesempatan yang sama bagi penduduk
miskin dan rentan dalam peningkatan sosial ekonomi
b. Waktu/tempat. Pada bulan September-Desember 20XE melalui platform
Kemenkominfo dan Pemerintah Daerah di seluruh Provinsi, Kabupaten dan
Kota OS
c. Pelaksanaan. Dilakukan selama 3 (tiga) bulan.
d. Dana. Kebutuhan anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,-
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika OS (selaku pendukung
kegiatan/proyek)
a. Proyek/Kegiatan. Menyediakan platform digital untuk mendukung
terwujudnya kesempatan yang sama bagi penduduk miskin dan rentan
dalam peningkatan sosial ekonomi
33
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
b. Waktu/tempat. Pada Pada bulan September-Desember 20XE di seluruh
Provinsi, Kabupaten dan Kota OS
c. Pelaksanaan. Disesuaikan dengan program kementerian terkait
d. Dana. Anggaran disesuaikan dengan program kementerian terkait
3. Pemerintah Daerah OS (Provinsi dan Kabupaten/Kota) (selaku pendukung
kegiatan/proyek)
a. Proyek/Kegiatan. Menyediakan lapangan usaha dan lapangan kerja untuk
mendukung terwujudnya kesempatan yang sama bagi penduduk miskin dan
rentan dalam peningkatan sosial ekonomi.
b. Waktu/tempat. Pada Pada bulan September-Desember 20XE di seluruh
Provinsi, Kabupaten dan Kota OS
a. Pelaksanaan. Disesuaikan dengan program kementerian terkait
c. Dana. Alokasi anggaran pemerintah daerah terkait
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi OS
(selaku pendukung proyek/kegiatan)
a. Proyek/Kegiatan. Mendukung terwujudnya kesempatan yang sama bagi
penduduk miskin dan rentan dalam peningkatan sosial ekonomi melalui data
kemiskinan dan masyarakat rentan di seluruh desa di Indo OS
b. Waktu/tempat. Pada bulan Desember 20XE di seluruh Provinsi, Kabupaten
dan Kota.
c. Pelaksanaan. Disesuaikan dengan program kementerian terkait
d. Dana. Alokasi anggaran kementerian terkait
B. Terhadap Sasaran II B
1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi OS (selaku
pendukung proyek/kegiatan)
a. Proyek/Kegiatan. Mendukung terwujudnya solidaritas masyarakat yang cinta
dan bangga menggunakan produk lokal melalui program kewirausahaan yang
berbasis rumah tangga yang dibina oleh BUMDes tiap Desa.
b. Waktu/tempat. Disesuaikan dengan program kementerian terkait
c. Dana. Alokasi anggaran disesuaikan dengan kementerian terkait
2. Kementerian Sosial OS (selaku pendukung kegiatan/proyek)
a. Proyek/Kegiatan. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan untuk
mendukung solidaritas masyarakat yang cinta dan bangga menggunakan
produk lokal melalui program kewirausahaan yang berbasis rumah tangga
dalam rangka mencegah monopoli dan kapitalisme.
b. Waktu/tempat. Pada bulan November 20XE di seluruh Provinsi, Kabupaten
dan Kota OS
c. Pelaksanaan. Dilakukan selama 1 (satu) bulan
34
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
d. Dana. Kebutuhan anggaran sebesar Rp6.000.000.000,-
3. Pemerintah Daerah OS (selaku pendukung kegiatan/proyek)
a. Proyek/Kegiatan. Menyediakan lapangan usaha dan lapangan kerja untuk
mendukung terwujudnya solidaritas masyarakat yang cinta dan bangga
menggunakan produk lokal melalui program kewirausahaan yang berbasis
rumah tangga dalam rangka mencegah monopoli dan kapitalisme.
b. Waktu/tempat. Disesuaikan dengan program kementerian terkait
c. Pelaksanaan. Disesuaikan dengan program kementerian terkait
d. Dana. Alokasi anggaran disesuaikan dengan kementerian terkait
IV. PENUTUP
Demikian Program Kegiatan Terpadu (PKT) tentang Peningkatan Badan Usaha Milik Desa
yang disusun secara koordinatif, komprehensif dan sistemik diharapkan dapat mendukung
upaya pemerintah Indo OS dalam melakukan peningkatan Badan Usaha Milik Desa.
Jakarta, Agustus 20XE
Menteri Sosial OS
Azwan Yusuf
35
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Olah Sismennas PPRA 64
Tema OS PPRA 64/2022 adalah “Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintahan
dan Pemangku Kepentingan Terkait, dalam Pemanfaatan Blue Economy”. Penugasan yang
diberikan kepada penulis adalah sebagai Penyelia Kelompok IV Kementerian BUMN OS &
Anggota Komisi VI A DPR RI OS pada 27 sd 30 September 2022.
Peserta OS Kelompok IV PPRA 64
No Nama
Jabatan OS
Tahap I Tahap II
1. Rafles Manurung, SIP Menteri Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-
Undangan
2. Dra. Mathilda Agnes Maria
Wowor, M.Si
Sekretaris Kementerian Deputi Bidang SDM,
Teknologi, Informasi
3. Prof. Dr. Ade Maman
Suherman, SH, M.Sc
Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-
Undangan
Wamen I
4. Dr. Miftahul Huda, S.Si, M.Si Irjen Menteri
5. La Ode Aries El Fathar, SIK Deputi Bidang
Keuangan dan
Manajemen Resiko
Sekretaris Kementerian
6. Yudi Indra Gunawan, SH, MH Wamen I Deputi Bidang
Keuangan dan
Manajemen Resiko
27 September 2022 Kelompok IV Kementerian BUMN OS PPRA 64
36
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
No Nama
Jabatan OS
Tahap I Tahap II
7. David Pajung, ST, M.Si Deputi Bidang SDM,
Teknologi, Informasi
Wamen II
8. Heri Prakosa Ponco Wibowo Wamen II Irjen
Visi dan Misi Kementerian BUMN
Visi: “Sebagai Kementerian yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam
pelayanan kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
Misi:
1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan
responsive kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang pembinaan dan
pengawasan BUMN,
2. Meningkatkan Kualitas SDM dan Prasarana Kementerian BUMN,
3. Mendorong BUMN untuk berkontribusi optimal terhadap perekonomian Nasional dan
memberikan nilai tambah untuk pemegang saham,
4. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
Lima Prioritas Kementerian BUMN
1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia. Meningkatkan nilai ekonomi dan dampak
sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan Kesehatan.
2. Inovasi Model Bisnis. Restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem,
kerjasama, pertimbangan kebutuhan stakeholders, dan fokus pada core business.
3. Kepemimpinan Teknologi. Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan
melembagakan kapabilitas digital seperti data management, advanced analytics, big data,
artificial intelligence, dan lain lain.
4. Peningkatan Investasi. Mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi
yang sehat.
5. Pengembangan Talenta. Mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM
berkualitas untuk Indonesia, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM.
Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN
Fungsi Birokrasi Fungsi Pemegang Saham
1. Perumusan dan penetapan kebijakan,
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan,
1. Pengembangan usaha,
2. Penyusunan inisiatif bisnis strategis,
3. Penguatan daya saing dan sinergi,
37
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Fungsi Birokrasi Fungsi Pemegang Saham
3. Koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi Kementerian,
4. Pengelolaan barang milik negara,
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di
lingkungan Kementerian.
4. Penguatan kinerja,
5. Penciptaan pertumbuhan berkelanjutan
6. Restrukturisasi.
Ruang Lingkup dan Tugas Komisi VI DPR RI
Komisi VI DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI yang
berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 November 2019 mempunyai ruang
lingkup tugas di bidang:
1. Perdagangan;
2. Koperasi UKM;
3. BUMN;
4. Investasi; dan
5. Standarisasi Nasional.
Mitra Kerja Komisi VI DPR RI
Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI sebagaimana tersebut di
atas, Komisi I DPR RI berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI Masa Keanggotaan
Tahun 2019-2024 tanggal 29 Oktober 2019, memiliki Mitra Kerja sebagai berikut:
1. Kementerian Perdagangan;
2. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah;
3. Kementerian Negara BUMN, termasuk seluruh BUMN;
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
6. Badan Standarisasi Nasional (BSN);
29 September 2022 Ketua dan Wakil Ketua Komisi VI A DPR RI OS bersama peserta PPRA 64
38
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
9. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN); dan
10. Dewan Koperasi Indonesia.
Susunan Keanggotaan Komisi VI DPR RI
Jumlah Anggota Komisi ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR menurut perimbangan
dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR,
permulaan tahun sidang, atau setiap masa sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan
DPR, harus menjadi Anggota salah satu Komisi. Dalam hal ini, Fraksi mengusulkan nama
anggota Komisi kepada Pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap
Fraksi untuk disahkan dalam Rapat Paripurna. Adapun penggantian Anggota Komisi dapat
dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau
ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
Keanggotaan Komisi VI DPR RI pada Periode 2019-2024 berjumlah 54 (lima puluh
empat) orang dengan susunan sebagai berikut:
Pimpinan Komisi VI DPR RI
Pimpinan Komisi VI DPR RI berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang
Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua.
Adapun Pimpinan Komisi VI DPR RI berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR
RI tanggal 29 Oktober 2019 adalah sebagai berikut
1) Ketua : Faisol Riza / F-PKB
2) a. Wakil Ketua: Aria Bima / F-PDI Perjuangan
b. Wakil Ketua: M. Sarmuji, S.E.,M.Si / F-PG
c. Wakil Ketua : Mohamad Hekal / F- Gerindra
d. Wakil Ketua : Martin Manurung, S.E., M.A. / F-Nasdem
Anggota Komisi VI DPR RI
Anggota Komisi VI DPR RI berjumlah 49 (lima puluh) orang dengan komposisi sebagai berikut
1. F-PDI Perjuangan : 11 orang
2. F-PG : 7 orang
3. F-Gerindra : 6 orang
4. F- Nasdem : 5 orang
5. F- PKB : 5 orang
6. F- PD : 5 orang
7. F-PKS : 4 orang
8. F-PAN : 5 orang
9. F-PPP : 2 orang
39
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Tugas Komisi VI DPR RI
1. Legislasi (pembentukan undang-undang)
Dalam bidang legislasi, Komisi VI DPR RI mempunyai tugas mengadakan persiapan,
penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk
dalam ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI. Untuk itu, Komisi VI DPR RI dapat melaksanakan:
a. Penyusunan (perumusan) RUU Usul Inisiatif DPR
b. Pembahasan terhadap:
1. RUU Usul Inisiatif Pemerintah
2. RUU Usul Inisiatif DPR
3. RUU Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional (Ratifikasi)
2. Budgeting (anggaran)
Dalam bidang anggaran, Komisi VI DPR RI mempunyai tugas:
a. Mengadakan pembicaraan pendahuluan RAPBN yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA/KL) dalam ruang
lingkup tugas Komisi VI DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan
daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah.
b. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN serta
mengusulkan perubahan RKA/KL yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi VI DPR
RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama
dengan Pemerintah.
c. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program
Kementerian/Lembaga (KL) yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI.
d. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN dan menyampaikan hasil
pembahasan RAPBN, RKA/KL, dan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang
menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi.
e. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi
Mitra Kerja Komisi VI DPR RI berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran KL oleh Badan
Anggaran
f. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi untuk bahan
akhir penetapan APBN
g. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan
tahun jamak yang menjadi Mitra Komisi VI DPR RI
h. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN; dan
i. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang
lingkup tugas Komisi VI DPR RI.
40
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
3. Pengawasan
Dalam bidang pengawasan, Komisi VI DPR RI mempunyai tugas:
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta
peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI
b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang
lingkup tugas Komisi VI DPR RI
c. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan,
hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang
lingkup tugas Komisi VI DPR RI
d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah
e. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan
f. Menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupun swasta, sesuai
dengan bidang tugas setiap komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar-
Parlemen.
Pelaksanaan Tugas Komisi VI DPR RI
Dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, Komisi VI
DPR RI dapat mengadakan:
1. Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga. Dalam hal ini Komisi VI DPR RI dapat mengadakan Raker dengan:
a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI, dan
b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang mewakili instansinya yang bukan menjadi Mitra
Kerja Komisi VI DPR RI, apabila dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas Komisi VI
DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran atas persetujuan Pimpinan DPR
RI serta memberitahukan kepada Pimpinan Komisi yang bersangkutan.
2. Rapat Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
3. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya.
Dalam hal ini, Komisi VI DPR RI dapat mengadakan RDP dengan:
a. Pejabat Pemerintah yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI, yaitu Pejabat di
Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI.
b. Pejabat Pemerintah yang bukan merupakan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI, apabila
dipandang perlu dalam melaksanakan tugas Komisi VI DPR RI di bidang legislasi,
pengawasan, dan anggaran.
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dalam hal ini, Komisi VI DPR RI dapat mengadakan RDPU dengan Masyarakat, Organisasi
Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kalangan Swasta, Pakar, dan Akademisi,
baik atas permintaan Komisi VI DPR RI maupun atas permintaan pihak lain dalam rangka
mendapatkan masukan terkait dengan tugas Komisi VI DPR RI di bidang legislasi, pengawasan,
dan anggaran.
41
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Rapat Kerja Gabungan
Dalam melaksanakan tugasnya baik di bidang legislasi, pengawasan, maupun anggaran,
Komisi VI DPR RI dapat mengadakan Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi lainnya yang
terkait dengan materi/substansi yang akan dibahas.
Kunjungan Kerja (Kunker)
a. Kunker dalam Masa Reses. Dalam setiap reses masa persidangan, Komisi VI DPR RI dapat
melaksanakan Kunker ke Dalam Negeri, untuk mengetahui dan meninjau langsung
permasalahan-permasalahan yang dihadapi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI di daerah untuk
mengetahui sarana dan prasarana yang ada.
b. Kunker Spesifik. Apabila terjadi kasus-kasus yang bersifat spesifik yang berkaitan dengan
permasalahan dalam ruang lingkup dan tugas Komisi VI DPR RI, maka Komisi VI DPR RI
dapat melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke daerah dalam rangka mendapatkan
masukan/informasi langsung mengenai permasalahan yang terjadi dan mencari solusi
penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.
c. Kunker Gabungan. Komisi VI DPR RI dapat melaksanakan Kunker Gabungan apabila
dipandang perlu dalam melaksanakan tugas Komisi VI DPR RI.
Semua hasil Kunjungan Kerja tersebut di atas, dilaporkan dalam Rapat Intern Komisi VI
DPR RI untuk selanjutnya disampaikan kepada Mitra Kerja Komisi VI DPR RI (Menteri/
Pimpinan Lembaga terkait) agar dapat ditindaklanjuti.
Di samping melaksanakan hal-hal tersebut di atas, Komisi VI DPR RI juga melaksanakan:
Uji Kepatutan dan Kelayakan dalam rangka:
a. Memilih atau memberi persetujuan terhadap: Dewan Pengawas (Dewas) Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), berdasarkan Pasal 31 UU No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
b. Pemberian Pertimbangan (dalam bentuk konsultasi) terhadap: Dewan Pengawas
(Dewas) Badan Perlindungan Konsumen Nasional, (BPKN), berdasarkan Pasal 35 ayat (2)
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
c. Menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat. Komisi VI DPR RI juga menampung dan
menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terkait dengan ruang lingkup
tugas dan wewenang Komisi VI DPR RI yang disampaikan baik secara tertulis (surat dan
email) maupun dalam RDPU ataupun audiensi dengan Komisi VI DPR RI. Aspirasi dan
pengaduan masyarakat ini akan ditindaklanjuti dalam Rapat Komisi VI DPR RI dengan
Mitra Kerja terkait.
42
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
KEMENTERIAN BUMN OS
TAHUN 20XD-20XE
PROGRAM KEGIATAN TERPADU (PKT-III)
PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGELOLAAN IKAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN EKSPOR SUMBER
DAYA LAUT
PRODUK KELOMPOK
KEMENTERIAN BUMN OS
Jakarta, 20XE
43
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
KEMENTERIAN BUMN OS
PROGRAM KEGIATAN TERPADU (PKT-III)
TENTANG PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGELOLAAN IKAN DALAM
RANGKA MENINGKATKAN EKSPOR SUMBER DAYA LAUT
I. KEMENTERIAN TERLIBAT
A. PENANGGUNG JAWAB: KEMENTERIAN BUMN OS
B. PENDUKUNG
1. KEMENTERIAN KOP DAN UKM OS
2. KEMENTERIAN INVESTASI-BKPM OS
3. KEMENTERIAN PERDAGANGAN OS
II. SASARAN PROGRAM
A. Optimalisasi peran BUMN Strategis Sektor Kemaritman dan Kelautan guna
mendukung ekspor sumber daya laut dalam rangka mendukung program blue
economy.
III. RENCANA PROGRAM
A. TERHADAP SASARAN II A
1. KEMENTERIAN BUMN OS (Selaku Penanggung Jawab Kegiatan
Keseluruhan).
a. Proyek/Kegiatan : Optimalisasi peran BUMN Strategis Sektor
Kemaritman dan Kelautan
b. Waktu/Tempat : 20XE-20XF / BUMN Sektor Kemaritiman dan
Kelautan
c. Pelaksanaan : Pengembangan unit usaha BUMN Strategis Sektor
Kemaritman dan Kelautan
d. Dana : Rp. 1.000.000.000
2. KEMENTERIAN PERDAGANGAN OS (Selaku Pendukung Kegiatan/Proyek)
a. Proyek/Kegiatan : Koordinasi dan Kolaborasi Kementerian BUMN
OS dan Kementerian Perdagangan OS
44
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
b. Waktu/Tempat : 20XE / Kementerian BUMN OS
c. Pelaksanaan : Membangun sinergitas lintas sektoral
d. Dana : Rp. 5.000.000.000
3. KEMENTERIAN KOP DAN UKM OS (Selaku Pendukung Kegiatan/Proyek).
a. Proyek/Kegiatan : Kemitraan dan Pembinaan UMKM
b. Waktu/Tempat : 20XE / Kementerian KOP dan UKM OS
c. Pelaksanaan : Pembuatan MoU antara BUMN Sektor Kemaritman
dan Kelautan dengan UMKM guna meningkatkan potensi ekspor hasil
laut
d. Dana : Rp. 1.000.000.000
4. KEMENTERIAN INVESTASI-BKPM OS (Selaku Pendukung Kegiatan/Proyek).
a. Proyek/Kegiatan : Sinergitas K/L guna mendukung program
peningkatan potensi sektor hasil laut
b. Waktu/Tempat : 20XE / Kementerian INVEST-BKPM OS.
c. Pelaksanaan : Penandatangan MoU antara Kementerian INVEST-
BKPM OS dengan BUMN Sektor Sektor Kemaritman dan Kelautan
d. Dana : Rp. 1.000.000.000
IV. PENUTUP
Meningkatkan ekspor sumber daya laut adalah sebuah terobosan yang dilakukan
oleh pemerintah untuk mendukung transformasi ekonomi melalui program blue
economy..
Jakarta, Oktober 20XE
Menteri BUMN-OS
Dr. Miftahul Huda, S.Si., M.Si
No Peserta: 079
45
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 22 sd 26 Agustus 2022
Tema:
Optimalisasi Ekosistem Inovasi Pertanian Terintegrasi Tanam Jagung Panen Sapi guna
Mewujudkan Ketahanan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kegiatan Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) adalah metode pembelajaran
untuk membekali para Peserta PPRA LXIV, berupa suatu pengalaman melaksanakan studi
lapangan berkaitan dengan kebenaran isu-isu strategis yang sedang berkembang dan
Kebijakan Publik terhadap Obyek VitalNasional, Potensi Budaya dan Produk Unggulan di
daerah, melalui, Diskusi Panel, Audiensi, FGD, dan Peninjauan secara langsung sesuai topik
permasalahan yang dipilih dengan melakukan peninjauan langsung ke daerah (Provinsi dan
Kabupaten/Kota) melalui pemerintahannya, tokoh dan para pemangku kepentingan lainnya,
serta objek /produk unggulan dari suatu daerah/provinsi di Indonesia. Para peserta sebagai
kader pimpinan tingkat nasional diharapkan akan memiliki; cara berfikir yang komprehensif,
holistik dan integratif dalam memahami isu-isu strategis yang berkembang dan prospek objek
vital nasional, potensi budaya dan produk unggulan dalam rangka mendukung Pembangunan
Nasional.
Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) Program Pendidikan Reguler Angkatan
(PPRA) LXIV salah satu objek lokus adalah NTT di Provinsi Nusa Tenggara Timuryang akan
dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 26 Agustus 2022 guna untuk memperoleh data dan
informasi yang objektif tentang isu-isu strategis yang sedang berkambang dan kebijakan
publik terhadap Obyek Vital Nasional yang dikunjungi, selanjutnya dapat menganalisis
dengan tepat dan dapat memberikan saran masukan terkait isu-isu strategis yang sedang
berkembang dan kebijakan publik kepada Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pimpinan Rombongan: Laksamana Muda TNI Rachmat Hartoyo, S.Sos., M.M., CHRMP.
Tenaga Ahli: Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Peserta Kelompok B:
No Nama Judul Esai
1. Kol Pnb. Muh. Taufiq Arasj,
S.Sos
Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Wisata Labuan
Bajo guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi di
Provinsi NTT
2. Dr. Ir. Heru Dewanto, ST,
M.Sc (Eng), IPU, ACPE
Strategi Mengatasi Ancaman Kekeringan dan
Kelangkaan Air guna Mendukung Keberhasilan
Pembangunan di Provinsi NTT
Studi Lapangan Isu Strategi Nasional (SLISN)
46
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
No Nama Judul Esai
3. Kombes Pol. Wawan
Setiawan, SH, SIK, MM99999
Mengembangkan Potensi Desa Wisata sebagai
Destinasi Wisata Alternatif di Provinsi Nusa
Tenggara Timur
4. Prof. Dr. Ade Maman
Suherman, SH, M.Sc
Optimalisasi Tata Kelola Potensi Sosial Budaya di
Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Mendukung
Pembangunan Nasional di Daerah
5. Kolonel Inf. Agus Muchlis
Latif, S.IP, MM
Peningkatan Produktivitas Peternakan Sapi di
Provinsi NTT guna Mendukung Ketahanan Pangan
Nasional
6. Kolonel Mar. Ali Bahar
Saragih, SE, MM
Optimalisasi Potensi Budidaya Rumput Laut sebagai
Komoditas Unggulan guna Meningkatkan
Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Anton Setiyawan, S.Si, MM Optimalisasi Pengembangan Pariwisata Estate
Provinsi NTT dalam rangka Pemulihan Ekonomi
Pasca Pandemi Covid-19
8. Kolonel Inf. Ayi Lesmana, SE Mewujudkan Lamalera sebagai Destinasi Wisata
Alternatif selain Pulau Komodo guna Ketahanan
Ekonomi NTT
9. Christiyanto Noviantoro, SH,
MH
Strategi Menjaga Kestabilan Program Tanam Jagung
Panen Sapi (Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dan
Penyakit Mulut dan Kuku pada Sapi)
10. Kombes Pol. Doni Sabardi
Halomoan Damanik, SIK, MH
Optimalisasi Pariwisata Berkelanjutan guna
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Nusa
Tenggara Timur
11. Kolonel Inf. Dwi Lagan
Safrudin, SIP
Pengembangan UMKM sebagai Upaya Pengentasan
Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
12. Elisa Luhulima, SH, L.LM (PR) Kepariwisataan Berbasis Kearifan Lokal guna
Mendukung Pembangunan Sosial-Budaya di Prov.
Nusa Tenggara Timur
13. Evans Steven Liow, S.Sos,
MM
Strategi Pengembangan Wisata Bahari dan Budaya
sebagai Media Promosi Provinsi NTT
14. Hendra Yusran Siry, S.Pi,
M.Sc, Ph.D
Strategi Pengelolaan yang Efektif Taman Nasional
Perairan (TNP) Laut Sawu
15. Dr. Ibrahim Paneo, S.Kep,
M.Kes
Strategi Peningkatan Produktifitas Jagung guna
Mendukung Diversifikasi Pangan Non Beras
16. Kolonel Laut (P) Isswarto,
M.Tr.Opsla. CHRM
Analisa Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di
Provinsi Nusa Tenggara Timur
17. Kolonel Inf. Musa David M.
Hasibuan, S.IP, M.AB
Tata Kelola Pertanian dan Peternakan Prov NTT
dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
47
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
No Nama Judul Esai
18. Dra. Mathilda Agnes Maria
Wowor, M.Si
Memperkuat Wisata Religi Semana Santa sebagai
Tujuan Wisata Mancanegara guna Mewujudkan
Masyarakat Sejahtera
19. Kombes Pol. Mohamad
Yudha Setyabudi, SH, SIK, MH
Penguatan Ekonomi Biru guna Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Provinsi Nusa
Tenggara Timur
20. Muhdi, SE, SIP, MIS, Ph.D Vuja de Enhancing Sektor Pertanian di Nusa
Tenggara Timur untuk Mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan
21. Nuim Mubaraq, SE, MKM Pengembangan Potensi Wisata Sustainable Tourism
dan Pertanian Terintegrasi di Provinsi Nusa
Tenggara Timur untuk Mendukung Pembangunan
Nasional
22. Kolonel Sus Rachmat Mestika Optimalisasi Pemberdayaan Rumput Laut dalam
rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
23. Dr. Ir. Rory Cony Huwae, MM Strategi Pengembangan Agribisnis Jagung guna
Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
Berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
24. Kolonel Laut (E) Susilo
Raharjo, ST
Program Unggulan Provinsi NTT “Tanam Jagung
Panen Sapi”
25. Kolonel Inf. Zainul Bahar, SH,
M.Si
Pengembangan Industri Garam di Provinsi NTT guna
Mengurangi Impor Garam Industri
22 Agustus 2022 Gubernur Lemhannas RI dan Gubernur Provinsi NTT bersama Peserta SLISN PPRA 64
48
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I
Laporan Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN)
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
Executive Summary
Optimalisasi Ekosistem Inovasi Pertanian Terintegrasi Tanam Jagung Panen Sapi guna
Mewujudkan Ketahanan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Salah satu permasalahan serius Pemerintah Provinsi NTT adalah jumlah penduduk
miskin yang masih besar. Data BPS yang dikeluarkan per Maret-September 2021, NTT menjadi
salah satu provinsi dengan jumlah penduduk sebesar 20,44%. Jauh di atas rata-rata jumlah
penduduk miskin di Indonesia yang “hanya” 9,71%. Terdapat 2 ( dua) provinsi yang berada di
bawah Provinsi NTT, yakni Papua dengan 27,38% dan Papua Barat dengan 21,82%. Oleh
karena itu, Pemerintah daerah Provinsi NTT menjadikan segala upaya untuk mewujudkan
kesejahateraan masyarakat sebagai misi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) periode 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2018-2023.
Provinsi NTT yang memiliki jumlah penduduk sekitar 5,49 juta jiwa, dan sebagian besar
penduduk mengantungkan hidup dari hasil pertanian, petenakan dan perikanan. Secara
keseluruhan luas tanah pertanian di Provinsi NTT adalah 5.089.998 hektare, dari luas tersebut
lahan pertanian yang bukan sawah luasnya 3.852.726 Ha. Jika melihat angka tersebut Provinsi
NTT memiliki potensi lahan pertanian yang masih sangat luas. khusunya potensi lahan
pertanian bukan sawah yang cukup besar yaitu sekitar 3,8 juta hektar. Kondisi alam yang
berbukit kapur dan karang serta iklim kering yang panjang (8 bulan dalam setahun)
menyebabkan rendahnya curah hujan dan kelangkaan sumber air, menjadikan hampir
sebagian besar lahan pertanian di Provinsi NTT adalah lahan kering.
Sebagai provinsi yang secara agroecological termasuk kawasan lahan kering beriklim
kering, jagung menjadi salah satu komoditi priotitas yang menjadi andalan bagi masyarakat
NTT dalam usaha tani kering. Pemerintah NTT selalu berupaya untuk meningkatkan produksi
jagung di NTT, namun hasil pertanian di wilayah Provinsi NTT belum mencukupi kebutuhan
pangan penduduk sehingga masih mendatangkan dari luar. Sisi lain, Provinsi NTT juga
memiliki potensi yang besar sebagai penghasil ternak sapi.unggulan dengan populasi
mencapai 1.188.982 ekor. Fakta menunjukkan bahwa kedua komoditi potensial, jagung dan
sapi, dalam implementasi programnya, dilaksanakan secara parsial/terpisah. Padahal jika
ditangani secara terpadu hasilnya bisa lebih optimal. Kedua komoditi seharusnya dapat
ditangani secara terpadu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pendanaan
maupun pencapaian hasilnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu ekosistem inovasi pertanian
terintegrasi antara pertanian dan petenakan yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTT.
Guna mewujudkan keterpaduan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT telah
mengembangkan model Integrasi Jagung-Ternak, yang dikenal dengan Tanam Jagung Panen
Sapi (TJPS) sejak tahun 2019. TJPS adalah inovasi dan platform pembangunan pertanian lokal
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022

Contenu connexe

Tendances

1686 masterplan teknopolitan
1686 masterplan teknopolitan1686 masterplan teknopolitan
1686 masterplan teknopolitan
egyd welyn
 

Tendances (20)

1686 masterplan teknopolitan
1686 masterplan teknopolitan1686 masterplan teknopolitan
1686 masterplan teknopolitan
 
Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan RDTR
Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan RDTRPenjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan RDTR
Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan RDTR
 
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan BangsaKilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
 
Menjadi Analis Kebijakan yang Berkualitas
Menjadi Analis Kebijakan yang BerkualitasMenjadi Analis Kebijakan yang Berkualitas
Menjadi Analis Kebijakan yang Berkualitas
 
Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakan
Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakanPertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakan
Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakan
 
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan KebijakanUrgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
 
Metode SWOT dalam Perumusan Strategi Pembangunan
Metode SWOT dalam Perumusan Strategi PembangunanMetode SWOT dalam Perumusan Strategi Pembangunan
Metode SWOT dalam Perumusan Strategi Pembangunan
 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih NarkobaPetunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba
 
Inmendagri dan SEB Kemdagri-Bappenas 2004
Inmendagri dan SEB Kemdagri-Bappenas 2004Inmendagri dan SEB Kemdagri-Bappenas 2004
Inmendagri dan SEB Kemdagri-Bappenas 2004
 
Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam PembangunanPengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
 
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIPresentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
 
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
 
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2019
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2019Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2019
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2019
 
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORU...
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORU...Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORU...
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORU...
 
Masukan untuk RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045Masukan untuk RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2045
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
 
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
 

Similaire à Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022

RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptx
RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptxRAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptx
RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptx
DepockTrj1
 
050000 prov. jawa timur 2019
050000 prov. jawa timur 2019050000 prov. jawa timur 2019
050000 prov. jawa timur 2019
endro3
 
Panduan rakor pip kk 2015 draft3
Panduan rakor pip kk 2015 draft3Panduan rakor pip kk 2015 draft3
Panduan rakor pip kk 2015 draft3
iman budiman
 

Similaire à Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022 (20)

Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045
Naskah Kajian Ilmiah  Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045Naskah Kajian Ilmiah  Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045
Naskah Kajian Ilmiah Masukan untuk RPJPD Kabupaten Wajo 2025-2045
 
Pengarusutamaan Tanggap Ancaman Narkoba ke dalam Siklus Perencanaan Pembangu...
Pengarusutamaan Tanggap Ancaman Narkoba  ke dalam Siklus Perencanaan Pembangu...Pengarusutamaan Tanggap Ancaman Narkoba  ke dalam Siklus Perencanaan Pembangu...
Pengarusutamaan Tanggap Ancaman Narkoba ke dalam Siklus Perencanaan Pembangu...
 
Memori Jabatan Deputi Budpar
Memori Jabatan Deputi BudparMemori Jabatan Deputi Budpar
Memori Jabatan Deputi Budpar
 
3. Transformasi Pengembangan Modal Insani Sektor Publik (2021).pdf
3. Transformasi Pengembangan Modal Insani Sektor Publik (2021).pdf3. Transformasi Pengembangan Modal Insani Sektor Publik (2021).pdf
3. Transformasi Pengembangan Modal Insani Sektor Publik (2021).pdf
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PelaksanaannyaSistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
PROGRAM-KERJA-OSIS SMK SMA. pembinan osis
PROGRAM-KERJA-OSIS SMK SMA. pembinan osisPROGRAM-KERJA-OSIS SMK SMA. pembinan osis
PROGRAM-KERJA-OSIS SMK SMA. pembinan osis
 
RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptx
RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptxRAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptx
RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptx
 
File (36)
File (36)File (36)
File (36)
 
Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045
Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045
Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045
 
Contoh format-rkt-sd
Contoh format-rkt-sdContoh format-rkt-sd
Contoh format-rkt-sd
 
050000 prov. jawa timur 2019
050000 prov. jawa timur 2019050000 prov. jawa timur 2019
050000 prov. jawa timur 2019
 
lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tung...
lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tung...lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tung...
lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tung...
 
KKN Moch Reza Dikta G FIX
KKN Moch Reza Dikta G FIXKKN Moch Reza Dikta G FIX
KKN Moch Reza Dikta G FIX
 
Prospek Tatakelola Pendidikan Tinggi dalam RPJMN 2020-2024
Prospek Tatakelola Pendidikan Tinggi dalam RPJMN 2020-2024Prospek Tatakelola Pendidikan Tinggi dalam RPJMN 2020-2024
Prospek Tatakelola Pendidikan Tinggi dalam RPJMN 2020-2024
 
Jakarta Education and Techno Expo Festival
Jakarta Education and Techno Expo FestivalJakarta Education and Techno Expo Festival
Jakarta Education and Techno Expo Festival
 
Laporan PKL Dispermades.docx
Laporan PKL Dispermades.docxLaporan PKL Dispermades.docx
Laporan PKL Dispermades.docx
 
Panduan Penggunaan Aplikasi PADAMU NEGERI
Panduan Penggunaan Aplikasi PADAMU NEGERIPanduan Penggunaan Aplikasi PADAMU NEGERI
Panduan Penggunaan Aplikasi PADAMU NEGERI
 
Panduan rakor pip kk 2015 draft3
Panduan rakor pip kk 2015 draft3Panduan rakor pip kk 2015 draft3
Panduan rakor pip kk 2015 draft3
 

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ESROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL CONTINENTAL GT
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL CONTINENTAL GTROYAL ENFIELD OWNER MANUAL CONTINENTAL GT
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL CONTINENTAL GT
 

Dernier

BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
JuliBriana2
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
pipinafindraputri1
 

Dernier (20)

Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
 

Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I - 2022

  • 1. LEMHANNAS RI Dr. Dadang Solihin, SE, MA Tenaga Profesional Lemhannas RI LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAPROF LEMHANNAS RI TAHUN I 2022
  • 2. i Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Di Antara Dua Benua Yang Menghubungkan Dua Samudera Aku Berpijak, Aku Menatap Keagungan Karya Ciptaan-Nya Dan di Sana Aku Dilahirkan Mengarungi Jalan Kehidupan Aku Berdo'a, Aku Bekerja Mengisi Kemerdekaan Bangsa Tenteram Kurasa di Pangkuanmu O Ibu Pertiwi Trimalah Karya Baktiku Kan Kupertahankan, Wilayah Negeriku Bumi Nusantara, Indonesia Raya Hymne Wawasan Nusantara 2 Juli 2022 Keindahan Danau Maninjau dinikmati dari Puncak Lawang Kab Agam Sumatera Barat
  • 3. ii Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin memperkuat Lemhannas RI sebagai Tenaga Profesional (Taprof). Wredatama ini menempuh pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan. Gelar SE ia peroleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1986), dan gelar MA ia peroleh dari University of Colorado at Denver, USA (1996). Adapun gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas Padjadjaran Bandung (2011). Kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal 1988, di mana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas pengabdiannya ini, negara menganugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya melalui 3 Presiden RI, yaitu dari Presiden Gusdur (2020), Presiden SBY (2009) dan Presiden Jokowi (2019). Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015- 2018, dan sempat mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Jayakarta. Pangkat Akademiknya adalah Associate Professor/Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004. Ia juga pernah menjadi Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018-2022. Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT 1 Desember 2021. Senior citizen yang setiap hari menikmati perjalanan Bike to Work ini adalah Peserta Terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha. Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat Utama yang diadakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI). Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan Policy Papernya dijadikan standar nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022. Tentang Dr. Dadang Solihin, SE, MA
  • 4. iii Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Sebelum ditugaskan sebagai Taprof Lemhannas RI, Dadang berulang kali diundang oleh Lembaga yang merupakan almamaternya ini sebagai nara sumber, di antaranya: No Kegiatan Topik 1. Capacity Building Aparatur Akuntabilitas Kinerja Lemhannas RI di Gedung Lemhannas Jakarta, 1 November 2012 https://www.slideshare.net/DadangSolihin/refor masi-perencanaan-dan-penganggaran- pembangunan-nasional Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 2. FGD Deputi Bidang Pengkajian Stratejik Lemhannas-RI di Gedung Astagatra-Jakarta, 2 Desember 2013 https://www.slideshare.net/DadangSolihin/2013- 042-lemhannas Membangun Lembaga Think Tanks 3. PPRA LI Lemhannas RI Gedung Panca Gatra, 21 April 2014 https://www.slideshare.net/DadangSolihin/imple mentasi-sismennas-dalam-peningkatan- kualitas-demokrasi-guna-mempercepat- keunggulan-kompetitif-perekonomian-nasional Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat Keunggulan Kompetitif Perekonomian Nasional 4. Diskusi Panel PPRA LI Lemhannas RI di Gedung Panca Gatra, 28 April 2014 https://www.slideshare.net/DadangSolihin/persp ektif-sismennas-dalam-konteks-peningkatan- kualitas-demokrasi-guna-pembangunan- keunggulan-perekonomian Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pembangunan Keunggulan Perekonomian 5. PPRA LII Lemhannas RI di Gedung Panca Gatra, 3 Juni 2014 https://www.slideshare.net/DadangSolihin/kebija kan-publik-untuk-memanfaatkan-sumber- kekayaan-alam-bagi-kesejahteraan-bangsa Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan Bangsa 6. P3DA VIII Lemhannas RI di Gedung Trigatra Lemhannas-Jakarta, 16 Juni 2014 https://www.slideshare.net/DadangSolihin/pemb angunan-perekonomian-daerah-dalam- peningkatan-kualitas-demokrasi Pembangunan Perekonomian Daerah dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi 7. Rapat Penyusunan Draft Renstra Lemhannas RI Tahun 2015-2019 di Ruang Nusantara II Gd. Trigatra, 29 Oktober 2014 https://www.slideshare.net/DadangSolihin/peny usunan-renstra-lemhannas-20152019 Penyusunan Renstra Lemhannas 2015-2019 8. PPRA LIII Lemhannas-RI di Ged. Panca Gatra Lemhannas-Jakarta, 4 Mei 2015 https://www.slideshare.net/DadangSolihin/koord inasi-lintas-sektoral-dalam-mendukung- pembangunan-kemaritiman Koordinasi Lintas Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Kemaritiman 9. PPSA XX Lemhannas-RI di Ged. Panca Gatra Lemhannas-Jakarta, 10 Juli 2015 https://www.slideshare.net/DadangSolihin/siner gi-lintas-sektor-dan-politik-anggaran-dalam- Sinergi Lintas Sektoral dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber Daya Maritim
  • 5. iv Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I No Kegiatan Topik mendukung-pembangunan-sumber-daya- maritim 10. P3DA IX Lemhannas RI di Gd. Astagatra Lt. lll Lemhannas RI-Jakarta, 14 Agustus 2015 https://www.slideshare.net/DadangSolihin/prose s-perencanaan-apbd-dan-apbn-dalam-rangka- pertumbuhan-ekonomi-daerah Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah 11. Diskusi Renstra Bid. Pengkajian Strategik Lemhannas RI di Amaris Hotel-Bogor, 16 Maret 2017 https://www.slideshare.net/DadangSolihin/peny usunan-renstra-bidang-pengkajian-strategik- lemhannas-ri Penyusunan Renstra Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI 12. Open Bidding Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas, Gedung Pancagatra, 26 November 2018 https://www.slideshare.net/DadangSolihin/optim alisasi-deputi-bidang-pengkajian-strategik- lemhannas-ri Optimalisasi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas 13. FGD Scenario Planning Lemhannas RI di R Krisna Lemhannas RI, 27 Mei 2020 https://www.slideshare.net/DadangSolihin/scen ario-planning-analisis-lingkungan-stratejik- lembaga-ketanahan-nasional-ri Scenario Planning Analisis Lingkungan Stratejik Lemhannas RI 3 Juni 2014 Nara Sumber PPRA LII Lemhannas RI di Gedung Panca Gatra Lemhannas RI
  • 6. v Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Tidak terasa satu tahun sudah penulis melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pofesional (Taprof) Lemhannas RI sejak diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Lemhannas RI No. 11/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Tenaga Profesional di Lingkungan Lemhannas RI. Sesuai dengan Tupoksinya, salah satu kewajiban Taprof adalah menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap tahun. Adapun Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022 ini berisi laporan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan PPRA 63 dan PPRA 64, pelaksanaan pengkajian, pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, serta tugas-tugas lain sesuai penugasan yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI dalam kurun Januari sd Desember 2022. Pada kesempatan ini, ijinkan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur Lemhannas, Wakil Gubernur Lemhannas, Sekretaris Utama Lemhannas, Para Deputi Lemhannas, Wakor Taprof, para Tajar, para Taji, dan para Taprof, atas bimbingan dan arahannya. Tidak lupa terima kasih penulis ucapkan kepada para karyawan Lemhannas atas kerjasama yang teramat baik selama ini. Kepada para peserta PPRA 63 dan PPRA 64 penulis ucapkan selamat atas keberhasilan Bapak/Ibu dalam menyelesaikan Program Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional di Lemhannas RI pada T.A 2022 ini. Semoga seluruh ilmu, pengalaman, serta jejaring yang didapat selama Pendidikan di Kampus yang sangat berwibawa ini dapat menjadi bekal dalam meneruskan pengabdiannya bagi Bangsa dan Negara. Permohonan maaf penulis haturkan kepada seluruh pihak terkait atas kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak, selama penulis melaksanakan tugas di Lemhannas pada tahun 2022 ini. Harapan penulis, semoga Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022 ini dapat berguna bagi penulis sendiri dan bagi para pembacanya, sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan tugas agar dapat lebih baik lagi dalam menyelesaikan penugasan di tahun-tahun mendatang. Jakarta, 31 Desember 2022 Dadang Solihin Pengantar
  • 7. vi Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Hymne Wawasan Nusantara ……………………………………………………………………………….. i Tentang Penulis …………………………………………………………………………………………………… ii Pengantar ……………………………………………………………………………………………………………. v Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………………………… vi Pendahuluan ……………………………………………………………………………………………………….. 1 I. Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional ……………………………………………… 7 A. Diskusi Studi Kasus (DSK) …………………………….……………………………………………. 8 1. PPRA 63 ……………………………………………………………………………………………… 8 2. PPRA 64 ……………………………………………………………………………………………… 14 B. Olah Sistem Manajemen Nasional (OS) .……………………………………………………. 18 1. PPRA 63 ……………………………………………………………………………………………… 18 2. PPRA 64 ……………………………………………………………………………………………… 35 C. Studi Lapangan Isu Strategi Nasional (SLISN) PPRA 64 ..……………………………. 45 D. Seminar Nasional …………………………………………………………………………………….. 53 1. PPRA 63 ……………………………………………………………………………………………… 53 2. PPRA 64 ……………………………………………………………………………………………… 61 E. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) …………………………………………………. 68 1. PPRA 63 ……………………………………………………………………………………………… 68 2. PPRA 64 ……………………………………………………………………………………………… 77 II. Bidang Pengkajian Strategik …………………………………………………………………………. 84 A. Kajian Kedaulatan dan Ketahanan Pangan Nasional …………………………………. 85 B. Kajian Strategik Jangka Panjang Bidang Sosial dan Budaya Lemhannas RI TA. 2023 tentang Kesiapan Indonesia menghadapi Bonus Demografi Tahun 2035 ………………………………………………………………………………………………. 89 C. Kajian Strategik Urgent dan Cepat Bidang Sosial dan Budaya Lemhannas RI TA. 2023 tentang Optimalisasi Keamanan Siber dalam rangka Ketahanan Nasional …………………………………………………………………………………………………… 96 III. Kegiatan Lain …………………………………………….…………………………………………………. 103 A. Ikhtiar Alumni Lemhannas DKI dalam Mewujudkan Jakarta sebagai Kota Berketahanan di Tengah Pandemi Covid-19 ……………………………………………… 104 B. Peran Pariwisata dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional ………………………. 111 C. Webinar Kosadata pada 4 Februari 2022 ………………………………………………….. 119 D. Webinar SMPN 115 Jakarta pada 10 Februari 2022 ………………………………….. 119 E. Pembekalan kepada Calon Abang-None Jakarta Selatan di Kantor Walikota Jakarta Selatan pada 4 dan 11 Juli 2022 ……………………………………………………. 120 F. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMAN 70 Jakarta pada 11 Juli 2022 120 IV. Kliping Berita Surat Kabar …………………………………………………………………………….. 121 V. Lampiran: …………………………………………………………………………………………………….. 124 A. Daftar Taprof Lemhannas RI TA 2022 …..………………………………………………….. 125 B. Daftar Peserta PPRA 63 ……………………………………………………………………………. 129 C. Daftar Peserta PPRA 64 ……………………………………………………………………………. 136 D. Penghargaan dari Gubernur Lemhannas RI ……………………………………………… 143 Daftar Isi
  • 8. 1 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI. Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur Lemhannas RI dibantu oleh seorang Wakil Gubernur. Lemhannas Rl mempunyai tugas membantu Presiden dalam: 1. Menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal; 2. Menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 3. Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa. Visi Lemhannas RI adalah "Menjadi Pusat Layanan Unggulan (Center of Excellence) yang Berkualitas dan Kredibel dalam Bidang Ketahanan Nasional dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong" Dalam mewujudkan visi tersebut Lemhannas RI melaksanakan misi: 1. Mewujudkan Kader dan Pemantapan Pimpinan Tingkat Nasional berbasis pengarus- utamaan gender yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal. 2. Mewujudkan agen perubahan dan komponen bangsa berbasis pengarusutamaan gender melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter kebangsaan. 3. Mewujudkan kajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional yang diperlukan oleh presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Mewujudkan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional di pusat dan daerah yang mendukung Sistem Keamanan Nasional yang integratif. Tenaga Profesional Lemhannas RI Tenaga Profesional Lemhannas RI adalah tenaga yang bukan Pegawai Negeri baik dari dalam atau luar negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Lemhannas RI. Pendahuluan
  • 9. 2 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Tenaga Profesional terdiri dari tenaga profesional tetap, tenaga profesional tidak tetap dan kehormatan. Tenaga Profesional Lemhannas RI didukung sarana prasarana dan sumber daya yang dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat Utama, dan dalam kegiatan sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI. Penggunaan Tenaga Profesional Lemhannas RI dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, dalam rangka mendukung pelaksanaan pengkajian dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengkajian Strategik, dan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Menurut Peraturan Gubernur Lemhannas RI No. 08/2016 tentang Tenaga Profesional Lemhannas RI, Tugas Taprof adalah 1) Menjadi tenaga pengajar bagi peserta PPRA, PPSA, dan P3DA, 2) Melakukan Pengkajian, 3) Melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan 4) Melakukan tugas-tugas lain sesuai penugasan yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI. Sedangkan Tanggung Jawab Taprof adalah 1) Memberikan saran kebijakan kepada Gubernur, Wagub, Sestama, Deputi atau pimpinan unit kerja lainnya untuk perbaikan prosedur, pelayanan dan penyempurnaan kerja organisasi, reformasi birokrasi, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan 2) Membuat laporan kepada Gubernur Lemhannas RI atas setiap pelaksanaan tugasnya. Adapun Kewajiban Taprof di antaranya adalah 1) Membuat karya tulis ilmiah atau opini yang dipublikasikan baik pada media massa maupun media ilmiah, minimal satu kali dalam satu tahun, dan 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap tahun atau sewaktu- waktu diminta Gubernur Lemhannas RI. Pelaksanaan Tugas Tahun 2022 Dalam rangka mendukung pelaksanaan Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, penulis mendapat tugas untuk menjadi Tutor Pendamping pada Diskusi Studi Kasus (DSK), menjadi penyelia pada Olah Sistem Manajemen Nasional, menjadi Tutor, Reviewer Nilai Tulis, dan Penguji Nilai Saji Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap), menjadi Tenaga Ahli pada Studi Lapangan Isu Strategi Nasional (SLISN) PPRA 64 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta mengikuti Seminar Nasional PPRA 63 dan PPRA 64. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Bidang Pengkajian Strategik, penulis mendapat tugas untuk mengikuti beberapa kali Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Akselerasi Pendidikan menuju Indonesia Maju 2045”. Di samping itu penulis juga menyusun karya tulis tentang Peran Pariwisata dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional yang penulis sampaikan pada Orasi Ilmiah Wisuda Program Vokasi, Program Sarjana dan Program Magister lnstitut llmu Sosial dan Manajemen STIAMI Ke-42 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, sekaligus Pengukuhan Associate Professor di Gedung Aula Balai Sarbini, Cimanggis, Depok, Jawa Barat 23 Maret 2022. Dalam Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, pada tahun 2022 penulis belum mendapat tugas untuk mendukung pelaksanaannya. Namun demikian, materi tentang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan penulis sampaikan pada kesempatan menjadi pembicara pada webinar Menata Jakarta Usai Ditinggal Ibu Kota pada 4 Februari 2022, pada Pembekalan
  • 10. 3 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I kepada para murid SMPN 115 Jakarta pada 10 Februari 2022, kepada Calon Abang-None Jakarta Selatan di Kantor Walikota Jakarta Selatan pada 4 dan 11 Juli 2022, serta pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMAN 70 Jakarta pada 11 Juli 2022. Dalam memenuhi kewajiban sebagai Taprof, penulis membuat karya tulis ilmiah atau opini yang dipublikasikan baik pada media massa maupun media ilmiah yang dapat dilihat pada kliping pemberitaan pada laporan pelaksanaan tugas tahun 2022 ini. Rincian pelaksanaan tugas sebagai Taprof Lemhannas RI pada tahun 2022 adalah sebagai berikut. No Tanggal Kegiatan 1. 5-6 Januari 2022 Mengikuti Penguatan Kapasitas Tenaga Pendidik, Rencana Giat Taplai, Pengkajian, dan Pendidikan di R Gajah Mada 2. 18 Januari 2022 Mengikuti Zoom Upacara Pembukaan PPRA 63 3. 21 Februari 2022 Mengikuti Zoom Perkenalan dengan Gubernur Lemhannas RI Bapak Andi Wijayanto 4. 1 Maret 2022 Mengikuti Zoom Usulan Judul Taskap PPRA 63 5. 22 Maret 2022 Mengikuti Zoom Upacara Pembukaan PPRA 64 6. 22 Maret 2022 Audiensi Dewan Pengurus Daerah IKAL DKI dengan Gubernur Lemhannas RI 7. 25 Maret 2022 Menjadi Tutor Pendamping Diskusi Studi Kasus BS BTI PPRA 63 8. 19 April 2022 Menghadiri FGD Akselerasi Pendidikan menuju Indonesia Maju 2045 9. 27 April 2022 Menghadiri Malam Pisah Sambut Wakil Gubernur Lemhannas RI dari Marsdya TNI Wiweko Syofyan ke Mayjen TNI Mohammad Sabrar Fadhilah 10. 19 Mei 2022 Menghadiri Orasi Ilmiah Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto “Geo V” sebagai rangkaian peringatan HUT ke- 57 Lemhannas RI di Ruang Dwiwarna Purwa. 11. 20 Mei 2022 Memperingati Hari Ulang Tahun ke-57 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) dengan tema “Transformasi Lemhannas RI: Ketahanan Nasional Era Geopolitik 5.0. 12. 3 Juni 2022 Menjadi Tutor Pendamping Diskusi Studi Kasus BS Demografi PPRA 63 13. 7 Juni 2022 Mengikuti Zoom Kuliah Umum Wakil Presiden kepada Peserta PPRA 63 dan PPRA 64. 14. 10 Juni 2022 Menjadi Tutor Pendamping Diskusi Studi Kasus BTI PPRA 64 15. 4 Juli 2022 Menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang “Akselerasi Pendidikan Menuju Indonesia Maju 2045” bertempat di Ruang Gatot Kaca, Gedung Astagatra Lemhannas RI. 16. 8 Juli 2022 Zoom Menjadi Tutor Pendamping Diskusi Studi Kasus BS Sosbud PPRA 63
  • 11. 4 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I No Tanggal Kegiatan 17. 12 Juli 2022 Menghadiri Kuliah Umum Duta Besar Rusia untuk Indonesia Y.M. Lyudmila Vorobieva kepada sejumlah personel dan para peserta PPRA 63 dan 64. 18. 20 Juli 2022 Menghadiri Intellectual Exercise tentang Antisipasi Krisis Pangan Global: Peningkatan Produktivitas dan Ketahanan Pangan Nasional bertempat di Auditorium Gadjah Mada Gedung Pancagatra Lemhannas RI. 19. 26 sd 29 Juli 2022 Menjadi Penyelia Olah Sismennas Ke-51 PPRA 63 kelompok Kementerian Sosial OS 20. 28-29 Juli 2022 Meriew Nilai Tulis Taskap PPRA 63 21. 1 sd 4 Agustus 2022 Menguji Nilai Saji Taskap PPRA 63 22. 9 Agustus 2022 Mengikuti Zoom Seminar Nasional PPRA 63 dengan Tema “Strategi Mereduksi Politik Identitas di Pemilu Serentak 2024” 23. 10 Agustus 2022 Menjadi Tutor Pendamping DSK BS Demografi PPRA 64 24. 15 Agustus 2022 Mengikuti Zoom Round Table Discussion (RTD) Kajian Jangka Panjang dengan judul “Akselerasi Pendidikan Menuju Indonesia Maju 2045” bertempat di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lemhannas RI. 25. 16 Agustus 2022 Mengikuti Zoom Penutupan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63 oleh Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto bertempat di Aula Dwi Warna Purwa, Gedung Pancagatra Lemhannas RI. 26. 17 Agustus 2022 Mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia dipimpin oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah mewakili Gubernur Lemhannas RI di Lapangan Tengah Lemhannas RI. 27. 21 s.d 26 Agustus 2022 Sebagai Tenaga Ahli Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) ke lokus Provinsi Nusa Tenggara Timur 28. 7 September 2022 Menghadiri Pembekalan kepada para Tenaga Profesional, Deputi, dan Kepala Biro Lemhannas RI oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah di R Airlangga 29. 15 September 2022 Mengikuti Zoom FGD Jurpat “Transformasi Digital: Menuju Anak Indonesia Pintar di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T)”. 30. 19 September 2022 Menghadiri Tarwasdal OS PPRA 64 di R NKRI 31. 20 September 2022 Mengikuti Zoom FGD Jurpat “Membangun Industri Pertahanan yang Maju, , Kuat, Mandiri, dan Berdaya Saing”. 32. 20 September 2022 Menghadiri Evaluasi Giat SLISN PPRA 64 di R Gatotkaca 33. 21 September 2022 Mengikuti Zoom Tutorial Penjelasan Uji Tulis dan Uji Taskap PPRA 64 34. 26 September 2022 Menghadiri Persiapan Olah Sismennas PPRA 64
  • 12. 5 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I No Tanggal Kegiatan 35. 26 September 2022 Menghadiri Rapat Koordinasi Penentuan Judul Kajian Debidjiantrat Lemhannas RI 36. 27 September 2022 Menghadiri Pembukaan Olah Sismennas PPRA 64 37. 26-29 September 2022 Meriew Nilai Tulis Taskap PPRA 64 38. 29 September 2022 Menghadiri Penutupan Olah Sismennas PPRA 64 39. 3 sd 6 Oktober 2022 Menguji Nilai Saji Taskap PPRA 64 40. 11 Oktober 2022 Mengikuti Zoom Seminar Nasional PPRA 64: Kolaborasi/ Kepemimpinan G20: Konektivitas dan Rantai Pasokan Global 41. 11 Oktober 2022 Menghadiri Rapat Komisi Pelaksana Penilaian (KPP) II, III, dan IV PPRA 64 42. 18 Oktober 2022 Mengikuti Zoom Upacara Penutupan PPRA 64 43. 8 November 2022 Mengikuti Zoom Meeting FGD Jurpat Strategi Antisipasi Krisis Pupuk untuk Ketahanan Pangan Nasional di Tengah Perubahan Iklim 44. 8 November 2022 Menghadiri Giat Refleksi Tenaga Pendidik terhadap Proses Belajar Mengajar Tahun 2022 45. 9 November 2022 Menghadiri Giat Diskusi Internal Taprof dengan tema “Perkembangan Geopolitik” pemateri Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, ST, MM 46. 9 November 2022 Menghadiri Giat Refleksi Tenaga Pendidik terhadap Proses Belajar Mengajar Tahun 2022 47. 10 November 2022 Mengikuti Upacara Hari Pahlawan di Lemhannas RI 48. 14 November 2022 Mengikuti Pembekalan Tenaga Pendidik dan Kependidikan tentang IKN dalam rangka Persiapan Pendidikan 2023 49. 15 November 2022 Mengikuti Zoom Meeting Rapat Kajian Ketahanan Nasional Lemhannas RI TA 2022 50. 15 November 2022 Mengikuti Pembekalan Tenaga Pendidik dan Kependidikan tentang Konsolidasi Demokrasi dalam rangka Persiapan Pendidikan 2023 51. 21 November 2022 Mengikuti Zoom Kuliah Umum Gubernur Lemhannas RI di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia dengan tema: Memperkuat Ketahanan Multidimensi Bangsa 52. 24 November 2022 Mengikuti Pembekalan Tenaga Pendidik dan Kependidikan tentang Ekonomi Hijau dalam rangka Persiapan Pendidikan 2023 53. 24 November 2022 Mengikuti Zoom Rapat Lanjutan tentang Kepemimpinan Cina Pasca Sidang ke 20 PKC 54. 30 November 2022 Menghadiri FGD kajian tentang Carbon Offset Indonesia menuju Ekonomi Hijau 55. 5 Desember 2022 Mengikuti Zoom FGD Jurpat tentang Proyeksi Resiko Krisis Ekonomi Global 2023 dan Antisipasi Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional.
  • 13. 6 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I No Tanggal Kegiatan 56. 6 Desember 2022 Mengikuti Puncak Acara HUT KORPRI ke 51 di Lingkungan Lemhannas RI 57. 12 Desember 2022 Mengikuti Zoom FGD Kerjasama Lemhannas RI dengan BKKBN dengan judul kajian: “Memantapkan Pembangunan Keluarga Berencana Berkualitas guna Menghadapi Krisis Global”. 58. 13 Desember 2022 Mengikuti Zoom FGD Kajian Proyeksi Resiko Politik Global Tahun 2023 59. 15 Desember 2022 Menghadiri FGD Kajian Jurpat Proyeksi Krisis Ekonomi Nasional Tahun 2023 60. 20 Desember 2022 Menghadiri Jamuan makan siang Gubernur Lemhannas RI bersama para Taprof 22 Maret 2022 Audiensi Dewan Pengurus Daerah IKAL DKI dengan Gubernur Lemhannas RI
  • 14. 7 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I 29 September 2022 Olah Sismennas PPRA 64
  • 15. 8 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Bhinneka Tunggal Ika PPRA 63 Kasus Konflik di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat R. Kipas Bangun, 25 Maret 2022 Tutor Pendamping: Dr. Dadang Solihin, SE, MA Peserta Kelompok I: 1. Kombes Pol Agus Triatmaja, S.H., S.I.K. 2. Kolonel Inf Yunardi 3. Kolonel Laut (P) Azwan Yusuf 4. Kolonel Laut (S) Trismawan Djonisajoko, S.E., M.M. 5. Kolonel Tek Iman Gozali, S.E. 6. Kombes Pol Hendra Gunawan, S.I.K., M.Si. 7. Dr. Elfin Elyas, S.Sos., M.Si., CRGP., CGCAE 8. Steve Hartke Andries Kepel, S.T., M.Si. 9. Dr. Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, S.H., M.Hum., M.M. 10. Hetty Herdianti, S.H., C.L.A. 25 Maret 2022 Diskusi Studi Kasus Bidang Studi BTI PPRA 63, R. Kipas Bangun Diskusi Studi Kasus
  • 16. 9 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Pengantar Diskusi Studi Kasus: Mencermati Konflik di Sambas: Sebuah Pembelajaran dalam Perspektif Bhinneka Tunggal Ika, oleh Prof. Dr. N. Jenny M.T. Hardjatno, Tenaga Ahli Pengajar Bidang Sosial Budaya No Nama Judul Esai 1. Kombes Pol Agus Triatmaja, S.H.,S.I.K, Upaya Kewaspadaan Nasional dalam rangka Mencegah Terjadinya Konflik Sosial 2. Kolonel Inf Yunardi, Meningkatkan Pemahaman Bhinneka Tunggal Ika di Kehidupan Masyarakat dalam rangka Mencegah Timbulnya Konflik 3. Kolonel Laut (P) Azwan Yusuf, Upaya Rekonsiliasi Pasca Konflik Sambas Tahun 1999 melalui Pemberdayaan Masyarakat 4. Kolonel Laut (S) Trismawan Djonisajoko, S.E., M.M, Implementasi Manajemen Konflik dalam Mencegah Disintegrasi Sosial 5. Kolonel Tek Iman Gozali, S.E, Optimalisasi Penanganan Konflik di Sambas dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika 6. Kombes Pol Hendra Gunawan, S.I.K., M.Si, Studi Kasus Konflik Sambas Tahun 1999 guna Mencari Konsepsi Penanganan Konflik Sosial dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika 7. Dr. Elfin Elyas, S.Sos., M.Si., CRGP., CGCAE, Konflik Sosial dalam Multikulturalitas di Kabupaten Sambas 8. Steve Hartke Andries Kepel, S.T., M.Si, Konflik Sambas sebagai Pembelajaran Kebhinekaan 9. Dr. Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, S.H.,M.Hum.,M.M.,CLA, Konflik Sosial dan Solusinya dalam Perspektif Bhineka Tunggal Ika 10. Hetty Herdianti, S.H., C.L.A, Prinsip Bhinneka Tunggal Ika di Tengah Kondisi Sosial Masyarakat Melayu dan Madura Pasca Konflik Sambas
  • 17. 10 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Demografi PPRA 63 Kasus Kerusuhan di Papua R. Mahmud Badaruddin, 3 Juni 2022 Tutor Pendamping: Dr. Dadang Solihin, SE, MA Peserta Kelompok B: 1. Kolonel Inf Yunardi 2. Kolonel Laut (E) Frandinanto Suwarno, S.T. 3. Kolonel Pnb Eko Sujatmiko, M.M. 4. Kombes Pol Shobarmen, S.I.K., M.H. 5. Kolonel Laut (P) Mochammad Riza, S.E., M.Tr.Opsla 6. SM. Devina Sanjayani S, S.E., S.H., M.H. 7. Sukri Palutturi, Prof., S.K.M., M.Kes., M.Sc.PH., Ph.D. 8. Dr. Irmanjaya Thaher, S.H., M.H. 9. Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H. 10. Eddy Manindo Harahap, S.E., M.M. 3 Juni 2022 Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Demografi PPRA 63, R. Mahmud Badaruddin
  • 18. 11 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Pengantar Diskusi Studi Kasus: Kerusuhan di Papua Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Migrasi, oleh Inspektur Jenderal Polisi Drs. Agus Sukamso, M.Si, Tajar Bidang Kependudukan Lemhannas RI No Nama Judul Esai 1. Kolonel Inf Yunardi Resolusi Konflik Permasalahan Papua dari Perspektif Migrasi dalam Mencegah Terjadinya Konflik di Masa Depan 2. Kolonel Laut (E) Frandinanto Suwarno, S.T Peran Migrasi terhadap Pembangunan Daerah untuk Percepatan Pencapaian Pembangunan Nasional di Papua 3. Kolonel Pnb Eko Sujatmiko, M.M Akselerasi Pembangunan Papua guna Mengelola Migrasi dan Kesenjangan Sosial 4. Kombes Pol Shobarmen, S.I.K., M.H Analisis Konflik Papua dalam Perspektif Migrasi (Studi Kasus: Konflik Wamena Tahun 2019) 5. Kolonel Laut (P) Mochammad Riza, S.E., M.Tr.Opsla Kebijakan Migrasi untuk Mengendalikan Konflik di Papua 6. SM Devina Sanjayani S, S.E., S.H., M.H Pentingnya Duduk Bersama Pemimpin Daerah, Pemuka Hukum Adat dan Agama dalam Pendekatan Masyarakat Papua untuk Membangun Kesatuan Bangsa 7. Prof Sukri Palutturi,S.K.M., M.Kes., M.Sc, Ph.D Peningkatan Ketahanan Ekonomi Desa dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Untuk Mengurangi Migrasi guna Mendukung Ketahanan Nasional 8. Dr. Irmanjaya Thaher,S.H., M.H Kerusuhan di Papua Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Migrasi 9. Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H Kerusuhan di Papua Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Migrasi 10. Eddy Manindo Harahap, S.E., M.M Penanganan Migrasi untuk Menghindari Konflik (Studi Kasus Papua)
  • 19. 12 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Sosial Budaya PPRA 63 Kasus Korupsi Kepala Daerah Zoom Meeting, 8 Juli 2022 Tutor Pendamping: Dr. Dadang Solihin, SE, MA Peserta Kelompok C: 1. Dr. Sri Sundari, S.H., M.M.,CGCAE. 2. Kolonel Laut (T) Aji Normanihadi, M.Sc. 3. Kolonel Czi Widiyanto 4. Marsma TNI Wayan Superman 5. Kombes Pol Eko Puji Nugroho, S.I.K., M.H. 6. Kombes Pol Wisnu Putra, S.H., S.I.K. 7. Dr. Henry Silka Innah, S.Hut, M.T. 8. Faridz Yazi, S.P., M.App.Sc. 9. H. Ade Utami Ibnu, S.E. 10. Gregorius Sainudin Dudy, S.Ag., S.H., M.H. 8 Juli 2022 Zoom Meeting Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Sosial Budaya PPRA 63
  • 20. 13 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Pengantar Diskusi Studi Kasus: Meningkatkan Integritas Pejabat Publik guna Mencegah Perilaku Korupsi, Studi Kasus Korupsi Kepala Daerah, oleh Prof. Dr. N. Jenny M.T. Hardjatno, Tenaga Ahli Pengajar Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI No Nama Judul Esai 1. Dr. Sri Sundari, , S.H., M.M.,CGCAE Integritas Pejabat Publik guna Mencegah Korupsi, Studi Kasus Korupsi Kepala Daerah 2. Kolonel Laut (T) Aji Normanihadi, M.Sc Dampak Politik Uang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan Biaya Tinggi 3. Kolonel Czi Widiyanto Analisis Peran Keteladanan Pejabat Publik dan Tingginya Budaya Korupsi di Indonesia 4. Marsma TNI Wayan Superman Hukuman Berat, Solusi Ampuh Mencegah Korupsi 5. Kombes Pol Eko Puji Nugroho, S.I.K., M.H Optimalisasi Pencegahan Korupsi guna Meningkatkan Integritas Kepala Daerah 6. Kombes Pol Wisnu Putra, S.H., S.I.K Mewujudkan Karakter Kepemimpinan Nasional yang Berintegritas dalam Mendukung Pembangunan Nasional 7. Dr. Henry Silka Innah, S.Hut, M.T Menyasar “Titik Sentuh” Penanganan Korupsi 8. Faridz Yazi, S.P., M.App.Sc Meningkatkan Integritas Pejabat Publik guna Mencegah Perilaku Korupsi Studi Kasus Korupsi Kepala Daerah 9. H. Ade Utami Ibnu, S.E Meningkatkan Integritas Pejabat Publik guna Mencegah Perilaku Korupsi Studi Kasus Kepala Daerah 10. Gregorius Sainudin Dudy, S.Ag., S.H., M.H Upaya Penanggulangan Perilaku Korupsi Kepala Daerah dalam rangka Perwujudan Good Governance
  • 21. 14 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Bhinneka Tunggal Ika PPRA 64 Kasus Fenomena Politik Identitas R. Marthen Indev, 10 Juni 2022 Tutor Pendamping: Dr. Dadang Solihin, SE, MA Peserta Kelompok F: 1. Kolonel Sus Rachmat Mestika 2. Kolonel Inf Agus Widodo, S.I.P., M.Si. 3. Kolonel Inf Musa David M. Hasibuan, S.IP., M.AB. 4. Kolonel Laut (S) Taufik Wijoyoko, S.E. 5. Kombes Pol Pahala Hotma Mangatur Panjaitan, S.I.K., M.Si 6. Kombes Pol Nur Romdhoni, S.I.K., M.H. 7. Dr. Denny Mangala, M.Si. 8. Elias Situmorang, S.Ag. 9. Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P. 10. Noviar Beta Aurenaldi, S.H., M.Kn. 10 Juni 2022 Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Bhinneka Tunggal Ika PPRA 64, R. Marthen Indev
  • 22. 15 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Pengantar Diskusi Studi Kasus: Fenomena Politik Identitas dalam Perspektif Bhinneka Tunggal Ika, oleh Prof. Dr. Njaju Jenny M.T Hardjatno, MA, Tenaga Ahli Pengajar Bidang Studi Sosial Budaya Lemhannas RI No Nama Judul Esai 1. Kolonel Sus Rachmat Mestika Penataan Kebebasan Demokrasi di Indonesia guna Menjaga Bhineka Tunggal Ika 2. Kolonel Inf Agus Widodo, S.I.P., M.Si Analisis Potensi Ancaman Pemanfaatan Multikulturalisme sebagai Katalisator dalam Kemunculan Politik Identitas di Indonesia 3. Kolonel Inf Musa David M. Hasibuan, S.IP., M.AB Politik Identitas dalam Perspektif Bhineka Tunggal Ika 4. Kolonel Laut (S) Taufik Wijoyoko, S.E Politik Identitas dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 5. Kombes Pol Pahala Hotma Mangatur Panjaitan, S.I.K., M.Si Mengelola Politik Identitas dalam rangka Merawat Sesanti Bhineka Tunggal Ika 6. Kombes Pol Nur Romdhoni, S.I.K., M.H Peningkatan Kesadaran Kebhinnekaan dalam Rangka Menangkal Bahaya Politik Identitas 7. Dr. Denny Mangala, M.Si Ancaman Politik Identitas Terhadap Pluralitas Bangsa 8. Elias Situmorang, S.Ag Menggelorakan Politik Nasional untuk Menepis Politik Identitas 9. Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P Kebijakan Strategis Nasional terkait Merebaknya Politik Identitas guna Menjaga Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika 10. Noviar Beta Aurenaldi, S.H., M.Kn Fenomena Politik Identitas dalam Perspektif Bhinneka Tunggal Ika
  • 23. 16 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Demografi PPRA 64 Pembangunan Kependudukan Melalui Keluarga Berencana dalam rangka Pencapaian SDGS, Zoom Meeting, 10 Agustus 2022 Tutor Pendamping: Dr. Dadang Solihin, SE, MA Peserta Kelompok E: 1. Agus Widodo, SIP, M.Si 2. Anton Setiyawan, S.Si, MM 3. Febreil B. Sikumbang, SH, MM 4. Hendro Suwito 5. Arif Purwo Handoko, SIP 6. La Ode Aries El Fahtar, SIK 7. Sonny Mulvianto Utomo, SIK 8. Christyanto Noviantoro, SH, MH 9. Dr. Kris Wijoyo Soepanjdji, SH, MPP 10. P. Rina Ismawati, SP, M.Pd 10 Agustus 2022 Zoom Meeting Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Demografi PPRA 64
  • 24. 17 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Pengantar Diskusi Studi Kasus: Pembangunan Kependudukan melalui Keluarga Berencana dalam rangka Pencapaian SDGS, oleh Inspektur Jenderal Polisi Drs. Agus Sukamso, M.Si, Tajar Bidang Kependudukan Lemhannas RI No Nama Judul Esai 1. Anton Setiyawan, S.Si., M.M Implementasi Pembangunan Kependudukan melalui Keluarga Berencana dalam rangka Pencapaian SDGs 2. Kolonel Inf Agus Widodo, S.I.P., M.Si Optimalisasi Kebijakan Keluarga Berencana guna Mendukung Pembangunan Kependudukan dalam rangka Pencapaian SDGs 3. Kolonel Inf Febriel B. Sikumbang, S.H., M.M Optimalisasi Program Keluarga Berencana (KB) dalam Pengendalian Jumlah Penduduk guna Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’S) 4. Kolonel Mar Hendro Suwito Penguatan Program Keluarga Berencana guna Mendorong Kehidupan Sehat dan Sejahtera 5. Kolonel Adm Arif Purwo Handoko, S.I.P Peningkatan Kualitas Penduduk melalui Keluarga Berencana guna Mencapai Kesejahteraan dan Kesehatan Keluarga 6. Kombes Pol La Ode Aries El Fathar, S.I.K. Pengaruh Bonus Demografi terhadap Stabilitas Negara Republik Indonesia . 7. Kombes Pol Sonny Mulvianto Utomo, S.I.K Keluarga Berencana Membangun Kependudukan yang Sehat dan Sejahtera 8. Christyanto Noviantoro, S.H., M.H Revitalisasi Program Keluarga Berencana guna Mewujudkan Tujuan Ke-3 Sustainable Development Goals (SDGs): Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera 9. Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P Formulasi Kebijakan Strategis Nasional dalam Menghadapi Dinamika Demografi Indonesia 10. P. Rina Ismawati, S.P., M.Pd Pengendalian Pertumbuhan Penduduk guna Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya
  • 25. 18 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Olah Sistem Manajemen Nasional (Olah Sismennas) adalah kegiatan latihan simulasi hubungan kerja sama, koordinasi, dan sinkronisasi antar lembaga dalam menghasilkan dan mengoperasionalkan suatu kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terselenggara secara sinergis, efektif, dan efisien serta membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kegiatan Olah Sismennas pada hakikatnya melatih peserta agar mampu bekerja sama dalam hubungan kelompok atau tim secara terpadu dalam rangka pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang bersifat strategis serta berskala nasional. Di sisi lain, sekaligus melatih para peserta agar mampu mengimplementasikan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam pembangunan nasional dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, pada lingkup nasional, regional maupun global. Pelaksanaan Olah Sismennas dipraanggapkan berlangsung di pemerintahan pusat, di lingkungan eksekutif (Kementerian/Non Kementerian), di lingkungan legislatif maupun di lingkungan Kedutaan Besar Negara Sahabat yang terkait. Setelah melaksanakan kegiatan Olah Sismennas ini para peserta diharapkan memiliki pengalaman dan gambaran tentang dinamika penyelenggaraan pemerintahan dengan berbagai permasalahannya, serta mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat guna dalam memecahkan masalah nasional dihadapkan dengan keterbatasan sarana/prasarana yang tersedia. Tujuan Olah Sismennas a. Melatih peserta/pelaku dalam mengaplikasikan seluruh ilmu pengetahuan dari seluruh bidang studi yang diperoleh selama mengikuti PPRA Lemhannas RI, b. Melatih peserta membuat rumusan kebijakan strategis dan rekomendasi kebijakan dalam mewadahi para pemangku kepentingan dalam rangka memecahkan persoalan nasional yang faktual secara komprehensif, c. Melatih peserta dalam melakukan koordinasi lintas sektoral secara virtual melalui proses dan mekanisme birokrasi guna mengambil keputusan, d. Melatih peserta mengambil keputusan dalam kondisi kritis (keterbatasan waktu maupun sarana prasarana yang tersedia), e. Melatih dan membiasakan peserta memanfaatkan teknologi komunikasi untuk proses koordinasi, merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan. Olah Sistem Manajemen Nasional
  • 26. 19 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Olah Sismennas PPRA 63 Tema OS PPRA 63/2022 adalah “Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintahan dan Instansi Terkait dalam Pemulihan Ekonomi Nasional”. Penugasan yang diberikan kepada penulis adalah sebagai Penyelia Kelompok IX Kementerian Sosial OS dan Anggota Komisi IX DPR-RI OS pada 26 sd 29 Juli 2022. Tugas dan kewajiban Penyelia (1) Membantu Kawasdal untuk mendampingi Pengawas sebagai narasumber sesuai bidang tugas masing-masing agar pelaksanaan kegiatan OS berjalan lancar, realistis dan tertib sesuai dengan tujuan pendidikan di Lemhannas RI, (2) Melaksanakan koordinasi dengan Pengawas dan Pengendali agar pelaksanaan OS sesuai dengan yang diharapkan, (3) Memonitor kelompoknya dengan mengikuti dinamika OS pada setiap tahapan, memantau Rencana Informasi OS (RIOS) yang diberikan kepada Pelaku dan produk yang dibuat oleh Pelaku, dan memberikan informasi tentang tugas, data-data, Peraturan dan Perundang-undangan, agar OS berjalan lebih realistis, (4) Membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan OS sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing guna keperluan kaji ulang, (5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kawasdal. 26 Juli 2022 Kelompok IX Kementerian Sosial OS PPRA 63
  • 27. 20 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Peserta OS Kelompok IX PPRA 63 No Nama Jabatan OS Tahap I Tahap II 1. Junaedi, SH, M.Si, LL.M Menteri Dirjen Pemberdayaan Sosial 2. H. Ade Utami Ibnu, SE Sekjen Dirjen Penanganan Fakir Miskin 3. Kolonel Laut (P) Azwan Yusuf Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Menteri 4. Dr. Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, SH Dirjen Rehabilitasi Sosial Sekjen 5. Kolonel Arm Franky Jan Hardy Watuseke, S.Sos Dirjen Penanganan Fakir Miskin Irjen 6. Surya Imam Wahyudi, SH, MH Dirjen Penanganan Fakir Miskin Dirjen Rehabilitasi Sosial 7. Marsma TNI Wayan Superman Irjen Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai dengan tema OS, topik yang berkaitan dengan koordinasi lintas sektoral pernah disampaikan oleh penulis ketika menjadi nara sumber PPRA LIII pada 4 Mei 20151 dan PPSA XX pada 10 Juli 20152. Tata hubungan kerja antar lembaga pemerintah diatur dalam: 1. Peraturan-perundangan tertentu. Misalnya: 1) Tata hubungan kerja antara KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi diatur di dalam UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Tata hubungan kerja antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN, dan K/L dalam perencanaan dan penganggaran diatur di dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, beserta peraturan turunannya. 2. Pembentukan Tim Koordinasi, seperti misalnya tata hubungan kerja pengelolaan reformasi birokrasi nasional antara: Kantor Wakil Presiden, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan lain-lain dilakukan dengan pembentukan Komite 1 Dadang Solihin, 2015, Koordinasi Lintas Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Kemaritiman, PPRA LIII Lemhannas-RI Ged. Panca Gatra Lemhannas-Jakarta, 4 Mei 2015, http://repository.unsada.ac.id/317/ , https://www.slideshare.net/DadangSolihin/koordinasi-lintas-sektoral-dalam-mendukung-pembangunan- kemaritiman 2 Dadang Solihin, 2015, Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber Daya Maritim, PPSA XX Lemhannas-RI Ged. Pancagatra Lemhannas-Jakarta, 10 Juli 2015, http://repository.unsada.ac.id/244/ , https://www.slideshare.net/DadangSolihin/sinergi-lintas-sektor-dan- politik-anggaran-dalam-mendukung-pembangunan-sumber-daya-maritim
  • 28. 21 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN); 3. Penetapan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) di antara beberapa lembaga pemerintah yang saling terkait untuk saling mendukung dalam melaksanakan program/kegiatan yang memiliki saling keterkaitan yang sangat erat. Hal ini misalnya dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dalam mendorong penguatan Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia. Upaya Penguatan Kelembagaan Pemerintah 1. Penguatan koordinasi antar instansi yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan instansi pemerintah, yang dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara; 2. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga pemerintah untuk menghindari multi- tafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan; 3. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 4. Penyempurnaan bisnis proses inter maupun antar lembaga agar tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien; 5. Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi lembaganya dengan baik; 6. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan. Penguatan kelembagaan pemerintah dilakukan dengan memperhatikan tiga hal: 1. Kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa kelembagaan pemerintah yang diperkuat dan/atau dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel; 2. Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antara tugas, fungsi, dan kewenangan setiap lembaga dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; dan 3. Transparan, efektif, dan efisien, untuk memastikan bahwa hasil penataan kelembagaan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, analisis biaya dan manfaat dalam penataan kelembagaan perlu dilakukan dengan cermat. Kementerian Sosial OS Sebagai Penyelia Kelompok Kementerian Sosial OS, dapat disampaikan bahwa Tugas dan Fungsi (Tusi) Kemensos adalah menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial,
  • 29. 22 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusifitas merupakan tugas Kementerian Sosial sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 46/2015. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Sosial sebagai berikut. Visi Kementerian Sosial Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu: ‘‘Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan SDM yang berkualitas serta mampu bersaing dalam menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan sosial; serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia yang tercermin dalam setiap kehidupan masyarakat. Gotong-royong merupakan salah satu ciri dan kepribadian bangsa yang melekat dalam sistem sosial masyarakat yang mencakup; keluarga, lembaga sosial masyarakat, dan pranata sosial. Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Tidak hanya itu, melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan. Misi Kementerian Sosial Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut: 1. Misi nomor 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia, 2. Misi nomor 3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan,
  • 30. 23 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I 3. Misi nomor 8: Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, 4. Misi nomor 9: Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Tujuan Strategis Kementerian Sosial Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran- ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 adalah: 1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan, 2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, 3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. Sasaran Strategis Kementerian Sosial 1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan. – Indeks Kesejahteraan Sosial 2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial. – Indeks Partisipasi Sosial – % SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) – % Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi – % Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan 3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial. – % K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan Komisi IX DPR-RI Sebagai anggota Komisi IX DPR-RI OS, dapat disampaikan bahwa Komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang bersifat tetap dan jumlahnya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan Tahun Sidang. Pada Kepengurusan DPR-RI Periode 2014-2019 telah ditetapkan jumlah Komisi sebanyak 11 (sebelas) Komisi. Hal ini berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Oktober 2014. Salah satu Komisi yang ada di DPR adalah Komisi IX. Berikut selayang pandang Komisi IX DPR RI.
  • 31. 24 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Ruang Lingkup dan Tugas Komisi IX DPR RI Komisi IX DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 November 2014 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang: 1. Kesehatan, 2. Ketenagakerjaan, 3. Kependudukan. Mitra Kerja Komisi IX DPR RI Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI sebagaimana tersebut di atas, Komisi IX DPR RI berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 tanggal 23 Juni 2015, memiliki Mitra Kerja sebagai berikut: 1. Kementerian Kesehatan, 2. Kementerian Ketenagakerjaan, 3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 4. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), 5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), 7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).
  • 32. 25 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Susunan Keanggotaan Komisi IX DPR RI Jumlah Anggota Komisi ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, atau setiap masa sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi Anggota salah satu Komisi. Dalam hal ini, Fraksi mengusulkan nama anggota Komisi kepada Pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi untuk disahkan dalam Rapat Paripurna. Adapun penggantian Anggota Komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya. Susunan keanggotaan Komisi IX DPR RI dari awal Periode 2014-2019 sampai dengan sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan karena adanya penggantian Anggota dari Fraksi-fraksi. Saat ini jumlah Anggota Komisi IX DPR RI adalah 51 (lima puluh satu) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Pimpinan Komisi IX DPR RI Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas : 1 (satu) orang Ketua dan paling banyak 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Apabila terjadi pergantian unsur pimpinan, maka dilakukan pengesahan Pimpinan Komisi yang baru dalam Rapat Intern Komisi yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPR RI, yaitu Pimpinan DPR RI yang membidangi komisi terkait. Saat ini Pimpinan Komisi IX DPR RI terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua. Pimpinan Komisi I DPR RI telah mengalami beberapa kali pergantian yang disahkan dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPR RI, yaitu Pimpinan DPR RI yang membidangi Kesra (Korkesra) atau Wakil Ketua Kordinasi Bidang lainnya. Adapun susunan Pimpinan Komisi IX DPR RI saat ini adalah: 1. Felly Estelita Runtuwene, S.E, 2. Charles Honoris, 3. Emanuel Melkiades Laka Lena, 4. Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA, 5. H. Ansory Siregar, Lc. Anggota Komisi IX DPR RI Seperti halnya Pimpinan Komisi IX DPR RI, Anggota Komisi IX DPR RI juga telah mengalami beberapa kali pergantian dari Fraksi-fraksi. Saat ini jumlah Anggota Komisi IX berjumlah 50 (Lima Puluh) orang dengan komposisi sebagai berikut. 1. Felly Estelita Runtuwene, S.E, Fraksi Partai NasDem Sulawesi Utara, 2. Dra. Sri Rahayu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur VI, 3. Emanuel Melkiades Laka Lena, Fraksi Partai Golongan Karya Nusa Tenggara Timur II,
  • 33. 26 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I 4. Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur III, 5. H. Ansory Siregar, Lc, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara III, 6. Dra. Elva Hartati, S.IP.. M.M, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bengkulu, 7. Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP., M.Kep, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah III, 8. Rahmad Handoyo, S.Pi., M.M, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah V, 9. Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah, 10. Dr. Dewi Aryani, M.Si, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jawa Tengah IX, 11. Krisdayanti, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur V, 12. Abidin Fikri, S.H, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur IX, 13. I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bali, 14. Tuti Nusandari Roosdiono, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah I, 15. Itet Tridjajati Sumarijanto, M.B.A, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Lampung II, 16. Delia Pratiwi Br. Sitepu, S.H, Fraksi Partai Golongan Karya Sumatera Utara III, 17. Drs. H. Darul Siska, Fraksi Partai Golongan Karya Sumatera Barat I, 18. Hj. Saniatul Lativa, SE., MM, Fraksi Partai Golongan Karya Jambi, 19. Hj. Dewi Asmara, S.H.,M.H, Fraksi Partai Golongan Karya Jawa Barat IV, 20. Dra. Wenny Haryanto, SH, Fraksi Partai Golongan Karya Jawa Barat VI, 21. M. Yahya Zaini, S.H, Fraksi Partai Golongan Karya Jawa Timur VIII, 22. dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Sumatera Barat I, 23. Dr. Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, M.M, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Jambi, 24. Ir. Sri Meliyana, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Sumatera Selatan II, 25. Dra. Hj. Andi Ruskati Ali Baal, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Sulawesi Barat, 26. Ade Rezki Pratama, S.E., M.M, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Sumatera Barat II, 27. Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, D.E.A, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Jawa Barat VIII 28. Hj. Sri Wulan, S.E., Fraksi Partai NasDem Jawa Tengah III, 29. Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T, Fraksi Partai NasDem Nusa Tenggara Timur II, 30. Nurhadi, S.Pd, Fraksi Partai NasDem Jawa Timur VI, 31. Hj. Nur Nadlifah, S.Ag., M.M, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah IX, 32. Arzeti Bilbina, S.E., M.A.P, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur I, 33. Ir.H. Nur Yasin, M.B.A.., M.T, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur IV, 34. H. Haruna, M.A., M.B.A, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Selatan I,
  • 34. 27 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I 35. H. Sukamto, S.H, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa D.I. Yogyakarta, 36. Drs. H. Zulfikar Achmad, Fraksi Partai Demokrat Jambi, 37. Dra. Lucy Kurniasari, Fraksi Partai Demokrat Jawa Timur I, 38. Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E, Fraksi Partai Demokrat Sulawesi Selatan I, 39. Hasan Saleh, Fraksi Partai Demokrat Kalimantan Utara, 40. Linda Megawati, S.E., M.Si, Fraksi Partai Demokrat Jawa Barat IX, 41. Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta I, 42. Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat VIII, 43. H. Alifuddin, S.E., M.M, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Barat I, 44. Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, M.A, Fraksi Partai Amanat Nasional Sumatera Utara II, 45. Drs. H. Ashabul Kahfi, M.Ag, Fraksi Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan I, 46. H. Sungkono, Fraksi Partai Amanat Nasional Jawa Timur I, 47. SY. Anas Thahir, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur III, 48. Hj. Nurhayati, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat XI, 49. drg. Putih Sari, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Jawa Barat VII, 50. Drg. Hj. Hasnah Syams, MARS, Fraksi Partai NasDem Sulawesi Selatan II, Tugas Komisi IX DPR RI Seperti Komisi lainnya, Komisi IX DPR RI mempunyai tugas dalam bidang: 1. Legislasi (pembentukan undang-undang) Dalam bidang legislasi, Komisi IX DPR RI mempunyai tugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI. Untuk itu, Komisi IX DPR RI dapat melaksanakan: a. Penyusunan (perumusan) RUU Usul Inisiatif DPR b. Pembahasan terhadap 1) RUU Usul Inisiatif Pemerintah dan 2) RUU Usul Inisiatif DPR Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan undang-undang, Komisi IX DPR RI menerima partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU yang sedang dirumuskan dan dibahas oleh Komisi IX DPR RI. Masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis maupun secara langsung melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI. Di samping itu, dalam merumuskan dan membahas RUU, Komisi IX DPR RI juga meminta masukan dari Pakar/Akademisi/Pejabat Pemerintah melalui RDPU/RDP maupun melalui Kunjungan Kerja. 2. Budgeting (anggaran) Dalam bidang anggaran, Komisi IX DPR RI mempunyai tugas:
  • 35. 28 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I 1. Mengadakan pembicaraan pendahuluan RAPBN yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dalam ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah. 2. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN serta mengusulkan perubahan RKAKL yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah. 3. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian/ Lembaga (KL) yang menjadi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI. 4. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN dan menyampaikan hasil pembahasan RAPBN, RKAKL, dan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi. 5. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran KL oleh Badan Anggaran 6. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi untuk bahan akhir penetapan APBN 7. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi Mitra Komisi IX DPR RI 8. Mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN; dan 9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI. 3. Pengawasan Dalam bidang pengawasan, Komisi IX DPR RI mempunyai tugas: 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI 2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI 3. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI 4. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan 5. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; Pelaksanaan Tugas Komisi IX DPR RI Dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, Komisi IX DPR RI dapat mengadakan:
  • 36. 29 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Dalam hal ini Komisi IX DPR RI dapat mengadakan Raker dengan: 1. Menteri/Pimpinan Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI, yaitu: a. Menteri Kesehatan; b. Menteri Ketenagakerjaan; c. Kepala BKKBN; d. Kepala Badan POM; e. Kepala BNP2TKI; f. Dirut BPJS Kesehatan; g. Dirut BPJS Ketenagakerjaan. 2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang mewakili instansinya yang bukan menjadi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI, apabila dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas Komisi IX DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran, atas persetujuan Pimpinan DPR RI serta memberitahukan kepada Pimpinan Komisi yang bersangkutan. Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya Dalam hal ini, Komisi IX DPR RI dapat mengadakan RDP dengan: a. Pejabat Pemerintah yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI, yaitu Pejabat di Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI. b. Pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang bukan merupakan Mitra Kerja Komisi IX DPR RI, apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugas Komisi IX DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Dalam hal ini, Komisi IX DPR RI dapat mengadakan RDPU dengan Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kalangan Swasta, Pakar, dan Akademisi, baik atas permintaan Komisi IX DPR RI maupun atas permintaan pihak lain dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan tugas Komisi IX DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Rapat Kerja Gabungan Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi IX DPR RI dapat mengadakan Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi lainnya yang terkait dengan materi/substansi yang akan dibahas.
  • 37. 30 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Kunjungan Kerja (Kunker) a. Kunker dalam Masa Reses. Dalam setiap reses masa persidangan, Komisi IX DPR RI dapat melaksanakan Kunker ke Dalam Negeri, untuk mengetahui dan meninjau langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI di daerah dan sarana dan prasarana yang ada. b. Kunker Spesifik. Apabila terjadi kasus-kasus yang bersifat spesifik yang berkaitan dengan permasalahan dalam ruang lingkup dan tugas Komisi IX DPR RI, maka Komisi IX DPR RI dapat melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke daerah dalam rangka mendapatkan masukan/informasi langsung mengenai permasalahan yang terjadi dan mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. c. Kunker Panja. Dilaksanakan dalam rangka sosialisasi dan uji publik atas RUU yang sedang dibuat di Komisi IX DPR RI. d. Kunker Luar Negeri. Dilaksanakan dalam rangka memberikan penguatan diplomasi parlemen dan dalam rangka mencari masukan ke negara-negara yang tepat terkait pembahasan sebuah rancangan undang-undang. Di samping melaksanakan hal-hal tersebut di atas, Komisi IX DPR RI juga melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan dalam rangka pengisian Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Komisi IX DPR RI akan memilih 5 (lima) orang dari 10 (sepuluh) orang yang diajukan oleh Panitia Seleksi untuk tiap Dewan Pengawas BPJS. Ke 10 (sepuluh) orang tersebut terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan di tiap-tiap Dewas BPJS sebanyak 2 (dua) orang yang berasal dari unsur Pemerintah tidak diseleksi oleh DPR RI, melainkan ditetapkan langsung oleh Pemerintah. Sehingga secara keseluruhan jumlah anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan 7 (tujuh) orang dan jumlah anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan juga 7 (tujuh) orang.
  • 38. 31 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I KEMENTERIAN SOSIAL OS PROGRAM KEGIATAN TERPADU (PKT) III TENTANG PENINGKATAN BADAN USAHA MILIK DESA NAMA: AZWAN YUSUF Nomor Peserta: 016 Jakarta, 21 Oktober 20XE
  • 39. 32 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I KEMENTERIAN SOSIAL OS PROGRAM KEGIATAN TERPADU (PKT) III TENTANG PENINGKATAN BADAN USAHA MILIK DESA I. Kementerian yang terlibat: A. Penanggung Jawab : Menteri Koordinator Bidang PMK OS B. Pendukung : 1. Kementerian Sosial OS 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi OS 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika OS 4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota II. Sasaran Program : A. Terwujudnya kesempatan yang sama bagi penduduk miskin dan rentan dalam peningkatan sosial ekonomi B. Terwujudnya solidaritas masyarakat yang cinta dan bangga menggunakan produk lokal melalui program kewirausahaan yang berbasis rumah tangga dalam rangka mencegah monopoli dan kapitalisme III. Rencana Program : A. Terhadap Sasaran II A 1. Kementerian Sosial OS (selaku penanggung jawab kegiatan keseluruhan) a. Proyek/Kegiatan. Terwujudnya kesempatan yang sama bagi penduduk miskin dan rentan dalam peningkatan sosial ekonomi b. Waktu/tempat. Pada bulan September-Desember 20XE melalui platform Kemenkominfo dan Pemerintah Daerah di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota OS c. Pelaksanaan. Dilakukan selama 3 (tiga) bulan. d. Dana. Kebutuhan anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika OS (selaku pendukung kegiatan/proyek) a. Proyek/Kegiatan. Menyediakan platform digital untuk mendukung terwujudnya kesempatan yang sama bagi penduduk miskin dan rentan dalam peningkatan sosial ekonomi
  • 40. 33 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I b. Waktu/tempat. Pada Pada bulan September-Desember 20XE di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota OS c. Pelaksanaan. Disesuaikan dengan program kementerian terkait d. Dana. Anggaran disesuaikan dengan program kementerian terkait 3. Pemerintah Daerah OS (Provinsi dan Kabupaten/Kota) (selaku pendukung kegiatan/proyek) a. Proyek/Kegiatan. Menyediakan lapangan usaha dan lapangan kerja untuk mendukung terwujudnya kesempatan yang sama bagi penduduk miskin dan rentan dalam peningkatan sosial ekonomi. b. Waktu/tempat. Pada Pada bulan September-Desember 20XE di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota OS a. Pelaksanaan. Disesuaikan dengan program kementerian terkait c. Dana. Alokasi anggaran pemerintah daerah terkait 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi OS (selaku pendukung proyek/kegiatan) a. Proyek/Kegiatan. Mendukung terwujudnya kesempatan yang sama bagi penduduk miskin dan rentan dalam peningkatan sosial ekonomi melalui data kemiskinan dan masyarakat rentan di seluruh desa di Indo OS b. Waktu/tempat. Pada bulan Desember 20XE di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota. c. Pelaksanaan. Disesuaikan dengan program kementerian terkait d. Dana. Alokasi anggaran kementerian terkait B. Terhadap Sasaran II B 1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi OS (selaku pendukung proyek/kegiatan) a. Proyek/Kegiatan. Mendukung terwujudnya solidaritas masyarakat yang cinta dan bangga menggunakan produk lokal melalui program kewirausahaan yang berbasis rumah tangga yang dibina oleh BUMDes tiap Desa. b. Waktu/tempat. Disesuaikan dengan program kementerian terkait c. Dana. Alokasi anggaran disesuaikan dengan kementerian terkait 2. Kementerian Sosial OS (selaku pendukung kegiatan/proyek) a. Proyek/Kegiatan. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan untuk mendukung solidaritas masyarakat yang cinta dan bangga menggunakan produk lokal melalui program kewirausahaan yang berbasis rumah tangga dalam rangka mencegah monopoli dan kapitalisme. b. Waktu/tempat. Pada bulan November 20XE di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota OS c. Pelaksanaan. Dilakukan selama 1 (satu) bulan
  • 41. 34 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I d. Dana. Kebutuhan anggaran sebesar Rp6.000.000.000,- 3. Pemerintah Daerah OS (selaku pendukung kegiatan/proyek) a. Proyek/Kegiatan. Menyediakan lapangan usaha dan lapangan kerja untuk mendukung terwujudnya solidaritas masyarakat yang cinta dan bangga menggunakan produk lokal melalui program kewirausahaan yang berbasis rumah tangga dalam rangka mencegah monopoli dan kapitalisme. b. Waktu/tempat. Disesuaikan dengan program kementerian terkait c. Pelaksanaan. Disesuaikan dengan program kementerian terkait d. Dana. Alokasi anggaran disesuaikan dengan kementerian terkait IV. PENUTUP Demikian Program Kegiatan Terpadu (PKT) tentang Peningkatan Badan Usaha Milik Desa yang disusun secara koordinatif, komprehensif dan sistemik diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah Indo OS dalam melakukan peningkatan Badan Usaha Milik Desa. Jakarta, Agustus 20XE Menteri Sosial OS Azwan Yusuf
  • 42. 35 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Olah Sismennas PPRA 64 Tema OS PPRA 64/2022 adalah “Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintahan dan Pemangku Kepentingan Terkait, dalam Pemanfaatan Blue Economy”. Penugasan yang diberikan kepada penulis adalah sebagai Penyelia Kelompok IV Kementerian BUMN OS & Anggota Komisi VI A DPR RI OS pada 27 sd 30 September 2022. Peserta OS Kelompok IV PPRA 64 No Nama Jabatan OS Tahap I Tahap II 1. Rafles Manurung, SIP Menteri Deputi Bidang Hukum dan Perundang- Undangan 2. Dra. Mathilda Agnes Maria Wowor, M.Si Sekretaris Kementerian Deputi Bidang SDM, Teknologi, Informasi 3. Prof. Dr. Ade Maman Suherman, SH, M.Sc Deputi Bidang Hukum dan Perundang- Undangan Wamen I 4. Dr. Miftahul Huda, S.Si, M.Si Irjen Menteri 5. La Ode Aries El Fathar, SIK Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Resiko Sekretaris Kementerian 6. Yudi Indra Gunawan, SH, MH Wamen I Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Resiko 27 September 2022 Kelompok IV Kementerian BUMN OS PPRA 64
  • 43. 36 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I No Nama Jabatan OS Tahap I Tahap II 7. David Pajung, ST, M.Si Deputi Bidang SDM, Teknologi, Informasi Wamen II 8. Heri Prakosa Ponco Wibowo Wamen II Irjen Visi dan Misi Kementerian BUMN Visi: “Sebagai Kementerian yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi: 1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsive kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang pembinaan dan pengawasan BUMN, 2. Meningkatkan Kualitas SDM dan Prasarana Kementerian BUMN, 3. Mendorong BUMN untuk berkontribusi optimal terhadap perekonomian Nasional dan memberikan nilai tambah untuk pemegang saham, 4. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Lima Prioritas Kementerian BUMN 1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia. Meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan Kesehatan. 2. Inovasi Model Bisnis. Restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, pertimbangan kebutuhan stakeholders, dan fokus pada core business. 3. Kepemimpinan Teknologi. Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti data management, advanced analytics, big data, artificial intelligence, dan lain lain. 4. Peningkatan Investasi. Mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat. 5. Pengembangan Talenta. Mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk Indonesia, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM. Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN Fungsi Birokrasi Fungsi Pemegang Saham 1. Perumusan dan penetapan kebijakan, 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, 1. Pengembangan usaha, 2. Penyusunan inisiatif bisnis strategis, 3. Penguatan daya saing dan sinergi,
  • 44. 37 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Fungsi Birokrasi Fungsi Pemegang Saham 3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian, 4. Pengelolaan barang milik negara, 5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian. 4. Penguatan kinerja, 5. Penciptaan pertumbuhan berkelanjutan 6. Restrukturisasi. Ruang Lingkup dan Tugas Komisi VI DPR RI Komisi VI DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 November 2019 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang: 1. Perdagangan; 2. Koperasi UKM; 3. BUMN; 4. Investasi; dan 5. Standarisasi Nasional. Mitra Kerja Komisi VI DPR RI Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI sebagaimana tersebut di atas, Komisi I DPR RI berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 tanggal 29 Oktober 2019, memiliki Mitra Kerja sebagai berikut: 1. Kementerian Perdagangan; 2. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah; 3. Kementerian Negara BUMN, termasuk seluruh BUMN; 4. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); 6. Badan Standarisasi Nasional (BSN); 29 September 2022 Ketua dan Wakil Ketua Komisi VI A DPR RI OS bersama peserta PPRA 64
  • 45. 38 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I 7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; 9. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN); dan 10. Dewan Koperasi Indonesia. Susunan Keanggotaan Komisi VI DPR RI Jumlah Anggota Komisi ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, atau setiap masa sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi Anggota salah satu Komisi. Dalam hal ini, Fraksi mengusulkan nama anggota Komisi kepada Pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi untuk disahkan dalam Rapat Paripurna. Adapun penggantian Anggota Komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya. Keanggotaan Komisi VI DPR RI pada Periode 2019-2024 berjumlah 54 (lima puluh empat) orang dengan susunan sebagai berikut: Pimpinan Komisi VI DPR RI Pimpinan Komisi VI DPR RI berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua. Adapun Pimpinan Komisi VI DPR RI berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI tanggal 29 Oktober 2019 adalah sebagai berikut 1) Ketua : Faisol Riza / F-PKB 2) a. Wakil Ketua: Aria Bima / F-PDI Perjuangan b. Wakil Ketua: M. Sarmuji, S.E.,M.Si / F-PG c. Wakil Ketua : Mohamad Hekal / F- Gerindra d. Wakil Ketua : Martin Manurung, S.E., M.A. / F-Nasdem Anggota Komisi VI DPR RI Anggota Komisi VI DPR RI berjumlah 49 (lima puluh) orang dengan komposisi sebagai berikut 1. F-PDI Perjuangan : 11 orang 2. F-PG : 7 orang 3. F-Gerindra : 6 orang 4. F- Nasdem : 5 orang 5. F- PKB : 5 orang 6. F- PD : 5 orang 7. F-PKS : 4 orang 8. F-PAN : 5 orang 9. F-PPP : 2 orang
  • 46. 39 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Tugas Komisi VI DPR RI 1. Legislasi (pembentukan undang-undang) Dalam bidang legislasi, Komisi VI DPR RI mempunyai tugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI. Untuk itu, Komisi VI DPR RI dapat melaksanakan: a. Penyusunan (perumusan) RUU Usul Inisiatif DPR b. Pembahasan terhadap: 1. RUU Usul Inisiatif Pemerintah 2. RUU Usul Inisiatif DPR 3. RUU Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional (Ratifikasi) 2. Budgeting (anggaran) Dalam bidang anggaran, Komisi VI DPR RI mempunyai tugas: a. Mengadakan pembicaraan pendahuluan RAPBN yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA/KL) dalam ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah. b. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN serta mengusulkan perubahan RKA/KL yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah. c. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian/Lembaga (KL) yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI. d. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN dan menyampaikan hasil pembahasan RAPBN, RKA/KL, dan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi. e. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran KL oleh Badan Anggaran f. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi untuk bahan akhir penetapan APBN g. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi Mitra Komisi VI DPR RI h. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN; dan i. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI.
  • 47. 40 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I 3. Pengawasan Dalam bidang pengawasan, Komisi VI DPR RI mempunyai tugas: a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI c. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah e. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan f. Menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupun swasta, sesuai dengan bidang tugas setiap komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar- Parlemen. Pelaksanaan Tugas Komisi VI DPR RI Dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, Komisi VI DPR RI dapat mengadakan: 1. Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Dalam hal ini Komisi VI DPR RI dapat mengadakan Raker dengan: a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI, dan b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang mewakili instansinya yang bukan menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI, apabila dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas Komisi VI DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran atas persetujuan Pimpinan DPR RI serta memberitahukan kepada Pimpinan Komisi yang bersangkutan. 2. Rapat Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 3. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya. Dalam hal ini, Komisi VI DPR RI dapat mengadakan RDP dengan: a. Pejabat Pemerintah yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI, yaitu Pejabat di Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI. b. Pejabat Pemerintah yang bukan merupakan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI, apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugas Komisi VI DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Dalam hal ini, Komisi VI DPR RI dapat mengadakan RDPU dengan Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kalangan Swasta, Pakar, dan Akademisi, baik atas permintaan Komisi VI DPR RI maupun atas permintaan pihak lain dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan tugas Komisi VI DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran.
  • 48. 41 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Rapat Kerja Gabungan Dalam melaksanakan tugasnya baik di bidang legislasi, pengawasan, maupun anggaran, Komisi VI DPR RI dapat mengadakan Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi lainnya yang terkait dengan materi/substansi yang akan dibahas. Kunjungan Kerja (Kunker) a. Kunker dalam Masa Reses. Dalam setiap reses masa persidangan, Komisi VI DPR RI dapat melaksanakan Kunker ke Dalam Negeri, untuk mengetahui dan meninjau langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI di daerah untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada. b. Kunker Spesifik. Apabila terjadi kasus-kasus yang bersifat spesifik yang berkaitan dengan permasalahan dalam ruang lingkup dan tugas Komisi VI DPR RI, maka Komisi VI DPR RI dapat melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke daerah dalam rangka mendapatkan masukan/informasi langsung mengenai permasalahan yang terjadi dan mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. c. Kunker Gabungan. Komisi VI DPR RI dapat melaksanakan Kunker Gabungan apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugas Komisi VI DPR RI. Semua hasil Kunjungan Kerja tersebut di atas, dilaporkan dalam Rapat Intern Komisi VI DPR RI untuk selanjutnya disampaikan kepada Mitra Kerja Komisi VI DPR RI (Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait) agar dapat ditindaklanjuti. Di samping melaksanakan hal-hal tersebut di atas, Komisi VI DPR RI juga melaksanakan: Uji Kepatutan dan Kelayakan dalam rangka: a. Memilih atau memberi persetujuan terhadap: Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), berdasarkan Pasal 31 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. b. Pemberian Pertimbangan (dalam bentuk konsultasi) terhadap: Dewan Pengawas (Dewas) Badan Perlindungan Konsumen Nasional, (BPKN), berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. c. Menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat. Komisi VI DPR RI juga menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terkait dengan ruang lingkup tugas dan wewenang Komisi VI DPR RI yang disampaikan baik secara tertulis (surat dan email) maupun dalam RDPU ataupun audiensi dengan Komisi VI DPR RI. Aspirasi dan pengaduan masyarakat ini akan ditindaklanjuti dalam Rapat Komisi VI DPR RI dengan Mitra Kerja terkait.
  • 49. 42 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I KEMENTERIAN BUMN OS TAHUN 20XD-20XE PROGRAM KEGIATAN TERPADU (PKT-III) PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGELOLAAN IKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN EKSPOR SUMBER DAYA LAUT PRODUK KELOMPOK KEMENTERIAN BUMN OS Jakarta, 20XE
  • 50. 43 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I KEMENTERIAN BUMN OS PROGRAM KEGIATAN TERPADU (PKT-III) TENTANG PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGELOLAAN IKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN EKSPOR SUMBER DAYA LAUT I. KEMENTERIAN TERLIBAT A. PENANGGUNG JAWAB: KEMENTERIAN BUMN OS B. PENDUKUNG 1. KEMENTERIAN KOP DAN UKM OS 2. KEMENTERIAN INVESTASI-BKPM OS 3. KEMENTERIAN PERDAGANGAN OS II. SASARAN PROGRAM A. Optimalisasi peran BUMN Strategis Sektor Kemaritman dan Kelautan guna mendukung ekspor sumber daya laut dalam rangka mendukung program blue economy. III. RENCANA PROGRAM A. TERHADAP SASARAN II A 1. KEMENTERIAN BUMN OS (Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Keseluruhan). a. Proyek/Kegiatan : Optimalisasi peran BUMN Strategis Sektor Kemaritman dan Kelautan b. Waktu/Tempat : 20XE-20XF / BUMN Sektor Kemaritiman dan Kelautan c. Pelaksanaan : Pengembangan unit usaha BUMN Strategis Sektor Kemaritman dan Kelautan d. Dana : Rp. 1.000.000.000 2. KEMENTERIAN PERDAGANGAN OS (Selaku Pendukung Kegiatan/Proyek) a. Proyek/Kegiatan : Koordinasi dan Kolaborasi Kementerian BUMN OS dan Kementerian Perdagangan OS
  • 51. 44 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I b. Waktu/Tempat : 20XE / Kementerian BUMN OS c. Pelaksanaan : Membangun sinergitas lintas sektoral d. Dana : Rp. 5.000.000.000 3. KEMENTERIAN KOP DAN UKM OS (Selaku Pendukung Kegiatan/Proyek). a. Proyek/Kegiatan : Kemitraan dan Pembinaan UMKM b. Waktu/Tempat : 20XE / Kementerian KOP dan UKM OS c. Pelaksanaan : Pembuatan MoU antara BUMN Sektor Kemaritman dan Kelautan dengan UMKM guna meningkatkan potensi ekspor hasil laut d. Dana : Rp. 1.000.000.000 4. KEMENTERIAN INVESTASI-BKPM OS (Selaku Pendukung Kegiatan/Proyek). a. Proyek/Kegiatan : Sinergitas K/L guna mendukung program peningkatan potensi sektor hasil laut b. Waktu/Tempat : 20XE / Kementerian INVEST-BKPM OS. c. Pelaksanaan : Penandatangan MoU antara Kementerian INVEST- BKPM OS dengan BUMN Sektor Sektor Kemaritman dan Kelautan d. Dana : Rp. 1.000.000.000 IV. PENUTUP Meningkatkan ekspor sumber daya laut adalah sebuah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung transformasi ekonomi melalui program blue economy.. Jakarta, Oktober 20XE Menteri BUMN-OS Dr. Miftahul Huda, S.Si., M.Si No Peserta: 079
  • 52. 45 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Provinsi Nusa Tenggara Timur, 22 sd 26 Agustus 2022 Tema: Optimalisasi Ekosistem Inovasi Pertanian Terintegrasi Tanam Jagung Panen Sapi guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kegiatan Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) adalah metode pembelajaran untuk membekali para Peserta PPRA LXIV, berupa suatu pengalaman melaksanakan studi lapangan berkaitan dengan kebenaran isu-isu strategis yang sedang berkembang dan Kebijakan Publik terhadap Obyek VitalNasional, Potensi Budaya dan Produk Unggulan di daerah, melalui, Diskusi Panel, Audiensi, FGD, dan Peninjauan secara langsung sesuai topik permasalahan yang dipilih dengan melakukan peninjauan langsung ke daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui pemerintahannya, tokoh dan para pemangku kepentingan lainnya, serta objek /produk unggulan dari suatu daerah/provinsi di Indonesia. Para peserta sebagai kader pimpinan tingkat nasional diharapkan akan memiliki; cara berfikir yang komprehensif, holistik dan integratif dalam memahami isu-isu strategis yang berkembang dan prospek objek vital nasional, potensi budaya dan produk unggulan dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional. Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV salah satu objek lokus adalah NTT di Provinsi Nusa Tenggara Timuryang akan dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 26 Agustus 2022 guna untuk memperoleh data dan informasi yang objektif tentang isu-isu strategis yang sedang berkambang dan kebijakan publik terhadap Obyek Vital Nasional yang dikunjungi, selanjutnya dapat menganalisis dengan tepat dan dapat memberikan saran masukan terkait isu-isu strategis yang sedang berkembang dan kebijakan publik kepada Pemerintah Pusat dan Daerah. Pimpinan Rombongan: Laksamana Muda TNI Rachmat Hartoyo, S.Sos., M.M., CHRMP. Tenaga Ahli: Dr. Dadang Solihin, SE, MA Peserta Kelompok B: No Nama Judul Esai 1. Kol Pnb. Muh. Taufiq Arasj, S.Sos Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Wisata Labuan Bajo guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi di Provinsi NTT 2. Dr. Ir. Heru Dewanto, ST, M.Sc (Eng), IPU, ACPE Strategi Mengatasi Ancaman Kekeringan dan Kelangkaan Air guna Mendukung Keberhasilan Pembangunan di Provinsi NTT Studi Lapangan Isu Strategi Nasional (SLISN)
  • 53. 46 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I No Nama Judul Esai 3. Kombes Pol. Wawan Setiawan, SH, SIK, MM99999 Mengembangkan Potensi Desa Wisata sebagai Destinasi Wisata Alternatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur 4. Prof. Dr. Ade Maman Suherman, SH, M.Sc Optimalisasi Tata Kelola Potensi Sosial Budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Mendukung Pembangunan Nasional di Daerah 5. Kolonel Inf. Agus Muchlis Latif, S.IP, MM Peningkatan Produktivitas Peternakan Sapi di Provinsi NTT guna Mendukung Ketahanan Pangan Nasional 6. Kolonel Mar. Ali Bahar Saragih, SE, MM Optimalisasi Potensi Budidaya Rumput Laut sebagai Komoditas Unggulan guna Meningkatkan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur 7. Anton Setiyawan, S.Si, MM Optimalisasi Pengembangan Pariwisata Estate Provinsi NTT dalam rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 8. Kolonel Inf. Ayi Lesmana, SE Mewujudkan Lamalera sebagai Destinasi Wisata Alternatif selain Pulau Komodo guna Ketahanan Ekonomi NTT 9. Christiyanto Noviantoro, SH, MH Strategi Menjaga Kestabilan Program Tanam Jagung Panen Sapi (Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dan Penyakit Mulut dan Kuku pada Sapi) 10. Kombes Pol. Doni Sabardi Halomoan Damanik, SIK, MH Optimalisasi Pariwisata Berkelanjutan guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur 11. Kolonel Inf. Dwi Lagan Safrudin, SIP Pengembangan UMKM sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 12. Elisa Luhulima, SH, L.LM (PR) Kepariwisataan Berbasis Kearifan Lokal guna Mendukung Pembangunan Sosial-Budaya di Prov. Nusa Tenggara Timur 13. Evans Steven Liow, S.Sos, MM Strategi Pengembangan Wisata Bahari dan Budaya sebagai Media Promosi Provinsi NTT 14. Hendra Yusran Siry, S.Pi, M.Sc, Ph.D Strategi Pengelolaan yang Efektif Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu 15. Dr. Ibrahim Paneo, S.Kep, M.Kes Strategi Peningkatan Produktifitas Jagung guna Mendukung Diversifikasi Pangan Non Beras 16. Kolonel Laut (P) Isswarto, M.Tr.Opsla. CHRM Analisa Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 17. Kolonel Inf. Musa David M. Hasibuan, S.IP, M.AB Tata Kelola Pertanian dan Peternakan Prov NTT dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
  • 54. 47 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I No Nama Judul Esai 18. Dra. Mathilda Agnes Maria Wowor, M.Si Memperkuat Wisata Religi Semana Santa sebagai Tujuan Wisata Mancanegara guna Mewujudkan Masyarakat Sejahtera 19. Kombes Pol. Mohamad Yudha Setyabudi, SH, SIK, MH Penguatan Ekonomi Biru guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur 20. Muhdi, SE, SIP, MIS, Ph.D Vuja de Enhancing Sektor Pertanian di Nusa Tenggara Timur untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 21. Nuim Mubaraq, SE, MKM Pengembangan Potensi Wisata Sustainable Tourism dan Pertanian Terintegrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Mendukung Pembangunan Nasional 22. Kolonel Sus Rachmat Mestika Optimalisasi Pemberdayaan Rumput Laut dalam rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur 23. Dr. Ir. Rory Cony Huwae, MM Strategi Pengembangan Agribisnis Jagung guna Mendukung Ketahanan Pangan Nasional Berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 24. Kolonel Laut (E) Susilo Raharjo, ST Program Unggulan Provinsi NTT “Tanam Jagung Panen Sapi” 25. Kolonel Inf. Zainul Bahar, SH, M.Si Pengembangan Industri Garam di Provinsi NTT guna Mengurangi Impor Garam Industri 22 Agustus 2022 Gubernur Lemhannas RI dan Gubernur Provinsi NTT bersama Peserta SLISN PPRA 64
  • 55. 48 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun I Laporan Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Executive Summary Optimalisasi Ekosistem Inovasi Pertanian Terintegrasi Tanam Jagung Panen Sapi guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Salah satu permasalahan serius Pemerintah Provinsi NTT adalah jumlah penduduk miskin yang masih besar. Data BPS yang dikeluarkan per Maret-September 2021, NTT menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk sebesar 20,44%. Jauh di atas rata-rata jumlah penduduk miskin di Indonesia yang “hanya” 9,71%. Terdapat 2 ( dua) provinsi yang berada di bawah Provinsi NTT, yakni Papua dengan 27,38% dan Papua Barat dengan 21,82%. Oleh karena itu, Pemerintah daerah Provinsi NTT menjadikan segala upaya untuk mewujudkan kesejahateraan masyarakat sebagai misi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Provinsi NTT yang memiliki jumlah penduduk sekitar 5,49 juta jiwa, dan sebagian besar penduduk mengantungkan hidup dari hasil pertanian, petenakan dan perikanan. Secara keseluruhan luas tanah pertanian di Provinsi NTT adalah 5.089.998 hektare, dari luas tersebut lahan pertanian yang bukan sawah luasnya 3.852.726 Ha. Jika melihat angka tersebut Provinsi NTT memiliki potensi lahan pertanian yang masih sangat luas. khusunya potensi lahan pertanian bukan sawah yang cukup besar yaitu sekitar 3,8 juta hektar. Kondisi alam yang berbukit kapur dan karang serta iklim kering yang panjang (8 bulan dalam setahun) menyebabkan rendahnya curah hujan dan kelangkaan sumber air, menjadikan hampir sebagian besar lahan pertanian di Provinsi NTT adalah lahan kering. Sebagai provinsi yang secara agroecological termasuk kawasan lahan kering beriklim kering, jagung menjadi salah satu komoditi priotitas yang menjadi andalan bagi masyarakat NTT dalam usaha tani kering. Pemerintah NTT selalu berupaya untuk meningkatkan produksi jagung di NTT, namun hasil pertanian di wilayah Provinsi NTT belum mencukupi kebutuhan pangan penduduk sehingga masih mendatangkan dari luar. Sisi lain, Provinsi NTT juga memiliki potensi yang besar sebagai penghasil ternak sapi.unggulan dengan populasi mencapai 1.188.982 ekor. Fakta menunjukkan bahwa kedua komoditi potensial, jagung dan sapi, dalam implementasi programnya, dilaksanakan secara parsial/terpisah. Padahal jika ditangani secara terpadu hasilnya bisa lebih optimal. Kedua komoditi seharusnya dapat ditangani secara terpadu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pendanaan maupun pencapaian hasilnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu ekosistem inovasi pertanian terintegrasi antara pertanian dan petenakan yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTT. Guna mewujudkan keterpaduan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT telah mengembangkan model Integrasi Jagung-Ternak, yang dikenal dengan Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) sejak tahun 2019. TJPS adalah inovasi dan platform pembangunan pertanian lokal