Dadang Solihin membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dapat menciptakan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta memberdayakan masyarakat."

1. Mencari Model Sinergi
g
Masyarakat dalam Membangun
Kemandirian Daerah
K di i D h
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Bappenas
Diskusi Panel STISIP Yuppentek
Hotel Istana Nelayan, Tangerang 10 Maret 2005

2. Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds an MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202
dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Materi
 Partisipasi
 Distorsi Makna Partisipasi
p
 Substansi Partisipasi
 Tiga Pilar Good Governance
 Konsep Partisipasi
 Prinsip Partisipasi
 Manfaat Partisipasi
 Beberapa Hambatan
 Menanggulangi Hambatan
dadang-solihin.blogspot.com 3

4. Partisipasi
 Sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan
yang akuntabel transparan, dan responsif terhadap
akuntabel, transparan
kebutuhan masyarakat. Tiadanya partisipasi hanya
menabur pemerintahan yang otoriter dan korup.
korup
 Memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan dan hak hak mereka,
hak-hak mereka
mengembangkan potensi dan prakarsa lokal,
mengaktifkan p
g peran masyarakat, serta membangun
y , g
kemandirian masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 4

5. Distorsi Makna Partisipasi
1. Pemerintah cenderung menempatkan masyarakat
sebagai obyek kebijakan pemerintah
pemerintah.
2. Partisipasi selalu dimaknai sebagai keikursertaan
masyarakat mengambil bagian (
y g g (take part) untuk
p )
mendukung dan mensukseskan kebijakan dan
program-program yang diprakarsai pemerintah.
3. Perencanaan pembangunan partisipatif di atas kertas
P b i i if k
selalu digunakan sebagai alat pembenar bagi
pemerintah bahwa kebijakan yang dikelola telah
melibatkan masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 5

6. Dalam Konteks Governance
1. Masyarakat bukanlah sebagai hamba (client)
melainkan sebagai warga (citizen).
(citizen)
2. Masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah
tetapi sebagai partner pemerintah dalam mengelola
p g p p g
pemerintahan dan pembangunan.
3. Partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi
sebagai hak warga masyarakat.
b ih k k
4. Masyarakat bukan sekadar obyek pasif penerima
manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor
pemerintah
atau subyek yang aktif menentukan kebijakan.
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. Substansi Partisipasi
1. Voice, i h k d i d k
V i yaitu hak dan tindakan warga masyarakat k
menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan,
kepentingan,
kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas
terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
2.
2 Akses,
Akses yaitu ruang dan kapasitas masyarakat untuk
masuk dalam arena governance, yakni
mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta
terlibat aktif mengelola barang-barang publik.
3.
3 Kontrol warga masyarakat terhadap lingkungan
komunitasnya maupun proses politik yang terkait
dengan p
g pemerintah.
dadang-solihin.blogspot.com 7

8. Tiga Pilar Good Governance
TRANSPARANSI
PARTISIPASI
AKUNTABILITAS
dadang-solihin.blogspot.com 8

9.  Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh
masyarakat terhadap semua informasi yang terkait
dengan program-program pembangunan yang mencakup
keseluruhan
k l h prosesnya melalui suatu manajemen sistem
l l i j i
informasi publik.
 Partisipasi dimaknai sebagai hak warga masyarakat
untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada
setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan,
p p p g p ,
pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian sehingga
masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat
(beneficiaries) atau objek belaka melainkan sebagai
belaka,
agen pembangunan (subyek).
 Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban
pemerintah kepada publik atas keberhasilan maupun
kegagalan melaksanakan misi dan pengelolaan sumber
daya yang dimiliki.
d di iliki
dadang-solihin.blogspot.com 9

10. Konsep Partisipasi
K P ti i i
Partisipasi Sosial
 Stiefel dan Wolfe: “upaya terorganisasi untuk
meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan
i k k h d b d d
lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu, oleh
pelbagi kelompok dan gerakan yang sampai sekarang
lb i k l kd k i k
ini dikesampingkan dari fungsi pengawasan semacam
itu”
i ”
 Bank Dunia: “proses di mana para stakeholders
mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif
dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang
berdampak pada mereka”.
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Partisipasi Politik
 Nie dan Verba: “kegiatan legal oleh warga
perorangan yang secara langsung atau tidak
langsung ditujukan untuk mempengaruhi
pilihan petinggi pemerintah dan/atau tindakan
mereka”.
 Parry, Moyser dan Day: “keikutsertaan
dalam proses formulasi, pengesahan dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah”.
dadang-solihin.blogspot.com 11

12. Partisipasi Kewargaan
 Lister: “hak berpartisipasi dalam mengambil
keputusan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya,
sosial ekonomi budaya
dan poltik hendaknya dimasukkan dalam kaitan
HAM
HAM”
 Cuniil: “Partisipasi warga menunjuk pada partisipasi
politik,
politik namun hal ini berjarak setidaknya dalam dua
cara: terpisah baik karena diperantarai oleh partai
p
politik, maupun karena p
, p partisipasi y g dilaksanakan
p yang
oleh warga saat mereka memilih penguasa politik”
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. Prinsip Partisipasi
1. Cakupan - semua orang, atau wakil -wakil dari semua
kelompok yang terkena dampak dari hasil hasil suatu
hasil-
keputusan atau proses - proyek pembangunan misalnya.
2. Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership). Pada
dasarnya setiap orang mempunyai ketrampilan kemampuan
ketrampilan,
dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan
prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna
membangun di l tanpa memperhitungkan jenjang dan
b dialog t hit k j j d
struktur masing-masing pihak.
3. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh-
p p p
kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan
kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4.
4 Kesetaraan Kewenangan (Sharing Power/Equal
Powership). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat
menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk
menghindari terjadinya dominasi.
dominasi
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. 5. Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility).
Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas
dalam ti
d l setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan
k d k t k
(sharing power) dan keterlibatannya dalam proses
p g
pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
p g g j y
6. Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai
pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki ti
di iliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif
ih k hi l l i k t lib t ktif
dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling
belajar dan saling memberdayakan satu sama lain
j g y
7. Kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak
yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna
mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang
ib b ik l h d kh
berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia.
dadang-solihin.blogspot.com 14

15. Manfaat Partisipasi
1. Program dan pelaksanaannya lebih aplikatif terhadap konteks
sosial, ekonomi dan budaya yang sudah ada, sehingga
memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini menyiratkan kebijakan
y y j
desentralisasi.
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara semua
pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program,
program
sehingga dampaknya dan begitu pula program itu sendiri
berkesinambungan.
3. Perlunya memberikan peran bagi semua orang untuk terlibat
P l b ik b i t k t lib t
dalam proses, khususnya dalam hal pengambilan dan
pertanggungan jawab keputusan sehingga memberdayakan
semua orang yang terlibat (terberdayakan).
lib ( b d k )
4. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi lebih obyektif dan
fleksibel berdasarkan keadaan setempat.
p
5. Transparansi semakin terbuka lebar akibat penyebaran informasi
dan wewenang.
6.
6 Pelaksanaan proyek atau program lebih terfokus pada kebutuhan
P l k k t l bih t f k d k b t h
masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Beberapa Hambatan
p
1. Kelembagaan. penerapan pendekatan partisipatif di
lembaga-lembaga
lembaga lembaga pemerintah masih menemui
berbagai kendala.
2. Perilaku. Sikap birokrat dan hubungan atasan dan
bawahan.
3. Kebijakan. Harus ada SK dan Juklak.
j
4. Sistem manajemen. Model Perencanaan
Mekanistik, di mana "para ahli" di tingkat pusat
menyiapkan "cetak biru" untuk dilaksanakan oleh
i k " t k bi " t k dil k k l h
petugas lapangan.
5.
5 SDM.
SDM Masih butuh waktu untuk memperkenalkan
agar konsep ini bisa diterima ditengah-tengah
mereka.
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Menanggulangi Hambatan
M l iH b t
1. Tingkat Desa. A
Ti k t D Anggota masyarakat perlu memegang
k l
tanggung jawab lebih besar dalam proyek ketimbang hanya
menunggu apa yang disediakan oleh pemerintah atau
lembaga donor.
l b d
2. Tingkat Lapangan. Petugas lapangan semestinya bertindak
sebagai 'pemungkin' (enabler) yang mendorong masyarakat
pemungkin
untuk mencari dan menemukan solusi terhadap masalah-
masalah yang muncul, dan bukannya menyediakan jawaban
atas semua masalah yang ada.
3. Tingkat Kabupaten/kota. Lembaga pemerintah perlu
membuat mekanisme penyusunan alokasi dana, manajemen,
monitoring serta evaluasi untuk mempromosikan penerapan
pendekatan partisipatif di tingkat lapangan dan lembaga-
lembaga terkait.
dadang-solihin.blogspot.com 17

18. 4.
4 Tingkat Propinsi. Kebijakan sistem dan staf di tingkat
Propinsi Kebijakan,
propinsi perlu diubah sehingga mendukung penerapan
pendekatan partisipatif. Mekanisme pengalokasian sumber
dana d
d daerah menjadi lebih fleksibel, dan menjalin hubungan
h j di l bih fl k ib l d j li h b
dengan lembaga tingkat propinsi lainnya, misalnya dengan
LSM ya g suda be pe ga a a dalam melaksanakan
S yang sudah berpengalaman da a e a sa a a
pendekatan partisipatif.
5. Tingkat Nasional. Kebijakan, regulasi dan standar yang
dikeluarkan l b
dik l k lembaga tingkat nasional harus memberi
i k i lh b i
jaminan untuk mendukung pelaksanaan pendekataan ini dan
menciptakan suasana kelembagaan yang kondusif.
Pengkajian dan diskusi secara nasional tentang hasil
penerapan model partisipatif diberbagai tempat bisa menjadi
bahan informasi yang amat berguna bagi staf regional dan
badan informasi nasional. Selain itu dibutuhkan lembaga-
membaga pelatihan untuk memberikan pelatihan dan
g
menyediakan informasi bagi lembaga regional/propinsi.
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. Terima Kasih
dadang-solihin.blogspot.com 19