Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang

dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi
• Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• Kegagalan Perencanaan
• Penyusunan RKPD
• Sistematika Penulisan RKPD
• Evaluasi Kualitas RKPD


Apa itu RKPD
• RKPD atau Rencana K j P
R Kerja Pemerintah D
i h Daerah merupakan satu
h k
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun
ke depan.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemda, DPRD,
Pemda DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting
pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RKPD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.


Pentingnya RKPD
• RKPD mempunyai f i fungsi penting d l
i i dalam sistem perencanaan
i
daerah:
– RKPD menerjemahkan p
j perencanaan strategis j g menengah
g jangka g
(RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan
penganggaran tahunan.
– RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan
dengan rencana strategis;
– RKPD mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-
langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk
memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.


Landasan Hukum RKPD 1/5
1 UU 25/2004 tentang  Mengatur tentang peranan dan tanggung jawab
Sistem Perencanaan Kepala Bappeda untuk menyiapkan RKPD,
Pembangunan Nasional  Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih
(SPPN) dengan RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD,
 Pokok-pokok isi dokumen RKPD,
 Waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD dan
penyampaian RKPD;
 Status hukum RKPD.
 RKPD dijadikan pedoman b i penyusunan
dij dik d bagi
Renja SKPD.
 Keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD
dengan RKPD
RKPD.


2 UU 17/2003 tentang  Mengatur tentang peranan dan kedudukan
Keuangan Negara RKPD dalam kaitannya dengan perumusan KUA
APBD dan RAPBD.
 Menekankan tentang penganggaran berbasis
kinerja (performance budgeting)
 Prakiraan maju
 Prinsip- prinsip pengelolaan keuangan yang
meliputi akuntabilitas, profesionalitas,
proporsionalitas, k t b k
i lit keterbukaan d l
dalam
pengelolaan keuangan dan pemeriksaan
keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas
dan mandiri
mandiri.


3 UU 32/2004 tentang  Mengemukakan tentang RKPD sebagai
Pemerintahan Daerah penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu
tahun
t h
 Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
 Prioritas pembangunan daerah,
 Rencana kerja dan pendanaannya dengan
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
(RKP).

4 UU 33/2004 tentang  Mengemukakan tentang RKPD sebagai dasar
Perimbangan Keuangan penyusunan RAPBD dan RKA SKPD.
antara Pemerintah dan  Menekankan tentang perlunya penyusunan
g y y
Pemerintah Daerah Renja SKPD dan RKA SKPD berbasis
penganggaran kinerja.
 Perlunya RKPD menggambarkan target capaian
kinerja pembangunan daerah sehingga mudah
untuk ditransformasikan kedalam Renja SKPD
dan RKA SKPD.


5 Peraturan Pemerintah  Penyusunan RKPD perlu berpedoman pada
No 58/2005 tentang RPJMD
Pengelolaan Keuangan  Penyusunan RKPD mempertimbangkan prestasi
Daerah capaian standar pelayanan minimal;
 RKPD sebagai dasar dalam penyusunan
Rancangan KUA APBD dan PPAS untuk
selanjutnya dijadikan pedoman dalam
penyusunan RKA SKPD.

6 PP No 65/2005 tentang  Perlunya RPJMD mencakup target pencapaian
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal dalam jangka
dan Penerapan Standar menengah
Pelayanan Minimal  Kemudian dituangkan dalam RKPD, Renja
SKPD, KUA APBD, dan RKA SKPD untuk target
p
pencapaian SPM Tahunan sesuai klasifikasi
p
belanja daerah dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah


Esensi RKPD
 Disusun berdasarkan Kerangka  Kesesuaian dengan RKP dan
Penyelenggaraan Fungsi, Urusan
y gg g , Pedoman Penyusunan APBD yang
y y g
Wajib dan Urusan Pilihan diterbitkan oleh Kemdagri setiap
Pemerintahan Daerah. tahunnya.
 Merumuskan tujuan dan sasaran  Didasarkan pada kesepakatan
pembangunan daerah yang realistis dengan stakeholder yang dicapai
dan konsisten dengan visi, misi KDH, melalui mekanisme Musrenbang
dan RPJMD. RKPD dan Forum Multi Stakeholder
 Arah pembangunan daerah dapat SKPD.
lebih dipahami oleh masyarakat;  Disusun dengan pendekatan
dengan demikian membangun perencanaan berbasis kinerja.
‘
‘sense of owner-ship’ d i rencana
f hi ’ dari  P
Penyusunannya t d
transparan dan
yang dibuat. dapat dipertanggungjawabkan
 Memastikan bahwa sumber daya kepada stakeholder.
dan dana daerah diarahkan untuk  Adanya dukungan data dan
menangani isu pembangunan informasi yang akurat dan mutakhir.
daerah yang prioritas dan mendesak.


Elemen Penting RKPD
• Analisis
A li i SWOT atas profil Ki j P b
fil Kinerja Pembangunan D
Daerah
h
• Analisis perubahan lingkungan internal dan eksternal daerah masa
depan
p
• Analisis prioritas isu strategis pembangunan daerah
• Perumusan tujuan (SMART)
• Perumusan strategi untuk mengatasi isu
• Perumusan kebijakan
• Perumusan program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja
program kegiatan
• Penyusunan pagu indikatif dan indikasi sumber pendanaan
• Implementasi Program
p g
• Pemantauan, evaluasi, dan pemutakhiran rencana


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional
g j yang g
bertugas untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP Nasional)
(RPJP-Nasional) (
(RPJP-Daerah)
)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM Daerah)
(RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps.
(Ps 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps.
(Ps 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps 21 Ayat 3)
Ps.

Syarat Dokumen Perencanaan
S.M.A.R.T
1. Specific:
Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
Measurable:
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable:
3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. Relevant:
Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
g p g p y g p
5. Time Bond:
Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
g g
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
pengalokasiannya
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi
7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya
pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
p
pelaksanaannya.
y

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
S b i h
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan k lit
kualitas


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
orang
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
orang
Todaro, 2000


How?
1. Mengurangi di
1 M i disparitas atau k i
i ketimpangan pembangunan
b
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
y y g
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan)
(berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
memadai d
d i dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
k i ki
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • M j
Menjaga k l t i
kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam: masyarakat untuk:

 Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat,
y , yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
t t
 Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
y

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial,
sosial ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
F G tt G

Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik,
publik pemerintah,
pemerintah civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
iji k

Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
, , y
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
G d

Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders

STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary
d Community-based organizations
C it b d i ti
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Masyarakat
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
y

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Perumusan Visi Daerah
Stakeholders

PEMDA


1/4
Kegagalan Perencanaan
g g

 Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:
 informasinya kurang
lengkap,
 metodologinya belum
dikuasai,
dik i
 perencanaannya tidak
realistis sehingga tidak
gg
mungkin pernah bisa
terlaksana
 pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


Kegagalan Perencanaan 2/4
 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.

 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
dengan pelaksanaannya.
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
 masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.


3/4
g g
 Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

 Misalnya, orientasi
semata-mata pada
pertumbuhan yang
menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
 Dengan d iki
D demikian, yang
keliru bukan semata-mata
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.


4/4
g g

 Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

 P
Perencanaan di sini tid k memberikan
i i tidak b ik
kesempatan berkembangnya prakarsa
individu dan pengembangan kapasitas
serta potensi masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum
penawaran dan permintaan karena
pemerintah mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut
sebagai sistem perencanaan t
b i i t terpusat
t
(centrally planned system).


Sistem Perencanaan yang Berhasil

• Sistem perencanaan yang
Si t
mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran
serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan
dilakukan dengan menentukan
sasaran-sasaran secara garis
besar.
• Pelaku t
P l k utamanya adalah
d l h
masyarakat dan usaha swasta.


Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
j g
jangan sampai terjadi kemunduran.
p j
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam
aspek,
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


RKPD

RKPD

RK
KPD


Step by Step Penyusunan RKPD
3 5

1 Penyusunan
Penyusunan
Rancangan Akhir
Rancangan Awal
Persiapan RKPD/Renja
RKPD/R j
Renja SKPD
SKPD

Penyusunan Pelaksanaan
Penetapan RKPD
Rancangan Musrenbangg
dan Renja SKPD
Awal RKPD Tahunan Daerah

2 4 6


1 Tahap Persiapan
1.
1 Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RKPD
3. Penyusunan RK Penyiapan Dok. RKPD
4. Penyiapan draft SK Tim Penyusun RKPD
5. Penetapan SK Tim Penyusun
6.
6 Surat P i t h k
S t Perintah kepada SKPD d surat permintaan k
d dan t i t kepada
d
NGS
7. Identifikasi stakeholders
8. Penentuan stakeholders untuk konsultasi publik
9. Penetapan jadwal dan tata cara penyelenggaraan forum SKPD
dan M srenbang
Musrenbang


2 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal RK
A l RKPD
1. Review RPJMD dan pencapaian RKPD tahun berjalan
2. Review usulan Program Kegiatan SKPD tahun lalu dan
prioritas untuk tahun rencana (prakiraan maju)
3. Pengumpulan Data/Informasi
4. Analisis Kondisi dan permasalahan daerah eksisting
5. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
6. Formulasi Dokumen Rancangan Awal RKPD
7. Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif SKPD
f fS
8. Review Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
9.
9 Formulasi Dokumen Rancangan RKPD
10. Pembahasan Rancangan RKPD dengan SKPD


3 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal Renja
A l R j SKPD
Renja
1. Review Renstra SKPD
2. Analisis kondisi dan masalah sektor SKPD
3. Perumusan Tujuan dan Sasaran Tahun Rencana
4. SPM- standar pelayanan minimal
5.
5 Kebutuhan Program dan Kegiatan SKPD tahun Rencana
6. Identifikasi Program kegiatan Pusat dan Provinsi


4
Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan
Daerah

1. MUSRENBANG Desa/Kelurahan
2. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan
3. MUSRENBANG Kecamatan
4. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
5.
5 Pembahasan F
P b h Forum SKPD
6. Berita Acara kesepakatan Forum SKPD
7.
7 Musrenbang Daerah/RKPD
8. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbangda/RKPD


5 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
RKPD/Renja SKPD

1. Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD
2. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan PerKada RKPD
3. Formulasi Ranc. Akhir RKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Kepala
SKPD


6 Tahap Penetapan RKPD dan Renja
SKPD

1. Penyerahan rancangan Peraturan Ka SKPD ke Kepala SKPD
2. Penetapan Peraturan Kepala SKPD
3. Penyerahan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Kepala
Daerah
4. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD
5. Dokumen Renja SKPD (peraturan Kepala SKPD)
6. Dokumen RKPD (Peraturan Kepala Daerah)


Langkah Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Indikator Kepala Daerah Terpilih

Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d)
) Kerangka Ekonomi Daerah
g (4) Bappeda menyelenggarakan
pp y gg
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD

(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD

a)
) Visi, Misi Kepala Daerah
p ( )
(7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e)
) Program SKPD
g Rancangan RKPD


(8)
Langkah Penyusunan RKPD
Bappeda menyusun (9)
Rancangan Awal RKPD SKPD Menyusun Renja SKPD
(10)
a) Prioritas Pembangunan Daerah Program SKPD
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah 
Pagu Indikatif MUSRENBANG
d) Program SKPD Desa/Kelurahan/Kecamatan
(11.b)
(11.a)
Maret
MUSRENBANG Kab/Kota
a.
a Sinkronisasi Program SKPD
Rancangan Akhir RKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP
a) Prioritas Pembangunan (12)
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah MUSRENBANG Prov Sbg g April

d) Program SKPD Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
(15)
(13)
Mei
Penetapan RKPD (14) Bappenas menyelenggarakan
(4) April

Sebagai pedoman penyusunan MUSRENBANGNAS
Rancangan APBD a. Sinkronisasi Program KL/SKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP

Outline RKPD
RK
1. Pendahuluan.
1 Pendahuluan
2. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
3. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka
pendanaan.
4. Prioritas dan sasaran pembangunan.
5. Rencana program d k i t prioritas d
5 R dan kegiatan i it daerah.
h

Pasal 40 PP 8/2008
8/


Sistematika Penulisan RKPD
Bab 1 PENDAHULUAN Bab 4 KERANGKA EKONOMI DAERAH
Bab 2 KONDISI, KINERJA, DAN (PROYEKSI PENDAPATAN DAN
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BELANJA DAERAH)
DAERAH Bab 5 PRIORITAS PROGRAM
 Pelayanan Umum PEMBANGUNAN DAERAH
 Ketertiban dan Keamanan Bab 6 PROGRAM DAN KEGIATAN
 Ekonomi
 Lingkungan Hidup  Program SKPD
 Perumahan dan Fasilitas Umum  Program Lintas SKPD
 Kesehatan  Program Lintas Kewilayahan
g y
 Pendidikan
 Pariwisata dan Budaya Bab 7 PENUTUP
 Perlindungan Sosial
Bab 3 TUJUAN, STRATEGI, DAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
DAERAH
 K
Kerangka R
k Regulasi
l i
 Kerangka Pelayanan Umum dan
Investasi Pemerintah Daerah


1/3
Evaluasi Kualitas RKPD
RK
1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja .
pembangunan daerah dalam periode lalu (1-3 tahun lalu)
untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang
telah berpengaruh p
p g pada kinerja p y
j pelayanan SKPD.
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja .
pembangunan daerah masa kini dalam penyelenggaraan
berbagai fungsi, urusan wajib atau urusan pilihan
fungsi wajib, pilihan.
3. Ada kajian perspektif masa depan daerah; .
 mengantisipasi p
g p perubahan-perubahan,
p ,
 kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang
diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pembangunan
daerah
 merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja daerah
dalam pembangunan dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan
efektif.
efektif

RK 2/3

4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan .
daerah dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk
memperbaiki kinerja pembangunan daerah.
5.
5 Ada konsistensi dan hubungan yang jelas antara RKPD .
dengan visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi,
kebijakan, dan capaian program RPJMD, RKP, dan
Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh
Kemdagri.
6. Ada penerjemahan y g baik dan sistematis dari visi, misi,
p j yang , , .
dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan
tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan daerah
daerah.


RK 3/3

7. Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan .
mengakomodasikan Standar Pelayanan Minimal
8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam .
pengelolaan keuangan daerah dan kendala fiskal daerah
dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
keuangan dan pembiayaan RKPD
9. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif .
dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
p y
penyusunan RKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan g
hasil-hasil kesepakatan Musrenbang dan Forum Multi
Stakeholder SKPD


Terima Kasih


Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan
P k j : Di kt E l
Direktur Evaluasi Kinerja
i Ki j
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor
p : (021) 392 6248
( )
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (19)

Similaire à Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang

Similaire à Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Dernier

Dernier (20)

Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang