Good Governance adalah suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

1. Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Drs. H. Dadang Solihin, MA Seminar Membangun Tata Kepemerintahan yang Baik Dinas Tata Kota Pemda DKI Jakarta, 15 November 2007 Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS

7. Stakeholders Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya . Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan - perbedaan di antara mereka . Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS

11. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance

12. Proses Perencanaan Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D.

42. Jl. Abdul Muis No. 66 Lantai 3,4,& 5 Telp/Fax (021) 3865580-85 Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta DINAS TATA KOTA