Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait perencanaan pembangunan daerah, termasuk siklus hidup DPRD, keterampilan keras dan lembut, pilihan karier pascapurnabakti, indikator kinerja, dan reformasi perencanaan berdasarkan UU 25/2004 tentang SPPN."
5. Materi
• DPRD’s Life Cycle
• Hard Skills dan Soft
• Pilihan Karier Purnabakti
• Perencanaan Pembangunan Daerah
berbasis Kinerja
• Reformasi Perencanaan: UU 25/2004
tentang SPPN
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
5dadangsolihin.blogspot.com
8. 8dadang-solihin.blogspot.com
Faktor yang Memberi Kontribusi
Keberhasilan dalam Dunia Kerja
FINANSIAL 10%
KEAHLIAN BIDANGNYA 20%
NET WORKING 30%
SOFT SKILLS 40%
Mitsubishi Research Institute, 2002
9. Apa itu Hard Skills?
• Yaitu penguasaan ilmu pengetahuan,
teknologi dan keterampilan teknis yang
berhubungan dengan bidang ilmunya.
• Insinyur mesin seharusnya menguasai
ilmu dan teknik permesinan,
• Dokter harus mumpuni bidang ilmu
kedokteran
• Pemain sepak bola mempunyai
ketrampilan teknik menggiring bola
dadang-solihin.blogspot.com 9
• Setiap profesi dituntut mempunyai hardskill yang khusus, tetapi
softskills bisa merupakan kemampuan yang harus dimiliki di setiap
profesi
10. Apa itu Soft Skills?
• Ketrampilan seseorang dalam
berhubungan dengan orang lain
(INTERPERSONAL SKILLS), dan
• Ketrampilan dalam mengatur dirinya
sendiri (INTRA-PERSONAL SKILLS)
• Yang mampu mengembangkan unjuk
kerja secara maksimal.
dadang-solihin.blogspot.com 10
11. 23 Atribut Soft Skills yang Dominan
Dibutuhkan di Lapangan Kerja
dadang-solihin.blogspot.com 11
1. Inisiatif
2. Etika/ integritas
3. Berfikir kritis
4. Kemauan belajar
5. Komitmen
6. Motivasi
7. Bersemangat
8. Dapat diandalkan
9. Komunikasi lisan
10. Kreatif.
11. Kemampuan analitis
12. Dapat mengatasi stress
13. Manajemen diri
14. Menyelesaikan persoalan
15. Dapat meringkas/mengabstraksi
16. Bekerjasama
17. Fleksibel
18. Kerja dalam tim
19. Mandiri
20. Mendengarkan
21. Tangguh
22. Berargumen logis
23. Manajemen waktu.
Hasil survey di USA, Canada, dan UK.
Sumber : (Center for Enterpreuneurship Education and Development, Halifax, Nova
scotia, 2004).
12. Contoh Kemampuan Soft Skills
• Kejujuran
• Tanggung jawab
• Berlaku adil
• Kemampuan bekerja sama
• Kemampuan beradaptasi
• Kemampuan berkomunikasi
• Toleran
• Hormat terhadap sesama
• Kemampuan mengambil keputusan
• Kemampuan memecahkan masalah, dsb
dadang-solihin.blogspot.com 12
13. Contoh Pemain Sepak Bola
Hard skills
Berlari
Menendang
Berebut bola
Soft skills
Kemampuan bekerjasama
Mengambil inisiatif
Keberanian mengambil keputusan
Kegigihan
dadang-solihin.blogspot.com 13
14. Inter & Intra Personal Skills
Inter Personal Skills
Motivation skills
Leadership skills
Negotiation skills
Presentation skills
Communication skill
Relationship building
Public speaking skills
Self-marketing skills
Intra Personal Skills
Time management
Stress management
Change management
Transforming beliefs
Transforming character
Creative thinking processes
Goal setting and life purpose
Accelerated learning
techniques
dadang-solihin.blogspot.com 14
15. Pengembangan Diri
1. PENGUASAAN PENGETAHUAN & KETRAMPILAN
Analisis dan sintesis.
Menguasai IT/computting.
Managed ambiguity.
Communication.
2 nd language.
2. ATTITUDE
Kepemimpinan.
Teamworking.
Can work cross-culturally.
3. PENGENALAN SIFAT PEKERJAAN TERKAIT
Terlatih dalam etika kerja
Memahami makna globalisasi
Fleksibel terhadap pilihan pekerjaan.
dadang-solihin.blogspot.com 15
16. Hal yang Perlu Dilakukan
Gunakan setiap kesempatan
Jangan berhenti untuk menjadi “pelajar”.
Pelajar harus belajar apapun, dimanapun
dan kapanpun
Ikuti berbagai training/pelatihan
Buat jejaring/networking terkait komunitas
pekerjaan. Contoh: Milis, JobsDB.com,
dsb.
Berlatih berbahasa Inggris secara lancar.
16dadang-solihin.blogspot.com
18. • Medokumentasikan pengalaman
sebagai anggota DPRD dalam
sebuah buku otobiografi.
• Konsultan Lembaga Internasional
– UNDP, WB, GIZ, JICA, UNICEF, CIDA, dll
• Konsultan Pemda
– Sebagai mediator antar Pemda dan DPRD
– Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra
SKPD,
• Konsultan DPRD
– Penyusunan dan penetapan Perda,
Pembahasan Anggaran,
• Konsultan Pemberdayaan
Masyarakat
– Penyusunan TOR dan Proposal,
Penelusuran sumber-sumber pendanaan,
Konsolidasi kelompok masyarakat
dadangsolihin.blogspot.com 18
19. • Konsultan Calon KDH dan Caleg
– Perumusan Visi-Misi, Strategi Kampanye,
Penganggaran Kampanye, Pemetaan Pemilih,
Membangun Isu Lokal,
• Menjadi Narasumber di berbagai
seminar
• Pengusaha Sektor Ril
– Property, Pertanian, Perdagangan,
Perhubungan
• Pengusaha Media
– Surat Kabar, TV, Radio
• Pengajar dan Dosen pada lembaga
pendidikan formal dan non-formal
• Pengurus Forum Anggota DPRD
Purnabakti
• Mempersiapkan diri untuk mengikuti lagi
Pileg 2019
dadangsolihin.blogspot.com 19
22. Alur Pikir Logic Model
22
Hasil pembangunan yang
diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin
diubahIMPACTS
Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai
hasil dari output
Apa yang ingin
dicapai
OUTCOMES
Produk/barang/jasa akhir
yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan
(barang) atau
dilayani (jasa)
OUTPUTS
Proses/kegiatan
menggunakan input
menghasilkan output yang
diinginkan
Apa yang
dikerjakan
ACTIVITIES
Sumberdaya yang
memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output
Apa yang
digunakan dalam
bekerja
INPUTS
Metode
Pelaksanaan
MetodePenyusunan
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
dadang-solihin.blogspot.com
23. Hirarki dari Visi ke Program
Visi
Misi
Strategi
Kebijakan
Program
• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.
• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan.
• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Tujuan/
Sasaran
• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya
mewujudkan visi dan misi
dadang-solihin.blogspot.com 23
24. Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA
PRIMA
Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program
(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)
Kebingungan
X Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program
Visi
X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program
Tidak
TerarahVisi Misi
X Strategi Kebijakan Program
Visi Misi Sasaran
Tidak
EfektifX Kebijakan Program
Strategi Program
Salah
LangkahXVisi Misi Sasaran
Kebijakan Tidak
EfisienXStrategiVisi Misi Sasaran
dadang-solihin.blogspot.com 24
25. SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 25
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
26. Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
26dadang-solihin.blogspot.com
28. Apa itu SPPN
SPPN adalah
Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
28dadang-solihin.blogspot.com
29. Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
29dadang-solihin.blogspot.com
30. Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
30dadang-solihin.blogspot.com
31. NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
31dadang-solihin.blogspot.com
Status Hukum Dokumen Perencanaan
32. • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
32dadang-solihin.blogspot.com
Perencanaan yang Ideal
33. Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
33dadang-solihin.blogspot.com
35. Apa Itu Pembangunan?
dadang-solihin.blogspot.com 35
Pembangunan adalah:
proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih
baik
melalui upaya yang
dilakukan secara
terencana.
(Kartasasmita, 1997)
Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
(Todaro, 2000)
36. How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 36
37. Tantangan dalam Pembangunan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 37
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan
Prasarana yang
memadai dan
berkualitas
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg
kondusif
Peningkatan kapasitas
SDM
• Mengurangi
ketimpangan
• Memberdayakan
masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
• Menjaga kelestarian
SDA
38. dadang-solihin.blogspot.com 38
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.
39. dadang-solihin.blogspot.com 39
PEMBANGUNAN DAERAH
Penguatan Otonomi
Daerah
Pengelolaan
Sumberdaya
Good Governance
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-
unsur lain.
Mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan
pendapatan.
Penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan
politik.
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Dilaksanakan Melalui:
40. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal
publik,
Aktor di luarnya hanya dapat
disertakan sejauh negara
mengijinkannya.
Persoalan-persoalan publik
adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan
dunia usaha sebagai tiga aktor
utama.
40dadang-solihin.blogspot.com
41. Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai
Pertumbuhan
Redistibusi
Melalui Pelayanan
Pasar
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja
41dadang-solihin.blogspot.com
42. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS
42dadang-solihin.blogspot.com
44. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance
44dadang-solihin.blogspot.com