Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com

2


3

Materi
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kebijakannya
• Kedudukan RTRWN, RTRWP, dan RTRWK
• Prosedur Persetujuan Substansi Raperda Tata
Ruang
• Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang (RTR) Kabupaten/Kota
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perspektif Anggaran berbasis Kinerja
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
• Keselarasan Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan
• Reformasi Perencanaan: UU 25/2004 tentang SPPN
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

4

Latar Belakang
5

• Pembangunan nasional dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan (UU 25/2004 tentang SPPN)
• Dalam melaksanakan pembangunan nasional/daerah, ada 2 (dua) acuan:
1.

Dokumen Rencana Pembangunan

2.

Rencana Tata Ruang Wilayah

UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
• Pasal 22 (1) , 25 (1) dan 28: Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah
Prov/Kab/Kota mengacu pada:
a. …….;
b. …….;
c. RPJPD.
• Pasal 23 (2), 26 (2) dan 28: Rencana Tata
Ruang Wilayah Prov/Kab/Kota menjadi
pedoman untuk:
a. Penyusunan RPJPD;
b. Penyusunan RPJMD;
c. ……

PP 8/2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerah
• Pasal 29 (1) : Dokumen rencana
pembangunan daerah disusun dengan
menggunakan data dan informasi serta
rencana tata ruang
• Pasal 3
: Rencana tata ruang
merupakan syarat dan acuan utama
penyusunan dokumen rencana
pembangunan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan


5

Latar Belakang
•

Apabila kedua rencana tersebut tidak sinergi, maka:
Program-program dalam RTRW tidak dianggarkan di dalam
rencana pembangunan (RPJMD dan RKPD)
2. Pelaksanaan rencana pembangunan berpotensi dikenai
sanksi (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang) karena tidak
sesuai dengan RTRW
1.

•

Sebagai informasi, menurut data Ditjen Penataan Ruang
Kementerian PU, hingga 7 Desember 2012 baru ditetapkan:
a)

13 Perda RTRW Provinsi (dari total 33 Provinsi),

b)

177 Perda RTRW Kabupaten (dari total 398 Kabupaten),

c)

52 Perda RTRW Kota (dari total 93 Kota)


6


7

Kedudukan RTRWN, RTRWP, dan RTRWK


8

RTRWN

Keterpaduan Rencana Tata Ruang
RTRW
Kabupaten

RDTR

RTRWP

RTRW
Kota
• Secara komplementer dan berjenjang, sistem NASIONAL yang termuat dalam RTRWN serta
rencana rincinya (RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional) harus
tercantum dalam Rencana Tata Ruang lainnya yang ada di bawahnya, yaitu RTRWP, RTRW
Kabupaten dan RTRW Kota hingga ke RDTR.

9

Tata Cara Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota
3 bulan

3 bulan

6 bulan

6 bulan

Persiapan Administrasi
–TOR
–Tim/Tenaga Ahli
–Pelelangan/Swakelola
Persiapan Pelaksanaan
–Studi Literatur
–Pengumpulan Data
Sekunder
–Perencanaan Survei
Survei dan Pengumpulan
Data
–Kuesioner
–Wawancara
–Meliputi berbagai aspek:
ekonomi, demografi,
transportasi, topografi, dll
Analisis Data
–Proyeksi
–Statistik
–Penyajian
–Meliputi: kesesuaian lahan,
–demografi, kebutuhan
–infrastruktur, dll

A
Daftar Periksa
Perancangan
Kelengkapan
–Struktur ruangan
Administrasi 6 bulan
–Pola ruang
–Kawasan strategis provinsi
–Arahan pemanfaatan ruang
–Arahan pengendalian
pemanfaatan ruang
Laporan
Pendahuluan
Konsultasi dan Pembahasan
–Konsultasi publik
3 bulan
–Persetujuan substansi

Laporan
Survei

Berita acara
pembahasan
Final Produk
Rencana
& Raperda

6 bulan –Perda RTRW

–Lampiran peta
Perda RTRW

Naskah
Akademis

A

Pengesahan dan Penetapan

–Draft buku
rencana
–Peta rencana

Sosialisasi/Diseminasi
–Penggandaan
3 bulan –Papan informasi
–Kotak saran
–Publikasi media massa


–Booklet
–Leaflet

10

Ketentuan Penyusunan RTRW Kabupaten
Pasal 26 ayat (7)

ditetapkan dengan

Pasal 26 ayat (3)

Dasar penerbitan perizinan
lokasi pembangunan
& administrasi pertanahan

Pasal 26 ayat (4)

mengacu

Peraturan Daerah Kabupaten

― Perkembangan permasalahan provinsi & hasil
pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten
― Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi kabupaten
― Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten
― Daya dukung & daya tampung lingkungan hidup
― RPJPD
― RTRWK yang berbatasan
― RTR kawasan strategis kabupaten

― RTRWN & RTRWP
― Pedoman dan petunjuk
pelaksanaan bidang
penataan ruang
― RPJPD
Pasal 25 ayat (1)

Pasal 25 ayat (2)

RTRW
Kabupaten
memuat

jangka waktu

20 tahun

Pasal 26 ayat (1)

pedoman untuk

Ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun
Pasal 26 ayat (5)

Pasal 26 ayat (6)

Ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun,
dalam hal:
― Perubahan kondisi lingkungan
strategis tertentu yang berkaitan dengan
bencana dalam skala besar; dan/atau
― Perubahan batas teritorial negara
provinsi dan/atau kabupaten

Pasal 26 ayat (2)

― Penyusunan RPJPD
― Penyusunan RPJMD
― Pemanfaatan ruang & pengendalian
pemanfaatan ruang di wilayah
kabupaten
― Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan &
keseimbangan antarsektor
― Penetapan lokasi dan fungsi ruang
untuk investasi
― Penataan ruang kawasan strategis
kabupaten


― Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang
wilayah kabupaten
― Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang
meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang
terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem
jaringan prasarana wilayah kabupaten
― Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi
kawasan lindung dan kawasan budidaya kabupaten
― Penetapan kawasan strategis kabupaten
― Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang
berisi indikasi program utama jangka menengah
lima tahunan
― Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan
zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan
disinsentif, serta arahan sanksi

11

Muatan RTRW sesuai UU 26/2007
Bab I: Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Azas, Tujuan, Sasaran; Visi dan Misi
Penataan Ruang
1.3. Visi dan Misi Penataan Ruang
1.4. Ruang Lingkup
1.4.1. Lingkup Ruang
1.4.2. Lingkup Kegiatan
1.4.3. Waktu Perencanaan
1.5. Ketentuan Umum
1.6. Dasar Hukum
1.7. Sistematika Penyajian
Bab II: Potensi, Masalah dan Prospek
Pengembangan Wilayah
2.1. Potensi, Masalah dan Prospek
Struktur Ruang Wilayah
Pengembangan Pola Ruang Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategis
Pengembangan Kawasan Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil (jika ada)

1/3

Bab III: Kebijakan dan Strategi Penataan
Ruang Wilayah
3.1. Kebijakan dan Strategi Penetapan
Struktur Ruang Wilayah
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

Kebijakan dan strategi Sistem
Perdesaan
Kebijakan dan Strategi Sistem
Perkotaan
Kebijakan dan Strategi Penetapan
Fungsi Kawasan Perdesaan dan
Kawasan Perkotaan
Kebijakan dan Strategi Pengembangan
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

3.2. Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola
Ruang Wilayah
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Kebijakan dan Strategi Pemantapan
Kawasan Lindung
Kebijakan dan Strategi Pengembangan
Kawasan Budidaya
Kebijakan dan Strategi Pengelolaan
Kawasan Lindung dan Budidaya

Kawasan Strategis
Fungsi Kawasan Pesisir dan PulauPulau Kecil (jika ada)


12

Bab IV : Rencana Struktur Ruang Wilayah
4.1. Penetapan Kawasan Perkotaan dan Kawasan
Perdesaan
4.1.1. Sistem Perdesaan
4.1.2. Sistem Perkotaan
4.1.2.1. Orde Perkotaan
4.1.2.2. Rencana Hirarki (Besaran) Perkotaan
4.1.2.3. Rencana Sistem dan Fungsi
Perwilayahan
4.1.2.4. Pengembangan Fasilitas Kawasan
Perkotaan
4.1.2.5. Pengembangan Perkotaan
Metropolitan (jika ada)

4.2. Rencana Sistem Prasarana Wilayah
4.2.1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan
Prasarana Transportasi
4.2.1.1. Rencana Pengembangan Prasarana
Transportasi Darat
Transportasi Laut
Transportasi Udara
4.2.2. Rencana Prasarana Telematika
4.2.3. Rencana Sistem Prasarana Pengairan
4.2.4. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi
4.2.5. Rencana Sistem Prasarana Lingkungan
4.2.6. Rencana Ruang di Dalam Bumi

2/3

Bab V Rencana Pola Ruang Wilayah
5.1. Rencana Pola Pemantapan Kawasan Lindung
5.1.1. Kawasan yang Memberi Perlindungan
Kawasan Bawahannya
5.1.2. Kawasan Perlindungan Setempat
5.1.3. Kawasan Suaka Alam
5.1.4. Kawasan Pelestarian Alam
5.1.5. Kawasan Bencana Alam
5.1.6. Kawasan Lindung Lainnya
5.2. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya
5.2.1. Kawasan Hutan Produksi
5.2.2. Kawasan Pertanian
5.2.3. Kawasan Pertambangan
5.2.4. Kawasan Eksploitasi Sumberdaya Air
dan Mineral
5.2.5. Kawasan Peruntukan Industri
5.2.6. Kawasan Pariwisata
5.2.7. Kawasan Permukiman
5.2.8. Rencana Pengembangan Kawasan
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5.2.9. Ruang di Dalam Bumi
5.2.10. (Kawasan lain-lain jika ada dan
diperlukan)


13

5.3. Rencana Pengelolaan Kawasan
5.3.1. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung
5.3.1.1. Pengelolaan Kawasan yang Memberi
Perlindungan Kawasan Bawahnya
5.3.1.2. Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat
5.3.1.3. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam
5.3.1.4. Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana
5.3.1.5. Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam
5.3.1.6. Pengelolaan Kawasan Lindung Lainnya

5.3.2. Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya
5.3.2.1. Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan
Produksi
5.3.2.2. Rencana Pengelolaan Kawasan Pertanian
5.3.2.3. Rencana Pengelolaan Kawasan
Pertambangan
5.3.2.4. Rencana Pengelolaan Kawasan Peruntukan
Industri
5.3.2.5. Rencana Pengelolaan Kawasan Pariwisata
5.3.2.6. Rencana Pengelolaan Kawasan Permukiman
5.3.2.7. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi
Budaya dan Sejarah
5.3.2.8. Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
5.3.3 Rencana Pengelolaan Penatagunaan Tanah, Air,
Udara dan Sumberdaya Alam Lainnya
5.3.3.1. Rencana Penatagunaan Tanah
5.3.3.2. Rencana Penatagunaan Air
5.3.3.3. Rencana Penatagunaan Udara
5.3.3.4. Rencana Penatagunaan Hutan
5.3.3.5. Rencana Penatagunaan sumberdaya Alam
lainnya

3/3

Bab VI : Penetapan Kawasan Strategis Wilayah
6.1. Penetapan Kawasan Strategis
6.1.2. Rencana Strategis Pengembangan Kawasan
Ekonomi
6.1.3. Kawasan Strategis Sosio-kultural
6.1.4. Kawasan Strategis Teknologi Tinggi
6.1.5. Rencana Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup

Bab VII : Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah
7.1. Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis
7.1.1. Koordinasi Penataan Ruang
7.1.2. Penataan Ruang

7.2. Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Bab VIII : Ketentuan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Wilayah
8.1. Pengaturan Zonasi
8.2.Ketentuan Perizinan
8.3. Ketentuan Insentif dan Disinsentif
8.4. Arahan Sanksi

Bab IX : Hak, Kewajiban, dan Peran Serta
Masyarakat dalam Penataan Ruang
9.1. Hak Masyarakat
9.2. Kewajiban Masyarakat
9.3. Peran Serta Masyarakat

Bab X : Penutup
10.1. Kesimpulan
10.2. Rekomendasi


14


15

Latar Belakang
•

UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah:
– Pasal 185, 186, 189 dan 222 serta Penjelasan Umum angka 9
(sembilan) poin 1 (satu) → Pengawasan terhadap Rancangan Perda
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelum disahkan oleh
Kepala Daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Mendagri untuk Raperda
RTRW Provinsi, dan oleh Gubernur untuk Raperda RTRW
Kabupaten/Kota.

•

UU 26/2007 tentang Penataan Ruang:
– Pasal 18 ayat 1 (satu) → Penetapan Perda provinsi tentang RTRW
Provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat
persetujuan substansi dari Menteri.
– Pasal 18 ayat 2 (dua) → Penetapan Rancangan Perda kabupaten/ kota
tentang RTRW Kabupaten/Kota dan rencana rinci tata ruang terlebih
dahulu harus mendapat persetujuan dari substansi dari Menteri setelah
mendapatkan rekomendasi Gubernur.
– Persetujuan substansi oleh Menteri tersebut akan dikoordinasikan lebih
lanjut sebagai bagian dari proses/mekanisme evaluasi.

16

Perencanaan Tata Ruang Daerah (Pasal 2 s/d 5)
PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH

Rencana Rinci
Tata Ruang (RRTR)

Rencana Umum
Tata Ruang (RUTR)

RTRW Provinsi
(Perda Provinsi)

RTRW Kab/Kota
(Perda Kab/Kota)

RTR Kawasan
Strategis Provinsi
(Perda Provinsi)

• Gubernur dibantu BKPRD Provinsi mengoordinasikan
penyusunan rancangan perda RTRWP dan RTR Kawasan
Strategis Provinsi dengan memperhatikan RTRWP yang
berbatasan, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN.

RDTR Kab/Kota
(Perda Kab/Kota)

RTR Kawasan
Strategis Kab/Kota
(Perda Kab/Kota)

• Bupati/Walikota dibantu BKPRD Kabupaten/Kota
menggordinasikan penyusunan rancangan perda RTRWK/K,
RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTR
Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan RTRWK/K yang
berbatasan, RTRWP, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWN.

17


18

Penyusunan, Konsultasi dan Evaluasi Raperda
Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota
GUBERNUR C.q.
BKPRD Provinsi

PENYUSUNAN
-Permendagri;
-Permenkimpraswil/PU;
-Permen Kelautan dan
Perikanan;
-Dll.

Dihasilkan

KONSULTASI
Substansi Teknis

Surat
Rekomendasi

Atas Dasar Surat Rekomendasi
Dikoordinasi oleh BKTRN

Instansi yang
Membidangi
Bidang Tata
Ruang
Dihasilkan

Persetujuan
Substansi Teknis

Raperda yang telah
disetujui DPRD diajukan
oleh bupati/walikota

Dilakukan

Diselenggarakan

EVALUASI

GUBERNUR

Raperda RTRWK/K

MENDAGRI

Dapat Melibatkan

Hasil :
Dilaporkan

Bupati/Walikota
Menetapkan Raperda
menjadi Perda

Surat
Permintaan
Evaluasi dari
Bupati/
Walikota

Instansi yang
Membidangi
Bidang Tata
Ruang


19

Konsultasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota
(Pasal 10 s/d 13)
•

•

Bupati/Walikota mengkonsultasikan rancangan perda tentang
RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RDTRK/K
kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang
dikoordinasikan oleh BKTRN guna mendapatkan persetujuan
substansi.
Materi konsultasi meliputi rancangan perda tentang RTRWK/K, RTR
Kawasan Strategis Provinsi, atau RDTR Kabupaten/Kota beserta
lampirannya berupa dokumen RTR Kabupaten/Kota dan album
peta.


20

Konsultasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota
(Pasal 10 s/d 13)
•

•

Konsultasi dilakukan setelah rancangan perda dibahas di BKPRD
Provinsi dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur serta
sebelum rancangan perda disetujui bersama DPRD.
Persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang
menjadi bahan Gubernur dalam melakukan :
– Evaluasi terhadap rancangan perda tentang RTRWK/K,
rancangan perda tentang RTR Kawasan Strategis
Kabupaten/Kota, dan rancangan perda tentang RDTR
Kabupaten/Kota;
– Klarifikasi terhadap Perda tentang RTRWK/K, Perda tentang
RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan Perda tentang
RDTR Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan.


21

Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota
Dilakukan setelah :

(Pasal 20 s/d 22)

1. Ada persetujuan Bupati/Walikota bersama DPRD Kab/Kota
2. Ada surat rekomendasi Gubernur untuk mendapatkan surat
persetujuan substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi
urusan tata ruang

Pasal 20 ayat 1

Disampaikan kepada Gubernur
Paling lambat 3 (tiga) hari kerja

RAPERDA RTR KABUPATEN/KOTA
DILENGKAPI DENGAN LAMPIRANNYA
(Dokumen RTR dan Album Peta)
Pasal 20 ayat 3
Hasil Evaluasi dituangkan dalam Keputusan
Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja

PELAKSANAAN EVALUASI
(Gubernur berkoordinasi dengan
BKPRD Provinsi)

Pasal 20 ayat 4
Bupati/Walikota melaporkan hasilnya
kepada Gubernur paling lambat
7 (tujuh) hari kerja

Pasal 22
Gubernur melaporkan
Hasil evaluasi kepada MDN
paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja

HASIL
EVALUASI

Ditindaklanjuti oleh
Bupati/Walikota


Apabila tidak
ditindaklanjuti ….

22

Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota
(Pasal 20 s/d 22)
Pasal 21 ayat 1

HASIL EVALUASI
RAPERDA RTR KAB/KOTA

Apabila tidak ditindaklanjuti
oleh Bupati/Walikota dan DPRD

Bupati/Walikota dan DPRD tetap
menetapkan Raperda menjadi Perda

Dilakukan

PEMBATALAN PERDA
(oleh Gubernur)

Pasal 21 ayat 2
Ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur

Bupati/Walikota bersama DPRD
melakukan perubahan Perda
RTR Kabupaten/Kota sesuai
mekanisme dan peraturan
perundang-undangan

Pasal 21 ayat 3
Paling lambat 1 (satu) tahun setelah
tanggal pembatalan Perda


23

Indikator Evaluasi Rancangan Perda Tata
Ruang Kabupaten/Kota
TAHAPAN

RAPERDA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR

INPUT
(Pasal 23.a)

Tersedianya Raperda
Beserta Lampirannya

Rancangan perda beserta dokumen rencana dan album
peta (Pasal 24)

PROSES
(Pasal 23.b)

Terpenuhinya
Prosedur Penyusunan
Raperda Beserta
Lampirannya

• B.A rapat konsultasi dengan instansi pusat yang
membidangi urusan tata ruang;
• Persetujuan bersama dengan DPRD Kab/Kota atas
Raperda beserta lampirannya ;
• B.A konsultasi publik;
• B.A rapat konsultasi dengan pemerintah daerah Provinsi;
• B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kab/Kota
yang berbatasan.
(Pasal 25)

OUTPUT
(Pasal 23.c)

Terwujudnya
Sinkronisasi dan
Harmonisasi Dengan
RTRWN, RTR Pulau
KEP, RTRWP dan
RTRWK/K yang
Berbatasan

 Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat
yang membidangi urusan tata ruang;
 Surat rekomendasi dari Gubernur;
 Surat kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
yang berbatasan;
 Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam proses
persetujuan teknis.
(Pasal 26)


24

Ketentuan Penutup
•

•

•

Daerah Provinsi pemekaran yang belum memiliki DPRD sehingga
belum dapat membentuk perda, pengaturan tata ruang daerah
berdasarkan pada perda Provinsi induk (Pasal 28 ayat 1).
Daerah Kabupaten/Kota pemekaran yang belum memiliki DPRD
sehingga belum dapat membentuk perda, pengaturan tata ruang
daerah berdasarkan pada perda Kabupaten/Kota induk (Pasal 28
ayat 2).
Tata cara evaluasi terhadap perubahan Perda tentang RTRWP,
Perda tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi, Perda tentang
RTRWK/K, Perda tentang RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota,
dan Perda tentang RDTR Kabupaten/Kota mutatis mutandis
berdasarkan pada Peraturan Menteri ini (Pasal 29).


25


26


27

Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:
 proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih
baik
 melalui upaya yang
dilakukan secara
terencana.

Tujuan Pembangunan:
1.

Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll.

2.

Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.

3.

Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.

(Kartasasmita, 1997)

(Todaro, 2000)


28

How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


29

Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
ketimpangan

Sarana dan
Prasarana yang
memadai dan
berkualitas

• Memberdayakan
masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg
kondusif

Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

• Menjaga kelestarian
SDA

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM


30

PEMBANGUNAN DAERAH

PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah

Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:

Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:

 Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,

 Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.

 Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.


31


32


33

Indikator Kinerja
dan Log-Frame

AT
INPUT

OUTPUT

OUTCOME

IMPACT

OUTCOME

OUTPUT

INPUT

ABK
KPJM


34

Alur Pikir Logic Model

Metode Penyusunan

IMPACTS

Hasil pembangunan yang
diperoleh dari pencapaian
outcome

Apa yang ingin
diubah

OUTCOMES

Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai
hasil dari output

Apa yang ingin
dicapai

OUTPUTS

Produk/barang/jasa akhir
yang dihasilkan

Apa yang dihasilkan
(barang) atau
dilayani (jasa)

ACTIVITIES

Proses/kegiatan
menggunakan input
menghasilkan output yang
diinginkan

Apa yang
dikerjakan

Sumberdaya yang
memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output

Apa yang
digunakan dalam
bekerja

Metode
Pelaksanaan

INPUTS

Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007


35

Hirarki dari Visi ke Program
Visi

• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi

• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Tujuan/
Sasaran

• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya
mewujudkan visi dan misi

Strategi

• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan
Program

• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan.
• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

36

Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program
(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)
Visi

X
Visi
Visi

Misi

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program

KINERJA
PRIMA

Misi

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program

Kebingungan

X

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program

Frustrasi

Program

Tidak
Terarah

Program

Tidak
Efektif

Program

Salah
Langkah

Misi

X

Strategi

Visi

Misi

Sasaran

X

Visi

Misi

Sasaran

Strategi

Visi

Misi

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Kebijakan

X
Kebijakan


X

Tidak
Efisien
37


38

Apa itu SPPN
SPPN adalah
Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan




Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.


39

Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


40

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

41

Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL
Dokumen

DAERAH
Penetapan

Dokumen

Penetapan

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)

UU
(Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)

Perda
(Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)

Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)

Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)

Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)

Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)

Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)

Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)

Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)

Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)


42

Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)

 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)

 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)

 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)

43

Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

44

Perencanaan yang Ideal
•

Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

•

Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.

•

•

Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).

•

Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

45

Fungsi/Manfaat Perencanaan
•
•
•
•
•

Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
Sebagai penuntun arah
Minimalisasi ketidakpastian
Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


46


47

1/2

Apa itu RPJMD
•

•

RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.


48

2/2

Apa itu RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.


49

Substansi RPJMD
•

RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH

•
•

kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta

•

kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun kedepan.


50

Step by Step Penyusunan RPJMD
5

3
1

Tahap
Penyusunan
Rancangan Awal
Renstra SKPD

Persiapan

Penyusunan
Rancangan
Akhir RPJMD

Penyusunan
Rancangan
Awal RPJMD

Tahap Penyusunan
Rancangan Akhir
RPJMD Daerah /
Renstra SKPD

Penetapan
Perda/Perkada
tentang RPJMD

2

4

6


51

1

Tahap Persiapan

1.

Orientasi Perencanaan Daerah

2.

Pembentukan Tim Penyusun RPJMD

3.

Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD

4.

Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih

5.

Orientasi Renstra SKPD

6.

Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD

7.

Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD

8.

Identifikasi Stakeholder

9.

Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik

10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD

52

2

Tahap Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD

1.

Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD

53

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tahap Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD
Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
Tupoksi SKPD
Perumusan Visi dan Misi RPJMD
Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
Pembahasan Forum SKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
Musrenbang RPJMD
Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

54

4

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
RPJMD Daerah / Renstra SKPD

1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD


55

5

Tahap Penetapan Perda/Perkada
tentang RPJMD

1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan


56

Langkah Penyusunan RPJMD
(1)

Indikator
Bappeda menyusun
Rancangan Awal
RPJMD
a)
b)
c)
d)

Visi,Misi Kepala Daerah
Strategi Pembangunan Daerah
Kebijakan Umum
Kerangka Ekonomi Daerah

Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih
(2)
(3)

SKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD

(4)

e) Program SKPD

Bappeda menyusun
Rancangan Akhir RPJMD
a)
b)
c)
d)
e)

Visi, Misi Kepala Daerah
Strategi Pembangunan Daerah
Kebijakan Umum
Kerangka Ekonomi Daerah
Program SKPD

(5)

Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD

Penetapan RPJMD
(7)

(6)


Digunakan sebagai
pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
57

Janji Jokowi – Ahok
2012-2017
1. Revitalisasi Pemukiman
Padat dan Kumuh
2. Mengatasi Banjir
3. Merintis Angkutan Massal
4. Layanan Kesehatan Gratis
5. Bangun Mal PKL Revitalisasi
Pasar Tradisional
6. Menyediakan Ruang Publik
7. Birokrasi Bersih Profesional
8. Gubernur - Wagub Tanpa
Voorijder
9. Pendidikan Gratis

58

Sistematika Penulisan RPJMD
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah

Bab I
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Provinsi/Kabupaten/Kota

1/3

Pendahuluan
Latar Belakang Penyusunan RPJMD
Landasan Hukum
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
serta rumusan isu dan permasalahan
strategis dalam penyelenggaraan fungsifungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh
2.1
Kondisi Geografis Daerah
2.2
Pelayanan Umum
2.3
Ketertiban dan Ketentraman
2.4
Ekonomi
2.5
Lingkungan Hidup
2.6
Perumahan dan Fasilitas Umum
2.7
Kesehatan
2.8
Pendidikan


59

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Pariwisata dan Budaya
Pendidikan
Perlindungan sosial
Keuangan Daerah
Rumusan Issue Strategis Pembangunan
Daerah

Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen
Perencanaan Terkait
3.1
RPJM Nasional
3.2
RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk
RPJM Provinsi)
3.3
RPJM Provinsi
3.4
RTRW Provinsi dan RTRW
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota)
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan
Daerah
4.1
Visi
4.2
Misi
4.3
Agenda (apabila ada)

2/3

Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah
Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
(SMART), strategi pencapaian tujuan dan
kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
daerah.
5.1
Tujuan
5.2
Strategi
5.3
Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
pemerintahan daerah)
5.4
Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
Kerangka Pendanaan
Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing program perlu
dicantumkan nama program, tolok ukur dan
target kinerja capaian program dan pagu
indikatif
6.1
Program Pembangunan
6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan


60

6.2

Program Pengembangan Kelembagaan
dan Legislasi Daerah

Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan
kegiatan pendukung yang diperlukan
untuk dapat mengimplementasikan
RPJMD secara efektif
7.1
Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
7.2
Pemantauan dan evaluasi kinerja
pencapaian program RPJMD
7.3
Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi
RPJMD
7.4
Penguatan kemampuan dan kapasitas
Non Government Stakeholders untuk
memantau dan mengevaluasi
implementasi RPJMD

3/3

Lampiran
Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurangkurangnya mencakup:
1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
Issue dan Permasalahan masing-masing
fungsi pemerintahan daerah
2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
dan Musrenbang RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
lalu (Penerimaan dan Belanja)
5. Proyeksi Fiskal Daerah
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah


61

1/3
Evaluasi Kualitas RPJMD
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah

.

2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan
daerah

.

3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan:

.

 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)

62

4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan
pembangunan daerah sesuai dengan:

2/3
.

 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi,
dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan,
strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

.

6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan,
strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
pembangunan daerah.

.


63


3/3

7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
keuangan daerah

.

8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan
kendala fiskal daerah

.

9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program
pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
permasalahan strategis nasional

.

10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif
dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
penyusunan RPJMD

.

11. Kualitas RPJMD sudah SMART

.


64


65

Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Similaire à Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Dernier

Dernier (20)

Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah