3. Materi
• Reformasi Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Daerah
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan
Positioning Differentiation Brand
(PDB)
• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan Daerah
• Perencanaan Penganggaran
g gg
dadang-solihin.blogspot.com 3
5. Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
( 13 Ayat 1)
y ) Jangka Panjang Daerah (Ps.
( 13 Ayat 2)
y )
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(
(Renja KL)
j ) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) (
(Renja SKPD)
j ) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps
dadang-solihin.blogspot.com 5
6. Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning),
planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
itu
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
stakeholders,
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 6
7. Persyaratan Dokumen Perencanaan:
Perencanaan:
SMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
g
gets managed”)
g )
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 7
8. Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 8
9. Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
terus menerus kesejahteraan,
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
p p
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan
keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
system)
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 9
10. Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
P t t d d
pengawasan kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 10
11. Reformasi Sistem Penganggaran
g gg 1/2
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Visi:
Melaksanakan rencana Melaksanakan program kerja
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN
Misi: Misi:
Penyelenggaraan p
y gg pemerintahan Pelaksanaan kerangka regulasi,
g g ,
umum dan pembangunan kerangka investasi, dan
Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di
pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D
rutin dan pengeluaran Anggaran disusun berdasarkan
pembangunan RKP/D dengan mempertimbang
mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara
dadang-solihin.blogspot.com 11
12. 2/2
Reformasi Si t
R f i Sistem Penganggaran
P
Paradigma Lama Paradigma Baru
Penganggaran dengan
Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
1. Penganggaran Berbasis
1.
1 Pengeluaran Rutin Kinerja
2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Pembangunan Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu
dadang-solihin.blogspot.com 12
13. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2.
2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
Tujuan
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan 1.
1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
Konseptual and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
p g gg g p
Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual manages);
3.
3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).
dadang-solihin.blogspot.com 13
14. Syarat Penerapan PBK
• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
sasaran program (outcome);
Indikator
• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
Kinerja tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.
• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
Standar • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
Biaya menggunakan harga y g p
gg g yang paling ekonomis namun tetap
g p
memperhatikan kualitas produk.
• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
Evaluasi • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
Kinerja
j merumuskan alternatif solusinya;
• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
selanjutnya;
• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.
dadang-solihin.blogspot.com 14
15. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
g g g g ( )
Tujuan 1.
1 Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
improve quality of planning)
Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
p y p
policy option))
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)
t i bilit )
Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget
Konseptual 2.
2 Mempunyai baseline (angka dasar)
Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
Konseptual 4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
dadang-solihin.blogspot.com 15
16. KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling
Budget
Implikasi anggaran
2011
2012 2013 2014
Kebijakan ditetapkan
sbg baseline Prakiraan
P ki Prakiraan
P ki
(R)APBN
Maju Maju
KPJM
Prakiraan Prakiraan
APBN RAPBN
Maju Maju
2011 2012 TA 2011 dan
2013 2014
KPJM 2012 - 2014
T0 T+1 T+2 T+3
P ki
Prakiraan P ki
Prakiraan
REALISASI APBN RAPBN TA 2012 dan
Maju Maju
2011 2012 2013 KPJM 2013 - 2015
2014 2015
T-1
T1 T0 T+1
T 1 T+2
T 2 T+3
T 3
dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM
Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
tahun
tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
• alokasi anggaran pada tahun berjalan
Kegiatan
• disesuaikan dengan tingkat inflasi
On-going yang digunakan dalam APBN
Prakiraan
Maju Angka Prakiraan Maju
Multi- untuk tahun tahun
tahun-tahun
years berikutnya dihitung
Project berdasarkan formula/
Kegiatan
model yang telah
Ad-hoc
Ad h ditetapkan sesuai
dengan karakteristik
Catatan : Target
g
masing-masing g
Hasil penghitungan prakiraan maju akan Tahunan
kegiatan
menjadi baseline pada tahun ybs. yg berbeda
dadang-solihin.blogspot.com 17
18. Penganggaran Secara Terpadu
P S T d
• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
untuk membawa penganggaran menjadi lebih t
t k b j di l bih transparan, d
dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
berorientasi kinerja.
j
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
biaya yang bersifat operasional.
dadang-solihin.blogspot.com 18
21. PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
g
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Agro Bisnis
Provinsi Jagung
Jagung
BRAND
Visi Provinsi
Gorontalo
dadang-solihin.blogspot.com 21
23. PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
g p g
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
p g
Kabupaten dengan j
Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren
BRAND
Visi Kabupaten
Lamongan
dadang-solihin.blogspot.com 23
25. PDB Triangle: Kota Sawahlunto
g
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Kota Pariwisata ,
Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami
BRAND
Visi Kota
Sawahlunto
dadang-solihin.blogspot.com 25
28. Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com 28
29. How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 29
30. Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Peningkatan kapasitas
SDM
dadang-solihin.blogspot.com 30
31. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah
Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
p
profesional dalam: masyarakat untuk:
y
Memberikan pelayanan kepada M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
M
Mengelola sumber d
l l b daya Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com 31
32. PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil
Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.
dadang-solihin.blogspot.com 32
33. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya
dadang-solihin.blogspot.com 33
34. Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good
dadang-solihin.blogspot.com 34
35. Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional
Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
dadang-solihin.blogspot.com 35
36. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g
STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 36
38. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-solihin.blogspot.com 38
42. Apa it Anggaran?
itu
Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah
sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya.
Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga
keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas
batas k
b t kemampuan.
Memiliki aspek teknis dan juga aspek-aspek politis.
Sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian, opini publik, b b
S t di hi l h it i k i i i blik berbagai
i
tingkat pemerintahan, kelompok-kelompok kepentingan, pers, dan
kaum politisi.
p
Memiliki kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak
dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari
rakyat.
dadang-solihin.blogspot.com 42
43. Fungsi DPRD dalam Penganggaran
Fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak
dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD
yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang
APBD.
APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
DPRD dan pemerintah daerah.
p
APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata
terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu
tahun anggaran.
Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
daerah kepada
kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
pemerintah bertindak”.
www.dadang-solihin.blogspot.com 43
44. Pengalokasian Anggaran
Diprioritaskan untuk membiayai kegiatan
yang merupakan bagian dari upaya
pembangunan yang direncanakan.
Digunakan d
Di k dengan sebaik-baiknya, yaitu
b ik b ik it
sesuai rencana, hemat, serta mencegah
p
pemborosan dan kebocoran.
dadang-solihin.blogspot.com 44
45. Perencanaan Penganggaran
1. Analisis Potensi Pendapatan 3. Arah Anggaran Belanja Daerah
Daerah Prinsip Umum: Lakukan analisis
Identifikasi potensi pendapatan belanja masa lalu dan ke depan
Penetapan Asumsi Ekonomi Proporsi Belanja
untuk PAD
t k Unit Satuan Belanja
Pengembangan Sumber Arah Pengembangan Ekonomi
Pendapatan Daerah Lokal
Fasilitasi Ekonomi Lokal
2. Bila terjadi Defisit APBD, perlu Kemitraan Pemda dan Swasta
dilakukan:
Arah Menuju Kesejahteraan
Analisis Kemampuan Pinjaman Masyarakat
Daerah
Posisi Daerah dalam
Analisis Alternatif Sumber pencapaian kesejahteraan
Keuangan Daerah di luar (IPM)
pinjaman.
Alokasi mempercepat
perbaikan IPM.
dadang-solihin.blogspot.com 45
46. Analisis Potensi Pendapatan Daerah
1. Apa saja yang merupakan sumber c. Potensi PAD
Pendapatan Daerah? • Kenali setiap jenis Pajak Daerah
Dana Transfer DAU • Kenali Setiap Jenis Retribusi
Apakah Daerah berpotensi Daerah
memiliki DAK
iliki • Kenali indikator utama yang
Apakah Memiliki SDA yang dapat mempengaruhi Jenis Pajak
dibagihasilkan Daerah tersebut
Apakah Memiliki Pajak • Kenali indikator utama yang
Penghasilan yang signifikan mempengaruhi jenis retribusi
Jenis-Jenis PAD daerah (K itk d
d h (Kaitkan dengan
pelayanan publik yang diberikan)
2. Bagaimana memperkirakan
Potensinya • Buat analisa potensi pajak dan
kaitkan dengan pertumbuhan
a. DAU dan DAK berdasarkan
ekonomi daerah
Formula
b. Bagi Hasil SDA dan Pajak
berdasarkan potensi dan formula
dadang-solihin.blogspot.com 46
47. Analisa Anggaran Belanja Daerah
1.
1 Kenali Struktur Belanja Daerah
Berdasarkan Pengelompokan (kategori)
Besaran dan prosentase terhadap total dan sub total
p p
Kenali yang berpengaruh sangat signifikan bagi daerah (belanja
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor utama daerah)
Kenali trend perubahan dalam 2 sd 4 tahun terakhir.
2. Analisis Trend Belanja dan Trend Ekonomi Daerah
B t analisa t d B l j d
Buat li trend Belanja daerah d
h dengan t d ekonomi.
trend k i
Buat spesifikasi sektor ekonomi yang berpengaruh bagi daerah (sektor
unggulan), mis: menggunakan p
gg ), gg pendekatan analisa Input-output dan
p p
lainnya.
Buat analisa hubungan antara belanja daerah dengan sektor unggulan
daerah.
d h
3. Buat Prakiraan Belanja Daerah berdasarkan indikator-indikator belanja
masing-masing sektor/bidang.
g g / g
dadang-solihin.blogspot.com 47
48. Prinsip Penyusunan APBD
Pen s nan
1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai
tahapan dan jadwal;
3.
3 Penyusunan APBD dilakukan secara transparan
transparan,
dimana memudahkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi
seluas-Iuasnya tentang APBD;
l I t t APBD
4. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi
y ;
masyarakat;
5. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan;
6. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi
da pe a u a daerah a ya
dan peraturan dae a lainnya.
www.dadang-solihin.blogspot.com 48
49. Komponen APBD
1.
1 Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b.
b Dana Perimbangan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah
2. Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun
Berjalan
www.dadang-solihin.blogspot.com 49
50. Proses Penyusunan APBD
No Uraian Waktu Lama
1 Penyusunan RKPD Akhir Mei
2 Penyampaian KUA dan PPAS oleh Ketua Minggu 1 Bulan Juni 1 Minggu
TAPD kepada Kepala Daerah
3 Penyampaian KUA oleh Kepala Daerah kepada Pertengahan Bulan Juni 6 Minggu
DPRD
4 KUA dan PPAS disepakati oleh Kepala Daerah Akhir Bulan Juli
dan DPRD
5 Surat Edaran Kepala perihal pedoman RKA- Awal Bulan Agustus 1 Minggu
SKPD Daerah
6 Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan Awal Agustus sampai dengan 7 Minggu
RKA-PPKD serta Penyusunan Rancangan akhir September
APBD
7 Penyampaian Rancangan APBD kepada Minggu Pertama Bulan Oktober 2 Bulan
DPRD
8 Pengambilan Persetujuan Bersama DPRD dan Paling lama 1 bulan sebelum
Kepala Daerah tahun anggaran bersangkutan
9 Hasil Evaluasi Rancangan APBD 15 Hari Kerja (bulan Desember)
10 Penetapan Perda APBD dan Perkada Paling Lambat Akhir Desember
Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (31 Desember)
j g ( )
www.dadang-solihin.blogspot.com 50
51. Proses Penyusunan Perubahan APBD
No Uraian Waktu Lama
1 Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Kepada DPRD Minggu Pertama Agustus -
2 Kesepakatan Perubahan KUA d PPAS antara K
K k t P b h dan t Kepala D
l Daerah d DPRD
h dan Minggu K d A
Mi Kedua Agustus
t 7H i
Hari
3 Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD Minggu Ketiga Agustus -
4 Penyampaian Raperda APBD beserta lampiran kepada DPRD Minggu Kedua September -
5 Pengambilan Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Akhir September (3 bulan -
Raperda Perubahan APBD sebelum TA berakhir)
6 Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri / Gubernur untuk dievakuasi 3 Hari
Kerja
7 Keputusan Menteri Dalam Negeri /Gubernur tentang hasil evaluasi PAPBD Pertengahan Oktober 15 Hari
Provinsi, Kabupaten/Kota TA 2012 Kerja
8 Pengesahan Perda PAPBD yang telah dievaluasi dan dianggap sesuai -
dengan ketentuan
9 Penyempurnaan Perda sesuai hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan Minggu Ke-III Oktober 7 Hari
kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi Kerja
10 Pembatalan Perda PAPBD apabila tidak dilakukan Penyempurnaa Minggu Ke-IV Oktober 7 Hari
(setelah pemberitahuan untuk Kerja
penyempurnaan sesuai hasil
evaluasi)
11 Pencabutan Raperda PAPBD Minggu Ke-I November 7 Hari
12 Pemberitahuan untuk penyampaian rancangan perubahan DPA-SKPD Minggu Ke-III Oktober 3 Hari
(setelah P-APBDdisahkan) Kerja
www.dadang-solihin.blogspot.com 51