Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
•
18 j'aime•3,765 vues
Dokumen tersebut membahas strategi penyusunan anggaran pembangunan daerah meliputi proses perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan anggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Dibahas pula tantangan pembangunan daerah, prioritas program, prinsip-prinsip penyusunan anggaran daerah, serta langkah-langkah penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (13)
Similaire à Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Similaire à Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah (20)
Plus de Dadang Solihin
Plus de Dadang Solihin (20)
Dernier
Dernier (20)
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
- 1. S TRATEGI PENETAPAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH Workshop Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sesuai Permendagri No. 32 Tahun 2008 Hotel Jayakarta – Jakarta, 19 Juli 2008 Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan-Bappenas BAPPENAS
- 4. Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan www.dadangsolihin.com Sistem Informasi (1) Perencanaan (8) Pengendalian (2) Pengerahan (mobilisasi) s umber daya (3) M enggerakkan partisipasi masyarakat (7) Pemantauan dan evaluasi (6) Koordinasi (5) Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah (4) Penganggaran
- 7. Alur Perencanaan dan Penganggaran www.dadangsolihin.com RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan
- 18. Penyusunan Rancangan APBD www.dadangsolihin.com
- 19. Azas Umum Penyusunan RAPBD www.dadangsolihin.com No Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sumber Dana 1 K ewenangan D aerah . APBD 2 K ewenangan pemerintah di D aerah . APBN 3 P emerintahan P rovinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada K abupaten/ K ota dan/atau D esa . APBD P rovinsi 4 P emerintahan K abupaten/ K ota yang penugasannya dilimpahkan kepada D esa . APBD K abupaten/ K ota 5 Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah ba i k dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa . APBD 6 Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. 7 Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah .
- 21. Alur Penyusunan RAPBD www.dadangsolihin.com RKPD PPAS KUA RKA-SKPD PPA Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Raperda APBD Raperkada Penjabaran APBD Nota Kesepakatan KDH-DPRD Sosialisasi Raperda DPRD Mei RKUA Juni Minggu 1 Juli Minggu 2 Juli Akhir Juli Awal Agustus Minggu 1 Oktober Rencana Kerja Pemda Rancangan Kebijakan Umum APBD Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pembicaraan pendahuluan RAPBD pertengahan Juni
- 22. Langkah Penyusunan APBD www.dadangsolihin.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RKPD KUA Nota Kesepakatan KUA PPAS Nota Kesepakatan PPA SE-KDH Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Pembahasan RKA-SKPD Perbaikan RKA-SKPD Rancangan APBD Bappeda Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 10 11 12 13 14 15 16 17 Pembahasan Rancangan APBD TAPD Persetujuan DPRD Raperda APBD Penyusunan Rancangan Per-KDH Penjabaran APBD P P K D Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD SK Mendagri Evaluasi Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD Pembahasan Pimpinan DPRD Ha s il Evaluasi Mendagri Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD SK Pimpinan DPRD Penyempurnaan Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD Penetapan Perda dan Per-KDH Penjabaran APBD oleh KDH 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Penyusunan Rancangan DPA-SKPD SKPD Verifikasi Rancangan DPA-SKPD TAPD Pengesahan DPA-SKPD PPKD Persetujuan DPA-SKPD Sekda Pendistribusian DPA-SKPD PPKD Pelaksanaan DPA-SKPD SKPD Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
- 36. Perubahan APBD www.dadangsolihin.com Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa .
- 38. Alur Penyusunan RAPBD Perubahan www.dadangsolihin.com RKUA Perubahan PPAS Perubahan DPRD Nota Kesepakatan KDH-DPRD Pedoman Penyusunan RKA-SKPD KUA Perubahan PPA Perubahan Minggu 1 Agustus Minggu 2 Agustus Minggu 3 Agustus Rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara RKA-SKPD Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah