Telaah Kritis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan
Positioning Differentiation Brand (PDB)
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• Kegagalan Perencanaan
• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan
Ideal
• Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD)


Positioning Differentiation Brand (PDB)

POSITIONING DIFFERENTIATION

BRAND


PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
Brand Integrity

Agro Bisnis
Provinsi Jagung
g g
Jagung

BRAND

Visi Provinsi
Gorontalo


PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
Brand Integrity

Kabupaten dengan Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren

BRAND

Visi Kabupaten
Lamongan


PDB Triangle: Kota Sawahlunto
Brand Integrity

Kota Pariwisata Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami

BRAND

Visi Kota
Sawahlunto


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional
g j yang g
bertugas untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP Nasional)
(RPJP-Nasional) (
(RPJP-Daerah)
)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM Daerah)
(RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps.
(Ps 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps.
(Ps 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps 21 Ayat 3)
Ps.

Syarat Dokumen Perencanaan
S.M.A.R.T
1. Specific:
Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
Measurable:
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
3. Achievable:
kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. Relevant:
Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
g p g p y g p
5. Time Bond:
Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
g g
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
pengalokasiannya
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi
7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya
pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
p
pelaksanaannya.
y

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
S b i h
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan k lit
kualitas


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
orang
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
orang
Todaro, 2000


How?
1. Mengurangi di
1 M i disparitas atau k i
i ketimpangan pembangunan
b
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
y y g
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan)
(berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
memadai d
d i dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
k i ki
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • M j
Menjaga k l t i
kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam: masyarakat untuk:

 Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat,
y , yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
t t
 Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
y

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial,
sosial ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
F G tt G

Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik,
publik pemerintah,
pemerintah civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
iji k

Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
, , y
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
G d

Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders

STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary
d Community-based organizations
C it b d i ti
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Masyarakat
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
y

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Perumusan Visi Daerah

Stakeholders

PEMDA


Perumusan Visi Daerah
Stakeholders

PEMDA


1/4
Kegagalan Perencanaan
g g

 Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:
 informasinya kurang
lengkap,
 metodologinya belum
dikuasai,
dik i
 perencanaannya tidak
realistis sehingga tidak
gg
mungkin pernah bisa
terlaksana
 pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


Kegagalan Perencanaan 2/4
 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.

 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
dengan pelaksanaannya.
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
 masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.


3/4
g g
 Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

 Misalnya, orientasi
semata-mata pada
pertumbuhan yang
menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
 Dengan d iki
D demikian, yang
keliru bukan semata-mata
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.


4/4
g g

 Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

 P
Perencanaan di sini tid k memberikan
i i tidak b ik
kesempatan berkembangnya prakarsa
individu dan pengembangan kapasitas
serta potensi masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum
penawaran dan permintaan karena
pemerintah mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut
sebagai sistem perencanaan t
b i i t terpusat
t
(centrally planned system).


Sistem Perencanaan yang Berhasil

• Sistem perencanaan yang
Si t
mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran
serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan
dilakukan dengan menentukan
sasaran-sasaran secara garis
besar.
• Pelaku t
P l k utamanya adalah
d l h
masyarakat dan usaha swasta.


Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
j g
jangan sampai terjadi kemunduran.
p j
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam
aspek,
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


1/3
1/3
Apa itu RPJPD
• RPJPD merupakan satu d k
k dokumen rencana resmi d
i daerah yang
h
dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD dan
RPJPD,
tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala
atas implementasinya.


2/3
Apa itu RPJPD
• Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi
D k k d k j di
acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala
yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan
RKPD,
• Oleh karena itu, kualitas penyusunan RPJPD dari segi:
– analisis kecenderungan d perspektif masa d
li i k d dan ktif depan,
– pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa
depan,
p ,
– kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan
pembangunan 20 tahun ke depan
• akan turut menentukan k li
k k kualitas rencana d
daerah dib
h dibawahnya.
h


3/3
Apa itu RPJPD
RPJPD menjawab tiga pertanyaan d
j b i dasar:
1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
2. bagaimana mencapainya dan;
3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.


Substansi RPJPD
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
k k i j hk
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun kedepan.


Landasan Hukum RPJPD 1/2
1/2
1 UU 25/2004 tentang mengatur tentang
Sistem Perencanaan  muatan dokumen RPJPD (visi, misi, arah, dan
( , , ,
Pembangunan Nasional strategi pembangunan daerah jangka panjang),
(SPPN)  tahapan proses penyusunan RPJPD,
 waktu pelaksanaan Musrenbang RPJPD
RPJPD,
 peranan dan tanggung jawab Bappeda untuk
menyiapkan RPJPD berdasarkan hasil
Musrenbang RPJPD dan mengacu pada RPJP
Nasional,
 status hukum RPJPD.


Landasan Hukum RPJMD 2/2
2/2
2 UU 32/2004 tentang  mengemukakan jangka waktu perencanaan
Pemerintahan Daerah RPJPD yaitu 20 tahun,
 muatan dokumen RPJPD (visi, misi, dan arah
pembangunan daerah yang mengacu pada
RPJP Nasional)
 status hukum RPJPD sebagai Peraturan
Daerah
3 UU 17/2007 tentang  Sebagai arah dan prioritas pembangunan
Rencana Pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan
Jangka Panjang secara bertahap untuk mewujudkan
Nasional 2005-2025
2005 2025 masyarakat adil dan makmur sebagaimana
diamanatkan oleh UUD-1945;


Step by Step Penyusunan RPJPD
RPJP
3 5

1 Tahap
Tahap Penetapan
Pelaksanaan
Peraturan Daerah
Musrenbang
Persiapan tentang RPJP
t t
Akhir RPJP
Daerah
Daerah

Tahap Tahap Penyusunan
Penyusunan Rancangan Akhir
g
Rancangan A l
R Awal
RPJP Daerah
RPJP Daerah
2 4


Step by Step Penyusunan RPJPD 1/3
1/3
I.Tahap Persiapan
1. Orientasi perencanaan daerah
2. Pembentukan tim penyusun RPJPD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RPJPD
4.
4 Identifikasi stakeholder
5. Penentuan stakeholder untuk konsultasi publik dan FGD
6. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJPD
7. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen
RPJPD
8. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJPD
9. Sosialisasi bahwa Daerah akan menyusun RPJPD
y
10. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang
RPJPD


II. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah
1. Pengumpulan data dan informasi
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
4. Review RTRW Provinsi dan Review RTRW Kab/Kota
5. Review RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi
6.
6 Draft Rumusan Isu Strategis Daerah Jangka Panjang
7. FGDs Profil Daerah, Prediksi & Isu Strategis Daerah Jangka
Panjang
8. Penetapan isu strategis dan draft visi-misi
9. Perumusan arah pembangunan daerah jangka panjang
10.FGDs Vi i Mi i dan Arah Pembangunan D
10 FGD Visi-Misi d A h P b Daerah j
h jangka panjang
k j
11.Formulasi Dokumen Rancangan RPJPD


III.Tahap Pelaksanaan Musrenbang Akhir RPJP Daerah
• Musrenbang RPJPD
• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah
IV. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah
• Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJPD
• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda RPJPD
V. Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah
• Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada Bupati cq
Bappeda Kabupaten
• Konsultasi dan Diskusi dgn lampirannya kepada Bupati cq Bappeda
g p y p p q pp
Kabupaten
• Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada DPRD
• Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJPD
• Penetapan Ranperda menjadi PERDA
• Dokumen RPJP-D yang telah disyahkan


Tata Cara Penyusunan RPJPD

Saran, Rumusan
Rancangan
tanggapan, hasil
Visi & Misi Rekomendasi kesepakatan
stakeholders & komitmen

Rancangan
Prediksi Kondisi Akhir RPJPD
Umum Daerah Rancangan RPJP - Visi
Merumuskan - Misi Penetapan
- Geomorfologi & gambaran awal Sosialisasi, Perda ttg
Konsultasi Musrenbang - Arah
lingkungan - Visi Jangka RPJPD
Publik dan
Publik, Pembangunan
- Ekonomi & SDA - Misi jaring Panjang Peraturan
- Arah Pembangunan asmara Daerah ▪ Arahan Daerah ttg
- Demografi Umum RPJP Daerah
- Prasarana dan ▪ Fungsi &
sarana peran sub
wilayah/
- dll. kawasan
Rancangan Arah
Pembangunan
Rencana tata ruang


Outline RPJPD
1.
1 Pendahuluan;
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. Analisis Isu-isu Strategis;
4. Visi dan Misi Daerah;
5. Arah Kebijakan;
6. Kaidah Pelaksanaan.
Pasal 40 PP 8/2008
8/


Sistematika Penulisan RPJPD (1/2)
RPJP
Bab I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan 1.2 Maksud dan Tujuan RPJPD
Jangka Panjang Daerah 1.3 Landasan Hukum Perlunya Penyusunan
y y
RPJPD
 UU No 25/2004
 UU No 32/2004
 SE Mendagri No 050/2020/SJ
g
1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
 RPJP Nasional
 RPJP Provinsi
 RTRW Nasional
 RTRW Provinsi
1.5 Sistematika Penulisan

Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI
KONDISI UMUM DAERAH
2.1 Profil Kinerja Capaian Pembangunan
Daerah Masa Kini
2.1.1 Pelayanan umum
2.1.2 Ketertiban dan keamanan
Provinsi/Kabupaten/Kota 2.1.3 Ekonomi
2.1.4 Lingkungan hidup
g g


Sistematika Penulisan RPJPD (2/2)
RPJP
2.1.5 Perumahan dan fasilitas umum Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN
2.1.6 Kesehatan DAERAH
2.1.7 Pariwisata dan budaya 3.1 Visi
2.1.8
2 1 8 Pendidikan 3.2
3 2 Misi
2.1.9 Perlindungan sosial 3.3 Arah dan Strategi Pembangunan
2.2 Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah Jangka Panjang
Daerah 3.3.1 Arahan dan Strategi
2.2.1
2 2 1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Pembangunan jangka Panjang
2.2.2 Demografi 3.3.2 Peran Sub Wilayah
2.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pembangunan Daerah
2.2.4 Sosial Budaya dan Politik
2.2.5
2 2 5 Prasarana dan Sarana Bab IV PENUTUP
2.2.6 Pemerintahan
2.3 Implikasi pada Penyelenggaraan Lampiran
Pembangunan Daerah Masa Depan
2 3 1 Pelayanan umum
2.3.1
2.3.2 Ketertiban dan keamanan
2.3.3 Ekonomi
2.3.4 Lingkungan hidup
2.3.5
2 3 5 Perumahan dan fasilitas umum
2.3.6 Kesehatan
2.3.7 Pariwisata dan budaya
2.3.8 Pendidikan
2.3.9
2 3 9 Perlindungan sosial


1/2
1/2

Evaluasi Kualitas RPJPD
1. Dokumen RPJPD sudah SMART .
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian .
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah
3. Ada kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis .
p
pembangunan daerah masa kini
g
4. Ada identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh .
pada kinerja pembangunan daerah saat ini
5. Ada analisis atas kecenderungan perkembangan dan .
perubahan faktor- faktor eksternal di masa depan


2/2
2/2

Evaluasi Kualitas RPJPD
6. Ada identifikasi tantangan dan peluang utama .
pembangunan daerah
7. Ada rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan .
pembangunan daerah yang merespon tantangan dan
mengoptimasikan peluang masa depa
8. Ada keterlibatan dari stakeholder kelompok marjinal, .
perempuan,
perempuan lembaga penelitian, dan perguruan tinggi dalam
penelitian
semua tahapan proses penyusunan RPJPD
9. Ada pengorganisasian keterlibatan stakeholders yang .
terarah oleh fasilitator yang kompeten dalam dalam jaring
aspirasi isu dan harapan masyarakat, forum konsultasi
publik, dan Musrenbang RPJPD


dadang-

Telaah Kritis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Telaah Kritis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara

Similaire à Telaah Kritis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Dernier

Dernier (20)

Telaah Kritis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara