Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara Letak Hukum Tata Negara Obyek dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara Empat fungsi utama Negara dan Tipe negara Konsep Negara Masalah ketatanegaraan yang terdapat Dalam UUD 1945

1. Istilah dan Pengertian
HukumTata Negara
PENGAMPU HUKUMTATA NEGARA
DAHLAN SITOHANG. S,Pd.,MH

2. • HukumTata Negara (HTN) padanan dari istilah dalam Bahasa Belanda Staatsrecht,
dalam Bahasa Inggris Constitutional Law, dalam Bahasa JermanVerfassungsrecht,
atau dalam Bahasa Perancis Droit Constitutionel.
• R.G. Kartasapoetra mengemukakan bahwa HukumTata Negara adalah: “Sebagai
sekumpulan hukum yang mengatur tentang keorganisasian suatu negara, atau
tentang hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis koordinasi vertikal
dan horizontal, tentang kedudukan warga negara pada negara itu beserta hak-hak
asasinya”

3. • Jimly Assidiqie. hukum tata negara ialah suatu cabang ilmu hukum yang mana
mempelajari suatu prinsip-prinsip serta norma-norma hukum yang tertuang
baik secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktek kenegaraan
yang berkenaan dengan:
a. Konstitusi yang berisi suatu kesepakatan kolektif komunitas rakyat yang
mengenai cita-cita hidup bersama pada suatu Negara;
b. Institusi-institusi kekuasaan serta fungsi negaranya;
c. Mekanisme hubungan antara setiap institusi;
d. Prinsip-prinsip hubungan antara warga Negara kepada institusi kekuasaan
negara

4. Letak HukumTata Negara
hukum privat mengatur tentang hubungan antara seorang dengan orang lain
menyangkut hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perbuatan hokum.
Hukum Perdata (BW), Hukum Dagang (WvK), dan HukumAntar Golongan.
Hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan umum Di
dalam Hukum Publik terdapat : HukumTata Negara, HukumAdministrasi
Negara, Hukum Pidana dan Hukum Publik Internasional.

5. Obyek dan Ruang Lingkup HukumTata Negara
• Obyek Hukum Tata Negara adalah negara, yaitu negara dalam arti
konkret negara tertentu atau negara yang terikat oleh kurun waktu
dan tempat. Sedangkan mengenai ruang lingkup kajian Hukum Tata
Negara adalah mengenai organisasi negara yang mencakup
mengenai lembagalembaga negara, hubungannya satu dengan
yang lain, dan kekuasaannya

6. Empat fungsi utama Negara
a. Fungsi pertahanan dan keamanan
Negara melindungi rakyat, wilayah dan pemerintah dari ancaman tantangan,
hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat
mengganggu pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Contoh fungsi ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penjagaan daerah
perbatasan olehTNI.
b. Fungsi pengaturan dan ketertiban
Negara menciptakan undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP) serta
menjalankannya demi terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

7. c. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran Negara melakukan upaya eksplorasi
sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga terwujud kesejahteraan dan
kemakmuran bagi seluruh rakyat. Contohnya antara lain, penguasaan SDA
yang menguasai hajat hidup banyak orang seperti listrik,air, dan bahan
pangan.
d. Fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban Negara melakukan sebuah
penegakkan hukum yang adil, tegas, dan independen pada pemenuhan hak
dan kewajiban yang telah di kontribusikan kepada seluruh bangsa dan negara,
sebagai contoh ialah negara menegakkan keadilan dengan melalui proses
hukum di lembaga peradilan.

8. Tipe negara Konsep Negara
1) Negara kesatuan (Unitaris)
Negara kesatuan atau Unitaris ialah negara merdeka dan berdaulat, dalam satu pemerintah
pusat yang berkuasa serta mengatur seluruh daerah dalam satu negara. Pada
pelaksanaanya, negara kesatuan atau Unitaris terbagi dua yaitu
a) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi Negara, dimana seluruh persoalan yang
berkaitan dengan negara langsung di atur dan di urus oleh pemerintah pusat.
b) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi Negara, dimana seorang kepala daerah
diberikan kekuasaan dan kesempatan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau di
kenal dengan nama otonomi daerah atau swatantra.
2) Negara serikat (Federasi)
Negara serikat adalah bentuk negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara
bagian dari negara serikat. Adapun suatu kekuasaan asli dari negara federasi merupakan
negara bagian, karena ia berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara negara
federasi bertugas untuk menjalankan urusan pertahanan negara, urusan pos dan keuangan,
hubungan luar neger

9. Tipe negara menurut kondisinya
1) Menurut ideologi bangsa Negara sosialis, negra liberal, negara komunis, negara
fasis, negara agama dan sebagainya.
2) Menurut ekonomi Negara agraris, negara industri, negara berkembang, negara
sedang berkembang, dan negara belum berkembang. Selain itu di kenal juga
negaranegara utara dan negara-negara selatan (negara utara : negara maju/kaya,
negara selatan: negara sedang berkembang/miskin).
3) Menurut sistem pemerintahan Sistem pemerintahan presidensial, perlementer,
junta militer, dan sebagainya.
4) Menurut politik Negara demokratis,negara otoriter, negara totaliter, negara
satu partai, negara multipartai, dan sebagainya.

10. • Logemann
obyek kajian HukumTata Negara (dalam arti sempit) yakni mengenai:
1) jabatan-jabatan apa yang terdapat dalam susunan negara;
2) siapa yang mengadakan jabatan;
3) cara pengisian jabatan dengan pejabat;
4) tugas jabatan;
5) wewenang jabatan;
6) hubungan antarjabatan; serta
7) batas-batas dari tugas-tugas organisasi negara.

11. Masalah ketatanegaraan yang terdapat Dalam
UUD 1945
• 1) Struktur umum organisasi negara, meliputi: bentuk negara dan pemerintahan (pasal 1 ayat
(1)); Sistem ketatanegaraan-negara hukum yang demokratis (pasal 1 ayat (2) dan (3)); Wilayah
negara dan otonomi daerah (BabVI, pasal 18, 18A, 18B dan Bab IXA, Pasal 25 A);Warga negara
dan HAM (Bab X dan XA); dan faktor-faktor pemersatu bangsa: pemilihan Umum (BabVIIB,
Bendera, Bahasa dan Lambang negara serta Lagu Kebangsaan (Bab XV).
• 2) Lembaga-lembaga Negara: Majelis Permusyawaratan Rakyat (Bab II), Presiden,Wakil
Presiden dan Menteri-menteri (Bab III dan BabV), Dewan Perwakilan Rakyat (BabVII), Dewan
Perwakilan Daerah (BabVIIA), Komisi Pemilihan Umum (BabVIIB, Pasal 22E), Bank Sentral (Bab
VIII, Pasal 23D), Badan Pemeriksa Keuangan (BabVIIIA), MahkamahAgung (Bab IX, Pasal 24
ayat 2 dan Pasal 24A), KomisiYudisial (Bab IX, Pasal 24B), dan Mahkamah Konstitusi (Bab IX,
Pasal 24C),Tentara Nasional Indonesia (Bab XI, Pasal 30 ayat (3)), dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Bab XI, Pasal 30 ayat (4)
• 3) Hal Keuangan negara (BabVIII)
• 4) Pertahanan dan keamanan negara (Bab XII).
• 5) Pendidikan dan kebudayaan (Bab XIII).
• 6) Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial (Bab XIV).