Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Similaire à Kajian Otonomi Khusus Di Provinsi Kalimantan Tengah
Similaire à Kajian Otonomi Khusus Di Provinsi Kalimantan Tengah (20)
Dernier
Dernier (9)
Kajian Otonomi Khusus Di Provinsi Kalimantan Tengah
- 1. 1 KAJIAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Damai Alam Usop, S.Sos Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya E-mail : DamaiUsop@mail.com ABSTRACT This research aims to describe and describe the public's views on the proposed special autonomy in the province of central borneo. This research is a qualitative descriptive study with content analysis method or content analysis. This method is used to study the contents of a data. The Data in this study is the laws, rules, books, writings, articles, and social media concerning special autonomy. Data analysis steps start from reading, data logging, and data analysis stages. The validity of the data used in this study is triangulation theory. Data analysis techniques used include data collection, data reduction, data presentation, and withdrawal of sympulsion. The results showed that most central borneo communities based on the Damai Alam Usop glasses, considered that autonomy might be enforced in the province of central borneo. Social background of the public culture includes Dayak and beliefs, occupation, education, religion, shelter, language, and tribes. The values of education are social education, moral, cultural, religious, economic, political, and historical. Keywords: Special Autonomy, Central Borneo, Dayak, Social Education, Moral, Cultural, Religious, Economic, Political, Historical 1. PENDAHULUAN Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini contohnya adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Menurut Dowa Palito, otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah ‘tertentu’ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah ‘tertentu’ dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi
- 2. 2 daerahnya. Otonomi khusus ditawarkan melebihi otonomi daerah biasa, karena otonomi ini diberikan kepada daerah ‘tertentu’ yang berarti daerah tersebut mempunyai kelompok gerakan kemerdekaan yang ingin memisahkan dirinya (daerahnya) dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara tidak langsung pemerintah memberikan otonomi khusus ini sebagai bentuk pendekatan damai agar kelompok gerakan tersebut tidak terus bergejolak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan kajian otonomi khusus di provinsi kalimantan tengah. Tuntutan Reformasi yang mana salah satu poinnya adalah mendesak pemerintah menghapuskan bentuk sentralisasi yang nampak otoriter hampir dalam semua sektor dan bidang yang mana harus digantikan dengan desentralisasi agar hubungan antara pemerintah pusat dan daerah lebih adil serta transparan melahirkan suatu produk Undang-undang yaitu Otonomi Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah hingga saat ini masih jauh dari tujuan awal diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah tersebut. Seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang masih marak di daerah hingga melahirkan “raja-raja kecil” atau dinasti. Bahwa pada Pelaksanaannya, otonomi daerah dicemari dengan perilaku yang jauh dari harapan publik dikarenakan tindakan oknum-oknum petinggi daerah tidak bertanggung jawab. Ditambah dengan kedekatan antara pelaku usaha dan pejabat tinggi Pemerintahan yang memberikan peluang investasi modal asing yang semakin merajalela mengeruk sumber daya alam (SDA) di bumi Kalimantan Tengah yang hampir menguasai lebih dari separuh wilayah di masing-masing kabupaten, hingga masyarakat lokal kehilangan hak atas tanahnya dan istilahnya hanya sebagai “penonton” ditanah sendiri. Lajunya deforestasi untuk pembukaan dan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di Kalimantan Tengah merupakan konsekuensi yang dapat menimbulkan masalah lingkungan, sosial dan ekonomi di daerah. Karena Kalimantan Tengah adalah Provinsi Terluas kedua Setelah Papua dan 1,5 kali pulau jawa memiliki sumber daya alam (SDA) yang begitu melimpah seperti tambang, perkebunan, serta sektor kehutanan namun selama ini Kalimantan Tengah dengan hak otonominya, belum mampu memberikan kesejahteraan dan
- 3. 3 pembangunan yang merata seperti yang diamanahkan undang-undang dan cita- cita otonomi daerah tersebut. Dari hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan tentang kajian otonomi khusus di provinsi kalimantan tengah. 2. KAJIAN PUSTAKA Otonomi Khusus ini sangat menarik untuk diteliti. Sebelumnya terdapat penelitian yang mendekati dalam mengkaji tentang Otonomi Khusus yaitu sebagai berikut: 1. Hesti Alvionita (2014) yang meneliti tentang Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonom Di Indonesia. Penelitian tersebut membahas tentang kriteria dan pengaturan otonomi khusus di Indonesia. 2. Mohammad A. Musa'ad (2011) yang meneliti tentang Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Papua. Penelitian tersebut membahas tentang Perspektif Struktur Dan Kewenangan Pemerintahan pada daerah otonomi khusus di Papua. 3. METODOLOGI PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Jenis penelitian ini adalah studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. Penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Para pendidik menggunakan metode penelitian ini untuk mengkaji tingkat keterbacaan sebuah teks, atau untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah teks.
- 4. 4 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil temuan dilapangan menemukan beberapa latar belakang yang menjadi dasar kajian otonomi khusus di provinsi kalimantan tengah, yang diantaranya yaitu : 1. Media Pada tahun 2008, Masyarakat adat Dayak di empat provinsi se- Kalimantan mendesak pemerintah pusat memberikan otonomi khusus untuk wilayah Kalimantan guna pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dijelaskan Lukas Tingkes melalui Media Online Nasional Kompas1 . "Pemerintah pusat agar memberikan otonomi khusus kepada kawasan Kalimantan, meliputi Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan". Gubernur pada saat itu Agustin Teras Narang juga menegaskan "Mengapa harus otsus, memangnya selama ini kurang diperhatikan pemerintah. Jujur saja, bagi saya Kalimantan sudah cukup diperhatikan. Hanya 1 https://nasional.kompas.com/read/2008/05/30/154545 88/masyarakat.dayak.minta.otsus kurang perimbangan”. Perimbangan yang dimaksud Agustin Teras Narang itu dari sisi masyarakat adat Dayak yang seharusnya bisa ikut berkembang dalam pembangunan pemerintah, bahwa masyarakat Dayak juga harusnya sadar dan berupaya meningkatkan kemampuannya agar tidak terus hidup dalam ketertinggalan. Informasi terkini terkait otonomi khusus, yaitu pada tahun 2018 melalui Media Online Banjarmasin Tribunnews2 , Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran beberapa kali melempar wacana untuk menjadikan Bumi Tambun Bungai sebagai daerah otonomi khusus seperti layaknya provinsi lain yang maju. Harapan munculnya ide otonomi khusus tersebut dikarenakan banyak hal. Diantaranya, karena pembagian hasil antara pusat dan daerah yang masih sangat kecil, karena hasil Bumi Kalimantan Tengah yang banyak namun tidak sebanding dengan pembangunan daerahnya. Gubernur Kalimantan 2 https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/12/21/guber nur-kalteng-lempar-wacana-otonomi-khusus-dewan- adat-dayak-respon-positif
- 5. 5 Tengah H. Sugianto Sabran menyatakan “Salah satu yang dipermasalahkan adalah upaya Kalteng dalam menambah pendapatan asli daerah dengan memungut kepada pihak ketiga yang masih ada kesan dilarang, padahal dana itu untuk membangun daerah Kalteng agar lebih maju. Wajar Kalteng ingin otonomi khusus, tentu untuk pembangunan deerah yang lebih mantap". Alasan ini terkait juga dengan Kota Palangkaraya dalam sejarahnya dicadangkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang sejak lama di gaungkan oleh Presiden Soekarno, juga masalah kecilnya kewenangan daerah untuk memberlakukan pungutan kepada pihak ketiga, karena ada kesan kewenangan terlalu dibatasi pusat. Pada tahun 2019, Seminar Internasional dan Ekspedisi Napak Tilas Damai Tumbang Anoi 1894 tahun 2019, pada 22 – 24 Juli 2019, hasilnya menuntut diberlakukan Otonomi Khusus Kebudayaan Suku Dayak sehubungan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan. Disampaikan oleh Media Online Independensi Dagut Herman Djunas, Yulius Yohanes dan Demud Anggen, mengilustrasikan, pembacaan Protokol Tumbang Anoi Nasional dan Internasional 2019, bertepatan dengan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, Sabtu, 17 Agustus 2019, dimaknai sebuah era revitalisasi peradaban Kebudayaan Suku Dayak, dalam pergulatan regional, nasional dan internasional. Menurut Dagut Herman Djunas “Tuntutan Otonomi Khusus Kebudayaan Suku Dayak, tetap dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejarahnya, ideologi Pancasila disarikan dari kebudayaan berbagai suku bangsa di Indonesia. Karena sejarahnya Suku Dayak bagian tidak terpisahkan dari NKRI, maka Kebudayaan Suku Dayak turut andil di dalam melahirkan ideologi Pancasila. Merevitalisasi Kebudayaan Suku Dayak, merawat dan mencintai Kebudayaan Suku Dayak, merupakan wujud nyata di dalam pengalaman ideologi Pancsila dalam bingkai NKRI”.
- 6. 6 Sejak 1894, sudah tiga kali kegiatan serupa di Tumbang Anoi, yaitu tahun 1994, 2014 dan 2019. Kegiatan serupa pada 22 – 24 Juli 2019, diikuti paling banyak peserta, sekitar dua ribu orang saat pembukaan, termasuk dari Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia. 2. Jurnal Dalam Jurnal Online yang berjudul “Mengangkat Kearifan Lokal”. Yang diangkat oleh JJ. Kusni pada 29 Maret 20093 . Sebelum adanya tuntutan Otonomi Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, Otonomi Daerah adalah salah satu prestasi masyarakat Dayak dalam memperjuangkan harkat dan martabatnya hidup bernegara. Dalam jurnal tersebut dituliskan terkait masalah kearifan lokal, menyangkut masalah yang dikatakan tradisional dan modern, pada tahun 2001, pernah dibicarakan dalam sebuah diskusi di Aula Kantor Gubernur Kalteng semasa periode Aswawi Gani menduduki jabatan gubernur. Hadir dalam diskusi yang bertujuan memberikan 3 https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2009/03/31/m engangkat-kearifan-lokal/ pendampingan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, antara lain Prof. Dr. Sajogyo dari IPB Bogor, Prof H. Usop M.A dari Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) dan sejumlah pejabat propinsi. Seperti yang biasa terjadi dalam sebuah diskusi yang hidup, berbagai pendapat telah diajukan, di antaranya yang mengatakan modernisasi identik dengan penguasaan dan aplikasi tekhnologi modern. Keterbelakangan Kalteng karena kekurangan dalam menterapkan teknologi canggih kekinian. Pendapat lain menyebutkan bahwa ketrampilan teknis, termasuk penguasaan teknologi kekinian dan mutakhir tanpa dibimbing oleh suatu wacana dan komitmen manusiawi, maka ketrampilan demikian, tidak lebih dari ketrampilan seorang tukang. Yang diperlukan untuk memajukan, memberdayakan dan membangun Kalteng adalah manusia berwacana, berkomitmen manusiawi dan berketrampilan kekinian serta mutakhir. Manusia beginilah yang
- 7. 7 mampu membawa Kalteng menjadi sebuah propinsi tanggap zaman. Karena modern adalah kemampuan menjawab tantangan secara tanggap dan apresisiatif. Tanggap artinya bahwa tekhnologi canggih kekinian dan mutakhir itu niscaya akan melahirkan teknologi yang tepat guna. Prinsip tepat guna ini juga berlaku juga terhadap kebudayaan masa silam yang disebut tradisional. Dengan istilah lain kebudayaan tradisional itu direvitalisasi untuk kemudian di restitusi. Alasan untuk perlunya menyaring dan revitalisasi kebudayaan masa silam atau tradisional ini, karena tidak semua yang silam itu tepat guna dan tanggap zaman. Dengan melakukan revitalisasi maka kebudayaan dan modernisasi yang kita kembangkan menjadi tidak lepas akar. Jalan pemberdayaan dan pembangunan serta otonomi daerah, disebutkan oleh Prof. Dr. Sajogyo disebut sebagai “Jalan Kalimantan”. Kata Kalimantan bisa digantikan dengan kata lain seperti Sulawesi, Papua, Sumatera, Flores, dan lain- lain. Yang dimaksudkan dengan kearifan lokal, saya kira tidak jauh dari isi dan pengertian (Jalan Kalimantan) yang dirumuskan oleh Prof. Dr. Sajogyo. Adanya sikap baru yang menggembirakan terhadap nilai-nilai dan kearifan lokal ini. Sikap baru menggembirakan ini diperlihatkan antara oleh koran-koran Kalteng yang penerbitannya menyertakan ungkapan-ungkapan yang dijadikan motto oleh berbagai kabupaten dan daerah dalam memberdayakan kabupaten dan daerah mereka. Kotapraja Palangka Raya misalnya, mempunyai motto : Isen Mulang (Pantang Mundur, Tak Pulang Jika Tak Menang), Pulang Pisau mengangkat motto Handep Hapakat (Persatuan dan Kesatuan Semua Komponen Masyarakat atau Gotong Royong), Kabupaten Katingan yang diresmikan statusnya pada 20 Juli 2002 mengambil motto Penyang Hinje Simpei (Hidup Rukun dan Damai untuk Kesejahteraan Bersama – sesuai tradisi budaya betang), Kuala Kurun bermotto Habangkalan Penyang Karuhei Tatau (Cita-cita Membangun Bersama Dilandasi Iman yang Tinggi), Gawi Barinjam (Bekerja Bersama-sama untuk
- 8. 8 Mencapai Tujuan Mulia) diangkat oleh Sukamara sebagai motto kabupaten, sedangkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang beribukotakan Sampit menggunakan motto Habaring Hurung (Gotong Royong), Sanaman Lampang sebagai nama makam pahlawan di Palangka Raya. Penggunaan motto-motto yang diangkat dari ungkapan-ungkapan lokal demikian, saya pahami sekali lagi betapa dari nilai-nilai lokal tradisional masih terdapat yang tanggap zaman dan apresiatif. Dari nilai-nilai lokal ini yang tanggap zaman dan apresisiatif, hanya mungkin diangkat jika kita mengenal budaya lokal. Pengenalan, bisa diperoleh melalui bacaan, dari kisah- kisah tetua, bila kita melakukan penelitian. Dari beberapa sumber yang saya ketahui, pengangkatan motto-motto di atas berasal dari usul- usul para tetua yang mengenal budaya lokal dan umumnya tidak berasal dari angkatan muda. Yang terakhir ini mengesankan adanya keterasingan mereka dari budaya daerah mereka sendiri sekali pun mereka tinggal di daerah kelahiran mereka sendiri. Pengangkatan kembali nilai-nilai budaya Dayak yang tanggap zaman oleh koran-koran Kalteng, semoga saja bisa mendorong minat angkatan muda dan berbagai pihak untuk mempelajari sejarah dan budaya Dayak, di samping usaha untuk kian lebih memperhatikan masalah muatan lokal dalam proses ajar- mengajar. Modernisasi sebagai buah kebudayaan dalam menjawab permasalahan zaman oleh angkatan sekarang, kiranya akan mustahil mempunyai akar dan komunikatif jika terasing dari budaya lokal yang tanggap zaman. Kebudayaan lokal merupakan bahasa orang lokal dalam berdialog dengan budaya nasional dan dunia. kekhawatirannya, angkatan yang tercerabut dari akar budayanya akan melahirkan suatu angkatan epigon. Gampang ditaklukkan oleh budaya asing dominan. Penaklukan secara budaya gerbang terbuka bagi penaklukan di bidang-bidang lain : politik-sosial- ekonomi. Yang ditakluk akan secara gampang memandang budaya sendiri sebagai sesuatu yang kadaluwarsa dan tidak modern.
- 9. 9 Dari jurnal tersebut, dapat dipastikan Provinsi Kalimantan Tengah atau Masyarakat Dayak sudah memperjuangkan harkat dan martabatnya sejak lama bahkan lahirnya Otonomi Daerah adalah buah dari perjuangan hak-hak masyarakat Dayak untuk berdikari dan cerdas secara kebudayaan. 5. KESIMPULAN Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Otonomi Khusus Di Provinsi Kalimantan Tengah”. Dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah yang dianalisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan jenis penelitiannya adalah studi dokumen atau teks yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis seperti media online dan jurnal. Berdasarkan hasil temuan mengenai penelitian dapat disimpulkan bahwa menunjukkan bahwa Otonomi khusus mungkin diberlakukan di Provinsi Kalimantan Tengah. Latar belakang sosial budaya masyarakat mencakup adat dan kepercayaan, pekerjaan, pendidikan, agama, tempat tinggal, bahasa, dan suku. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung adalah pendidikan sosial, moral, budaya, agama, ekonomi, politik, dan historis. Perjuangan itu menjadi langkah strategis untuk mensejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah. 6. DAFTAR PUSTAKA Alvionita, Hesti, 2014. Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Otonom di Indonesia. Bengkulu, Universitas Bengkulu. Musa'ad, Mohammad, 2002. Penguatan Otonomi Daerah di Balik Bayang-Bayang Ancaman Disintegrasi, Bandung, ITB Pres. Nazir, Mohammad, 1988). Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia.