Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Indonesia. SPIP merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengendalian internal yang efektif guna mencapai tujuan pelayanan publik yang berkualitas tinggi secara transparan dan akuntabel. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian dan unsur-unsur SPIP sesuai peraturan pemerintah yang meliputi lingkungan pen

1. SISTEM
PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH
SPIP

2. Era reformasi : Masy. menilai bgmn
penyelenggaraan kinerja pemerintahan
Pelayanan publik mjd sorotan  masih sering
dijumpai komplain/kritik kinerja pemerintahan
terutama pelayanan yang kurang efektif dan efisien.
Standar Minimal Pelayanan sbg tolak ukur mutu
pelayanan pemerintah  belum dijalankan secara
optimal

3. Belum efektifnya pengawasan internal pemerintah
oleh Aparat Pengawas Intern pemerintah (APIP) :
BPKP dan Inspektorat
Lemahnya SPI : membuka terjadinya penyimpangan
pelaksanaan anggaran (APBN/APBD).
Pemerintah menerbitkan PP No. 60 Tahun 2008
tentang Standar Pengendalian Intern
Pemerintahan.

4. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YG EFEKTIF, EFISIEN,
TRANSPARAN DAN AKUNTABLE
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Pencapaian tujuan Instansi Pemerintah
SPIP
•VISI – MISI PRESIDEN
•Mengutamakan hard control
•Soft control : tidak tersentuh (integritas, komitmen,
kepemimpinan, nilai etika)
• KKN

5. Apa sebenarnya SPI dan SPIP?
SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

6. SPIP
Pemantauan
Pengendalian
Intern
Informasi &
Komunikasi
Kegiatan
Pengendalian
Penilaian Risiko
Lingkungan
Pengendalian
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
Sarana Komunikasi
Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
Ps. 4
Ps. 13
Ps. 18
Ps. 41
Ps. 43

7. a. Lingkungan pengendalian
Kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi
efektivitas pengendalian intern.
Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan
memelihara lingkungan pengendalian yang
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk
penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan
kerjanya.
Lingkungan pengendalian merupakan fondasi bagi
efektifitas penerapan komponen SPIP lainnya.
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DALAM PERATURAN PEMERINTAH

8. b. Penilaian risiko
Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang
mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi
Pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko
dan analisis risiko.
Dalam penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah
terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah
dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DALAM PERATURAN PEMERINTAH

9. c. Kegiatan pengendalian
Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta
penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk
memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah
dilaksanakan secara efektif.
Kegiatan pengendalian ditetapkan untuk membantu
memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi P emerintah
dilaksanakan dan membantu memastikan tindakan yang
perlu, telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam
mencapai tujuan
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DALAM PERATURAN PEMERINTAH

10. d. Informasi dan komunikasi
Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan
untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi
adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan
menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan
balik.
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DALAM PERATURAN PEMERINTAH

11. e. Pemantauan Pengendalian Intern
Proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian
intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa
temuan audit dan evaluasi lainnya segera
ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern
dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan,
evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil
audit dan reviu lainnya.
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DALAM PERATURAN PEMERINTAH

12. SPIP YANG EFEKTIF
• SPI merupakan proses, efektivitasnya adalah
kondisi;
• SPIP Efektif jika Tujuan SPIP tercapai yaitu:
– Tercapainya tujuan dengan efektif dan efisien;
– Andalnya laporan keuangan;
– Amannya aset negara;
– Taatnya organisasi pada ketentuan yang berlaku.
• Efektivitas tersebut perlu dievaluasi secara
berkala.

13. Apa yang dikerjakan ????
TAHAP 1
• Identifikasi Tujuan Organisasi
• Identifikasi Risiko
• Analisis Risiko
• Membuat register Risiko
• Evaluasi kegiatan pengendalian (existing)
• Rancangan kegiatan pengendalian

14. Identifikasi Tujuan Organisasi
• Tentukan Tujuan Organisasi
• Buat Kegiatan / Aktivitas untuk mencapai
tujuan tsb.
a. Aktivitas yang harus ada  Sesuai Tujuan
b. Aktivitas yang sudah ada  Analisis risiko
c. Aktivitas yang belum ada  Pertimbangan untuk
penyempurnaan Renstra

15. Identifikasi Risiko
• Risiko :
Segala kegiatan yang mungkin terjadi dan
dapat membuat tujuan tidak tercapai
Contoh : ......
• Masalah :
Kondisi yang sudah terjadi dan memerlukan
tindak lanjut

16. Analisis Risiko
• Risiko
– Siapa pemilik Risiko ??
– Lakukan Ranking risiko
Dilihat dari 2 sudut :
1. Dampaknya (Sgt Besar – Besar – Kecil – Sgt Kecil)
2. Kemungkinan (Sgt sering – Sering – Jarang – Sgt Jarang )
– Diutamakan yang dampaknya sangat besar,
kemungkinan sangat sering terlebih dahulu.........

17. • Risiko
– Cari penyebabnya
Contoh :
Dana/SDM/Sarana Prasarana/Sosialisasi, dsb
Analisis Risiko

18. Evaluasi Kegiatan Pengendalian
K. Pengendalian :
• Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah
terjadinya risiko sehingga tujuan organisasi dapat
tercapai
• Kegiatan bisa ↓dampak, ↓kemungkinan / ke2nya
• Buat Kegiatan Pengendalian :
a. Kegiatan yang harus ada  Pasal 18 ayat 3
b. Kegiatan yang sudah ada  apa sudah efektif ↓risiko
c. Kegiatan yang belum ada

19. PR
• Tujuan  Renstra
• Kegiatan  Pelayanan, Program, Tata Usaha &
Aset dan Keuangan......
– Kegiatan yang harus ada : liat SPM
– Kegiatan yang sudah ada
• Identifikasi & Analisis Risikonya
• Buat kegiatan pengendaliannya

20. terimaka
sihSekian . . . . . . . . .