Dokumen tersebut membahas tentang praktik korporasi asing dan dampaknya terhadap lingkungan di Kalimantan Tengah. Dampak negatif yang disebutkan meliputi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam, konflik sosial dengan masyarakat lokal, serta melemahnya penegakan hukum dan maraknya korupsi di sektor sumber daya alam.

1. PRAKTEK
KORPORASI ASING
DAN
DAMPAKNYA
BAGI LINGKUNGAN
Direktur Eksekutif WALHI

2. Tutupan Hutan Tersisa
Laju kerusakan hutan Indonesia adalah 6 kali
lapangan bola (300 ha) per detik

3. Konsesi HPH
Hutan Alam dan HTI hanya mampu memasok
23% dari total demand (63.4 juta ha per tahun)

4. Konsesi Perkebunan

5. Konsesi HTI

6. Konsesi Eksploitasi Kehutanan
Dari 673 bencana yang terjadi di Indonesia sejak tahun
1998, lebih dari 65 persen diantaranya merupakan
kesalahan pengelolaan lingkungan – Banjir, longsor
dan kebakaran hutan)

7. Tiga masalah mendasar kehutanan:
1) Kegagalan pemerintah untuk menghormati hak-hak masyarakat
terhadap hutan
2) Kapasitas yang berlebih dari industri yang ada dan
3) Korupsi yang menyebar sedemikian parah pada sektor
kehutanan
Dimulai pada tahun 1960-an melalui pemberian izin Hak
Pengusahaan Hutan, sektor kehutanan pada tahun 1980-an
menjadi pemasok 79 persen kebutuhan global dan menempati
urutan kedua sebagai penyumbang terbesar bagi pemasukan
negara setelah gas dan oil
Problematika Kehutanan Kepulauan Indonesia

8. PENGUSAAN ENERGI DAN MINERAL

9. Konsesi MIGAS
Dampak Liberalisasi Sektor MIGAS
85% Dikuasai Asing, 15% Pertamina

10. Konsesi Mineral dan Batubara
341 KK
257 PKP2B
1.194KP
Data DESDM 2004

11. Konsesi Tambang Mineral,
Batubaara, dan MIGAS

12. Konsesi lahan di Indonesia
Tambang
HPHHGUHTI
Lain-lain
35% lahan73,1 juta ha
15,0 juta ha
8,8 juta ha
35,1 juta ha
Konsesi Kolosal Ekstraktif

13. Wilayah-wilayah Miskin di
Kepulauan

15. Green Economy
Komodifikasi SDA
• Konferensi Internasional tentang Pembangunan Berkelanjutan dalam
merespon 20 tahun Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi pada bulan juni
tahun 2012 lalu. Dalam konferensi Rio+20 tersebut memasukan konsep
‘green economy’ (ekonomi hijau) dalam Rencana Aksi ‘The Future We
Want’ (Masa depan yang kita inginkan).
• Ekonomi hijau kemudian muncul sebagai gagasan baru untuk mewujudkan
era pembangunan rendah karbon yang menggantikan atau memperkuat
jargon pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang
diluncurkan pada tahun 1992 melalui KTT Bumi di Rio Jeneiro Brazil .
• Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan
dimana prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah
“memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan
kebutuhan generasi masa depan”. Sehingga bisa dikatakan bahwa ekonomi
hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan.

17. BAGAIMANA PRAKTEKNYA DI
KALIMANTAN TENGAH
Monopoli penguasaan wilayah melalui ekstraktif sumberdaya alam

18. Eksploitasi SDA di Kalteng
• Sejarah panjang eksploitasi SDA di kalteng melalui penguasaan wilayah dan industri yang
berbasis komoditas sejak jaman kolonialisme pada jaman belanda dengan perusahan
bernama NV. BRUINZEEL yang megolah kayu agthis dan pasca kemrdeakaan terutama Orde
baru eksploitasi menjadi masif (Kayu, Sawit, Tambang, karbon offset) berbasis pada
komoditas eksport.
• Kepentingan kaum kapitalisme di indonesia masih mengunakan sistem sosial yang feodalisme
dimana monopoli tanah merupakan basis sosialnya.
• Bentuk pengusaan dari tuan tanah klasik menjadi tuan tanah tipe baru dengan pola
pengusaan melaui ijin konsesi dengan merebut akses dan kontror terhadap kawasan.
• Kalteng yang memiliki luasan 15,356,800, 85 % sudah diperuntukan untuk investasi yang
menguasi ruang dan merampas tanah dan hak-hak masyarakat adat
• Akibat pengusaan kawasan tersebut terjadi konflik sosial, kerusakan lingkungan , kesenjangan
ekonomi dan bencana ekologi.

19. Perijinan investasi di Kalimantan
Tengah
1. Ijin konsensi Perkebunan ( PPAL, IP, IUP, PKH, HGU) seluas
4.649.072 ha oleh 352 unit PBS. Dikuasai oleh holding Compeny
Wilmar, BEST Agro, Sinar Mas, IOI, Musimas, Makin Grup))
2. Ijin Konsensi Kehutanan (IUPHK-HA) (HTI) (IPK) seluas 4.894.408
Ha oleh 91 Perusahaan.
3. Ijin Konsensi Pertambangan ( KK, PKP2B, KP, SIPRD, SIPD) Seluas
3.867.234, 98 Ha oleh 859 Perusahaan. Termasuk perusahaan
milik asing BHP. Biliton, aorora Gold, Renainance dan samin tan
group, Bumi Resources, dan Adaro)
Artinya !!
13.410.714,98 ha atau 85 % Dari total Wilayah Kalimantan Tengah
Sudah dikuasai dan dikontrol oleh investasi

20. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tambang 347,92 138,99 47,054 174,03 - 1,000 16,455 198,78 536,32 473,18 623,05 809,19 2,967,2 3,777,
Sawit 262,81 74,005 115,47 195,54 120,35 135,03 484,47 1,819, 2,489, 1,547, 2,237, 518,90 4,051, 3,936,
HPH 11,862 4,790, 3,316, 3,102, 4,119,
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
Luas
Perkembangan Perijinan Di Kalimantan Tengah

21. Luas Wilayah
899.700
1.499.900
383.400
883.000
830.000
2.370.000
1.080.400
1.780.000
1.649.600
1.640.400
1.075.900
382.700
Perbandingan Luas Konsesi dengan Luas Wilayah / Kabupaten
641.400
240.000
1.080.400
383.400
830.000
1.499.900
858,025
524,935
257,475
308,115
365,641
746,106
440,295
184,206
209,832
98,400
878,031.50
696,475.74
123,289.94
268,105.41
682,044
1,525
581,005.40
35,794
339,975.55
13,182.55
22.39
18,832
169,722
23,000
104,099
396,946.66
125,099
225,590.94
369,204
92,000
404,839
44,300
296,515
469,071.33
273,462.42
202,285.93
171,102.52
41,621.74
1 200,001 400,001 600,001 800,001 1,000,001 1,200,001 1,400,001 1,600,001 1,800,001 2,000,001 2,200,001
Murung Raya
Barito Utara
Barito Selatan
Barito Timur
Kapuas
Pulang Pisau
Gunung Mas
Palangkaraya
Katingan
aringin timur
Seruyan
aringin barat
Lamandau
Sukamara
HPH TAMBANG SAWIT

22. Bukan Untuk Rakyat
 Lebih parahnya semua produksi bukan untuk rakyat kalteng tapi
untuk kebutuhan komsumsi luar negeri, Rakyat di sekitar
tambang tetap melarat, masayarakt di sekitar konsesnsi HPH
tetap hidup susah bahkan kehilangan akses sumberdaya alam.
 Struktur industri berorientasi eksport. 80 % batu bara untuk
eksport, 85 % CPO untuk negara maju, migas telah dikuasi oleh
sektor asing dan pihak swasta.
 Hidup di daerah dengan sumberdaya energi yang melimpah
namun listrik byarpet. Minyak goreng sebagai kebutuhan dasar
malah mahal di peroleh padahal sawit berjuta-juta hektar.
 Buruh hidup dalam garis kemiskinan dan hanya punya modal
tenaga yang akan terus menerus bergantung dari industri

23. Kerusakan lingkungan dan konflik yang
berkepanjangan
• Akibat dikuasainya sumberdaya alam di kalimantan tengah
oleh investasi untuk industri komoditas mengakibatkan :
1. Konversi hutan besar-besaran mengkibatkan laju degradasi
kerusakan hutan dan lahan sebesar ± 140.000 Ha/tahun, jauh
lebih besar daripada kemampuan rehabilitasi sebesar 25.000 s/d
30.0 Ha/tahun dan menyiskan lahan krtis hingga 7,5 juta ha
2. Limbah pabrik dan tambang yang mencemari sungai dan danau
akibat bahan kimia dan psetisda yang berlebihan.
3. Kekeringan hutan/dan lahan gambut mengakibatkan kebakaran
hutan dan bencana asap.
4. Hilang dan punahnya satwa akibat rusaknya habitat dan
terputusnya rantai makanan dan bentang alam (ekosistem yang
terputus)
5. Rusaknya struktur tanah akibat pengunaan pupuk dan air tanah
yang berlebihan.

24. • Berdampak pada bencana ekologi dan pemanasan iklim
global.
1. Anomali cuaca, musim panas dan musim huajn yang
panjang, siklon tropis,
2. Banjir (intensitasnya meningkat dan sering terjadi di musim
hujan)
3. Tanah Longsor dan sedimentasi sungai serta abrasi pantai
4. Kebakaran Hutan (akibat keringya kubah dan lahan di
ekositem gambut)
5. Menurunya kualitas air dan udara ( ketersedian air bersih,
kabut asap)
6. Timbulnya wabah penyakit ( wabah muntaber dan malaria)

25. Konflik Sosial
1. Perebutan akses tanah akan berdampak pada konflik
agaria dan kriminalisasi warga serta pelanggaran
HAM.
2. Hilangnya budaya lokal dan kearifan masyarakat adat
dalam pengelolaan SDA
3. Konflik buruh dengan upah yang rendah dan jaminan
kesejahteraan
4. Masuknya budaya asing dan meningkatnya
kriminalitas dan prostitusi.
5. Meningkatnya beban bagi kaum wanita di
perkebunan

26. Pelemahan Instrumen Hukum dan
Korupsi
1. Pelanggaran aturan yang dilakukan oleh korporate
1. Dari 468 perusahaan pertambangan hanya 20 perusahaan yang meliki ijin pinjam
pakai kawasan.
2. Dari 346 unit PBS baru 17 perusahaan yang memiliki ijin pelepasan kawasan dari
menhut.
3. Banyak sekali perusahaan yang beroperasi tanpa ijin AMDAL dan perusahan tambang
tidak melakukan reklamasi pasca oprasional.
4. Perkebunan sawit yang mengkonversi lahan gambut
2. Meningkatnya budaya korupsi dan pungli bagi aparat penegak hukum, dari data satgas
mafia kehutanan kalteng mengalami kerugian hingga mancapai 156 Triliuyun rupiah dari
konversi hutan secara ilegal.
3. Sumber daya alam menjadi negosiasi politik untuk kekuasaan dan mencari keuntungan
4. Hukum hanya berlaku bagi orang yang beruang saja dan banyak koraban hukum justru
bagi rakyat pemilik tanah ( walhi mencacat 32 komunitas yang berkonflik bahkan
pemerntah melansir data 300 lebih konflik masyarakat dengan perkebunan sawit)

27. Idomet Project (BHP Billiton)
•
27
Name Of Company Area
PT. KALTENG COAL
(BHP)
KW.00PB0259
45.250,00
PT. MARUWAI COAL
(BHP)
KW.00PB0082
48.860,00
PT. SUMBER BARITO
COAL (BHP)
KW00PB0260
44.650,00
RATAH COAL (BHP)
KW96APB044
36.490,00
PT. JULOI COAL (BHP)
KW97APB010
(Generasi III)
95.590,00
PT. LAHAI COAL (BHP)
KW02PB0044
41.883,00
4.787,00
Pari Coal BHP
East Kalimantan

28. Puruk
Cahu
Bangkuan
g

29. Akhirnya…..
Lingkungan Yang Rusak, Konflik Sosial Yang
Berkepanjngan dan Rusaknya Moral
Akan Mengakibatkan
Menurunya kualitas hidup rakyat dan
berujung pada kemiskinan dan kemeralatan