Dokumen ini membahas konsepsi kelembagaan penanganan konflik di Indonesia. Ringkasannya adalah: (1) Dokumen ini menjelaskan kerangka hukum dan kelembagaan penanganan konflik berdasarkan UU No. 7/2012 dan Inpres terkait, (2) Lingkup penanganan konflik mencakup pencegahan, penghentian, dan pemulihan, (3) Konsepsi kelembagaannya melibatkan berbagai instansi pemerintah dari pusat hingga

1. KONSEPSI KELEMBAGAAN
PENANGANAN KONFLIK
DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD
Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2014

2. LATAR BELAKANG
1. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun
2012, tentang Penanganan Konflik Sosial.
2. Memperhatikan Inpres No 2 Tahun 2013, tentang
Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
Tahun 2013
3. Memperhatikan Inpres No 1 Tahun 2014, tentang
Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
Tahun 2014

3. LINGKUP PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
1. Pencegahan Konflik
2. Penghentian Konflik; dan
3. Pemulihan Pascakonflik.

4. BEPEKA DPR PRESIDEN MK MA
DAERAH
OTONOM
DESENTRALISASI
INSTANSI
VERTIKAL
DEKONSENTRASI
BADAN PENGELOLA,
BUMN, OTORITA
DELEGASI
(DESENTRALISASI
FUNGSIONAL)
KONSEP PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DPD KY
MPR
K/L

5. PRINSIP KELEMBAGAAN PENANGANAN KONFLIK
1. Tidak Membentuk Organisasi Baru
2. Memanfaatkan dan memberdayakan
organisasi/instansi/kelembagaan yang sudah
ada pada tingkatan pemerintahan
3. Menegaskan peran masing-masing instansi
4. Memperkuat fungsi koordinasi antar instansi
terkait.

6. PRESIDEN
MENKO
POLHUKAM
DAERAH
OTONOM
GUBERNUR
KONSEPSI KELEMBAGAAN PENANGANAN
KONFLIK
KEMENTERIAN/
LEMBAGATNI
POLRI
BIN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH
SKPD PROPINSI
BUPATI / WALIKOTA
KESBANG LINMAS SKPD TERKAIT
PUSAT
DAERAH
PENGHENTIAN
KONFLIK

7. TERIMA KASIH