Kelompok 4 -Farras Fathan -M. Naufal Al Tasya -Ibanez Sofadella Kelas Ilmu Falak A5 UIN Walisongo Semarang Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara

1. Asas-Asas Umum
Pemerintahan
Yang Baik (AAUPB)
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2. ANGGOTA KELOMPOK 4
Farras Fathan H
01
(1902046021)
Ibanez Sofadella A.A
03
(1902046035)
M. Naufal Al-Tasya
02
(1902046001)

3. DEFINISI AAUPB
01

4. Nilai-nilai yang berkembang didalam
lingkungan HAN, AUPB sebagai dasar
dalam tata cara penyelenggaraan
pemerintah yang baik.
DEFINISI

5. ISTILAH AAUPB
02

6. “Les Principaux Generaux du
Droit Coutumier Publique"
Istilah AAUPB
Di Perancis
Dikenal "The Principal of
Natural Justice"
Di Belanda
Dikenal dengan "Algemene
Beginselen van Behoorllijke
Bestuur" (ABBB)
Di Inggris Di Indonesia
“Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik".

7. Sejarah Singkat
AAUPB
03

8. Sejak dianutnya konsepsi welfare state
pemerintah diberi wewenang untuk
campur tangan dalam segala lapangan
kehidupan masyarakat, tetapi
berdasarkan inisiatif sendiri melalui
freies Ermessen, ternyata menimbulkan
kekhawatirandi kalangan warga negara.
Guna menghindari benturan, pada 1946
pemerintah Belanda membentuk komisi
yang memimpin oleh de Monchy. Pada
1950 komisi de Monchy kemudian
melaporkan hasil penelitianya tentang
veroogde rectsbescerming dalam bentuk
AAUPB.
Hasil penelitian komisi ini tidak seluruhnya
disetujui pemerintah. Kemudian muncul
komisi van de Greenten, hasil penelitiannya
tidak disetujui oleh pemerintah, dan komisi
ini pun dibubarkan tanpa membuahkan
hasil. Meskipun demikian, teryata hasil
penelitian de Monchy ini digunakan dalam
pertimbangan putusan-putusan Raad van
State dalam perkara administrasi.

9. Macam AAUPB
04

10. • Ada 13 (tiga belas) asas penting dalam AAUPB zang sering digunkan oleh
hakim di pengadilan dalam mengutus perkara TUN. 13 asas penting
tersebut tersebar di dalam 7 (tujuh) UU yaitu, UU PTUN 2004, UU Anti KKN
1999, UU Administrasi Pemerintahan 2014, UU Pelayanan Publik 2009, UU
Ombudsman 2008, UU Pemda 2014, dan UUASN 2014.
• Pasal 10 Ayat 2 menjelaskan bahwa Asas-Asas umum lainnya diluar
AAUPB sebagaimana dimaksud pada ayat dapat diterapkan sepanjang
dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan
yang berkekuatan tetap.

11. MACAM-MACAM ASAS
PEMERINTAHAN UMUM YANG BAIK
Asas Kepastian Hukum
• Asas kemanfaatan (asas
baru)
• Asas kecermatan
Asas kepentingan umum
(asas baru)
Asas ketidakberpihakan
/tidak diskriminatif
Asas keterbukaan
(asas baru)
#Ada 13
Asas tidak menyalahgunakan
kewenangan

12. MACAM-MACAM
Asas pelayanan yang baik Asas proposionalitas
Asas tertib penyelenggaraan
negara Asas profesionalitas
Asas akuntabilitas
Asas keadilan

13. Thanks!
...........................................................