Makalah ini membahas tentang pengertian dan makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki lima sila yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makalah ini juga menjelaskan latar belakang sejarah, landasan,

1. 1
MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA
(PENGAMALAN PANCASILA)
Disusun Oleh :
Dickeu Mulia Diana (41152020110023)
Kelas : Akuntansi – A
Dosen : Bapak Dudi Haryadi
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG
2011 - 2012

2. 2
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT.
Alhamdulillah penyusun telah diberi kesempatan untuk memberikan argumentasinya
yang dituangkan dalam makalah ini. Tujuan penulis dalam menyusun makalah ini, penulis
berasumsi bahwa pembaca harus tahu dan mengerti apa yang dimaksud PENGAMALAN
PANCASILA dan mengapa perlu sekali untuk dipelajari dan dipahami.
Berdasarkan pemikiran tersebut, baik mahasiswa maupun dosen harus saling membantu
agar tercapai pemahaman secara visual dan mendetail dan penulis menyampaikannya dengan
gaya bahasa yang bersifat formal. Dalam arti penulis berusaha untuk mengantisipasi dan
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran mahasiswa setelah
membaca makalah ini.
Mengingat banyaknya topik yang harus dibahas dan disesuaikan dengan silabus Mata
Kuliah PEDIDIKAN PANCASILA diperguruan tinggi, maka penulis memberikan pengertian
secara terperinci agar pembaca bisa cepat paham dengan maksud penulisan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih mengandung banyak kekurangan.Oleh
karena itu penulis sangat berterimakasih apabila pembaca bersedia memberikan kritik dan saran,
sehingga dapat digunakan untuk penyempurnaan makalah berikutnya.
Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Dosen Pendidikan Pancasila yang
telah memberikan tugas makalah ini, karena dengan adanya makalah ini penulis bisa lebih paham
arti dan makna pembahasan Pengamalan Pancasila. Akhirnya semoga makalah ini bermanfaat
bagi kita semua. Amiin…
Bandung, 24 Oktober 2011
Penyusun

3. 3
DAFTAR ISI
Kata Pengantar……………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi…………………………………………………………………………………....... ii
Bab I Pendahuluan…………………………………………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang……………………………………………………………………...1
1.2 Tujuan…………………………………………………………………………........1
1.2.1 Teoritis…………………………………………………………………..…1-2
1.2.2 Praktis………………………………………………………………………...2
1.3 Identifikasi Masalah…………………………………………………………….….2
Bab II Tinjauan Teori………………………………………………………………………….3
Bab III Pembahasan ……………………………………………………………………….…6
Bab IV Penutup……………………………………………………………………………....19
Daftar Pustaka………………………………………………………………………………..20

4. 4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai warga Negara yang baik, setia kepada nusa dan bangsa, sudah seharusnyalah kita
mempelajari dan menghayati pandangan hidup bangsa yang selakigus sebagai dasar filsafat
negara, seterusnya untuk diamalkan dan dipertahankan.Pancasila selalu menjadi pegangan
bersama bangsa Indonesia, baik ketika negara dalam kondisi yang aman maupun dalam kondisi
negara yang terancam.Hal ini terbukti dalam sejarah dimana pancasila selalu menjadipegangan
ketika terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksitensi bangsa Indonesia.
Pancasila merupakan cerminan dari karekter bangsa dan negara Indonesia yang beragam. Semua
itu dapat terlihat dari fungsi dan kedudukan pancasila, yakni sebagai; jiwa bangsa Indonesia,
kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sarana tujuan hidup bangsa Indonesia, dan
pedoman hidup bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, penerapan pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
sangat penting dan mendasar pada setiap warga negara, dalam segala aspek kenegaraan dan
hukum di Indonesia. Pengamalan pancasila yang baik akan mempermudah terwujudnya tujuan
dan cita-cita bangsa Indonesia.
1.2 Tujuan
Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah :
1.2.1 Teoritis
Tujuan nasional menjadi pokok pikiran dalam pengamalan pancasila, sebagai warga Negara yang
baik, setia kepada nusa dan bangsa sudah seharusnya memiliki rasa cinta tanah air, rela
berkorban dan mematuhi peraturan UUD 45 dengan menghayati dan mempelajari falsafah

5. 5
Negara Indonesia yaitu pancasila. Dengan kata lain pengamalan pancasila yang baik akan
mempermudah terwujudnya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.
1.2.2 Praktis
Diharapkan tulisan ini menjadikan inspirasi agar mahasiswa dapat memahami dan
melaksanakan akan hak dan kewajiban secara santun, jujur, demokratis sebagai WNI
terdidik dan bertanggung jawab.
Agar mahasiswa dapat memahami berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara serta dapat mengatasi masalah tersebut dengan pemikiran kritis dan bertanggung
jawab yang berlandaskan pendidikan pancasila dan berwawasan nasional..
Diharapkan mahasiswa memiliki jiwa kepemimpinan dan nilai-nilai perjuangan, rasa cinta
tanah air serta rela berkorban demi kepentingan negaranya setelah mempelajari materi
pengamalan pancasila.
1.3Identifikasi Masalah
Penulisan makalah ini dibuat berdasarkan masalah-masalah yang dihimpun dan dijadikan
patokan dalam penulisan makalah ini, adapun Identifikasi Masalah di dalam makalah ini adalah :
1. Apa pengertian dari pancasila ?
2. Sebutkan apa saja makna dari sila-sila pancasila ?
3. Bagaimanakah pola pelaksanaan pedoman pelasanaan pengamalan pancasila ?
4. Sebutkan pengamalan pancasila secara subjektif dan objektif ?
5. Apa realisasi pengalaman Pancasila dalam Bidang Ekonomi, Budaya, Pendidikan dan Iptek ?

6. 6
BAB II
TINJAUAN TEORI
A. Landasan Historis
Pancasila lahir tanggal 1 Juni 1945.Pada mulanya, pada sidang BPUPKI tampil beberapa tokoh
untuk berpidato menyampaikan pandangannya.Dari sekian banyak pembicara, ada tiga tokoh
yang paling dipertimbangkan pandangan-pandangannya.Mereka adalah Mr. Moh Yamin, Mr.
Supomo, dan Ir. Soekarno.
Pidato Moh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan lima dasar negara kebangsaan
Indonesia, yakni sebagai berikut :
a. Peri Kebangsaan.
b. Peri Kemanusiaan.
c. Peri Ketuhanan.
d. Peri Kerakyatan.
e. Kesejahteraan Rakyat.
Mr. Supomo dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan dasar-dasar negara yang
diajukan sebagai berikut :
a. Persatuan.
b. Kekeluargaan.
c. Keseimbangan lahir dan batin.
d. Musyawarah.

7. 7
e. Keadilan Rakyat.
Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengajukan usulan nama lima asas yang disebut dengan
Pancasila. Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 sering disebut sebagai hari lahirnya Pancasila.
Sila-sila yang diusukan Ir. Soekarno sebagai berikut :
a. Kebangsaan Indonesia.
b. Internasionalisme atau perikemanusiaan.
c. Mufakat atau demokrasi.
d. Kesejahteraan sosial.
e. Ketuhanan Yang Maha Esa.
BPUPKI membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini dikenal sebagai
panitia sembilan yang anggota-anggotanya adalah Drs. Moh Hatta, Mr. Moh Yamin, Mr. Ahmad
Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wakhid Hasyim, H. Agus Salim, dan
Abikusno Cokrosuyoso.
Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan melahirkan rumusan yang dikenal dengan Piagam
Jakarta(Jakarta Charter). Rumusan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemeluknya.
b. Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.
c. Persatuan Indonesia.
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarakatan/perwakilan.
e. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

8. 8
B. Landasan sosoilogis
Bangsa Indonesia memiliki budaya yang beragam dan multikultur berdasarkan etnis dan
Bahasa.Masyarakat Indonesia mengakui dan menghargai lintas budaya, betapa pun
kecilnya.Perbedaan ini harus dipandang sebagai potensi kekuatan bangsa.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keragaman ini diikat dalam norma dan aturan untuk
menjaga harmoni kehidupan untuk mewujudkan kesadaran moral dan hukum. Arus informasi
yang berdampak pada goyahnya jati diri bangsa, diperlukan komitmen kebangsaan untuk
mewujudkan cinta tanah air, kesadaran bela negara, persatuan nasional dalam suasana saling
menghargai keberagaman.Persatuan dalam keberagaman budaya, adat istiadat, tradisi harus
dibina dan ditingkatkan secara demokratis, terpola dan terus-menerus.
C. Landasan Yuridis
Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Rasa ini diwujudkan dalam bentuk bela negara, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 hasil
Amandemen, yaitu pasal 27 ayat 3, Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara.
Ditegaskan kembali pada pasal 30 ayat 1, bahwa Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha pertahanan keamanan Negara.

9. 9
BAB III
PEMBAHASAN
A. Pengertian Pancasila
Pancasila berasal dari bahasa sansekerta,yaitu panca yang berarti lima dan syila dengan vokal i
pendek artinya batu sendi,alas , atau dasar. Sedangkan syiila dengan vokal i panjang artinya
peraturan tingkah laku yang baik atau penting.
Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa jawa diartikan menjadi
“susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologi kata
“pancasila” yaang dimaksud adalah istilah “pancasyila” dengan vokal i yang memiliki makna
leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”.Adapun
istilah “pancasyiila” dengan huruf Dewanagari i bermakna “lima aturan tingkah laku yang
penting”.
Perkataan pancasila mula-mula terdapat dalam perpustakaan Budha India.Ajaran budha
bersumber ada kitab suci Tripitaka dan Vinaya pitaka, yang kesemuanya itu merupakan ajaran
moral untuk maencapai surga. Ajaran pancausila menurut Budha adalah merupakan lima aturan
(larangan) atau five moral principles, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para panganutnya.
Adapun isi lengkap larangan itu adalah :
Panatipada veramani sikhapadam samadiyani,artinya “jangan mencabut nyawa mahluk hidup”
atau dilarang membunuh.
Dinna dana veramani shikapadam samadiyani, artinya “jangan mengambil barang yang tidak
diberikan.” Maksudnya dilarang mencuri.
Kameshu micchacara veramani shikapadam samadiyani,artinya “jangan berbuat zina.”
Musawada veramani shikapadam samadiyani, artinya “jangan berkata bohong” atau dilarang
berdusta.

10. 10
Sura merayu masjja pamada tikana veramani, artinya “janganlah minum –minuman yang
memabukkan.”
Nilai-nilai pancasila secara intrinsik bersifat filosofis,dan di dalam kehidupan myarakat
Indonesia nilai pancasila secara praktis merupakan filsafat hidup(pandangan hidup). Nilai dan
fungsi filsafat pancasila telah ada jauh sebelum indonesia merdeka. Hal ini dibuktikan dengan
sejarah majapahit(1293). Pada waktu itu hindu dan budha hidup berdampingan dengan damai
dalam satu kerajaan. Emp prapanca menulis “negara kertagama”(1365). Dalam kitab tersebut
telah terdapat istilah “pancasila”.
Empu tantular yang mengarang buku “sotasoma” yang di dalamnya membuata seloka yang
berbunyi: “Bhineka Tunggal ika tan Hana Drama Mangrua”, artinya walaupun berbeda-beda
namun satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ini
menunjukan adanya realitas kehidupan agama pada saat itu, yaitu agama Hindu dan
Budha.Bahkan salah satu kerajaan yang enja di kekuasaannya yaitu pasai justru telah memeluk
agama Islam.
Sumpah palapa yang diucapkan Majapahit Gajahmada dalam ratu dan para menteri di
pasembahan keprabuan Mahapahit pada tahun 1331, yang berisi cita-cita mempersatukanseluruh
nusantara raya sebagai berikut: “ Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa,jikalau seluruh
nusantara bertakhluk di bawah kekuasaan negara, jikalau gurun, seram, tanjungpura, Haru,
Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, tumasik telah dikalahkan”.
B. Makna Sila-sila Pancasila
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha
Esa.
Manusia indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama
dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.

11. 11
Mengembangkan sikap hormat menghormati dan berkerjasama antara pemeluk agama
dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepaercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.
Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah asalah yang menyangkut
hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan
agama dan kepercayaannya masing-masing.
Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada
orang lain.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap.
Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai
mahluk Tuhan Yang Maha Esa.
Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa
membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial,
warna kulit dan sebagainya.
Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
Berani membela kebenaran dan keadilan.
Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan orang lain.

12. 12
3. Persatuan Indonesia.
Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan
negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa jika diperlukan.
Mengaembangkan rasa cinta kepada tanah airdan bangsa.
Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.
Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Kerakyaktan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijasanaan dalam permusyawarakatan/perwakilan
Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai
kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
Mengutamakan musyawarakatan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagian hasil
musyawarah.
Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan
musyawarah.
Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan
golongan.
Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hat nurani yang luhur.
Keputusan yang diambil harus dapat dipertnggungjawabkan secara moral kepada Tuhan
Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan
keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan semi kepentingan bersama.
Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan
pemusyawaratan.

13. 13
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan
dan kegotongroyongan.
Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
Menjaga keseimbangan antara hak dan kuwajiban.
Menghormati hak orang lain.
Tidak mengginakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang
lain.
Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup
mewah.
Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan
umum.
Suka bekerja keras.
Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan
bersama.
Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan
sosial.
C. Pola Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Pengamalan Pancasila
Pola pelaksanaan pedoman pelaksanaan pengamalan pancasila dilakukan agar pancasila
sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh segenap warga negara, baik dalam kehidupan
orang seorang maupun dalam kehidupan kemasyarakat.Oleh karena itu, diharapkan terarah
usaha-usaha pembinaan manusia Indonesia agar menjadi insan pancasila dan pembangunan
bangsa untuk mewujudkan masyarakat Pancasila.

14. 14
1. Jalur-jalur yang digunakan
Jalur Pendidikan
Pendidikan memegang peranan yang sanagat penting dalam pengamalan pancasila, baik
pendidikan formal (sekolah) maupun nonformal(di lingkungan keluarga dan masyarakat),
keduanya sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia.
Dalam pendidikan formal semua tindak-perbuatannya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur
Pancasila. Dalam pendidikan keluarga pengamalan Pancasila harus ditanamkan dan
dikembangkan sejak anak-anak masih kecil, sehingga proses pendarah-dagingan nilai-nilai
Pancasila dengan baik dan menuntut suasana keluarga yang mendukung. Lingkungan masyarakat
juga turut menentukansehingga harus dibina dengan sungguh-sungguh supaya menjadi tempat
yang subur bagi pelaksanaan pengamalan Pancasila.
Melalui pendidikan inilah anak-anak didik menyerap nilai-nilai moral Pancasila.Penyerapan
nilai-nilai moral Pacasila diarahkan berjalan melalui pemahaman dari pemikiran dan dan
pengamalan secara pribadi.Sasaran pelaksanaan pedomaan pengamalan Pancasila adalah
perorangan, keluarga, masyarakat, baik dilingkungan tempat tinggal masing-masing, maupun di
lingkungan tempat bekerja.
Jalur Media Massa
Peranan media massa sangat menjanjikan karena pengaruh media massa dari dahulu sampai
sekarang sangat kuat, baik dalam pembentukan karakter yang positif maupun karakter yang
negatif, sasaran media massa sangat luas mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sosialisasi
melalui media massa begitu cepat dan menarik sehingga semua kalangan bisa menikmati baik
melalui pers, radio, televisi dan internet. Hal itu membuka peluang besar golongan tertentu
menerima sosialisasi yang seharusnya belum saatnya mereka terima dan juga masuknya
sosialisasi yang tidak bersifat membangun. Media massa adalah jalur pendidikan dalam arti luas
dan peranannya begitu penting sehingga perlu mendapat penonjolan tersendiri sebagai pola
pedoman pengamalan Pancasila. Sehingga dalam menggunakan media massa tersebut harus
dijaga agar tidak merusak mental bangsa dan harus seoptimal mungkin penggunaannya untuk

15. 15
sosialisasi pembentukan kepribadian bangsa yang pancasilais. Jadi, untuk sosialisasi-sosialisasi
yang mengancam penanaman pengamalan Pancasila harus disensor.
Jalur Organisasi Sosial Politik
Pengamalan Pacansila harus diterapkan dalam setiap elemen bangsa dan negara
Indonesia.Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya
masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran dan tanggung jawabnya. Sehingga segala
unsur-unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus
mengikuti pedoman pengmalan Pancasial agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain
warga negara Indonesia, abdi masyarakat juga sebagai abdi masyarakat, dengan begitu maka
segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan
terwujud.
2. Penciptaan suasana yang menunjang
Kebijaksanaan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan
Penjabaran kebijaksanaan pemerintah dan perundang-undangan merupakan salah satu jalur yang
dapat memperlancar pelaksanaan pedoman pengamalan pancasila dimana aspek sanksi atau
penegakan hukm mendpat penekanan khusus.
Aparatur Negara
Rakyat hendaklah berpartisipasi aktif di dalam menciptakan suasana dan keadaan yang
mendorong pelaksanaan pedoman pengamalan Pancasila.Dan aparatur pemerintah sebagai
pelaksana dan pengabdi kepentingan rakyat harus memahami dan mengatasi permasalahan-
permasalahan yang ada di dalam masyarakat.Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
pengamalan Pacasila perlu disediakan dan memfungsikan lembaga-lembaga kenegaraan,
khususnya lembaga penegak hukum dalam menjamin hak-hak warga negaranya dan melindungi
dari perbutan-perbuatan tercela.

16. 16
Kepemimpinan dan Pemimpin Rakyat
Peranan kepemimpinan dan pemimpin masyarakat, baik pemimpin formal maupun informal
sangat penting dalam pelaksanaan pedoman pengamalan.Mereka dapat menyampaikan
bagaimana pola pelaksanaan pedoman pengamalan Pancasila dan menyuruh bawahan atau
umatnya untuk mengikuti pola pedoman pelaksanaan Pancasila.begitu Pengamalan pancasila
akan tetep lestari.
D. Pengamalan Pancasila secara Subjektif dan Objektif
1. Pengamalan secara objektif
Pengamalan pancasila yang obyektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap
penyelengaraan negara, baik di bidang legislatif,eksekutif, maupun yudikatif. Dan semua bidang
kenegaraan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perudang-undangan negara Indonesia
antara lain sebagai berikut :
Tafsiran UUD 1945, harus dapat dilihat dari sudut dasar filsafat negara pancasila sebagaimana
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV
Pelaksanaan UUD 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran
tercantum dalam dasar filsafat negara Indonesia
Tanpa mengurangi sifat undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat, iterprestasi
pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam dassaar filsafat negara.
Interprestasi pelaksanaan undang-undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh
perundang-undangan dibawah undang-undang dan keputusan-keputusan administratif dari
tingkat penguasa penguasa negara, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan dengan alat-alat
perlengkapan negara di daerah, keputusan-keputusan pengadilan serta alat perlengkapnya,begitu
juga meliputi usaha kenegaraan dan ermasuk rakyat.

17. 17
Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan tertip hukum Indonesia didasarkan atas dan
diliputi oleh asas filsafat, politik dan tujuan negara didasarkan atas asas kerohanian Pancasila.
Hal ini termasuk pokok kaidah negara serta pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan
UUD 1945. Dalam realisasi pelaksanaan kongkritnya yaitu dalam setiap penentuan kebijakan
dibidang kenegaraan antara lain :
a. Garis besar haluan negara
b. Hukum, perundang-undangan, dan peradilan
c. Pemerintah
d. Politik dalam dalam luar negeri
e. Keselamatan, keamanan, dan pertahana
f. Kesejahteraan
g. Kebudayaan
h. Pendidikan
2. Pengamalan secara subjektif
Pengamalan pancasila pengamalan pancasila yang subyektif adalah pelaksanaan dalam pribadi
seseorang,warga negara, individu, penduduk, penguasa, dan orang Indonesia. Pengamalan
pancasila yang subyektif ini justru lebih penting dari pengamalan yang karena pengamalan yang
subyektif merupakan syarat pengamalan pancasila yang obyektif.Dengan demikian pelaksanaan
pancasila yang subyektif ini berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk
mengamalkan pancasila. Dalam pengertian inilah akan terwujud jika suatu keseimbangan
kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah
berpadu menjadi kesadaran wajib moral. Sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak
memenuhi wajib melaksanakan pancasila.

18. 18
Dalam pengamalan pancasila yang subyektif ini bilamana nilai-nilai pancasila telah
dipahami,diresapi, dan dihayati oleh seseorang maka orang itu telah memiliki moral pancasila
dan jika berlansung terus menerus sehingga melekat dalam hati maka disebut dengan kepribadian
pancasila. Pengertian kepribadian bangsa Indonseia dapat dikembalikan kepada hakikat
manusia.Telah diketahui bahwa segala sesuatu itu memiliki tiga macam hakikat yaitu :
Hakikat abstrak, yaitu terdiri atas unsur-unsur yang bersama-sama menjadikan hal itu ada, dan
menyebabkan sesuatu yang sama jenis menjadi berbeda dengan jenis lain sehingga hakikat ini
disebut dengan hakikat universal. Contoh; jenis manusia, hewan, tumbuhan.
Hakikat pribadi yaitu ciri khusus yang melekat sehingga membedakan dengan sesuatu yang lain.
Bagi bangsa Indonesia hakikat pribadi ini disebut dengan kepribadian.Dan hakikat pribadi ini
merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak.
Hakikat kongkrit yaitu hakikat segala sesuatu dalam menyatakan kongkrit, dan hakikat ini
merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak dan hakikat kongkrit.
Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia, pengertian kepribadian Indonsesia ini memiliki tingkatan
yaitu :
a. Kepribadian yang berupa sifat-sifat hakikat kemanusiaan ”monupluralis”jadi sifat-sifat
kemanusiaan yang abstrak umum universal. Dalam pengertian ini disebut kepribadian
kemanusiaan, karena termasuk jenis manusia, dan memiliki sifat kemanusiaan.
b. Kepribadian yang mengandung sifat kemanusiaan, yang telah terjelma dalam sifat khas
kepribadian bangsa Indonesia (pancasila) dan ditambah dengan sifat-sifat tetap yang terdapat
pada bangsa Indonesia, ciri khas, karakter, kebudayaan dan lain sebagainya.
c. Kepribadian kemanusiaan, kepribadian Indonesia dalam realisasi kongkritnya, setiap orang,
suku bangsa, memiliki sifat yang tidak tetap, dinamis tergantung pada keadaan
manusia(Indonesia) perorangan secara kongkrit. Berdasarkan uraian diatas maka pengamalan
pancasila subyektif dari pancasila meliputi pelaksanaan, pandangan hidup, telah dirumuskan
dalam P4(Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila).

19. 19
E. Realisasi pengalaman Pancasila dalam Bidang Ekonomi, Budaya, Pendidikan dan Iptek
1. Bidang Ekonomi
Ekonomi yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar individu dan sosial.
Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhanya
tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan dimana orang lain tidak diharapkan ada atau turut
campur. Ekonomi menurut pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya
walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi
persaingan bebas yang mematikan (Kaelan, 1996: 193). Dengan demikian pelaku ekonomi di
Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian
dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan
karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan.Jadi interaksi antar
pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan sehingga usaha-usaha
kecil dapat berkembang dan mendukung perekonomian Indonesia menjadi kuat.
2. Bidang budaya
Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat-
istiadat dan lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai
anggota masyarakat (Soerjono Soekanto, 2005: 172). Begitu luas cakupan kebudayaan tetapi
dalam pengamalan Pancasila kebudayaan bangsa Indonesia adalah budaya ketimuran,
yangsangat menjunjung tinggi sopan santun, ramah tamah, kesusilaan dan lain-lain.Budaya
Indonesia memang mengalami perkembangan misalnya dalam hal Iptek dan pola hidup,
perubahan dan perkembangan ini didapat dari kebudayaan asing yang berhasil masuk dan
diterima oleh bangsa Indonesia.Semua kebudayaan asing yang diterima adalah kebudayaan yang
masih sejalan dengan Pancasila.Walaupun begitu tidak jarang kebudayaan yang jelas-jelas
bertentangan dengan budaya Indonesia dapat berkembang di Indonesia. Ini menunjukan bahwa
filter Pancasila tidak berperan optimal, itu terjadi karena pengamalan Pancasila tidak sepenuhnya

20. 20
dilakukan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus ada tindakan lanjut agar budaya bangsa
Indonesia sesuai dengan Pancasila. Pembudayaan Pancasila tidak hanya pada kulit luar budaya
misalnya hanya pada tingkat propaganda, pengenalan serta pemasyarakatan akan tetapi sampai
pada tingkat kemampuan mental kejiwaan manusia yaitu sampai pada tingkat akal, rasa dan
kehendak manusia (Kaelan, 1996: 193).
3. Bidang Pendidikan
Pendidikan adalah salah satu piranti untuk membentuk kepribadian.Maka dari itu pendidikan
yang dilaksanakan harus sesuai diperhatikan.Pendidikan nasional harus dipersatukan atas dasar
Pancasila. Menurut Notonegoro (1973), perlu disusun sistem ilmiah berdasarkan Pancasila
tentang ajaran, teori, filsafat, praktek, pendidikan nasiona, yang menjadi dasar tunggal bagi
penyelesaian masalah-masalah pendidikan nasional. Dengan begitu diharapkan tujuan
pendidikan nasional dapat terwujud dengan mudah.Tujuan pendidikan nasional adalah
menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.
4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Iptek harus memenuhi etika ilmiah, yang paling berbahaya adalah yang menyangkut hidup mati,
orang banyak, masa depan, hak-hak manusia dan lingkungan hidup. Di samping itu Ilmu
pengetahuan dan teknologi di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena Iptek
pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Nilai-nilai Pancasila bilamana dirinci
dalam etika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah sebagai berikut:
Hormat terhadap hayat, karena semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini adalah
makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila satu).
Persetujuan suka rela untuk eksperimen dengan penerangan yang cukup dan benar tentang guna
akibatnya, karena ilmu pengetahuan dan teknologi adalah demi kemanusiaan (sila II,IV).
Tanggung jawab sosial ilmu pengetahuan dan teknologi harus lebih penting dari pada mengejar
pemecahan persoalan ilmiah namun mengorbankan kemanusiaan (sila II, V).

21. 21
Sumber ilmiah sebagai sumber nasional bagi warga negara seluruhnya (sila III).Pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan tenologi harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.
Alokasi pemerataan sumber dan hasilnya (sila III, V).
Pentingnya individualitas dan kemanusiaan dalam catur darma ilmu pengetahuan, yaitu
penelitian, pengajaran, penerapan, dsan pengamalannya (sila II, III, V).
Pelestarian lingkungan dengan memperhitungkan generasi mendatang (sila I, II, V).
Hak untuk berbeda dan kewajiban untuk bersatu (semua sila).
Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengakibatkan terpisahnya jasmani dan
rokhani bagi hayat (semua sila).

22. 22
BAB IV
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Bangsa Indonesia mempunyai pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara
Indonesia, nilai dan norma yang terkandung di dalamnya merupakan keinginan dari bangsa
Indonesia yang harus di amalkan. Pengamalan Pancasila secara subjektif akan memperkuat
pengamalan Pancasila secara objektif. Pengamalan Pancasila ini harus di lakukan dalam berbagai
bidang kehidupan di negara Indonesia agar Pancasila benar-benar berperan sebagaimana Fungsi
dan kedudukannya dan supaya tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia mudah terwujud.
3.2 Saran
Dewasa ini pengamalan pengamalan Pancasila semakin memudar terlebih lagi di era globalisasi,
sehingga mengancam mental dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini harus segera ditangani
dengan cara meningkatkan penanaman pengamalan Pancasila melalui pendidikan yang
seutuhnya, jadi tidak sebatas teori tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk
itu, perlu adanya kesadaran dari setiap warga negara akan pentingnya pengamalan pancasila dan
mempertahankannya.

23. 23
DAFTAR PUSTAKA
- www.google.com
- www.wikipedia.com
- www.yahoo.com
- Andriani Purwastuti, dkk. 2002. PendidikanPancasila. Yogyakarta: UNY Press