2. Pelaksanaan demokrasi di indonesia
sejak merdeka sudah sering mengalami
pergantian, misalnya demokrasi
liberal, demokrasi terpimpin, dan
demokrasi pancasila.

4. 1. Demokrasi Liberal
Demokrasi liberal adalah paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan
individu, persamaan hukum, serta hak asasi bagi warga negaranya. Demokrasi
liberal disebut juga demokrasi parlementer diterapkan di indonesia sejak
tahun 1945-1959. sistem pemerintahan pada masa itudisebut dengan sistem
parlementer karena lembaga yang memegang kekuasaan menentukan
terbentuknya dewan menteri (kabinet) berada di tangan parlemen atau DPR.
Landasan demokrasi liberal adalah:
A. Maklumat pemerintah tanggal 03 November 1945
B. Konstitusi RIS 1949 (pasal 116 ayat 2)
C. Konstitusi UUD sementara tahun 1950 (pasal 83 ayat 2).
Ciri-ciri umum demokrasi liberal , antara lain :
A. Adanya golongan mayoritas/minoritas
B. Penggunaan sistem voting, oposisi, mosi, demonstrasi, serta multipartai.

7. 1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
Dominasi dari presiden.
Terbatasnya peranan partai politik.
Berkembangnya pengaruh komunis.
Meluasnya peranan ABRI (TNI) sebgai unsur sosial
politik.
Ciri umum demokrasi terpimpin
Adanya rasa gotong royong.
Tidak mencari kemenangan atas golongan lain.
Selalu mencari sintesis untuk melaksanakan amanat
penderitaan rakyat.
Melarang propaganda antinasakom dan menghendaki
konsultasi sesama aliran progresif revolusioner.
Landasan demokrasi terpimpin
Dekret presiden 5 juli 1959.
Tap MPRS No. VIII/MPRS/1968 (sudah dicabut dengan
tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968).

8. Dalam upaya mencari bentuk
demokarasi yang paling tepat
diterapkan di negara RI, ada
semacam “ trial and error “.
Namun, kalau di renungkan secara
arif ternyata untuk menuju
kesistem demokrasi yang ideal
perlu waktu yang cukup panjang.
Kenyataan menunjukan
bahwa, pengaruh penguasa masih
sangat kuat sehingga aspirasi dari
rakyat belum sepenuhnya dapat
diserap dan dilaksanakan oleh
pemerintah

9. Rakyat sebagai unsur utama demokrasi belum mampu
mengontrol pemerintah secara maksimal. Dewan
perwakilan rakyat sebagai wakil rakyat dalam suatu
pemerintah yang demokratis belum dapat bersikap
layaknya sebagai lembaga kontrol. Pemerintah berjalan
demokratis jika peran kontrol yang dilakukan oleh
rakyat dapat dijalankan secara maksimal, proporsional,
konstitusional, dan bertanggung jawab.
1. Kehidupan yang
demokrasi
Demokrasi pancasila bersumber pada nilai nilai pancasila,
terutama dalam sila ke empat yang mengandung dua asas
berikut:
A. Asas kerakyatan, artinya asas kesadaran akan cinta,
manunggal, dan menghayati nasib rakyat.
B. Asas musyawarah untuk mufakat, artinya menampung
aspirasi dan kehendak rakyat yang berbeda beda dan
diusahakan untuk mufakat, yaitu kesatuan/kebulatan
pendapat.
Sebagai contoh, dalam pengambilan
suatu keputusan.
Pada dasarnya, pengambilan keputusan
memungkinkan dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mencapai mufakat

10. Dalam bermusyawarah, setiap peserta
mempunyai hak dan kesempatan yang sama
untuk mengemukakakn pendapat.
Kebebasan mengemukakan pendapat dapat
dilihat dalam pasal 28 UUD 1945: ”kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang”.

11. 2. Pemilihan umum yang demokratis
Pemerintah yang demokratis memiliki ciri mampu
melibatkan warganya dalam kehidupan politik, baik
melalui pemilu, partai politik, media masa, lembaga
swadaya masyarakat atau organisasi sosial.
Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955
untuk memilih anggota DPR ( 29 September 1955) dan konstituante (
15 desember 1955). Pemilu diikuti 28 partai dan perorangan
berlangsung secara demokratis dalam suasana berlakunya UUD
sementara 1950.pemilu berikutnya baru kembali diadakan pada
tahun 1971 diawal masa orde baru. Selanjutnya, pemilu berlangsung
secara tetap, yakni setiap 5 tahun sekali, namun berbagai pihak
menyebut sebagai usaha untuk melegitimasi kekuasaan orde baru.
Selanjutnya, pada masa reformasi ini telah berlangsung 2 kali pemilu
yang diikuti oleh banyak partai, pada tahun 1999 dan 2004.

12. a. Tujuan pemilu
Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil
– wakil rakyat dan wakil – wakil daerah, serta untuk
membentuk pemerintah yang demokratis, kuat dan
memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan
tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945
Sesuai dengan tujuan pemilu ,yakni memilih wakil rakyat,
maka pemuli dilaksanakan untuk memilih anggota –
anggota DPR, DPRD Kabupaten/kota. Selain itu, pemilu juga
memilih anggota – anggota Dewan Perwakilan Daerah
adalah representasi daerah. Untuk pertama kali, sesuai
dengan Undang – Undang, setiap daerah provinsi
mempunyai wakil sebanyak 4 orang anggota DPD.

13. b. Asas – asas pemilu
Berdasarkan UUD 1945 pasal 22 E ayat 1, yaitu pemilu
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil
(luber dan jurdil ). Keenam prinsip tersebut merupakan asas
– asas pemilu.
1. Langsung Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung sesuai
dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.
2. Umum Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang –
undang berhak mengikuti pemilu. Pemilu yang bersifat umum mengandung makna menjamin
kesempatan yang berlaku bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama,
golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
3. Bebas Setiap warga negara berhak memilih bebas menetukan pilihannya tanpa tekanan dan
paksaan dari siapapun.
4. Rahasia Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak
manapun dan dengan jalan apapun.
5. JujurDalam penyelenggaraan pemilu , setiap penyelenggaraan pemilu, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai
dengan peraturan perundang – undangan.
6. AdilDalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta
bebas dari kecurangan pihak manapun.

14. C. Peserta pemilu
UU No.8 Tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum
menyebutkan :
Pasal 1 ayat 27 berbunyi “ Bahwa Partai
Politik peserta Pemilu adalah partai politik
yang telah memenuhi persyaratan sebagai
Peserta Pemilu”.
pasal 1 ayat 26 berbunyi “ Peserta Pemilu
adalah partai politik untuk Pemilu anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/kota dan perseorangan untuk
Pemilu anggota DPD”.

15. Pasal 1 ayat 28 berbunyi perseorangan peserta pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi
persyaratan sebagai peserta pemilu.
Pasal 7 peserta berbunyi pemilu untuk memilih anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota adalah partai politik.
Pasal delapan ayat 1 berbunyi partai politik peserta pemilupada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas
perolehan suara dari jumlah suarasah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada
pemilu selanjutnya.
Pasal 8 ayat 2 berbunyi partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi
persyaratan:
a. Berstatus badan hukum sesuai dengan UU tentang partai politik,
b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi,
c. Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan,
d. Memiliki kepengurusan 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan,
e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan
partai politik tingkat pusat,
f. Memiliki sekurang-kurangnya anggota 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk
pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf C yang di buktikan dengan
kepemilikan kartu tanda anggota,
g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sampai tahap terakhir pemilu,
h. Mengajukan nama,lanmbang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU,
i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye pemilu atas nama partai politik kepada
KPU.
Pasal 11 peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

16. D. Sistem
pemilihan umum
 UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum
menyebutkan
 Pasal 5 ayat (1) berbunyi pemilu untuk memilih
anggota DPR,DPRD povinsi, dan DPRD
kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem
proporsional terbuka.
 Pasal 5 ayat (2) berbunyi pemilu untuk berbunyi
anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik
berwakil banyak.

17. E. Hak memilih
dan dipilih
asas “umum” dari
Sesuai dengan
pemilu, pada dasarnya semua warga
negara yang memenuhi syarat berhak
mengikuti pemilu. Pemilu yang bersifat
umum mengandung arti bahwa pemilu
memberikan kesempatam yang sama
bagi semua warga negara, tanpa
diskriminasi.
Syarat-syarat yang harus oleh seseorang
untuk berhak memilih adalah:
1. warga negara Indonesia yang pada
hari pemungutan suara sudah berumur
tujuh belas tahun/sudah pernah kawin.
2. harus terdaftar sebagai pemilih
3. nyata-nyata tidak sedang terganggu

19. Dalam UUD 1945 setelah dilakukan amandemen (perubahan),
disebut pada Pasal 22 E Ayat 5 “ Pemilihan umum diselenggarakan oleh
suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri”
Dalam UU no. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu disebutkan:
Pasal 1 ayat 6 berbunyi Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya
disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan pemilu.
Pasal 1 ayat 7 berbunyi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya
disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara pemilu yang bertugas
melaksanakan pemilu di Provinsi.
Pasal 1 ayat 8 berbunyi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota,
selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara
pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.
Pasal 1 ayat 9 berbunyi Panitia Pemilihan Kecamatan, Selanjutnya
disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan Pemilu di Kecamatan atau nama lain.
next

20. Pasal 1 ayat 10 berbunyi Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya
disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh PPS untuk
melaksanakan Pemilu di balai desa atau nama lain/kelurahan.
Pasal 1 ayat 11 berbunyi Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya
disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk
melaksanakan Pemilu di luar negeri.
Pasal 1 ayat 12 berbunyi Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk PPS
untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemunguta suara.
Pasal 1 ayat 13 berbunyi Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Luara Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok
yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di
tempat pemungutan suara luar negeri.
Pasal 1 ayat 14 berbunyi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh PPs
dan PPLN untuk melakukan pemutkhiran data pemilih.
Pasal 1 ayat 15 berbunyi TempatTempat Pemungutan Suara,
selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suara.
Pasal 1 ayat 16 berbunyi Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri,
selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suara di luar negeri.
Pasal 6 ayat 1 berbunyi Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPU.
Pasal 6 ayat 2 berbunyi Pengawasan penyelenggaraan Pemilu
dilaksanakan oleh Bawaslu.

21. Adapun arti penting kehidupan demokratis dalam kehidupan
keluarga antara lain
Meningkatnya rasa kasih sayang di antara sesama keluarga.
 Terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis sebab semua
kehendak/keinginan anggota keluarga dapat disalurkan.
Meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan
kewajiban masing-masing anggota keluarga sebab pembagian
tugas dan tanggung jawab melibatkan seluruh anggota keluarga.
Terhindarnya perselisihan antara anggota keluarga karena setiap
ada permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah.
 Memberi motivasi kepada seluruh anggota keluarga untuk
bekerja lebih giat karena semua anggota keluarga merasa senang
dan puas, merasa lebih dihargai kedudukannya di dalam keluarga.

22. 4. Pentingnya kehidupan
demokratis dalam kehidupan
sekolah
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Meningkatnya rasa kasih sayang di antara sesama warga
sekolah
Terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis antar
sesama warga sekolah sebab semua kehendak warga
sekolah dapat disalurkan
Kegiatan belajar mengajar akan berjalan lebih berhasil
guna dan berdaya guna sebab dengan suasana yang
demokratis siswa lebih aktif dan berpartisipasif tidak
memiliki rasa takut terhadap guru
Dapat mendidik siswa untuk berfikir kritis dan memiliki
kepedulian terhadap situasi di sekolah maupun di
lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak takut
mengemukakan pendapatnya
Terdindarnya tindak kekerasan baik antar siswa maupun
guru dengan siswa sebab demokrasi anti
kekerasan, permasalahan diselesaikan secara damai
Memberi motivasi kepada seluruh warga sekolah untuk
bekerja lebih giat karena semua warga sekolah merasa
senang dan puas merasa dihargai kedudukannya di
sekolah.
Dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, tidak ada
yang memiliki rasa dendam dan iri hati terhadap sesama
warga sekolah.

23. 5. Pentingnya kehidupan demokratis
dalam kehidupan masyarakat
Memberi motivasi kepada seluruh warga
masyarakat untuk bekerja lebih giat karena
semua warga masyarakat merasa senang
dan puas, merasa lebih dihargai
kedudukannya di dalam masyarakat
Meningkatkan rasa kebersamaan dan
kegotong royongan sehingga semangat di
dalam melaksanakan pembangunan
Terhindarnya tindak kekerasan antara
warga masyarakat demokrasi anti
kekerasan, permasalahan diselsaikan
secara damai
Dapat meningkatkan
keamanan, ketertiban, tidak ada yang
memiliki rasa dendam dan benci terhadap
warga masyarakat
Menghilangkan rasa saling curiga di antara
sesama warga masyarakat
Meningkatnya rasa kasih sayang di antara
sesama warga masyarakat
Terjalinnya komunikasi yang akrab dan
harmonis di antara sesama warga
masyarakat.

24. 6. Pentingnya kehidupan
demokratis dalam
kehidupan kenegaraan
Adapun arti penting kehidupan
demokratis dalam kehidupan
kenegaraan antara lain:
Terhindarnya tindak
kekerasan yang
dilakukan oleh
pajabat terhadap
bawahan atau
rakyatnya
sebabdemokrasi anti
kekerasan.
terjalinnya komunikasi
yang akrab dan harmonis
antar pejabat dengan
pejabat, dan antara
pejabat dengan rakyat.
Makin meningkatkan
kelancaran pelaksanaan
pembangunan sebab
program program
pemerintah mendapat
dukungan dari seluruh
warga negara.