KONSEP DASAR POLITIK DAN
PEMERINTAHAN
Diajukan untuk memenuhi salah satu Tugas 1 Konsep Dasar IPS Sekolah
Dasar
Dosen Pengumpu
Dr. Ajat Sudrajat, M.Pd
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Jakarta
Tahun 2015

i
KATA PENGANTAR
Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT
karena atas berkat rahmat, nikmat serta karunia-Nya, penulisan makalah ini dapat
diselesaikan dengan tepat waktu.
Penulisan makalah ini bertujuan untuk menambah dan memberi wawasan
serta pengetahuan tentang politik dan pemerintahan dalam konsep dasar IPS. Semoga
makalah ini dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri maupun untuk
orang lain.
Dalam penulisan makalah ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak
yang telah ikut mendukung sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktu
yang ditentukan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan. Karena
kami sadar bahwa kesalahan datangnya dari diri kita sendiri dan yang benar hanya
dari Allah SWT.
Kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri
kami sendiri dan untuk para pembaca. Kami dengan senang hati menerima kritik dan
saran yang membangun guna memperbaiki setiap kekurangan dari makalah ini.
Jakarta, 7 September 2015
Penulis

ii
DAFTAR ISI
BAB I............................................................................................................................. 1
PENDAHULUAN........................................................................................................... 1
1. Latar Belakang ..................................................................................................... 1
2. Rumusan Masalah................................................................................................. 2
3. Tujuan Penulisan .................................................................................................. 2
4. Manfaat Penulisan ................................................................................................ 2
BAB II............................................................................................................................ 3
PEMBAHASAN.............................................................................................................. 3
1. Kajian Materi ....................................................................................................... 3
a. Ilmu Politik ...................................................................................................... 3
b. Konsep-konsep ilmu politik ............................................................................... 4
c. Ilmu Pemerintahan............................................................................................ 7
d. Macam-macam Ilmu Pemerintahan .................................................................... 9
BAB III..........................................................................................................................17
PENUTUP .....................................................................................................................17
1. Kesimpulan .........................................................................................................17
2. Saran...................................................................................................................17
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................................19

1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dalam arti seperti
hukum pidana dan hukum perdata. Berbagai masalah hukum akan
berkesinambungan dengan adanya masalah politik dan pemerintahan di
Indonesia. Banyak orang di Indonesia membicarakan tentang politik tetapi,
tidak mengerti dan belum mengenal politik itu sendiri. Tidak hanya politik
yang menjadi bahan perbincangan tetapi tentang pemerintahan yang sering
menjadi sorotan berbagai macam lapisan masyarakat.
Politik dan pemerintahan ini saling berkesinambungan karena sistem
politik sangat erat kaitanya dengan ilmu pemerintahan. contohnya politik,
masyarakat umum mengenal politik itu sebagai sesuatu yang kejam karena
melihat contoh-contoh nyata dari para wakil-wakil rakyat. Sama seperti
halnya pemerintahan, masyarakat umum hanya melihat yang buruk buruk dari
pemerintahan tersebut tetapi tidak tau dasar atau arti dari pemerintahan itu
sendiri.
Ilmu politik adalah salah satu cabang ilmu yang berkaitan erat dengan
cabang ilmu sosial lainnya. Namun, walaupun saling berkaitan tentu ada
pembatas antara ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya dengan melihat sifat
dan ruang lingkup ilmu politik itu sendiri.
Sistem politik hanya merupakan salah satu dari bermacam-macam
sistem yang terjadi di masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem sosial,
sistem komunikasi dan lain-lain. Dalam hal ini, maka sistem politik
menjalankan fungsi-fungsi dan tujuan tertentu untuk masyarakat, yaitu
merumuskan tujuan-tujuan masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan oleh
kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat.
Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan persoalan
organisasi, administrasi, menejemen dan kepemimpinan dalam
penyelenggaraan organisasi publik atau badan publik yang bertugas
melaksanakan kekuasaan negara sebagai mana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
Itulah salah satu dari pengertian ilmu politik dan ilmu pemerintahan.
Karena itu, masyarakat perlu mengetahui dan memahami arti dari ilmu politik
dan ilmu pemerintahan . Mulai dari lingkup kecil sampai ke lingkup luas.

2
Sehingga masyarakat dapat berkontribusi langsung dengan negara tercinta kita
ini dan tidak hanya berkomentar atau menjelek – jelekan pemerintah. Tetapi
membantu memberi solusi .
2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam konsep ilmu politik dan ilmu pemerintahan
terbagi menjadi dua yaitu:
a. Apa itu ilmu politik
b. Apa itu ilmu pemerintahan?
3. Tujuan Penulisan
Tujuan Penulisan makalah ini adalah :
a. Untuk mengetahui lebih jelas apa itu politik dan pemerintahan
b. Mengetahui konsep-konsep politik itu sendiri
4. Manfaat Penulisan
Manfaat dengan adanya makalah ini di harapkan mahasiswa dapat
memahami konsep dasar ilmu politik dan ilmu pemerintahan

3
BAB II
PEMBAHASAN
1. Kajian Materi
a. Ilmu Politik
Banyak dari setiap warga negara yang menghayati bahwa kehidupan
bermasyarakat tidak terlepas dari dua aspek yaitu ilmu politik dan ilmu
pemerintahan. Dari ulasan tersebut bisa kita telaah apa arti dari ilmu politik
dan ilmu pemerintahan itu sendiri.
Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang berkewarganegaraan.
Menurut Miriam Budiarjo (1972) menyatakan bahwa politik adalah
bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (sistem negara) yang
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan
melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.
Menurut Milderd Parten (1982) bahwa ilmu politik adalah teori, kiat
dan praktik pemerintah. Sedangkan menurut Brown (1980) ilmu politik adalah
proses dilaksanakannya kekuasaan mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Akhirnya dapat dikemukakan disini arti ilmu politik menurut Ossip K.
Flechtheim dalam buku Fundamental Off Political Science bahwa ilmu politik
adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara
sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan berserta sifat dan tujuan dari
gejala-gejala kekuasaan yang lain yang tidak resmi, yang mempengaruhi
negara.
Dan dari keempat definisi ilmu politik menurut para ahli tadi dapat
disimpulkan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan
negara, mempelajari negara menaklukan tugas-tugasnya mencapai tujuan
tertentu sesuai dengan tujuannya tersebut, mempelajari kekuatan dan
kekuasaan sebagai penyelenggara negara dan mempelajari kekuasaan
memerintah suatu negara.
Politik selalu menyangkut kepentingan tujuan-tujuan dari seluruh
masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Pengambilan keputusan
mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dilakukan
melalui seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari
tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu
perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut
pengaturan dan pembagian atau alokasi kekuasaan dan sumber-sumber yang

4
ada. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan itu perlu dimiliki kekuasaan dan
kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama ataupun
menyelesikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.
b. Konsep-konsep ilmu politik
Dalam definisi-definisi tersebut terdapat konsep-konsep kekuasaan,
negara, pemerintah, sifat dan tujuan negara. Dengan demikian dalam konsep
ilmu politik dan pemerintahan maka kita perlu mengetahui apa arti
pemerintahan itu. Pemerintahan adalah aparat pelaksana negara yang
menjalankan fungsi-fungsi negara. Dari ulasan tersebut terdapat konsep-
konsep pokok ilmu politik yaitu:
1. Kekuasaan
2. Negara
3. Undang-Undang
4. Kabinet
5. Dewan Perwakilan Rakyat
6. Dewan Pertimbangan Agung
7. Mahkamah Agung
8. Kepemmimpinan
9. Demokrasi
10. Wilayah
11. Kedaulatan Rakyat
12. Otoriter
13. Monarki
14. Republik
15. Dan lain-lain yang dapat digali sendiri berdasarkan pengamatan
serta pengalaman.
Sementara itu Skeel (1995) menambahkan konsep ilmu politik lainnya
yang perlu dipahami yaitu sosialisasi politik, keabsahan, kewenangan dan
perilaku politik.
Negara adalah satuan organisasi yang meliputi wilayah, sejumlah
rakyat dan mempunyai kekuasaan berdaulat keluar dan ke dalam. Setiap
negara memiliki sistem politik yaitu pola mekanisme kekuasaan. Sedangkan
yang dimaksud kekuasaan adalah hak dan kewenangan dan tanggung jawab
untuk mengelola tugas tertentu. Kekuasaan atau negara mampu
mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dasar

5
ketentuannya. Kekuasaan itu bisa berada pada tingkat nasional, kelompok
sosial, kelompok keagamaan maupun pada keluarga. Keabsahan berkaitan
dengan legalisasi dan penerimaan masyarakat. Sistem politik bersifat lebih
tinggi daripada kekuasaan masyarakat.
Keputusan adalah penentuan pilihan diantara alternatif. Seangkan
istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai
keputusan itu tercapai. Menurut Miriam Budiarjo (1972) pengambilan
keputusan sebagai konsep pokok ilmu politik menyangkut keputusan-
keputusan yang diabil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat.
Sementara itu yang dimaksud kebijaksanaan adalah politik
kebijaksanaan atau proses penentuan yang diambil seseorang pelaku atau
kelompok politik misalnya partai politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan
dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pihak yang membuat
kebijaksanaan itu pada prinsipnya mempunyai kekuasaan untuk
melaksanakaannya. Sedangkan yang dimaksud pembagian dan alokasi adalah
pembagian dan penjatahan dari kekuasaan dalam masyarakat.
Yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah proses pembinaan
politik masyarakat agar mereka memahami hal pokok politik secara baik dan
benar. Dengan kata lain, sosialisasi politik merupakan upaya agar warga
masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem politik yang berlaku. Sementara
itu kewenangan adalah hak yang sah dari individu-individu untuk
melaksanakan kekuasaan terhadap orang lain. Sedangkan perilaku politik
adalah salah satu cara yang dilakukan individu dalam melaksanakan hak dan
kewajiban.
Anda dan kita semua selaku bangsa Indonesia, yakin bahwa Indonesia
merupakan suatu negara. Bahwa kawasan yang kita temui sejak lahir dan
diwariskan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi adalah suatu
negara yang disebut Negara Republik Indonesia. Bahwa Nusantara tercinta ini
adalah negara karena memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Memiliki wilayah
Nusantara indonesia kita ini merupakan wilayaah daratan
seluas 2.027.087 km2 yang terdiri atas 17.656 pulau, yang dihuni
penduduk kira-kira 3000 pulau. Dengan demikian, masih banyak
pulau yang belum berpenduduk secara tetap. Sedangkan luas

6
perairan laut 6.090.163 km2 luas keseluruhan wilayah nusantara
8.117.250 km2. Pernyataan ini telah diakui oleh negara lain, paling
tidak oleh negara-negara sahabat terdekat.
2. Penduduk
Berdasarkan hasil sensus penduduk 1990, wilayah
Indonesia berpenduduk 179.194.223 jiwa, dengan kepadatan 93,
dan laju pertumbuhan pertahun 1,98. Berdasarkan jumlahnya,
Indosesia menempati peringkat 4 didunia setelah Cina, India dan
Amerika Serikat. Dengan laju pertumbuhan 1,98 menurut rumus
Nathan Keifits, penduduk Indonesia akan menjadi berlipat dan
dalam jangka waktu 35,35 tahun. Jadi, jika pada tahun 1990
Indonesia berpenduduk 179.194.223 jiwa maka pada tahun 2025
(1990+35) yang akan datang wilayah Indonesia akan berpenduduk
358.388.446 jiwa, merupakan jumlah yang besar. Hal tersebut
menuntut perhatian dan kepedulian segala pihak, terutama dari tiap
penduduk Indonesia itu sendiri.
3. Pemerintahan yang berdaualat
Dalam pembukaan UUD 1945, pada alinia ke empat dinyatakan
“kemudian dari pada itu membentuk suatu pemerintahan negara
indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh
tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu
dalam suatu undang-undang dasar negara insonesia, yang
terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia”
Berdasarkan undang-undang, tegasnya undang-undang dasar 1945,
indonesia itu memliki pemerintahan, yaitu pertahanan republik
Indonesia.
4. Kedaulatan
Pada alinea keempat yang telah dikemukakan tadi, dalam kalimat
itu selanjutnya dikemukakan “yang terbentuk dalam suatu susunan
negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang
adil dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang

7
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pewakilan serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.
Dari rumusan alinea tadi telah tegas juga tentang kedaulatan
negara, yang dinyatakan sebagai berkedaulatan rakyat. Dengan
demikian, kedaulatan telah dimiliki oleh Negara Republik
Indonesiia. Konsep dasar yang berkaitan dengan Ilmu Politik yang
dapat dikatakan sangat melekat adalah kekuasaan. Dalam hal
penyelenggara negara atau pelaksanaan pemerintahan, kekuasaan
ini dipegang oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh dewan
menteri atau kabinet yang diketuai oleh kepala pemerintahan atau
kepala negara.
c. Ilmu Pemerintahan
menurut D.G.A. van Poelje (1993:1):
De bestuurskunde leert, hoe men de openbare dienst het beste inricht
en leidt
Maksudnya, ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum
disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.
Menurut U. Rosenthal (1978:17):
De bestuurwetenschap is de wetenschap die zich uitsluitend
bezighoudt met de studie van interneen externe werking van de structuren en
prosessen.
Maksudnya, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi
tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses
pemerintahan umum.
Menurut H.A. Brasz (1975:1):
De bestuurswetenschap waaronder het verstaat de wetenschap die
zich bezighoudt met de wijze waarop de openbare direnst is ingericht en
functioneert, intern en naar tegenover de burgers.
Maksudnya, ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang
mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun
dan difungsikan secara ke dalam amupun ke luar terhadap warganya.

8
Menurut, C.F. Strong (1960:6):
Government in the broader sense, is changed with the maintenance of
the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have
first military power or the control of armed forces, secondly legislative power
or the means of making laws, thirdly financial power or the ability to extract
sufficient money from the community to defray the cost of defending of state
and of enforcing the law it makes on the state behalf.
Maksudnya, pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan
untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara ke dalam dan ke luar.
Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan
untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai
kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga,
harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi
keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara
dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka
penyelenggaraan kepentingan negara.
Menurut R. Mac Iver (1947):
Government is the organization of men under authority ... how men
can be governed.
Maksudnya, pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari
orang-orang yang memunyai kekuasaan ... bagaimana manusia itu bisa
diperintah.
Jadi bagi Mac Iver, ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang
bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (a science of how men are
governed).
Menurut Wilson (1903:572):
Government in last analysis, is organized force, not necessarily or
invariably organized armed force, but two of a few men, of many men, or of a
community prepared by organization to realise its own purposes with
references to the common affairs or the community.
Peerintah dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasi
kekuatan, idak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan
bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok
orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud
dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan bagi urusan-
urusan umum kemasyarakatan.

9
Menurut Apter (1965:84):
Government is the most generalized membership unit prossessing (a)
defined responsibilities for maintenance of the system of which it is a part and
(b) a practical monopoly of coercive power.
Pemerintah itu merupakan suatu anggota yang paling umum yang (a)
memiliki tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang
mencakupnya, itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai
kekuasaan paksaan.
Menurut Merriam (1957:31):
Tujuan pemerintah meliputi external security, internal order, justice,
general welfare dan freedom.
Menurut Syafiie (2011:23):
Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana
melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan
dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat
dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan,
secara baik dan benar.
Menurut Ndraha (2011:7):
Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari
bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan
jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat
diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.
d. Macam-macam Ilmu Pemerintahan
Ada beberapa maca ilmu pemerintahan tetapi kita sering menyebutnya bentuk
bentuk pemerintahan :
Aristokrasi
Aristokrasi diambil dari kata yunani ARISTOKRATIA (
aristos = best + kratia = rule).Jadi aristokrasi adalah pemerintahan terbaik
yang dipimpin oleh orang- orang terpilih. Tetapi kata – kata terbaik disini
terkesan samar dengan istilah terbaik dimasa yunani kuno. Penjelasan yang
benar bahwa yang terbaik adalah mereka yang memiliki kecakapan yang
tinggi, berpendidikan, berpengalaman dan bermoral tinggi.Namun, hal ini
tidak bisa dijadikan atau dipastikan menjadi yang terbaik.

10
Aristokrasi adalah pemerintahan yang bersifat otoriter , karena
mayoritas warga Negara tidak mempunyai peranan langsung atau terlembaga
dalam pembuatan kebijakan, mereka tidak bisa berperan serta dalam
pemilihan umum, dan mereka tidak terorganisasikan ke dalam partai-partai
politik yang bersaing atau kelompok-kelompok kepentingan yang mudah
dikenali.
Dalam bentuk pemerintahan ini kepala Negara dipimpin oleh
seorang raja atau ratu dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana
menteri, bentuk pemerintahan ini banyak dijumpai di eropa seperti Inggris dan
Negara di eropa lainnya.
Oligarki
Oligarkiadalah situasi dimana pemerintah yang berkuasa
bersama sekelompok pengusaha bekerjasama untuk menentukan
berbagai kebijaksanaan politik, social dan ekonomi negara tanpa harus
menanyakan bagaimana sesungguhnya aspirasi rakyat yang sebenarnya.
Oligarki berarti pemerintahan oleh suatu minoritas dalam masyarakat, suaru
minoritas yang tidak perlu dibedakan oleh gelar aristokrat atau hak istimewa.
Bahwa kaum oligarki ini berkuasa atas nama rakyat, selalu berusaha
memperpanjang bahkan jika mungkin melestarikan dan memonopoli
kekuasaan dan ekonomi yang dipegangnya dengan selubung ideology
tertentu, dengan dalih consensus nasional dan tindakan-tindakan sejenis dan
pada saat yang sama kelompok oligarki ini menghancurkan setiap oposisi
yang menentang dan mempertanyakan legitimasi pemerintahannya dengan
berbagai macam tuduhan dan fitnah
Dalam bentuk pemerinyahan ini kepala Negara juga dipimpin oleh raja
atau ratu dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri.
Monarki
Monarki, berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang
berarti satu, dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah.Monarki merupakan
sejenis pemerintahan di mana Raja menjadi Kepala Negara.Monarki atau
sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia.Pada awal kurun
ke-19, terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun
menjadi 240 buah dalam abad ke-20.Sedangkan pada dekade kelapan abad ke-
20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat
negara mempunyai raja atau monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas
kepada sistem konstitusi
Demokrasi

11
Demokrasi adalah sistem politik yang meyakini jika kekuasaan yang
sejati haruslah berada di tangan rakyat.Bahasa latinnya, Vox Populi Vox
Dei.Suara Rakyat adalah Suara Tuhan.Banyak orang menganggap demokrasi
berasal dari Plato yang menulis buku “Republik”. Anggapan ini kurang tepat,
karena 400 tahun sebelum Plato lahir, sistem demokrasi sudah diterapkan oleh
12 suku bangsa Bani Israel saat mereka berdiam di tanah Kan’an.Saat itu Bani
Israel terpecah ke dalam 12 suku yang memiliki otoritas untuk mengatur dan
memerintah dalam wilayahnya masing-masing. Masing-masing suku dipimpin
oleh hakim yang diangkat berdasarkan kesepakatan bersama berdasarkan
otoritasnya di dalam hal keagamaan.Lalu ke-12 hakim ini yang mewakili ke-
12 suku Bani Israel membentuk sebuah dewan hakim yang membahas
kepentingan mereka bersama berdasarkan Mosaic Codex.Inilah masa hakim-
hakim seperti yang dimuat di dalam Alkitab.
Jadi, demokrasi sebenarnya merupakan made in Bani Israel. Sebab
itu, tidak salah jika ada ungkapan jika demokrasi merupakansunnah Yahudi.
Walau pun sesungguhnya Demokrasi itu sendiri suatu sistem yang bisa baik
bisa pula tidak, tergantung pada siapa yang mengelolanya.Namun dalam
sejarah dunia, belum pernah sistem ini menciptakan suatu kebaikan,
kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat secara keseluruhan.Plato sendiri yang
kadung dianggap sebagai Bapak Demokrasi ternyata memiliki puluhan
budak.Yunani sendiri di mana Plato hidup, tidak pernah melaksanakan
demokrasi.
Demokrasi adalah Bentuk sistem pemerintahan yang setiap warganya
memiliki kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah
kehidupan. Demokrasi mengandung pengertian secara tidak langsung bahwa
rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sering juga kita
dengar slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Oleh Abraham
Lincoln) yang melambangkan suatu sistem demokrasi.
Kata Demokrasi berasal dari bahasa yunani, yaitu “demos” yang
berarti rakyat, dan “Kratei” yang berarti pemerintah. Nah dengan demikian
kita dapat mengartikan, demokrasi adalah Sistem pemerintahan yang
kekuasaan tertingginya dipegang oleh rakyat.
pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli :
Aristoteles, Demokrasi adalah suatu kebebasan, yang artinya
kebebasan setiap warga negara dapat berbagi kekuasan, Aristoteles
mengutarakan bahwa setiap warga negara itu setara dalam jumlah, yaitu satu

12
individu, dalam demokrasi tidak ada penilaian terhadap tingginya nilai
individu tersebut, setiap warga negara sama.
Abraham Lincoln, Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Sidney Hook, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana
keputusan penting dalam suatu pemerintah yang baik secara langsung maupun
tidak langsung didasarkan oleh kepentingan mayoritas dengan berdasarkan
hak yang diberikan kepada rakyat biasa.
Samuel Huntington, Demokrasi ada jika setiap pemegang kekuasaan
dalam suatu negara dipilih secara umum, adil, dan jujur, para peserta boleh
bersaing secara bersih, dan semua masyarakat memiliki hak setara dalam
pemilihan.
a. Prinsip-prinsip demokrasi
 Prinsip terpenting demokrasi ada tiga, yaitu :
 Persamaan Diantara Warga Negara, Setiap warga negara memiliki kesetaraan
dalam praktik politik
 Keterlibatan Warga Negara dalam Mengambil Keputusan Politik
 Kebebasan diakui dan dipakai juga diterima oleh warga negara
b. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi
Adapun ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan atas
sistem demokrasi adalah sebagai berikut :
 Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak.
 Ciri Konstitusional, yaitu hal yang berkaitan dengan kepentingan, kehendak,
ataupun kekuasaan rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang
negara tersebut.
 Ciri Perwakilan, yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat
diwakilkan oleh beberapa orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
 Ciri Pemilihan Umum, yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk
memilih pihak dalam permerintahan.
 Ciri Kepartaian, yaitu partai menjadi sarana / media untuk menjadi bagian
dalam pelaksaan sistem demokrasi.

13
 Ciri Kekuasaan, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan.
 Ciri Tanggung Jawab, adanya tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih
untuk ikut dalam pelaksaan suatu sistem demokrasi.
c. Kelebihan dan kekurangan demokrasi
Kelebihan Demokrasi antara lain :
 Pemegang Kekuasaan dipilih berdasarkan keinginan rakyat
 Mencegah terjadinya monopoli kekuasaan
 Kesetaraan hak membuat setiap masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem
politik
Kekurangan Demokrasi :
 Kepercayaan rakyat mudah digoyangkan oleh pengaruh media
 Kesetaraan hak dianggap tak wajar karena oleh beberapa ahli, karena
pengetahuan politik setiap orang tidak sama
 Fokus pemerintah yang sedang menjabat akan berkurang saat menjelang
pemilihan umum berikutnya
Dalam sistem pemerintahan ini kepala Negara serta kepala
pemerintahan dipegang oleh presiden. Dalam bentuk pemerintahan ini
biasanya terdapat tiga tingkatan yaitu eksekutif (pemerintah), Legislatif, dan
yudikatif
Autokrasi
Bentuk pemerintahan autokrasi adalah bentuk pemerintahan yang
mana kekuasaan terpusat di tangan raja dan kaum elit Negara.Dalam bentuk
pemerintahan ini ada beberapa kelompok yang diistimewakan.Perancis adalah
negara autokrasi di bawah kekuasaan Raja Louis ke-14 yang berpenduduk
sekitar 26 juta jiwa.Autokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang kurang
baik karena bentuk pemerintahan ini dapat menyengsarakan rakyat.
Bentuk pemerintahan ini biasa menganggap raja sebagai kepala
Negara dan kepala pemerintahan.

14
Teokrasi
Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana agama atau
iman memegang peran utama.Kata "teokrasi" berasal dari bahasa Yunani
θεοκρατία (theokratia).θεος (theos) artinya “tuhan” dan κρατειν (kratein)
“memerintah”. Teokrasi artinya “pemerintahan oleh tuhan”.
Bentuk pemerintahan ini biasanya menganggap raja sebagai
kepala Negara.Dan rakyatnya pun menganggap raja adalah orang yang dekat
dengan tuhan.Selain itu mayoritas rakyatnya menganut agama yang dianut di
kerajaan.
Khilafah
Secara politik sistem Khilafah didedikasikan untuk melayani
kepentingan masyarakat. Sebab, hakikat dari politik Islam adalah ri’ayah
su’un al-ummah (pengurusan urusanumat) yang didasarkan pada syariah
Islam. Karena itu, penguasa dalam Islam bagaikan penggembala (ra’in) dan
pelayan umat (khadim al-ummah).
Dalam Islam penguasa hadir untuk menerapkan hukum-hukum Islam;
memastikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok setiap individu
masyarakat seperti pangan, sandang dan papan; menjamin pendidikan yang
bermutu tinggi dan kesehatan yang layak untuk masyarakat secara gratis;
memastikan hukum tegak dan keamaan rakyat terjaga.
Prinsip kedaulatan di tangan syariah akan menjamin pelayanan
masyarakat ini berjalan baik karena masyarakat diurus berdasarkan syariah
Islam. Kedaulatan syariah ini akan menutup intervensi manusia untuk
membuat kebijakan hukum maupun politik yang didasarkan pada kepentingan
kelompok, hawa nafsu, atau kekuatan modalnya seperti dalam sistem
demokrasi yang meletakkan kedaulatan di tangan manusia.
Berbeda dengan sistem otoriter, sistem politik Islam memberikan
kekuasaan kepada rakyat (ash-shultan li al-ummah). Dengan hak kekuasaan
ini, rakyat berhak memilik khalifah yang mereka sukai tanpa ada paksaan.
Rakyat pun berhak bahkan wajib mengkritik Khalifah kalau menyimpang dari
Islam. Islam pun memuliakan aktivitas mengoreksi penguasa ini dengan

15
sebutan sebaik-baik jihad (afdhal al-jihad) dan dengan julukan—jika
pelakunya terbunuh—pemimpin para syahada (sayyid asy-syuhadaa).
Dalam sistem politik ini rakyat diberi hak untuk berkumpul,
berorganisasi dan menyuarakan pendapat; tentu bukan atas dasar kebebasan
(liberalisme), namun berdasarkan hukum syariah. Sistem politik ini
memberikan ruang bagi perbedaan pendapat sejauh masih dalam koridor
akidah Islam dan hukum syariah. Karena itu, keberadaan mazhab-mazhab
fikih yang berbeda akan dijaga oleh negara. Negara tidak akan berpihak pada
mazhab tertentu atau mengadopsi mazhab. Sebab, Khilafah adalah negara bagi
semua rakyat, apa pun mazhabnya.
Penjaminan hak-hak rakyat dalam Khilafah tampak dari keberadaan
Majelis Umat. Inilah tempat para wakil umat dan para tokoh masyarakat dari
berbagai kalangan (Muslim maupun non-Muslim) dari berbagai daerah
berkumpul. Namun, mereka berkumpul bukan untuk membuat hukum seperti
dalam sistem demokrasi, tetapi dalam rangka mengoreksi kebijakan penguasa.
Majelis Umat ini juga menjalankan fungsi musyawarah; pendapat-pendapat
mereka akan dijadikan masukan penting bagi Khalifah dalam menjalankan
kebijakannya.
Secara ekonomi, kebijakan yang dijalankan Khilafah adalah
memenuhi kebutuhan pokok setiap individu rakyat (sandang, pangan dan
papan). Rakyat didorong untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan itu
semua. Kalau belum terpenuhi, keluarganya wajib membantu. Kalau masih
belum cukup, negara akan turun tangan. Tidak boleh ada individu rakyat yang
mati kelaparan, atau hidup dalam kedingingan karena tidak memiliki pakaian
dan rumah.
Adapun pendidikan dan kesehatan merupakan hak rakyat yang
diperoleh secara gratis. Gratis bukan berarti asal-asalan. Pendidikan sebagai
hak rakyat haruslah berkualitas. Kesehatan haruslah layak. Semua ini akan
menciptakan ketenangan bagai masyarakat sekaligus meringankan beban
ekonomi mereka karena rakyat akan fokus untuk berkerja untuk memenuhi
kebutuhan pokok. Ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis sekarang saat
beban ekonomi rakyat terbesar justru terjadi akibat pendidikan dan kesehatan
yang mahal.

16
Negara juga secara optimal menggunakan sumber-sumber pendapatan
yang ada untuk kepentingan rakyat. Kepemilikan umum berupa barang-barang
tambang yang jumlahnya melimpah seperti emas, batu bara,perak, timah,
tembaga, gas atau minyak akan dikelola negara dengan dengan baik untuk
kepentingan rakyat; tidak boleh diserahkan dan dimiliki oleh individu atau
asing.
Dengan cara ini, pendapatan negara akan lebih dari cukup untuk
melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan prinsip ini negara
Khilafah akan menghentikan penjajahan Kapitalisme yang merampok
kekayaan kaum Muslim atas nama investasi asing atau perdagangan bebas.
Meskipun demikian, dalam Islam kepemilikan individu tetap diakui.
Bahkan negara Khilafah wajib memberikan jaminan bagi setiap individu
untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Dengan demikian sistem Islam tidak
akan mematikan etos kerja dari rakyatnya; ditambah dengan dorongan takwa,
justru akan lebih meningkat.
Negara Khilafah juga merupakan negara hukum. Setiap vonis untuk
menyelesaikan persengkatan dan kejahatan harus melalui proses pengadilan.
Hakim akan menjatuhkan hukuman berdasarkan syariah Islam dengan proses
pembuktian dan saksi. Hukum dalam hal ini berlaku sama bagi siapa saja,
rakyat atau penguasa, yang kaya maupun yang miskin, Muslim ataupun non-
Muslim.
Terkait non-Muslim, negara menjamin tidak ada pemaksaan kepada
mereka untuk memeluk agama Islam. Mereka juga diberi jaminan untuk
beribadah berdasarkan keyakinan mereka, makan dan minum berdasarkan
keyakinan mereka, termasuk berpakaian. Namun, dalam masalah ‘uqubat
(sanksi hukum), muamalah (ekonomi, pendidikan, dll), hukum berlaku sama,
yaitu hukum Islam. Mereka juga mendapatkan hak-hak yang sama dengan
rakyat lainnya yang beragama Islam dalam jaminan kebutuhan pokok,
kesehatan, pendidikan dan keamanan.

17
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Kesimpulan dari kedua konsep ini adalah :
 Politik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam
kehidupan bermasyarakat dengan pemusatan perhatian pada perjuangan
manusia mencari atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa
yang diinginkan. Politik bertujuan untuk mencapai tujuan negara,
diantaranya kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan,
kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan Pemerintahan adalah
suatu system kerja yang dilaksanakan oleh para lembaga negara dalam
rangka mencapai tujuan negara.
 Pemerintahan adalah ilmu yang mepelajari tentang berbagai macam
sekumpulan orang yang mempunyai wewenang untuk mengatur
segalanya demi kemajuan Negara yang ia perintah dan mencapai tujuan
Negara itu sendiri.
2. Saran
Dengan adanya makalah ini, diharapkan para mahasiswa, khususnya
bagi penulis sendiri agar lebih muda memahami secara mendalam tentang
hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dikaji dalam IPS 1 khususnya
pada materi “Konsep-Konsep Dasar Ilmu Politik”.
Kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih banyak terdapat
kekurangan. Oleh karena itu kepada para pembaca dan para pakar utama,
penulis mengharapkan saran dan kritik ataupun tegur sapa yang sifatnya
membangun. Akan diterima dengan senang hati demi kesempurnaan
makalah selanjutnya.

18
Kepada semua pihak khususnya kepada Dosen Pembimbing yang
telah memberikan saran dan keritik konstruktif demi kesempurnaan
makalah ini terutama kami ucapkan Terima Kasih.

19
DAFTAR PUSTAKA
http://izzati-site.blogspot.co.id/2013/01/makalah-ilmu-politik.html
http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2013/11/definisi-ilmu-pemerintahan-menurut-para.html
D.G.A. Poelje. 1953, Algemene Inleiding Tot De Bestuurskunde, Alphen aan den Rijn, N.
Samson N.V.
U. Rosenthal. 1978, Openbaar Bestuur, Samson HD., Jeenk Willink, Alphen aan den Rijn,
Leiden.
H.A Brasz. 1975, Inleiding tot de Bestuurswetenschap, Vuga Boekerij.
C.F. Strong. 1960, Modern Political Constituion, Sidgwick & Jackson Ltd., London.
R. Mac Iver. 1947, The Web of Governmen, The Mac Millan Company Ltd., New York.
Wilson, Woodrow. 1903, The State.
Apter, David. 1965, Comperative Politics, The Free Press, New York.
Merriam, Charles. 1957, Systimatics Politics, University of Chicago Press.
Syafiie, Inu Kencana. 2011, Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama.
Ndraha, Taliziduhu. 2011, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
http://redhaaalfian.blogspot.co.id/2011/10/konsep-dasar-ilmu-politik-pemerintah.html
[1] Soltau, An Introduction to Politics, hlm. 1.
[2]Harold J. Laski, the State in Theory and Practice (New York:The Viking Press,1947),
hlm. 8-9.
[3]H.H. Gerth and C. Wright Mills, trans.,eds and intoduction, from Max Weber: Essays in
Sociology (New York:Oxford University Press,1958), hlm. 78.
[4]R.M MacIver,The Modern State (London: Oxford University Press,1926), hlm.. 22.
[5]Soltau, An Introduction to Politics, hlm. 253.
[6]Laski, The State in Theory and Practice,hlm. 12.
[7]Charles E. Merriam, Systematic Poliitics (Chicago: University of Chicago Press,1947).
http://www.al-mukminun.com/2012/06/khilafah-islam-model-negara-terbaik.html

20