1. Bimtek pengelolaan keuangan desa akan difokuskan pada penatausahaan keuangan oleh bendahara desa. 2. Materi bimtek mencakup pengertian, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pemeriksaan keuangan desa. 3. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas bendahara desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

1. KESIAPAN dan PENYIAPAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
(DALAM KERANGKA UU No. 6 TAHUN 2014)
(TIM : Eks. Faskeu PNPM-MPd. Jawa Timur)

2. MANDAT PENGELOLAAN :
 Satuan Kerja adalah Pemerintah Desa
 Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
 Menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa;
 Kades menetapkan APBDes/th dengan Peraturan Desa (Perdes).

3. PTPKD
(Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa)
•Menerima,menyimpan,menyetorkan/membayar, menatausahakan &
mempertanggungjwbkan penerimaan pendapatan Desa & pengeluaran
pendapatan Desa dlm rangka pelaks. APBDesa;
Kepala Desa
(Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa)

4. PELAKSANAAN
KEGIATAN
 Semester I
 Semester Akhir
tahun
 Kekayaan Milik
Desa
 Pelaksanaan
Program Sektoral
 Perdes
ALUR Pengelolaan
Keuangan Desa
•Buku Kas Umum
•Buku Pembantu Pajak
•Buku Bank
Rancangan
APBDesa
P
A
R
T
I
S
I
P
A
T
I
F

5. DASAR PENGELOLAAN :

6. TUJUAN :
“ Mewujudkan Pemerintah Desa
Yang Baik dan Bersih Tanpa
KORUPSI “

7. a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah
ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat
Desa;
PASAL 4 UU No. 6 TAHUN 2014

8. d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa
untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan
bersama;
e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan
efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
lanjutan………………

9. g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan
sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
lanjutan………………

10. ASUMSI/PRASYARAT/TUJUAN :
@ Kapasitas (SDM) perangkat desa telah memadai dan mendukung dalam bidang perencanaan
pembangunan dan penganggaran desa (RPJMDes/RKPDes, APBDes).
@ Kapasitas teknis (SDM) perangkat desa telah memadai dan mendukung dalam bidang
pengelolaan keuangan dan aset desa.
@ Kapasitas teknis (SDM) perangkat desa telah memadai dan mendukung dalam bidang
pelaksanaan pekerjaan.
@ Telah tersusun sistem keuangan desa yang transparan, akuntable dan auditable.
@ Telah tersusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang layak dan akuntanbel.
@ Optimalnya dukungan monev dan pengendalian dari auditor, masyarakat dan pemerintah.

11. “ Dalam waktu dekat pencairan dana desa akan segera dilaksanakan “
“ Bagaimana dengan kesiapan pemerintah desa terhadap pemahaman
mekanisme/prosedur dan aturan teknis, kemampuan dan alat bantu
dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa ...???? “
“ Pemerintah Desa selaku Kuasa Pengguna
Anggaran/Satuan Kerja sampai saat ini belum pernah diberikan
Bimbingan Teknis terkait aplikasi pengelolaan Keuangan/Dana
Desa “
F A K T A ;

12. 1. Belum tersiapkannya perangkat teknis terkait dengan pengelolaan keuangan
desa.
2. Belum dipahaminya secara mendalam regulasi/aturan pendukung terkait
dengan teknis pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah dan pelaku di
tingkat desa.
3. Masih lemahnya daya dukung (SDM) dan kapasitas teknis perangkat serta
pelaku di tingkat desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan
pekerjaan sesuai sistem dan aturan yang berlaku.
4. Belum tersiapkannya sistem akuntansi standar di tingkat desa yang akan
digunakan untuk menyuysun laporan dan pertanggungjawaban keuangan
desa sesuai azas.
PROBLEMATIKA :

13. Potensi Penyalahgunaan Dana Desa

14. ∗ Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme)
∗ Tidak sesuai rencana  tidak jelas peruntukannya / tidak sesuai spesifikasi
∗ Tidak sesuai Pedoman, Juklak, juknis  khususnya pengadaan barang dan jasa
∗ Pengadministrasian laporan keuangan: Mar-kup dan mark-down, double counting
∗ Pengurangan alokasi Dana Desa, misalnya, dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala desa dan
perangkat untuk kepentingan pribadi
∗ Tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan
∗ Penyelewengan aset desa: Penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok); Penyewaan Tanah
Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya, untuk perumahan bisnis properti; Penyalahgunaan
Dana Hasil Pelepasan TKD
Jenis Penyalahgunaan :

15. ∗ Potensi Penyalahgunaan Dana Desa jika hal-hal dibawah ini belum kuatnya:
∗ Mekanisme koordinasi dan pengawasan
∗ Sistem pengelolaan keuangan
∗ Kualitas SDM masih rendah dan belum merata
∗ Motif kepentingan politik tertentu
∗ Sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa.
∗ Sistem pengadaan dan pengelolaan aset di desa
∗ Bimbingan teknis dan pendampingan
∗ Penerapan prinsip kehati-hatian
∗ Sistem sanksi administrasi dan hukum
∗ Fungsi kontrol di desa (BPD dan masyarakat)
Penyebab Penyalahgunaan Dana Desa

16. JIKA MASIH BANYAK KONDISI BELUM TERSIAPKAN serta
BERPOTENSI TERJADI PENYIMPANGANAN..... , APA YANG
HARUS LAKUKAN?
L A L U
B A G A I M A N A

17. Meningkatkan pemahaman & kapabilitaskapabilitas
khususnya BENDAHARA dan Sekretaris
Desa dalam melakukan penatausahaan
keuangan Desa & Pelaporannya
sehinggadapat meningkatkanehinggadapat meningkatkan
Transparansi, tertibdan DisiplinsertaTransparansi, tertibdan Disiplinserta
Akuntabilitas keuangandesaAkuntabilitas keuangandesa
SETIDAKNYA - BIMBINGAN TEKNIS SECARA INTENSIF bagi
PERANGKAT DESA

18. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Permendagri 113 tahun 2014
PERENCANAAN +
PENGANGGARAN
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN
RUANG LINGKUP : ARAH DAN FOKUS PADA BIMTEK DAN INTENSIF
PENDAMPINGAN KEPADA
BENDAHARA DESA

19. MATERI IN CLASS :
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DESA
SIMULASI
IMPLEMENTASI
PENATUSAHAAN
KEUANGAN DESA
KERANGKAKERANGKA
BIMBINGANBIMBINGAN TEKNISTEKNIS
BIMBINGAN
TEKNIS SECARA
INTENSIF
IMPLEMNETASI UU
DESA
NO : 6 / 2014
TUPOKSI
BENDAHARA+SEKRETARIS
DESA BERJALAN

20. BIMTEK - UMUM
1. BINA SUASANA
Perkenalan,Membangun motivasi belajar,dan Kerjasama
Pengungkapan Harapan
Pembentukan kepengurusan kelas dan Tata Tertib Latihan
Tes Penjajakan/Pre Test
Tujuan dan Alur Proses Latihan
RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK):
UMUM , INTI DAN PENUNJANG

21. BIMTEK - UMUM
2. POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
Dasar Hukum / Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pengertian Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Desa
Azas Pengelolaan Keuangan Desa
Cakupan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa
3. PENGELOLA KEUANGAN DESA
Unsur Pengelola Keuangan Desa
Kewenangan dan Tanggungjawab Pengelola
RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK):
UMUM , INTI DAN PENUNJANG

22. BIMTEK - UMUM
4. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
Komponen APB Desa
Mengisi Form APB Desa
RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK):
UMUM , INTI DAN PENUNJANG

23. BIMTEK - INTI
5. PERENCANAAN
Penyusunan APBDesa
Evaluasi Rancangan APBDesa
Penetapan Rancangan APBDesa
RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK):
UMUM , INTI DAN PENUNJANG

24. BIMTEK - INTI
6. PELAKSANAAN dan SIMULASI
Pokok-Pokok Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pengajuan SPP , Buku Kas pembantu
kegiatan, Pengadaan Barang dan Jasa, Perubahan APBDesa.
Simulasi soal transaksi keuangan dan Analisa Transaksi
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan
Kelengkapan bukti bukti transaksi (Nota, Kwitansi, Bukti
Pembayaran, Pengarsipan & Penggolongan bukti transaksi)
RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK):
UMUM , INTI DAN PENUNJANG

25. BIMTEK - INTI
7. PENATAUSAHAAN
Pengertian dan Cakupan Kegiatan Penatausahaan
Buku Kas Umum
Buku Kas Pembantu Pajak
Buku Bank
RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK):
UMUM , INTI DAN PENUNJANG

26. BIMTEK - INTI
8. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pengertian, Prinsip, Tujuan, dan Jenis Pelaporan
Ketentuan dan Tatacara Pelaporan
Tugas dan Kewajiban Pengelola
Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban
RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK):
UMUM , INTI DAN PENUNJANG

27. BIMTEK - PENUNJANG
9. PEMERIKSAAN KEUANGAN
Pengertian dan Jenis Audit
Audit oleh Auditor Negara
Audit Partisipatif
10. RENCANA AKSI
Penilaian Kesenjangan
Aspek-Aspek Pokok Penyusunan Rencana Aksi
Menyusun Rencana Aksi
RUANG LINGKUP BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK):
UMUM , INTI DAN PENUNJANG

28. MATERI dan NARA SUMBER
Kegiatan ini didukung oleh Tim yang telah
berpengalaman melakukan pendampingan
Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
terdiri dari Eks. Fasilitator KeuanganPNPM-MPd.
Jawa Timur, dalam bentuk Penyiapan Modul/Materi
yang telah dikembangkan dan dikonsultasikan kepada
Auditor serta sebagai Nara Sumber.