1. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia meliputi pembunuhan Munir dan Marsinah yang merupakan aktivis, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa di Trisakti, pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok, serta pembantaian sipil di Rawagede.
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
1.
2. 1. Adinda Mega Chantika (02)
2. Doris Agusnita (07)
3. Jovan Amanda Amartya (12)
4. Muhammad Dedy Pramana (15)
5. Novitasari (18)
6. Sigit Haris Adi P (25)
7. Voky Fibriyono (30)
3. 1. Pengertian HAM
Hak asasi manusia (HAM) adalah hak pokok atau
hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir
yang secara kodrat melekat pada setiap manusia
dan tidak dapat diganggu gugat karena
merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa.
4. Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang
dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia setiap
perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat
negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian
yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan
atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok
orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak
mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh
penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku.
5. Macam-Macam HAM
1. Hak asasi pribadi / personal Right
o Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah
tempat
o Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
o Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
o Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama
dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
2. Hak asasi politik / Political Right
1. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
2. hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
3. Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi
politik lainnya
4. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
Hak azasi hukum / Legal Equality Right
o Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan
o Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
o Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
6. 4. Hak asasi Ekonomi / Property Rigths
o Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
o Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
o Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang
piutang, dll
o Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
o Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
o Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
o Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan,
penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
4. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
o Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
o Hak mendapatkan pengajaran
o Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat
dan minat
7.
8. a) Hak dalam bidang politik (pasal 27 (1) dan 28).
b) Hak dalam bidang ekonomi (pasal 27 (2), 33, 34).
c) Hak dalam bidang sosial budaya (pasal 29, 31,
32).
d) Hak dalam bidang hankam (pasal 27 (3) dan 30).
e) UU Nomor 39 Tahun 1999
9. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998
1.Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur
pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan
pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.
2.Menugaskan kepada Presiden dan DPR untuk meratifikasi (mengesahkan)
berbagai instrumen hak asasi manusia internasional selama tidak bertentangan
dengan Pancasila dan DUD 1945
3.Membina kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara
untuk menghormati, menegakkan hak dan menyebarluaskan hak asasi
manusia melalui gerakan kemasyarakatan.
4.Melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan dan penelitian serta
menyediakan media tentang hak asasi manusia yang ditetapkan dengan
undang-undang
5.Menyusun naskah hak asasi manusia dengan sistematis dengan susunan:
a.Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia dan,
b.Piagam hak asasi manusia
6.Isi beserta uraian naskah hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari ketetapan ini.
7.Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu langgal 13
November 1998
10.
11. 1. Kasus Pembunuhan Munir
Munir Said Thalib bukan sembarang orang, dia adalah aktifis
HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran
HAM. Munir lahir di Malang, 8 Desember 1965. Munir
pernah menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia,
Munir meninggal pada tanggal 7 September 2004 di dalam
pesawat Garuda Indonesia ketika ia sedang melakukan
perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Spekulasi mulai
bermunculan, banyak berita yang mengabarkan bahwa Munir
meninggal di pesawat karena dibunuh, serangan jantung
bahkan diracuni. Namun, sebagian orang percaya bahwa
Munir meninggal karena diracuni dengan Arsenikum di
makanan atau minumannya saat di dalam pesawat.
12.
13. 2. Pembunuhan Aktivis Buruh Wanita, Marsinah
Marsinah merupakan salah satu buruh yang bekerja di PT.
Catur Putra Surya (CPS) yang terletak di Porong, Sidoarjo,
Jawa Timur. Masalah muncul ketika Marsinah bersama
dengan teman-teman sesama buruh dari PT. CPS menggelar
unjuk rasa, mereka menuntut untuk menaikkan upah buruh
pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Dia aktif dalam aksi unjuk
rasa buruh. Masalah memuncak ketika Marsinah menghilang
dan tidak diketahui oleh rekannya, dan sampai akhirnya pada
tanggal 8 Mei 1993 Marsinah ditemukan meninggal dunia.
14. 3. Penculikan Aktivis 1997/1998
Salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yaitu kasus
penculikan aktivis 1997/1998. Kasus penculikan dan
penghilangan secara paksa para aktivis pro-demokrasi,
sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik.
4. Penembakan Mahasiswa Trisakti
Kasus penembakan mahasiswa Trisakti merupakan salah satu
kasus penembakan kepada para mahasiswa Trisakti yang
sedang berdemonstrasi oleh para anggota polisi dan militer.
5. Pembantaian Santa Cruz/Insiden Dili
Kasus ini masuk dalam catatan kasus pelanggaran HAM di
Indonesia, yaitu pembantaian yang dilakukan oleh militer
atau anggota TNI dengan menembak warga sipil di
Pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor-Timur pada tanggal 12
November 1991.
15. 6. Peristiwa Tanjung Priok
Kasus ini murni pelanggaran HAM. Bermula ketika warga
sekitar Tanjung Priok, Jakarta Utara melakukan
demonstrasi beserta kerusuhan yang mengakibatkan
bentrok antara warga dengan kepolisian dan anggota TNI
yang mengakibatkan sebagian warga tewas dan luka-luka.
7. Pembantaiaan Rawagede
Peristiwa ini merupakan pelanggaran HAM berupa
penembakan beserta pembunuhan terhadap penduduk
kampung Rawagede (sekarang Desa Balongsari,
Rawamerta, Karawang, Jawa Barat) oleh tentara Belanda
pada tanggal 9 Desember 1947 diringi dengan dilakukannya
Agresi Militer Belanda I. Puluhan warga sipil terbunuh oleh
tentara Belanda yang kebanyakan dibunuh tanpa alasan
yang jelas.