Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan pengembangan UMKM tahun 2022 meliputi pengelolaan terpadu UMKM, arah kebijakan DAK fisik untuk UMKM, dan DAK non fisik untuk pengembangan kapasitas UMKM."

1. Arah Kebijakan Perencanan Pengembangan UMKM
Tahun 2022
Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi – Bappenas
9 April 2021

2. Kementerian PPN/Bappenas 2
Kerangka Paparan
Highlight Major Project Pengelolaan Terpadu
UMKM Tahun 2022
Highlight Arah Kebijakan DAK Fisik UMKM dan DAK
Non Fisik PK2UKM Tahun 2022
 Arah Kebijakan DAK Fisik UMKM
 Arah Kebijakan DAK Non Fisik PK2UKM
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

3. Kementerian PPN/Bappenas 3
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2022

4. Kementerian PPN/Bappenas
4
Tema RKPTahun 2022
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022

5. Kementerian PPN/Bappenas 6
Fokus Pemulihan Ekonomi di Sektor UMKM

6. Kementerian PPN/Bappenas 7
Struktur Prioritas Nasional, Proogram Prioritas dan Kegiatan Prioritas
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

7. Kementerian PPN/Bappenas 8
Proyek Prioritas dalam PP Penguatan Kewirausahaan, UMKM
dan Koperasi RKP 2022

8. Kementerian PPN/Bappenas
Highlight Major Project
Pengelolaan Terpadu UMKM Tahun 2022
10

9. Kementerian PPN/Bappenas
Highlight Major Project RKP 2022
Sumber: Rancangan RKP 2022
11
Pengelolaan Terpadu
UMKM
11

10. Kondisi Saat Ini
Fakta dan Data Terkait Kondisi Saat Ini
Segmentasi Penerima Manfaat:
UMKM yang terlibat di sektor
produksi dan pemasaran.
Visi: Meningkatnya UMKM yang
berdaya saing
• Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%.
• Kontribusi UMKM terhadap total ekspor non migas 30%.
• Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan 20.9%.
• Pertumbuhan Wirausaha 3%
• Arahan Presiden terkait Masterplan Pengembangan UMKM dan amanat UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kategori Relevansi Proyek
Impact/Outcome Utama
• Pengelolaan terpadu UMKM dapat berkontribusi pada peningkatan kontribusi UMKM pada PDB, penciptaan lapangan
pekerjaan, dan peningkatan nilai ekspor.
A. Latar Belakang Proyek
Intisari Latar Belakang
Rencana Pengembangan Proyek
• UMKM berkontribusi pada 57% PDB nasional serta menyerap 97% dari total jumlah pekerja.
• Pelaksanaan program pengembangan UMKM tersebar di berbagai K/L, serta belum terintegrasi dan
terkoordinasi dengan baik antar K/L.
• UMKM menghadapi kendala pada berbagai aspek usaha diantaranya bahan baku, pembiayaan, pemasaran,
teknologi, dan SDM.
• UMK yang menjalin kemitraan, termasuk berjejaring dalam rantai nilai global masih rendah (7%).
• Kontribusi ekspor UMKM masih sebesar 14% terhadap total ekspor Indonesia.

11. Lokasi
Aceh, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara
Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur
Ket: lokasi ditentukan berdasarkan
keberadaan PLUT KUMKM dan
KEK/KI/Kawasan Pariwisata/Klaster, dan
Nilai IRIO atas komoditas unggulan
Kelembagaan
Kementerian Koperasi dan UKM
Kemenperin, BKPM, BSN, Kemendag,
Kemenag, Kemendagri,
KemendesPDT, Kemendikbud,
Kementan, KKP, Kemenparekraf,
Kemenko Ekon, Kemensos, KLHK,
Koimnfo, KPPU, LIPI, KPPPA, Pemda
Kesiapan
Kelembagaan
• Peran Kementerian KUKM
sebagai koordinator masih
perlu diperkuat.
Status
Kesiapan
• Penyusunan Masterplan
Akselerasi Pengembangan
UMKM
• Masih dilakukan
penelaahan terperinci
terhadap proyek yang
dapat mendukung MP ini.
• Fokus lokasi dan komoditas
masih perlu ditelaah
dengan MP lain dan
dikoordinasikan dengan
Kementerian KUKM.
Kesiapan
Regulasi
• UU Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja
• PP Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Kemudahan,
Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan
UMKM
B. Deskripsi & Status Proyek
Struktur Proyek
Status Kesiapan, Kesiapan
Kelembagaan & Regulasi Proyek
Profil Proyek
Penanggung Jawab Proyek
Lintas K/L/D
Pengelolaan
Terpadu
UMKM
Penyediaan akses Pembiayaan
Penyediaan Akses Bahan Baku
dan Ruang/Alat Produksi
Bersama
Kurasi dan Standardisasi
Produk
Perluasan akses Pasar dan
Kemitrausahaan
Pendampingan SDM
UMKM*
Regulasi dan pendataan UMKM

12. Skema Major Project UMKM Terpadu
Pengepul,
Pedagang,
Koperasi, BUMDes
Pedagang Besar,
Distributor, Ritel
Petani dan
Usaha Mikro
Penyediaan Akses Pembiayaan
Kurasi dan Standardisasi Produk
Perluasan akses Pasar dan Kemitrausahaan
Regulasi dan pendataan UMKM
Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama
Penyediaan bahan mentah
Spesifikasi produk
Distribusi produk olahan
Spesifikasi bahan baku Kebutuhan pasar
Pemasaran Produk akhir
Major Project
Korporasi Petani
Major Project Transformasi Digital
Konsumen
Major Project
Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra Produksi
Udang dan Bandeng
Major Project
Industri 4.0
Usaha
Besar
Pendampingan SDM UMKM*

13. Kementerian PPN/Bappenas
Dampak Proyek
Kerangka Logis Dampak Ekonomi
Dampak Sasaran PN/PP SDGs yang Relevan
Kontribusi PDB UMKM terhadap PDB
Nasional (%)
 Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja,
investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian
(PN-1)
 Menguatnya kewirausahaan, usaha mikro, kecil
menengah (UMKM) dan koperasi (PP-5)
 Tujuan Ke 1 –Menghapus kemiskinan
 Tujuan Ke 8 – Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
 Tujuan Ke 9 – Infrastukrur, industri dan inovasi
 Tujuan Ke 10 – Mengurangi ketimpangan
Kontribusi UMKM Terhadap Ekspor
Nasional
Impact
Kontribusi UMKM terhadap
PDB Nasional sebesar 65%
Kontribusi UMKM terhadap
total ekspor non migas 30%
Outcome
Output
Penyediaan Akses
Bahan Baku dan
Ruang/Alat Produksi
Bersama
1. Ketersediaan bahan
baku
2. Desain produk dan
kemasan
3. Pembinaan Fabrikasi
produk UMK
4. Sarpras Produksi dan
Pendukung
5. Pelatihan dan
Pendampingan
6. Standardisasi dan
Sertifikasi melalui
Pelatihan atau
Pendampingan
7. Bentuk Lainnya
Kurasi dan
Standardisasi
Produk
1. Fasilitasi
Standardisasi
dan Sertifikasi
2. Kurasi UMKM
3. Kurasi Produk
Unggulan
4. Standardisasi
dan Sertifikasi
melalui
Pelatihan atau
Pendampingan
Perluasan akses pasar
dan kemitraan
1. Kemitraan usaha
2. Fasilitasi Pemasaran
dan Pameran
3. Literasi Digital dan
NonDigital
4. Pengembangan
Kapasitas Logistik
Untuk Pemasaran
5. Pengembangan
Agregator Bisnis
Online
6. Penghargaan/Busines
s Award
7. Bentuk lainnya
Penyeduaan Akses
Pembiayaan
1. Bantuan Permodalan
2. Dana bergulir
pemerintah
3. Pendampingan akses
pembiayaan
4. Imbal Jasa Penjaminan
dan/atau Subsidi Bunga
5. Restrukturisasi Kredit
melalui Penempatan
Dana Pemerintah pada
Bank Umum
6. Penjaminan Kredit
Modal Kerja
7. Bentuk Pembiayaan
Lainnya
Regulasi dan
Pendataan UMKM
1. Pendataan UMKM
2. Regulasi UMKM
3. Fasilitasi Perizinan
berusaha
4. Fasilitasi HKI
Akses Pembiayaan Terjangkau bagi UMKM
UMKM Naik Kelas
Simulasi Dampak Sosial-Ekonomi
 Pelaksanaan MP Pengelolaan UMKM Terpadu
mendorong UMKM terlibat dalam rantai nilai
produksi dari hulu-hilir untuk meningkatkan nilai
tambah produk yang dihasilkan, serta terlibat
dalam rantai pasok, dengan estimasi kontribusi
terhadap PDB nasional dan total ekspor nasional
pada Tahun 2024 masing-masing sebesaar 65%
dan 30%
 Dengan pelibatan tenaga kerja dalam
pelaksanaan poyek, akan memberikan dampak
terhadap penyerapan tenaga kerja lokal yang
mampu berperan penting dalam upaya
pengurangan tingkat kemiskinan khususnya di
area pelaksanaan proyek
Indikator Tahun
2022
Tahun
2024
Kontribusi UMKM terhadap
PDB Nasional sebesar (%)
63% 65%
Kontribusi UMKM terhadap
total ekspor non migas (%)
20% 30%
15

14. Kementerian PPN/Bappenas 16
Sebaran Lokasi Major Project Pengelolaan
Terpadu UMKM
Produk Rotan
Kopi
Sapi
Biofarmaka (Jahe) Kelapa
Sumber: RKPD 2020, RPJMD berlaku
D.I. ACEH
KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA
NUSA TENGGARA TIMUR
KOMODITAS
UNGGULAN PROVINSI
berdasarkan Dokumen
Perencanaan
JAWA TENGAH

15. Kementerian PPN/Bappenas 17
Highlight Arah Kebijakan DAK Fisik UMKM
dan DAK Non Fisik PK2UKM Tahun 2022

16. Kementerian PPN/Bappenas 18
Sekilas Tentang DAK Fisik UMKM & DAK Non-Fisik PK2UKM​
Berdasarkan amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 139 PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM, DAK Fisik dan Non Fisik dialokasikan paling sedikit
untuk:
DAK FISIK DAK Non FISIK
Penyelenggaraan sistem informasi dan pendataan koperasi dan UKM
Pengelolaan Terpadu UMKM
Bantuan dan pendampingan hukum
Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM melalui pelatihan dan pedampingan

17. Kementerian PPN/Bappenas 19
Pelaksanaan DAK Sesuai Amanat UU Cipta Kerja
Pelaksanaan DAK yang merupakan amanat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 7 tahun
2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM pasal 139 sebagai berikut:
Pelaksanaan DAK direncanakan tahun 2025,
sementara menggunakan belanja K/L sembari
menyiapkan kapasitas daerah
Tahun 2022 masuk ke dalam DAK sentra IKM dengan
menambah menu kemitraan dan pemasaran
Tahun 2022 akan coba diintegrasikan dalam DAK Non
Fisik PK2UKM
• DAK Non Fisik PK2UKM
• DAK Fisik Pembangunan dan Revitalisasi PLUT
Penyelenggaraan sistem informasi dan
pendataan koperasi dan UKM
Pengelolaan Terpadu UMKM
Bantuan dan pendampingan hukum
Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM
melalui pelatihan dan pedampingan

18. Kementerian PPN/Bappenas
Arah Kebijakan DAK Fisik UMKM
20

19. Kementerian PPN/Bappenas 21
Konsep DAK Fisik Bidang UMKM*
Diarahkan untuk pembangunan gedung baru dan kelengkapan
sarana dan prasarana penunjang PLUT bagi daerah yang belum
terdapat PLUT guna mendukung kegiatan layanan PLUT bagi UMKM,
meliputi:
• Tempat layanan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha dari
para mentor/pelatih kepada pelaku UMKM/start-up
• Tempat inkubasi bisnis untuk para UMKM/start-up untuk naik
kelas
• Coworking space yang dimanfaatkan sebagai wadah bertemunya
pelaku-pelaku UMKM/start-up untuk mendiskusikan ide bisnis
dan pengembangan usaha
• Sarana pelatihan teknis bagi calon-calon wirausaha sesuai
bidangnya
• Sarana pemasaran produk UMKM binaan
Menu Pembangunan Pusat Layanan Usaha
Terpadu (PLUT) KUKM di Kawasan Pariwisata
1. Menu Revitalisasi Pusat Layanan Usaha
Terpadu (PLUT) KUKM di Kawasan Pariwisata
2.
Diarahkan program revitalisasi PLUT existing di daerah untuk
meningkatkan kapasitas layanan PLUT kepada UMKM, meliputi:
• Revitalisasi Tempat layanan konsultasi bisnis dan pendampingan
usaha dari para mentor/pelatih kepada pelaku UMKM/start-up
• Inkubasi bisnis untuk para UMKM/start-up untuk naik kelas
• Revitalisasi Coworking space yang dimanfaatkan sebagai wadah
bertemunya pelaku-pelaku UMKM start-up untuk mendiskusikan
ide bisnis dan pengembangan usaha
• Revitalisasi Sarana pelatihan teknis bagi calon-calon wirausaha
sesuai bidangnya
• Revitalisasi Sarana pemasaran produk UMKM binaan
*) Usulan Baru DAK Pada TA 2022

20. Kementerian PPN/Bappenas 22
Optimalisasi PLUT dalam Memperkuat Kapasitas Pendamping,
Konsultan, dan Penyuluh KUMKM
Penguatan kapasitas SDM konsultan bisnis dan pendamping UMKM untuk meningkatkan keterjangkauan
dan eskpansi layanan PLUT UMKM, khususnya mendukung pelayanan optimal bagi UMKM di daerah
destinasi wisata
Transfer knowledge dan menjalin kemitraan dengan lembaga inkubator kampus lokal dalam upaya
meningkatkan kemampuan SDM pendamping UMKM untuk pengembangan usaha UMKM yang di
dampinginya
Kerjasama lintas pemangku kepentingan terutama dunia usaha sebagai upaya menjaring potensi pasar
bagi UMKM yang dibina oleh para pendamping dan/atau konsultan binsis PLUT KUMKM
1.
2.
3.

21. Kementerian PPN/Bappenas
Aceh (2)
Sumut (2)
Riau (2)
Sumsel (1)
Kaltim (1)
Kalteng (2)
Banten (1)
Jateng (8)
DIY (1)
Jatim (6)
Bali (3)
NTB (3)
NTT (2)
Sultra (2)
ulteng (2)
Gorontalo (1)
Sulut (1)
Sulbar (2)
Sulsel (4)
Maluku (2)
Papua (1)
Bengkulu (1)
Sumbar (2)
Jambi (1)
Kepri (3)
Babel (1)
Lampung (1)
Jabar (5)
Kalsel (3)
Kalbar (1)
Malut (1)
Papua Barat (2)
Kalut (1)
Sebaran Lokasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

22. Kementerian PPN/Bappenas 24
Sebaran Lokasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
NO. PROVINSI
LOKASI PLUT-KUMKM
Total
2013 2014 2016-2017 2018 2019
1 Aceh Kab. Aceh Besar Provinsi - 2
2 Sumatera Utara - Kab. Simalungun - *Provinsi 2
3
4
Sumatera Barat - - Kab. Lima Puluh Kota Provinsi 2
Riau Provinsi, Kab. Kampar Kab. Palalawar - 2
5 Jambi Provinsi - - 1
6 Sumatera Selatan - - - Kota Prabumulih 1
7 Bengkulu - -
Provinsi Kab. Bengkulu Utara 2
8 Lampung - - Provinsi Kab. Mesuji 2
9 Bangka Belitung - Provinsi Kab. Belitung 2
10 Kepulauan Riau - -
Kab, Kep. Anambas Kab. Bintan
Kota Batam
3
11 DKI Jakarta - - -
12 Jawa Barat Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi Kab. Subang, Kab. Tasikmalaya
- Kab. Kuningan 5
13 Jawa Tengah Provinsi, Kab. Kebumen
Kab. Cilacap, Kota
Surakarta, Kab. Pemalang
*Kab. Kendal
*Kab. Purbalingga, *Kab.
Sukoharjo
8
14 DI Yogyakarta Provinsi - - 1
15 Jawa Timur Kab. Pacitan, Kota Malang -
Kab. Tulungagung
Kab. Malang
Kota Pasuruan Kab. Jember 6
16 Banten - Provinsi - 1
17 Bali Provinsi Kab. Gianyar - Kab Jemrana 3
18 Nusa Tenggara Barat Provinsi Kab. Bima - Kab. Lombok Utara 3
19 Nusa Tenggara Timur - Provinsi Kab. Sumba Barat Daya 2
20 Kalimantan Barat Provinsi - - 1

23. Kementerian PPN/Bappenas 25
Sebaran Lokasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
NO. PROVINSI
LOKASI PLUT-KUMKM
Total
2013 2014 2016-2017 2018 2019
21 Kalimantan Tengah - Provinsi - Kab. Kapuas 2
22 Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru Kab. Kotabaru - Kab. Tabalong 3
23 Kalimantan Timur - - Provinsi 1
24 Kalimantan Utara - Kab. Bulungan - 1
25 Sulawesi Utara - Provinsi
- Kab. Minahasa Selatan 2
26 Sulawesi Tengah - - Provinsi Kab. Sigi 2
27 Sulawesi Selatan Provinsi, Kota Palopo Kab. Bantaeng
- Kab. Kepulauan Selayar 4
28 Sulawesi Tenggara Provinsi Kab. Wakatobi - 2
29 Gorontalo - Provinsi - 1
30 Sulawesi Barat - Provinsi
- Kab. Mamuju Tengah 2
31 Maluku Provinsi - - 2
32 Maluku Utara - Provinsi - 1
33 Papua Provinsi - - 1
34 Papua Barat Provinsi - - Kab. Sorong 2

24. Kementerian PPN/Bappenas

25. Kementerian PPN/Bappenas 27
Arah Kebijakan DAK Non Fisik PK2UKM

26. Kementerian PPN/Bappenas 28
DAK Non Fisik PK2UKM bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan intensif
kepada pelaku UMKM dan koperasi, khususnya yang terdampak pandemi covid-19 sesuai
kebutuhan para pelaku UMKM dan koperasi terdampak.
Penggunaan DAK Non Fisik PK2UKM
• Persiapan dan penyelenggaraan Pelatihan
• Biaya penunjang (modul, sertifikat dll)
• Biaya tenaga pendamping
• Biaya transportasi dan/atau operasional
• Uang saku harian dan biaya transportasi peserta Pelatihan
• Honorarium dan biaya perjalanan Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur atau Pengajar.
Cakupan pelatihan dan pendampingan DAK Non Fisik PK2UKM ini antara lain teknologi
informasi, kewirausaahan, manajerial, keterampilan teknis, kompetensi sesuai SKKNI, dan
perkoperasian.

27. Kementerian PPN/Bappenas
Indikator A (utama) bobot 40%
• Jumlah anggota koperasi aktif/jumlah penduduk
usia produktif
• Jumlah koperasi bersertifikat NIK/jumlah koperasi
aktif (NIK)
• Total pelaku usaha mikro dan kecil/jumlah
penduduk usia produktif
Indikator B (prioritas) bobot 20%
• Organisasi perangkat daerah yang membidangi
koperasi dan UMKM dengan nomenklatur tunggal
• Daerah dengan kapasitas fiskal selain yang sangat
tinggi
INDIKATOR PENILAIAN DAERAH PENERIMA DAK PK2UKM
Indikator C (tambahan) bobot 20%
Kebijakan/direktif khusus sebagai penugasan program
prioritas nasional seperti:
• Daerah Pelaksanaan Major Project Pengelolaan Terpadu
UMKM
• Daerah terdampak pandemi covid-19
• Daerah destinasi pariwisata prioritas
• Daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan daerah
bencana
Indikator D bobot 20%
• Hasil evaluasi DAK Non Fisik PK2UKM tahun 2020
meliputi:
• Penyerapan
• Target capaian

28. Kementerian PPN/Bappenas 30
Arah Kebijakan DAK Non Fisik PK2UKM 2022 (3/3)
Pembiayaan kegiatan pelatihan daring terdiri dari:
 Jaringan komunikasi (internet, sewa peladen, jasa aplikasi)
 pulsa peserta
 biaya visualisasi materi
 biaya modul elektronik
 biaya penunjang berupa kurikulum, silabus, modul dan
 sertifikat Pelatihan
 honorarium penceramah dan narasumber.
7
Penyelenggaraan sistem informasi dan pendataan UMKM dan Koperasi yang
terintegrasi dilaksanakan setelah data terpadu UMKM terbangun (diperkirakan
dilaksanakan pada tahun 2025)
8
Penyelenggaraaan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku Usaha Mikro
dan Usaha Kecil sesuai mandat dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 7 Tahun
2021
9

29. Kementerian PPN/Bappenas 31
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022

30. Kementerian PPN/Bappenas
32
Tema RKPTahun 2022
Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Struktural
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022

31. Kementerian PPN/Bappenas 33
Fokus RKP 2022

32. Kementerian PPN/Bappenas 34
Fokus Pemulihan Ekonomi di Sektor UMKM

33. Kementerian PPN/Bappenas 35
Struktur Prioritas Nasional, Proogram Prioritas dan Kegiatan Prioritas
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

34. Kementerian PPN/Bappenas 36
Proyek Prioritas dalam PP Penguatan Kewirausahaan, UMKM
dan Koperasi RKP 2022

35. Kementerian PPN/Bappenas 37
Sasaran dan Indikator RKP terkait Koperasi dan UMKM

36. Kementerian PPN/Bappenas
Terima Kasih
38

37. Kementerian PPN/Bappenas
Lampiran
39

38. Kementerian PPN/Bappenas 40
Usulan Rincian Menu Kegiatan DAK Fisik UMKM TA 2022
Pembangunan
Pematangan Lahan PLUT, diusulkan alokasi
anggaran sebesar Rp750.000.000/lokasi
Pembangunan Gedung PLUT, diusulkan alokasi
anggaran sebesar Rp5 miliar/unit PLUT
Fasilitas/ Sarpras penunjang PLUT, diusulkan
alokasi anggaran sebesar Rp4,25 miliar/unit
PLUT
Total alokasi usulan untuk menu
pembangunan adalah Rp10 miliar/unit
PLUT
Ruang pelatihan kapasitas 25 orang; Aula; Idea Room
Private; Idea Room Open Space; Idea Room Fun Space;
Perpustakaan; Inkubator Kuliner; Inkubator Agribisnis;
Inkubator Kerajinan; Inkubator Digital; co-working space;
Rumah Kemasan; Studio Foto/Video Produk; Musollah;
Toilet Laki-Laki; Toilet Perempuan; Laktasi; Jalur
Disabilitas; Media Centre; Ruang display; Kantor
Pengelola; Parkir; Pembuatan papan nama
Internet; Genset; PC; Industrial Design Interior; Mebeleur;
Proyektor; Kamera Foto; Kamera Video; LCD; Kithcen Set;
Listrik dan Genset; Perlengkapan Agribisnis; Perlengkapan
Kerajinan
Pematangan Lahan awal yang di ikuti pembangunan fisik,
sdengan estimasi biaya Pematangan lahan 500.000*1.500
m2
Berdasarkan usulan menu DAK Fisik UMKM pada Pembahasan MM DAK Fisik Tematik Penugasan Penguatan DPP dan Sentra IKM, Senin, 29 Maret 2021

39. Kementerian PPN/Bappenas 41
Usulan Rincian Menu Kegiatan DAK Fisik UMKM TA 2022
Revitalisasi
Pematangan Lahan PLUT, diusulkan alokasi
anggaran sebesar Rp275.000.000/lokasi
Pembangunan Gedung PLUT, diusulkan alokasi
anggaran sebesar Rp2,75 miliar/unit PLUT
Fasilitas/ Sarpras penunjang PLUT, diusulkan
alokasi anggaran sebesar Rp2,97 miliar/unit
PLUT
Total alokasi usulan untuk menu revitalisasi
adalah Rp6 miliar/unit PLUT
Ruang pelatihan kapasitas 25 orang; Aula; Idea Room
Private; Idea Room Open Space; Idea Room Fun Space;
Perpustakaan; Inkubator Kuliner; Inkubator Agribisnis;
Inkubator Kerajinan; Inkubator Digital; co-working space;
Rumah Kemasan; Studio Foto/Video Produk; Musollah;
Toilet Laki-Laki; Toilet Perempuan; Laktasi; Jalur
Disabilitas; Media Centre; Ruang display; Kantor
Pengelola; Parkir; Pembuatan papan nama
Internet; Genset; PC; Industrial Design Interior; Mebeleur;
Proyektor; Kamera Foto; Kamera Video; LCD; Kithcen Set;
Listrik dan Genset; Perlengkapan Agribisnis; Perlengkapan
Kerajinan
Pematangan Lahan awal yang di ikuti pembangunan fisik,
sdengan estimasi biaya Pematangan lahan 500.000*550 m2
Berdasarkan usulan menu DAK Fisik UMKM pada Pembahasan MM DAK Fisik Tematik Penugasan Penguatan DPP dan Sentra IKM, Senin, 29 Maret 2021

40. Kementerian PPN/Bappenas 42
Usulan Kegiatan DAK Non Fisik PK2UKM TA 2022
Pendampingan Pelaku UMKM
Tingkat Provinsi
Total Usulan DAK Non Fisik PK2UKM Rp400,19 miliar
Pendamping di level provinsi diberikan tugas selama 11
bulan dengan rate honor Rp3,5 juta/bulan. Pada setiap
provinsi (di 34 provinsi) dialokasikan sebanyak 7 orang
pendamping, sehingga total alokasi yang diusulkan adalah
Rp9,16 miliar.
Peserta pendampingan di level provinsi dialokasikan 30
orang/Angkatan untuk 15 Angkatan, dengan satuan biaya Rp5,57
juta/peserta, sehingga usulan alokasi total mencapai Rp85,29
miliar
Pendamping di level kabupaten/kota (508 kab/kota)
diberikan tugas selama 11 bulan dengan rate honor Rp2,8
juta/bulan, dialokasikan sebanyak 5 orang pendamping, sehingga
total alokasi yang diusulkan adalah Rp78,23 miliar.
Peserta pendampingan di level kabupaten/kota (508 kab/kota)
dialokasikan 30 orang/Angkatan untuk 3 Angkatan, dengan
satuan biaya Rp4,97 juta/peserta, sehingga usulan alokasi total
mencapai Rp227,45 miliar
Tingkat Kabupaten/Kota
Total Rp94,46 miliar Total Rp305,68 miliar