Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I dari Januari hingga Oktober 2021 meliputi masukan, proses, dan keluaran program kesehatan guna memenuhi hak masyarakat akan layanan kesehatan dasar.

1. EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PUSKESMAS KELURAHAN JAGAKARSA I
BULAN JANUARI – OKTOBER 2021
Disusun oleh :
dr. Irfana Efendi
Pendamping:
dr. Dewy Mismarita
NIP. 196303071989102001
PROGRAM DOKTER INTERNSIP
PUSKESMAS KELURAHAN JAGAKARSA I
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2021

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena hanya atas
rahmat dan izin-Nya saya dapat menyelesaikan evaluasi program ini. Evaluasi
program ini merupakan hasil kegiatan yang saya lakukan sebagai dokter internsip
di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I. Begitu banyak dukungan dan bantuan yang
saya terima dari banyak pihak. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada :
1. Kepala Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I sekaligus dokter pendamping
internsip atas bimbingan dan bantuannya
2. Staff Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I atas bantuan dan kerjasamanya
3. Teman-teman sejawat dokter internsip atas bantuan dan dukungannya.
Akhir kata saya berharap semoga evaluasi program ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak yang membutuhkan.
Jakarta, November 2021
dr. Irfana Efendi

3. DAFTAR ISI

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuanidan mutu pelayanan dasar
minimal sebagai urusan pemerintah untuk memenuhiohak setiap warga negara
(Kemenkes, 2019). Sesuaiodengan ketentuan yang sudah ditetapkanmpemerintah
untuk memenuhi setiap SPM yangoberlaku diharapkan targetidapat mencapai
100% untuk memenuhiokesejahteraan masyarakat.
Mutu suatu pelayanan tidak terlepas dari adanya suatu standar acuan yang
dijadikan pedoman untuk memberikan pelayanan. Pemerintah dalam mendukung
pelayanan yang bermutu yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
Pencapaian target SPM dengan program prioritas lainnya menjadi indikator bagi
Pemerintah Daerah untuk menilai baik atau tidaknya kinerja Kepala Daerah dalam
melaksanakan tugas dengan adanya reward dan punisment.
Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan dalam memberikan
pelayanan bermutu yang secara minimal harus dilaksanakan oleh Pemerintah
daerah dengan target capaian SPM harus 100% setiap tahunnya. SPM bidang
kesehatan mencakup 12 indikator jenis layanan yaitu pelayanan kesehatan ibu
hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir,
pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar,
pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut,
pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes
melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan
kesehatan orang dengan TB, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko
terinfeksi HIV.
Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I merupakan fasilitas pelayanan kesehatan
yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu

5. bagi masyarakat di Wilayah Kelurahan Jagakarsa, puskesmas mempunyai
wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam
wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas Kelurahan
Jagakarsa I adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan:
kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan
kesehatan), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan
kepada semua penduduk, tidak membedakan jenis kelamin, ras dan golongan umur,
sejak pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia.
Dalam menuju pencapaian SPM sesuai target, dibutuhkan analisis atau evaluasi.
Ridwan, Jane dan Chreisye (2015) telah melakukan penelitian tentang Analisis
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di salah satu puskesmas di kota
Manado yakni Puskesmas Tuminting dengan hasil masih banyak program yang
belum sesuai target. Oleh karena itu, peneliti pun juga tertarik untuk melakukan
penelitian tentang “Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
Jagakarsa I Bulan Januari – Oktober 2021”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, diketahui rumusan masalah penelitian ini
adalah “Bagaimana Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Kelurahan
Jagakarsa I Bulan Januari – Oktober 2021”
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi
mengenai Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Kelurahan
Jagakarsa I Bulan Januari – Oktober 2021.

6. 1.3.2 Tujuan Khusus
1. Mengevaluasi terkait masukan (input) yang dilihat dari kebijakan, tenaga,
dana, dan prasarana dalam pelaksanaan SPM Puskesmas Kelurahan
Jagakarsa I Bulan Januari – Oktober 2021
2. Mengevaluasi terkait proses (process) yang dilihat dari pendataan,
pelatihan, pelayanan, pencatatan dan pelaporan, dan monitoring evaluasi
dalam pelaksanaan SPM Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I Bulan Januari –
Oktober 2021.
3. Mengevaluasi terkait keluaran (output) yaitu pencapaian target dalam
pelaksanaan SPM Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I Bulan Januari –
Oktober 2021
1.4 Manfaat Penelitian
1. Meningkatkan wawasan, kemampuan, dan pengalaman peneliti mengenai
SPM serta mengaplikasikan ilmu yang peneliti dapatkan selama mengikuti
perkuliahan di Fakultas Kedokteran.
2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk melakukan langkah-
langkah pencapaian target dalam pelaksanaan SPM di Puskesmas
Kelurahan Jagakarsa I.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi
Fakultas Kedokteran terutama bagian Ilmu Kedokteran Masyarakat dalam
ilmu dan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang
berkaitan dengan pencapaian SPM.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan SPM Puskesmas
Kelurahan Jagakarsa I Bulan Januari – Oktober 2021. Meliputi pendekatan sistem
dilihat dari unsur input (kebijakan, tenaga, dana dan sarana), proses (pendataan,
pelatihan, pelayanan, pencatatan dan pelaporan, dan monitoring evaluasi), dan
output dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

7. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Puskesmas
2.1.1 Pengertian Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis
dinas kabupaten/ kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan
kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas merupakan salah satu sarana
pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, puskesmas adalah salah satu fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tolak ukur dari pembangunan
kesehatan. Puskesmas memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan kesehatan
untuk dapat mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam
rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Dalam melaksanakan tugas
untuk mewujudkan kecamatan sehat, puskesmas menyelenggarakan fungsi
penyelenggaraan UKM (Upaya kesehatan Masyarakat) tingkat pertama, dan
penyelenggaraan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) tingkat pertama di wilayah
kerjanya.
Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu,
merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif
masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan
masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan
mutu pelayanan kepada perorangan.
Pelayanan kesehatan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan
dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara lebih merata,
bermutu dan sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat yang berada disekitarnya
agar tercapai kemampuan hidup sehat bagi masyarakat untuk mewujudkan derajat
kesehatan yang optimal. Selain itu pelayanan kesehatan masyarakat merupakan
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan
berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan

8. masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan,
pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau
masyarakat.
2.1.2 Peranan dan Fungsi Puskesmas
Peranan Puskesmas Peranan Puskesmas adalah sebagai berikut :
1. Pengembangan upaya kesehatan
2. Pembinaan upaya Kesehatan
3. Pelayanan upaya keseha
Fungsi Puskes :
Puskesmas memiliki tiga fungsi pokok, yaitu :
a. Sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan Kesehatan
1. Berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha wilayah kerja
agar menyelenggarakan pembangunan yang berwawasan kesehatan.
2. Aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari
penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya
b. Sebagai pusat pemberdayaan masyarakat
Berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat keluarga dan
masyarakat :
1. Memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri
dan masyarakat untuk hidup sehat
2. Berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk
pembiayaan
3. Ikut menetapkan menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan
program Kesehatan
4. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka
meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat
5. Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan
dalam rangka menolong dirinya sendiri
6. Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali
dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

9. c. Sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer)
secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (kontinu) mencakup :
1. Pelayanan kesehatan perorangan yakni pelayanan yang bersifat
pribadi dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan
pemulihan kesehatan perorangan tanpa mengabaikan pemeliharaan
kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut
adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah rawat
inap.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat yakni pelayanan yang bersifat
publik dengan tujuan utama memlihara dusun meningkatkan serta
mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan
pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut
antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan
lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga,
keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program
kesehatan masyarakat lainnya.
2.1.3 Wilayah Kerja Puskesmas
Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab pemeliharaan
kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Wilayah kerja Puskesmas bisa
meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Luas wilayah kerja
puskesmas ditetapkan berdasrakan faktor- faktor :
a. Jumlah penduduk
b. Keadaan geografis
c. Keadaan sarana perhubungan
d. Keadaan infra struktur masyarakat lainnya
Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas, dalam upaya memperluas
jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, memungkinkan Puskesmas untuk
ditunjang oleh unit pelayanan kesehatan yang luas dan merata dan lebih sederhana
dalam bentuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan satuan Pelayanan
Kesehatan Swasta dalm bentuk Poliklinik. Balai pengobatan, Balai Kesehatan Ibu

10. dan anak , Rumah Bersalin, dokter praktek swasta serta kegiatan Kader Kesehatan
dalam rangka PKMD (Pusat kesehatan Dan Masyarakat Desa) yang secara teknis
di bawah pengawasan dan pengaturan puskesmas.
Pelayanan kesehatan yang diberikan di puskesmas adalah pelayanan
kesehatan yang meliputi pelayanan Kuratif (pengobatan), Preventif (kesehatan
pencegahan), Promotif (peningkatan kesehatan), dan Rehabilitatif (pemulihan
kesehatan) yang ditujukan kepada semua jenis dan golongan umur, sejak
pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia.
2.2 Standar Pelayanan Minimum (SPM) Puskesmas.
Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan
modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan
mencapai kemakmuran. Sehat merupakan modal setiap individu untuk meneruskan
kehidupannya secara layak.
Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga
negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan
kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab
untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orangorang yang menjadi tanggung
jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap
kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara.
Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini sesuai dengan
pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan
daerah menjalankan otonomi seluasluasnya. Peraturan terakhir yang mengatur
tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah
UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004.
Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari
enam urusan concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan
pelayanan dasar. Enam urusan tersebut adalah:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

11. 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6. Sosial
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah suatu standar dengan
batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib
daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup
jenis pelayanan, indikator dan nilai (benchmark).
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap
warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal juga merupakan spesifikasi
teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan layanan
Umum terhadap masyarakat Adapun fungsi Standar Pelayanan Minimum (SPM)
yaitu :
1. Menjamin terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat
secara merata.
2. Menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai
pemerintah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat.
3. Pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan
4. Acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang
kesehatan
Tujuan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yaitu :
1. Pedoman bagi Puskesmas dalam penyelenggaraan layanan kepada
masyarakat.
2. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan.
3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang
dibutuhkan.
4. Alat akuntabilitas Puskesmas dalam penyelenggaraan layanannya.
5. Mendorong terwujudnya checks and balances.

12. Konsep SPM berubah dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja
Pemda yang memiliki konsekuensi reward dan punishment, sehingga Pemda
diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat,
tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan adekuat.
Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemda di seluruh Indonesia tidak sama
dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut
diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan
layanan tersebut bagi seluruh warga negara.
SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk
rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam
penetapan indikator SPM, Kementerian/ Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau
sasaran/lokus tertentu. SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk
memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgeting. UU 23 Tahun 2014 juga
mengamanatkan pada Pemda untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah
untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang
ditetapkan dengan SPM (pasal 298). Kedepannya nanti pengalokasian DAK ke
daerah akan berdasar pada kemampuan daerah untuk pencapaian target-target SPM,
daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam
pengalokasian DAK.
Hal-hal tersebut di atas membuat seluruh elemen akan bersatu padu
berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk di
dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terutama di level
Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan
menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM. Implementasi
SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), yang sampai saat ini masih bermasalah dengan adanya
defisit anggaran. Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif – preventif
sehingga diharapkan akan ber-impact pada penurunan jumlah kasus kuratif yang
harus ditanggung oleh JKN.

13. Tabel 1. Standar Pelayanan Kesehatan (SPM) Di Puskesmas
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik ketersediaan dana,
pencapaian cakupan Indikator SPM juga nampaknya akan semakin baik.
Sebaliknya, semakin program yang memiliki kekurangan biaya biasanya cenderung
untuk semakin rendah peluangnya memenuhi target SPM. Begitu pula dengan
keberadaan sarana prasarana penunjang program juga berpengaruh terhadap
pencapaian target SPM. Semakin baik sarana prasarana (peralatan medis dan non
medis), berdampak pada semakin tingginya pencapaian cakupan indikator SPM.
2.3 Puskesmas Kelurahan Jagakarsa
2.3.1 Keadaan Geografis
Wilayah Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I merupakan salah satu dari enam
Puskesmas Kelurahan yang berada di Wilayah Puskesmas Kecamatan Jagakarsa,
wilayah Kelurahan Jagakarsa mempunyai 2 Puskesmas kelurahan sehingga
wilayah kerjanya dibagi menjadi 2, Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I dengan

14. wilayah Kerja RW 02, 04, 06 dan 07 sedangkan puskesmas Jagakarsa II dengan
wilayah Kerja RW 01, 03 dan 05.
Secara Geografis letak wilayah Kelurahan Jagakarsa I Kecamatan Jagakarsa
Jakarta Selatan terletak di 06° 15'40,8” Lintang Selatan dan 106° 45'0,00” Bujur
Timur. Luas wilayah ± 485 Ha. Terletak pada ketinggian 26,2 meter diatas
permukaan laut.
2.3.2 Batas Wilayah
Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Ragunan & Kebagusan.
Sebelah Timur : berbatasan dengan kelurahan lenteng Agung
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Ciganjur & S. Sawah.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Pondok Labu
Gambar 1. Peta Wilayah Kelurahan Jagakarsa
Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I mempunyai 4 RW, dan 43 RT. Jumlah
penduduk 41.659 jiwa . Dengan Rincian sebagai berikut :
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan dan Jenis kelamin;
RW
WNI WNA
JUMLAH
LK PR JUMLAH LK PR JUMLAH
02 5666 5029 10.695 0 0 0 10.695
04 3910 5109 9.019 4 0 4 9.023
Puskesmas Kelurahan Jagakarsa 1

15. 06 4508 4457 8.965 0 0 0 8.965
07 6553 6410 12.963 11 2 13 12.976
JML 20637 21005 41.642 15 2 17 41.659
Data Penduduk bulan Desember 2020 dari kantor Lurah jagakarsa
Tabel 3. Jumlah KK PER RW
RW
WNI WNA
JUMLAH
LK PR JUMLAH LK PR JUMLAH
02 2306 251 2557 - - - 2557
04 2241 199 2440 4 - 4 2444
06 2226 208 2434 2 - 2 2436
07 2244 163 2407 - 1 1 2408
JML 9017 821 9838 6 1 7 9845
Data Penduduk bulan Desember 2020 dari kantor Lurah jagakarsa
Tabel 4. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama
RW
JML KK
ISLAM
KRISTEN
KHATOLIK HINDU BUDHA
JUMLAH
PENDUDUK
LK PR PROTESTAN
02 2306 251 9.122 455 297 145 115 10.695
04 2245 199 6.694 474 324 138 147 9.023
06 2227 209 7.477 325 297 167 112 8.965
07 2245 164 11.714 532 345 120 100 12.976
JML 9023 823 35.077 1.786 1.263 570 474 41.659
Data Penduduk bulan Desember 2020 dari kantor Lurah jagakarsa
Tabel 5. Data proyeksi Program
RW
WNI
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
02 3.923 3.348 7.271
04 2.412 3.335 5.747
06 2.838 2.898 5.736
07 4.732 4.822 9.554

16. JUMLAH 13.905 14.403 28.308
Fasilitas pelayanan kesehatan di Wilayah Puskesmas Kelurahan Jagakarsa
I terdiri dari 1 Puskesmas Kelurahan, 1 RSUD, 2 Rumah bersalin, 4 apotek, 6 klinik
dokter praktik dan 12 bidan praktik swasta dan 4 toko obat, 17 Posyandu.
Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I berdiri pada tahun 1975 diatas tanah
seluas 385 meter persegi. Terdiri dari 1 lantai dengan luas bangunan 286 meter
persegi. Letak Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I di Jalan Jagakarsa I RT 03 RW 07
No 15, dengan No Barang : 01011104012-00005, rehabilitasi bangunan terakhir
pada tahun 2003.
Kondisi gedung puskesmas saat ini masih baik. Untuk operasional petugas
puskesmas, puskesmas memiliki 1 unit kendaraan roda dua/motor, yang diperoleh
pada tahun 2006. Kendaraan tersebut sampai saat ini masih layak pakai dan sangat
membantu untuk kegiatan di luar gedung.
2.3.3 Data Kepegawaian
- Dokter Umum = 2 orang - Petugas Kesling = 1 orang
- Dokter Gigi = 1 orang - Petugas TU = 1 orang
- Bidan = 2 orang - Petugas Loket = 1 orang
- Asisten Apoteker = 1 orang - Petugas TU = 1 orang
- Perawat = 2 orang - Pengaman Kantor = 1 orang
- Perawat Gigi = 1 orang - Cleaning Service = 1 orang
- Penata Gizi = 1 orang - TOTAL = 16 orang = 4 orang
Data lengkap kepegawaian terlampir.
2.3.4 Struktur Organisasi Pukesmas Kelurahan
Struktur organisasi Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I adalah turunan dari
Puskesmas Kecamatan Jagakarsa, dimana tanggung jawab kepala puskesmas
kelurahan secara administrasi adalah membawahi bagian tata usaha, bagian
keuangan, bagian kesehatan masyarakat dan bagian pelayanan kesehatan. Masing-
masing bagian membawahi beberapa program. Bagian tata usaha bertanggung
jawab terhadap loket, kepegawaian, SP2TP/SIK, diklat dan perlengkapan. Bagian

17. Kesmas bertanggung jawab terhadap program penyakit menular, penyakit tidak
menular, gizi/PSM dan kesehatan lingkungan. Bagian pelayanan kesehatan
bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan dasar, pelayanan peserta JKN,
dan farmakmin.
2.3.5 Peran Serta Masyarakat
- Jumlah kader kesehatan: 165 orang
- Jumlah Posyandu: 17 pos
- Jumlah Dokter Kecil: 162 siswa
- Jumlah Guru UKS/UKGS: 12 orang
2.3.6 Keadaan Sosial Ekonomi
2.3.6.1 Agama
- Islam : 96,76%
- Kristen : 3,06%
- Hindu/budha : 0,18%
2.3.6.2 Jumlah Keluarga Miskin :
Jumlah Keluarga Miskin sebanyak 1005 KK. Se Kelurahan Jagakarsa
Jumlah KK dengan PBI sebanyak kartu (Tidak ada data)
2.3.6.3 Pendidikan
- SD : 30%
- SMP : 45%
- SLTA : 20%
- PT : 5%
2.3.6.4 Mata Pencaharian
- PNS : 34,84%
- Pedagang : 22,22%
- Buruh : 13,59%
- TNI/Polri : 1,2%
- Petani : 0,18%
- Lain-lain : 24,71%
2.3.6.5 Daerah Rawan Banjir
- RW 02 : RT 02

18. - RW 04 : RT 03
2.3.6.6 Posko Narkoba
- Kantor Kelurahan Jagakarsa
- Posko Narkoba RW 07

19. BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif
analitik yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I Bulan Januari – Oktober
2021.
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September sampai dengan
November 2021 di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I.
3.3 Subjek Penelitian
Informan utama pada penelitian ini adalah semua penanggung jawab
program di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I. Informan lain yang mendukung
penelitian ini adalah dokter, perawat, dan kader di wilayah Puskesmas Kelurahan
Jagakarsa I.
3.4 Variabel Penelitian
Variabel penelitian ini terdiri dari input (man, money, method, material,
machine), proses (planning, organizing, actuating, controlling), dan output
(capaian standar pelayanan minimal/SPM).
3.5 Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada
informan, observasi, dan telaah dokumen. Jenis data yang diambil adalah data
sekunder yang didapatkan dari laporan bulanan Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I.
Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk
uraian singkat sesuai dengan variabel penelitian.

20. BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.1 Hasil Langkah Pelaksanaan Evaluasi Program
1.1.1 Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah kesehatan di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I
dilakukan dengan membandingkan target dengan capaian program pada setiap
standar pelayanan minimal (SPM). Masalah diidentifikasi ketika terjadi
kesenjangan antara target dengan capaian. Berikut merupakan tabel capaian SPM
di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I Bulan Januari – Oktober 2021.
Tabel 6. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas Kelurahan
Jagakarsa I Bulan Januari- Oktober 2021
No. Standar Pelayanan Minimal Target
Bulan Januari – Oktober
2021 (100%/12 * 10)
Capaian
Bulan Januari –
Oktober 2021
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 83,3% 84,2%
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 83,3% 94,1%
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 83,3% 79,62%
4. Pelayanan Kesehatan Balita 70%/bulan* 56,15%
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
83,3% 88,6%
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 60%/bulan* 65,92%
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 83,3% 63,1%
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 83,3% 86,45%
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus (DM)
83,3% 56,23%
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ)
83,3% 56,9%
11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Tuberkulosis (TB)
83,3% 34,15%
12. Pelayanan Kesehatan Dengan Risiko
Terinfeksi HIV
0% 0%**
*Target perbulan
**Tidak ada pelayanan

21. 1.1.2 Prioritas Masalah
Prioritas masalah ditentukan dengan melihat kesenjangan tertinggi antara
target yang ditetapkan dari setiap program dengan hasil pencapaian. Setelah
diurutkan berdasarkan kesenjangannya, didapatkan 6 masalah pelayanan kesehatan
dengan kesenjangan tertinggi yaitu:
1. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
2. Pelayanan Kesehatan Balita
3. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
4. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
5. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
6. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)
Selanjutnya, penentuan prioritas masalah dilakukan menggunakan metode
USG (Urgency, Seriousness, Growth), yaitu dengan cara menentukan tingkat
urgensi, keseriusan, dan perkembangan masalah dengan memberikan nilai dari
skala 1-5. Masalah yang memiliki total nilai tertinggi merupakan masalah prioritas.
Kriteria urgency dilihat dari tersedianya waktu, yaitu seberapa mendesak masalah
tersebut harus diselesaikan. Seriousness dilihat dari seberapa serius dampak yang
diakibatkan masalah tersebut. Growth dilihat dari seberapa besar kemungkinan
masalah tersebut semakin memburuk apabila dibiarkan.
Tabel 7. Penentuan Prioritas Masalah Berdasarkan Metode USG
No. Program U S G Total
1. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2 2 2 6
2. Pelayanan Kesehatan Balita 4 3 3 10
3. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 4 4 3 11
4. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus (DM)
4 3 3 10
5. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ)
4 3 3 10
6. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Tuberkulosis (TB)
5 4 5 14

22. Berdasarkan hasil skoring USG di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa
masalah yang menjadi prioritas utama adalah pelayanan kesehatan orang dengan
tuberkulosis (TB), dilanjutkan pelayanan kesehatan Usia Lanju, ODGJ, Balita dan
DM terakhir yakni Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.
1.1.3 Analisis Penyebab Masalah
Setelah menentukan prioritas masalah, dilakukan analisis kemungkinan-
kemungkinan penyebab dari masalah tersebut. Metode yang digunakan adalah
diagram sebab-akibat Ishikawa/fishbone.
4.1.3.1 Analisis Penyebab Masalah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Gambar 2. Analisis Penyebab Masalah dengan Diagram Fishbone Pelayanan
Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pelaporan neonatus
baru lahir di
wilayah kerja
Puskesmas belum
optimal
Masih adanya
keluarga yang
melakukan
perawatan yang
salah. (misal:
membubuhi tali
pusat dengan
ramuan
Tidak ada masalah
Eksekusi program
intervensi langsung
ke masyarakat
belum optimal di
masa pandemi
INPUT
Man
Tidak ada masalah
Money
Tidak ada masalah
Method
Alat peraga penyuluhan
perawatan neonatus belum
memadai
Material
Tidak ada masalah
Market
Kurangnya pemahaman ibu
terhadap informasi yang
diberikan
Perencanaan
jadwal program
dengan melakukan
kunjungan awal
neonatus
LINGKUNGAN
- Kondisi pandemi COVID-19 dan
takut keluar rumah
- Jarak Puskesmas cukup jauh dari
salah satu wilayah kerjanya
Planning
OUTPUT
Perawatan
Neonatus
yang salah
PROSES
Actuating
Organizing Controlling &
Evaluating

23. 4.1.3.2 Prioritas Penyebab Masalah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Berdasarkan analisis penyebab masalah, didapatkan beberapa faktor mulai
dari komponen input, proses, dan lingkungan yang mempengaruhi output berupa
rendahnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa
I. Agar dapat fokus memecahkan suatu penyebab masalah, maka perlu ditentukan
prioritas penyebab masalah. Penentuan prioritas penyebab masalah ini dilakukan
dengan menggunakan kriteria matriks ITR (Importance, Technical Feasibility,
Resources Availability). Metode ini dilakukan dengan cara memberikan penilaian
dari skala 1-5 pada setiap faktor penyebab, lalu masing-masing kriteria dikalikan.
Faktor yang memiliki total nilai tertinggi merupakan prioritas penyebab masalah.
Tabel 8. Penentuan Prioritas Penyebab Masalah Berdasarkan Metode ITR
Pelayanaan Kesehatan Bayi Baru Lahir
No. Penyebab Masalah I T R Total
1. Pengetahuan Ibu Tentang Perawatan Neonatus
Masih Kurang
5 3 3 30
2. Alat Peraga Penyuluhan Tentang Perawatan
Neonatus Masih Belum Memadai
2 1 2 4
3. Masih Ada Keluarga Yang Melakukan
Perawatan Neonatus Yang Salah
3 3 2 18
4. Tidak Berani ke Fasyankes Dikarenakan Takut
Terkena Covid-19
5 5 5 125
Berdasarkan skoring dengan metode ITR tersebut, didapatkan bahwa
penyebab masalah yang menjadi prioritas untuk ditanggulangi adalah tidak berani
ke fasyankes dikarenakan takut terkena covid-19. Hal ini juga sejalan dengan hasil
diskusi bersama pemegang program ini bahwa masalah utama dalam pelayanan
Kesehatan bayi baru lahir saat ini terkait dengan takutnya keluarga pasien untuk
keluar rumah dikarenakan kondisi pandemic covid-19.

24. 4.1.3.3 Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Setelah didapatkan prioritas penyebab masalah, selanjutnya dilakukan
penyusunan berbagai alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Berikut
merupakan alternatif pemecahan masalah yang disusun berdasarkan studi referensi
dan wawancara mendalam dengan pemegang program.
Tabel 9. Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
No. Solusi Deskripsi Tujuan Sasaran Estimasi Biaya
1. Pelaksanaan penyuluhan di
Puskesmas Kelurahan
Jagakarsa I
Menyampaikan
informasi
mengenai
pentingnya
memeriksakan
diri ke fasilitas
kesehatan bagi
neonatus baru
lahir
Kunjungan neonatal
dilakukan untuk
memantau
kesehatan bayi
sehingga bila terjadi
masalah dapat
segera
diidentifikasi.
Seluruh neonatus baru
lahir di wilayah kerja
puskesmas
0
2. Kerjasama antar sector
(Kelurahan dan fasyankes
setempat)
Melakukan
Kerjasama terkait
pelaporan data
neonatus baru
lahir di wilayah
kerja puskesmas
Agar mengetahui
data berapa jumlah
neonatus yang baru
lahir
Seluruh pihak terkait 0
3. Membuat pelatihan kader
untuk sosialisasi pentingnya
memeriksaan neonatus baru
lahir ke puskesmas
Mengadakan
pertemuan dengan
para kader secara
virtual untuk
disampaikan
kepada
masyarakat
mengenai
pentingnya
memeriksakan
neonatus baru
lahir
Agar semua
neonatus baru lahir
dapat diperiksa di
puskemas
Seluruh kader di wilayah
kerja Puskesmas
Rp. 500.000
(Zoom premium)

25. 4.1.3.4 Prioritas Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan Bayi
Baru Lahir
Dalam menentukan prioritas dari solusi pemecahan masalah, pendekatan
yang dilakukan adalah dengan menggunakan matriks MxIxV/C. Metode ini terdiri
dari komponen:
1. Magnitude, dilihat dari seberapa besar alternatif solusi mampu untuk
memecahkan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin besar solusi dapat
menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.
2. Importance, dilihat dari seberapa permanen solusi tersebut dapat
memecahkan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin permanen solusi
dalam menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.
3. Vulnerability, dilihat dari seberapa cepat solusi tersebut dapat
menyelesaikan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin cepat solusi dapat
menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.
4. Cost yaitu besar biaya solusi. Diberi nilai 1-5 dimana semakin kecil biaya
yang dikeluarkan maka nilai mendekati angka 1.
Tiga komponen pertama dikalikan, lalu dibagi dengan komponen cost.
Solusi dengan skor tertinggi merupakan pemecahan masalah terpilih.
Tabel 10. Penentuan Prioritas Alternatif Pemecahan Masalah Berdasarkan Metode
MxIxV/C Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
No. Alternatif Pemacahan Masalah M I V C MxIxV / C
1. Pelaksanaan penyuluhan di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I 5 3 2 2 15
2. Kerjasama antar sector (Kelurahan dan fasyankes setempat) 3 2 2 3 4
3. Membuat pelatihan kader untuk sosialisasi pentingnya
memeriksakan neonatus baru lahir ke puskesmas
5 4 4 5 16
Tabel di atas menunjukkan bahwa total skoring tertinggi terdapat pada
alternatif pemecahan masalah berupa membuat pelatihan kader untuk sosialisasi
pentingnya memeriksakan neonatus baru lahir. Solusi ini kemudian akan disusun
sebagai rekomendasi intervensi program pelayanan kesehatan bayi baru lahir di
Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I.

26. 4.2.3.1 Analisis Penyebab Masalah Pelayanan Kesehatan Balita
Gambar 3. Analisis Penyebab Masalah dengan Diagram Fishbone Pelayanan
Kesehatan Balita
4.2.3.2 Prioritas Penyebab Masalah Pelayanan Kesehatan Balita
Berdasarkan analisis penyebab masalah, didapatkan beberapa faktor mulai
dari komponen input, proses, dan lingkungan yang mempengaruhi output berupa
rendahnya pelayanan kesehatan balita di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I. Agar
dapat fokus memecahkan suatu penyebab masalah, maka perlu ditentukan prioritas
penyebab masalah. Penentuan prioritas penyebab masalah ini dilakukan dengan
menggunakan kriteria matriks ITR (Importance, Technical Feasibility, Resources
Availability). Metode ini dilakukan dengan cara memberikan penilaian dari skala
Pelaporan
pemeriksaan berat
badan balita di
wilayah kerja
Puskesmas belum
optimal
Masih adanya
keluarga yang
belum melakukan
penimbangan berat
badan balita
dikarenakan tidak
memiliki alat
timbang
Tidak ada masalah
Eksekusi program
intervensi langsung
ke masyarakat
belum optimal di
masa pandemi
INPUT
Man
Tidak ada masalah
Money
Tidak ada masalah
Method
Langkah-langkah yang
tercantum di buku tumbuh
kembang anak belum
dilakukan dengan optimal
Material
Tidak ada masalah
Market
Kurangnya pemahaman ibu
tentang tumbuh kembang
anak
Perencanaan
jadwal program
dengan melakukan
pemeriksaan berat
badan balita
berkala
LINGKUNGAN
- Kondisi pandemi COVID-19 dan
takut keluar rumah
- Jarak Puskesmas cukup jauh dari
salah satu wilayah kerjanya
Planning
OUTPUT
Cakupan
kunjungan
Balita yang
belum optimal
PROSES
Actuating
Organizing Controlling &
Evaluating

27. 1-5 pada setiap faktor penyebab, lalu masing-masing kriteria dikalikan. Faktor yang
memiliki total nilai tertinggi merupakan prioritas penyebab masalah.
Tabel 11. Penentuan Prioritas Penyebab Masalah Berdasarkan Metode ITR
Pelayanaan Kesehatan Balita
No. Penyebab Masalah I T R Total
1. Pengetahuan Ibu Tentang Tumbuh Kembang
Balita Masih Kurang
5 3 3 30
2. Tidak Memiliki Alat Ukur Timbangan 5 3 4 60
3. Tidak Berani ke Fasyankes Dikarenakan Takut
Terkena Covid-19
5 4 4 80
Berdasarkan skoring dengan metode ITR tersebut, didapatkan bahwa
penyebab masalah yang menjadi prioritas untuk ditanggulangi adalah tidak berani
ke fasyankes dikarenakan takut terkena covid-19. Hal ini juga sejalan dengan hasil
diskusi bersama pemegang program ini bahwa masalah utama dalam pelayanan
Kesehatan balita saat ini terkait dengan takutnya keluarga pasien untuk keluar
rumah dikarenakan kondisi pandemic covid-19.
4.2.3.3 Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan Balita
Setelah didapatkan prioritas penyebab masalah, selanjutnya dilakukan
penyusunan berbagai alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Berikut
merupakan alternatif pemecahan masalah yang disusun berdasarkan studi referensi
dan wawancara mendalam dengan pemegang program.
Tabel 12. Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan Balita
No. Solusi Deskripsi Tujuan Sasaran Estimasi Biaya
1. Pelaksanaan penyuluhan di
Puskesmas Kelurahan
Jagakarsa I
Menyampaikan
informasi
mengenai
pentingnya
memeriksakan
tumbuh kembang
balita
Kunjungan balita
dilakukan untuk
memantau tumbuh
kembang anak
sehingga
mengetahui
Seluruh balita di wilayah
kerja puskesmas
0

28. perkembangan dari
balita.
2. Membuat pelatihan kader
untuk sosialisasi pentingnya
memeriksakan tumbuh
kembang balita
Mengadakan
pertemuan dengan
para kader secara
virtual untuk
disampaikan
kepada
masyarakat
mengenai
pentingnya
memeriksakan
tumbuh kembang
balita
Memantau tumbuh
kembang balita di
wilayah kerja
puskesmas
jagakarsa I
Seluruh kader di wilayah
kerja Puskesmas
Rp. 500.000
(Zoom premium)
3. Penimbangan balita secara
mandiri di rumah dengan
pelaporan via Google Form
Melakukan
penimbangan
secara mandiri di
rumah dengan
pantuan dari
kader di wilayah
setempat.
Memantau tumbuh
kembang balita di
wilayah kerja
puskesmas
jagakarsa I
Seluruh balita di wilayah
kerja puskesmas
0
4.2.3.4 Prioritas Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan Balita
Dalam menentukan prioritas dari solusi pemecahan masalah, pendekatan
yang dilakukan adalah dengan menggunakan matriks MxIxV/C. Metode ini terdiri
dari komponen:
1. Magnitude, dilihat dari seberapa besar alternatif solusi mampu untuk
memecahkan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin besar solusi dapat
menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.
2. Importance, dilihat dari seberapa permanen solusi tersebut dapat
memecahkan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin permanen solusi
dalam menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.
3. Vulnerability, dilihat dari seberapa cepat solusi tersebut dapat
menyelesaikan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin cepat solusi dapat
menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.

29. 4. Cost yaitu besar biaya solusi. Diberi nilai 1-5 dimana semakin kecil biaya
yang dikeluarkan maka nilai mendekati angka 1.
Tiga komponen pertama dikalikan, lalu dibagi dengan komponen cost.
Solusi dengan skor tertinggi merupakan pemecahan masalah terpilih.
Tabel 13. Penentuan Prioritas Alternatif Pemecahan Masalah Berdasarkan Metode
MxIxV/C Pelayanan Kesehatan Balita
No. Alternatif Pemacahan Masalah M I V C MxIxV / C
1. Pelaksanaan Penyuluhan di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I 5 3 2 2 15
2. Membuat Pelatihan Kader Untuk Sosialisasi Pentingnya
Memeriksakan Tumbuh Kembang Balita
4 3 3 4 9
3. Penimbangan Balita Secara Mandiri di Rumah dengan
Pelaporan via Google Form
5 5 4 2 50
Tabel di atas menunjukkan bahwa total skoring tertinggi terdapat pada
alternatif pemecahan masalah berupa penimbangan balita secara mandiri di rumah
dengan pelaporan via Google Form. Solusi ini kemudian akan disusun sebagai
rekomendasi intervensi program pelayanan kesehatan balita di Puskesmas
Kelurahan Jagakarsa I.

30. 4.3.3.1 Analisis Penyebab Masalah Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Gambar 4. Analisis Penyebab Masalah dengan Diagram Fishbone Pelayanan
Kesehatan Usia Lanjut
4.3.3.2 Prioritas Penyebab Masalah Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Berdasarkan analisis penyebab masalah, didapatkan beberapa faktor mulai
dari komponen input, proses, dan lingkungan yang mempengaruhi output berupa
rendahnya pelayanan kesehatan usia lanjut di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I.
Agar dapat fokus memecahkan suatu penyebab masalah, maka perlu ditentukan
prioritas penyebab masalah. Penentuan prioritas penyebab masalah ini dilakukan
dengan menggunakan kriteria matriks ITR (Importance, Technical Feasibility,
Resources Availability). Metode ini dilakukan dengan cara memberikan penilaian
dari skala 1-5 pada setiap faktor penyebab, lalu masing-masing kriteria dikalikan.
Faktor yang memiliki total nilai tertinggi merupakan prioritas penyebab masalah.
Masih banyak
lansia yang tidak
ingin berobat ke
dokter dikarenakan
ada pengobatan
herbal.
Minat lansia yang
kurang dikarenakan
kondisi pandemi.
Tidak ada masalah
Eksekusi program
intervensi
langsung ke
masyarakat belum
optimal di masa
pandemi
(Posbindu dan
kunjungan belum
bisa berjalan)
INPUT
Man
Tidak ada masalah
Money
Tidak ada masalah
Method
Belum adanya pelayanan
khusus lansia sehingga
pelayanan masih bergabung
dengan pelayanan umum
lainnya.
Material
Tidak ada masalah
Market
Kurangnya pengetahuan
tentang Kesehatan lansia
1. Posbindu Lansia
2. Kunjungan ke lansia
yang tidak bisa ke
fasyankes terdekat
3. Skrining di Poli
Umum
LINGKUNGAN
- Kondisi pandemi COVID-19 dan
takut keluar rumah
- Jarak Puskesmas cukup jauh dari
salah satu wilayah kerjanya
Planning
OUTPUT
Cakupan
kunjungan
lansia yang
belum optimal
PROSES
Actuating
Organizing Controlling &
Evaluating

31. Tabel 14. Penentuan Prioritas Penyebab Masalah Berdasarkan Metode ITR
Pelayanaan Kesehatan Usia Lanjut
No. Penyebab Masalah I T R Total
1. Tidak Ada Pelayanan Posbindu Lansia 5 5 5 125
2. Minat Lansia Yang Kurang dan Masih Ada
Pengobatan Herbal
2 3 2 12
3. Tidak Berani ke Fasyankes Dikarenakan Takut
Terkena Covid-19
5 4 5 100
Berdasarkan skoring dengan metode ITR tersebut, didapatkan bahwa
penyebab masalah yang menjadi prioritas untuk ditanggulangi adalah tidak ada
pelayanan posbindu. Hal ini juga sejalan dengan hasil diskusi bersama pemegang
program ini bahwa masalah utama dalam pelayanan Kesehatan Usia Lanjut yakni
tidak ada posbindu hal ini terjadi dikarenakan kondisi pandemi yang tidak
memungkinkan untuk melakukan pelayanan posbindu.
4.3.3.3 Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Setelah didapatkan prioritas penyebab masalah, selanjutnya dilakukan
penyusunan berbagai alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Berikut
merupakan alternatif pemecahan masalah yang disusun berdasarkan studi referensi
dan wawancara mendalam dengan pemegang program.
Tabel 15. Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
No. Solusi Deskripsi Tujuan Sasaran Estimasi Biaya
1. Pelaksanaan penyuluhan di
Puskesmas Kelurahan
Jagakarsa I
Menyampaikan
informasi
mengenai
pentingnya
kesehatan bagi
usia lanjut
Kunjungan Lansia
bertujuan untuk
memeriksakan
status kesehatan
Seluruh Lansia di
wilayah kerja puskesmas
0
2. Membuat pelatihan kader
untuk sosialisasi pentingnya
memeriksaan pasien usia
lanjut
Mengadakan
pertemuan dengan
para kader secara
virtual untuk
Memantau
Kesehatan lansia di
wilayah kerja
Seluruh kader di wilayah
kerja Puskesmas
Rp. 500.000
(Zoom premium)

32. disampaikan
kepada lansia
bahwa
memeriksakan
status kesehatan
dan kontrol
pengobatan itu
penting.
puskesmas
jagakarsa I
3. Kunjungan ke rumah lansia
yang memiliki Riwayat
penyakit
Melakukan
pemeriksaan
secara berkala
bagi pasien lansia
yang tidak bisa ke
fasyankes.
Memantau dan
memeriksa status
kesehatan lansia di
wilayah kerja
kelurahan jagakarsa
I
Seluruh lansia di wilayah
kerja puskesmas
0
4. Skrinning Lansia di
Vaksinasi Covid-19
Melakukan
skrinning lansia
sebelum
dilakukan
vaksinasi covid-
19
Memantau dan
memeriksa status
kesehatan lansia di
wilayah kerja
kelurahan jagakarsa
I
Seluruh lansia di wilayah
kerja puskesmas
0
4.3.3.4 Prioritas Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan Usia
Lanjut
Dalam menentukan prioritas dari solusi pemecahan masalah, pendekatan
yang dilakukan adalah dengan menggunakan matriks MxIxV/C. Metode ini terdiri
dari komponen:
1. Magnitude, dilihat dari seberapa besar alternatif solusi mampu untuk
memecahkan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin besar solusi dapat
menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.
2. Importance, dilihat dari seberapa permanen solusi tersebut dapat
memecahkan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin permanen solusi
dalam menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.
3. Vulnerability, dilihat dari seberapa cepat solusi tersebut dapat
menyelesaikan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin cepat solusi dapat
menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.

33. 4. Cost yaitu besar biaya solusi. Diberi nilai 1-5 dimana semakin kecil biaya
yang dikeluarkan maka nilai mendekati angka 1.
Tiga komponen pertama dikalikan, lalu dibagi dengan komponen cost.
Solusi dengan skor tertinggi merupakan pemecahan masalah terpilih.
Tabel 16. Penentuan Prioritas Alternatif Pemecahan Masalah Berdasarkan Metode
MxIxV/C Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
No. Alternatif Pemacahan Masalah M I V C MxIxV / C
1. Pelaksanaan Penyuluhan di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I 5 3 2 2 15
2. Membuat pelatihan kader untuk sosialisasi pentingnya
memeriksaan pasien usia lanjut
4 3 3 4 9
3. Kunjungan ke rumah lansia yang memiliki Riwayat penyakit 5 5 5 2 62.5
4. Skrinning Lansia di Vaksinasi Covid-19 5 4 3 2 30
Tabel di atas menunjukkan bahwa total skoring tertinggi terdapat pada
alternatif pemecahan masalah berupa kunjungan ke rumah lansia yang memiliki
riwayat penyakit. Solusi ini kemudian akan disusun sebagai rekomendasi intervensi
program pelayanan kesehatan usia lanjut di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I.

34. 4.4.3.1 Analisis Penyebab Masalah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus
Gambar 5. Analisis Penyebab Masalah dengan Diagram Fishbone Pelayanan
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
4.4.3.2 Prioritas Penyebab Masalah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus
Berdasarkan analisis penyebab masalah, didapatkan beberapa faktor mulai
dari komponen input, proses, dan lingkungan yang mempengaruhi output berupa
rendahnya pelayanan kesehatan penderita DM di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa
I.. Agar dapat fokus memecahkan suatu penyebab masalah, maka perlu ditentukan
prioritas penyebab masalah. Penentuan prioritas penyebab masalah ini dilakukan
Pelaporan pasien
diabetes melitus di
wilayah kerja
Puskesmas belum
optimal
Masih banyak
masyarakat yang
belum terskrining
PTM, dikarenakan
tidak melakukan
kunjungan ke
fasyankes
Tidak beroperasi
nya Posbindu PTM
dikarenakan kondisi
pandemi
Tidak ada masalah
Eksekusi program
intervensi
langsung ke
masyarakat belum
optimal di masa
pandemi.
INPUT
Man
Tidak ada masalah
Money
Tidak ada masalah
Method
Belum semua masyarakat
terskrinning PTM
Material
Tidak ada masalah
Market
Kurangnya pengetahuan
tentang Diabetes Melitus
Skrinning PTM di
Poli Umum dan
Vaksinasi Covid-
19
Posbindu PTM
LINGKUNGAN
- Kondisi pandemi COVID-19 dan
takut keluar rumah
- Jarak Puskesmas cukup jauh dari
salah satu wilayah kerjanya
Planning
OUTPUT
Cakupan
kunjungan
penderita
diabetes
melitus belum
optimal
PROSES
Actuating
Organizing Controlling &
Evaluating

35. dengan menggunakan kriteria matriks ITR (Importance, Technical Feasibility,
Resources Availability). Metode ini dilakukan dengan cara memberikan penilaian
dari skala 1-5 pada setiap faktor penyebab, lalu masing-masing kriteria dikalikan.
Faktor yang memiliki total nilai tertinggi merupakan prioritas penyebab masalah.
Tabel 17. Penentuan Prioritas Penyebab Masalah Berdasarkan Metode ITR
Pelayanaan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
No. Penyebab Masalah I T R Total
1. Tidak Ada Pelayanan Posbindu PTM 5 4 5 100
2. Tidak Berani ke Fasyankes Dikarenakan Takut
Terkena Covid-19
5 5 5 125
Berdasarkan skoring dengan metode ITR tersebut, didapatkan bahwa
penyebab masalah yang menjadi prioritas untuk ditanggulangi adalah tidak berani
ke fasyankes terdekat dikarenakan takut terkena covid-19. Hal ini juga sejalan
dengan hasil diskusi bersama pemegang program ini bahwa masalah utama dalam
pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus yakni menurun nya jumlah pasien
yang berkunjung di puskesmas jagakarsa I dikarenakan pandemi covid-19.
4.4.3.3 Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus
Setelah didapatkan prioritas penyebab masalah, selanjutnya dilakukan
penyusunan berbagai alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Berikut
merupakan alternatif pemecahan masalah yang disusun berdasarkan studi referensi
dan wawancara mendalam dengan pemegang program.
Tabel 18. Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan Penderita DM
No. Solusi Deskripsi Tujuan Sasaran Estimasi Biaya
1. Pelaksanaan penyuluhan di
Puskesmas Kelurahan
Jagakarsa I
Menyampaikan
informasi
mengenai
penyakit tidak
menular salah
Meningkatkan
pengetahuan
mengenai penyakitb
tidak menular
Seluruh warga di wilayah
kerja puskesmas
0

36. satu nya Diabetes
Melitus
2. Membuat pelatihan kader
untuk sosialisasi pentingnya
skrining penyakit tidak
menular
Mengadakan
pertemuan dengan
para kader secara
virtual untuk
disampaikan
kepada warga nya
bahwa skrining
penyakit tidak
menular itu
penting sehingga
mengetahui
kondisi kesehatan
terkini
Memantau
Kesehatan warga di
wilayah kerja
puskesmas
jagakarsa I
Seluruh kader di wilayah
kerja Puskesmas
Rp. 500.000
(Zoom premium)
3. Kunjungan ke rumah warga
(door to door) untuk
skrining PTM
Melakukan
skrining PTM
secara door to
door agar
mengetahui status
Kesehatan terkini.
Memantau dan
memeriksa status /
skrining kesehatan
warga di wilayah
kerja kelurahan
jagakarsa I
Seluruh warga di wilayah
kerja puskesmas
0
4. Kerjasama antar sector (RS,
Fasyankes, Ormas dll) pada
saat melakukan vaksinasi
covid-19 massal di wilayah
kerja puskesmas
Mengikutser
takan pihak
puskesmas ketika
melakukan
vaksinasi covid-
19 di wilayah
kerja puskesmas,
pihak puskesmas
melakukan
skrining PTM
sebelum
dilakukan
vaksinasi covid-
19
Memantau dan
memeriksa status /
skrining Kesehatan
di wilayah kerja
kelurahan jagakarsa
I
Seluruh warga di wilayah
kerja puskesmas
0

37. 4.4.3.4 Prioritas Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus
Dalam menentukan prioritas dari solusi pemecahan masalah, pendekatan
yang dilakukan adalah dengan menggunakan matriks MxIxV/C. Metode ini terdiri
dari komponen:
1. Magnitude, dilihat dari seberapa besar alternatif solusi mampu untuk
memecahkan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin besar solusi dapat
menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.
2. Importance, dilihat dari seberapa permanen solusi tersebut dapat
memecahkan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin permanen solusi
dalam menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.
3. Vulnerability, dilihat dari seberapa cepat solusi tersebut dapat
menyelesaikan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin cepat solusi dapat
menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.
4. Cost yaitu besar biaya solusi. Diberi nilai 1-5 dimana semakin kecil biaya
yang dikeluarkan maka nilai mendekati angka 1.
Tiga komponen pertama dikalikan, lalu dibagi dengan komponen cost.
Solusi dengan skor tertinggi merupakan pemecahan masalah terpilih.
Tabel 19. Penentuan Prioritas Alternatif Pemecahan Masalah Berdasarkan Metode
MxIxV/C Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
No. Alternatif Pemacahan Masalah M I V C MxIxV / C
1. Pelaksanaan Penyuluhan di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I 5 3 2 2 15
2. Membuat pelatihan kader untuk sosialisasi pentingnya skrining
penyakit tidak menular
4 3 3 4 9
3. Kunjungan ke rumah warga (door to door) untuk skrining PTM 5 5 4 2 50
4. Kerjasama antar sector (RS, Fasyankes, Ormas dll) pada saat
melakukan vaksinasi covid-19 massal di wilayah kerja
puskesmas
4 4 3 2 24
Tabel di atas menunjukkan bahwa total skoring tertinggi terdapat pada
alternatif pemecahan masalah berupa kunjungan ke rumah warga (door to door)
untuk skrining PTM. Solusi ini kemudian akan disusun sebagai rekomendasi

38. intervensi program pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di Puskesmas
Kelurahan Jagakarsa I.
4.5.3.1 Analisis Penyebab Masalah Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ
Gambar 6. Analisis Penyebab Masalah dengan Diagram Fishbone Pelayanan
Kesehatan Penderita ODGJ
4.5.3.2 Prioritas Penyebab Masalah Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ
Berdasarkan analisis penyebab masalah, didapatkan beberapa faktor mulai
dari komponen input, proses, dan lingkungan yang mempengaruhi output berupa
rendahnya pelayanan kesehatan penderita ODGJ di Puskesmas Kelurahan
Jagakarsa I. Agar dapat fokus memecahkan suatu penyebab masalah, maka perlu
Pelaporan pasien
ODGJ di wilayah
kerja Puskesmas
belum optimal
Kurangnya
dukungan
pengetahuan
keluarga
Kurangnya
kepedulian keluarga
terhadap pasien
Kasus ODGJ di
wilayah kerja
sedikit.
Tidak ada masalah
Eksekusi program
intervensi
langsung ke
masyarakat belum
optimal di masa
pandemi.
INPUT
Man
Tidak ada masalah
Money
Tidak ada masalah
Method
Belum adanya pelayanan
khusus pasien ODGJ sehingga
pelayanan masih bergabung
dengan pelayanan umum
lainnya.
Material
Belum adanya buku pedoman
skrining gg jiwa bagi petugas
Kesehatan maupun kader
Market
Kurangnya pengetahuan
tentang ODGJ
Kunjungan ke
rumah pasien
ODGJ
Skrining jiwa di
Poli Umum
LINGKUNGAN
- Kondisi pandemi COVID-19 dan
takut keluar rumah
- Jarak Puskesmas cukup jauh dari
salah satu wilayah kerjanya
Planning
OUTPUT
Cakupan
kunjungan
penderita
ODGJ belum
optimal
PROSES
Actuating
Organizing Controlling &
Evaluating

39. ditentukan prioritas penyebab masalah. Penentuan prioritas penyebab masalah ini
dilakukan dengan menggunakan kriteria matriks ITR (Importance, Technical
Feasibility, Resources Availability). Metode ini dilakukan dengan cara memberikan
penilaian dari skala 1-5 pada setiap faktor penyebab, lalu masing-masing kriteria
dikalikan. Faktor yang memiliki total nilai tertinggi merupakan prioritas penyebab
masalah.
Tabel 20. Penentuan Prioritas Penyebab Masalah Berdasarkan Metode ITR
Pelayanaan Kesehatan Penderita ODGJ
No. Penyebab Masalah I T R Total
1. Tidak Ada Kunjungan ke Rumah Penderita
ODGJ
5 4 5 100
2. Keluarga Tidak Berani Membawa Kontrol
Pasien ODGJ Dikarenakan Kondisi Pandemi
Covid-19
5 5 5 125
Berdasarkan skoring dengan metode ITR tersebut, didapatkan bahwa
penyebab masalah yang menjadi prioritas untuk ditanggulangi adalah tidak
beraninya keluarga untuk membawa pasien ODGJ ke fasyankes terdekat
dikarenakan takut terkena covid-19. Hal ini juga sejalan dengan hasil diskusi
bersama pemegang program ini bahwa masalah utama dalam pelayanan Kesehatan
Penderita ODGJ yakni menurun nya jumlah pasien ODGJ yang berkunjung di
puskesmas jagakarsa I dikarenakan pandemi covid-19.
4.5.3.3 Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan Penderita
ODGJ
Setelah didapatkan prioritas penyebab masalah, selanjutnya dilakukan
penyusunan berbagai alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Berikut
merupakan alternatif pemecahan masalah yang disusun berdasarkan studi referensi
dan wawancara mendalam dengan pemegang program.

40. Tabel 21. Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ
No. Solusi Deskripsi Tujuan Sasaran Estimasi Biaya
1. Pelaksanaan penyuluhan di
Puskesmas Kelurahan
Jagakarsa I
Menyampaikan
informasi
mengenai
Kesehatan jiwa
Meningkatkan
pengetahuan
mengenai
Kesehatan jiwa
Seluruh warga di wilayah
kerja puskesmas
0
2. Membuat pelatihan kader
jiwa untuk dapat membina
pasien ODGJ
Mengadakan
pertemuan dengan
para kader jiwa
secara virtual dan
memberikan
pelatihan
mengenai
pembinaan pasien
ODGJ
Memantau
kesehatan jiwa
warga di wilayah
kerja puskesmas
jagakarsa I
Seluruh kader di wilayah
kerja Puskesmas
Rp. 500.000
(Zoom premium)
3. Kunjungan ke rumah pasien
ODGJ (door to door)
Melakukan
pemeriksaan
kesehatan pasien
ODGJ secara
berkala di rumah.
Memantau dan
memeriksa status
kesehatan pasien
ODGJ di wilayah
kerja kelurahan
jagakarsa I
Seluruh pasien ODGJ di
wilayah kerja puskesmas
0
4.5.3.4 Prioritas Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan
Penderita ODGJ
Dalam menentukan prioritas dari solusi pemecahan masalah, pendekatan
yang dilakukan adalah dengan menggunakan matriks MxIxV/C. Metode ini terdiri
dari komponen:
1. Magnitude, dilihat dari seberapa besar alternatif solusi mampu untuk
memecahkan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin besar solusi dapat
menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.
2. Importance, dilihat dari seberapa permanen solusi tersebut dapat
memecahkan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin permanen solusi
dalam menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.

41. 3. Vulnerability, dilihat dari seberapa cepat solusi tersebut dapat
menyelesaikan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin cepat solusi dapat
menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.
4. Cost yaitu besar biaya solusi. Diberi nilai 1-5 dimana semakin kecil biaya
yang dikeluarkan maka nilai mendekati angka 1.
Tiga komponen pertama dikalikan, lalu dibagi dengan komponen cost.
Solusi dengan skor tertinggi merupakan pemecahan masalah terpilih.
Tabel 22. Penentuan Prioritas Alternatif Pemecahan Masalah Berdasarkan Metode
MxIxV/C Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ
No. Alternatif Pemacahan Masalah M I V C MxIxV / C
1. Pelaksanaan Penyuluhan di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I 5 3 2 2 15
2. Membuat pelatihan kader jiwa untuk dapat membina pasien
ODGJ
4 3 3 4 9
3. Kunjungan ke rumah pasien ODGJ (door to door) 5 4 4 2 40
Tabel di atas menunjukkan bahwa total skoring tertinggi terdapat pada
alternatif pemecahan masalah berupa kunjungan ke rumah pasien ODGJ (door to
door). Solusi ini kemudian akan disusun sebagai rekomendasi intervensi program
pelayanan kesehatan penderita ODGJ di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I.

42. 4.6.3.1 Analisis Penyebab Masalah Pelayanan Kesehatan Penderita TB
Gambar 7. Analisis Penyebab Masalah dengan Diagram Fishbone Pelayanan
Kesehatan Penderita TB
4.6.3.2 Prioritas Penyebab Masalah Pelayanan Kesehatan Penderita TB
Berdasarkan analisis penyebab masalah, didapatkan beberapa faktor mulai
dari komponen input, proses, dan lingkungan yang mempengaruhi output berupa
rendahnya pelayanan kesehatan penderita TB di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I.
Agar dapat fokus memecahkan suatu penyebab masalah, maka perlu ditentukan
prioritas penyebab masalah. Penentuan prioritas penyebab masalah ini dilakukan
dengan menggunakan kriteria matriks ITR (Importance, Technical Feasibility,
Resources Availability). Metode ini dilakukan dengan cara memberikan penilaian
dari skala 1-5 pada setiap faktor penyebab, lalu masing-masing kriteria dikalikan.
Faktor yang memiliki total nilai tertinggi merupakan prioritas penyebab masalah.
Pelaporan pasien
TB dari faskes lain
di wilayah kerja
Puskesmas belum
optimal
Tidak ada masalah
Eksekusi program
intervensi langsung
ke masyarakat
belum optimal di
masa pandemi
INPUT
Man
Tidak masalah
Money
Tidak ada masalah
Method
Kurangnya program
sosialisasi mengenai
pentingnya deteksi dini
suspek TB
Material
Tidak ada masalah
Market
- Kurangnya pengetahuan
masyarakat tentang TB
- Kurangnya kesadaran
masyarakat untuk berobat
- Stigma negatif masyarakat
terhadap penderita TB
- Pasien dengan tingkat
sosioekonomi menengah ke
bawah terkendala akses
untuk pergi ke Puskesmas
Perencanaan
jadwal program
penyuluhan TB
belum optimal
LINGKUNGAN
- Kondisi pandemi COVID-19 dan
takut keluar rumah
- Jarak Puskesmas cukup jauh dari
salah satu wilayah kerjanya
Planning
OUTPUT
Rendahnya
pelayanan
kesehatan
orang dengan
TB
PROSES
Actuating
Organizing Controlling &
Evaluating

43. Tabel 23. Penentuan Prioritas Penyebab Masalah Berdasarkan Metode ITR
Pelayanaan Kesehatan Penderita TB
No. Penyebab Masalah I T R Total
1. Kurangnya petugas Puskesmas dalam pelayanan
TB
3 1 1 3
2. Kurangnya program sosialisasi mengenai
pentingnya deteksi dini suspek TB
5 4 5 100
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang TB 5 3 4 60
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berobat 5 3 3 45
5. Stigma negatif masyarakat terhadap penderita TB 4 2 3 24
6. Pasien dengan tingkat sosioekonomi menengah ke
bawah terkendala akses untuk pergi ke Puskesmas
4 2 1 8
7. Perencanaan jadwal program penyuluhan TB belum
optimal
5 3 4 60
8. Eksekusi program intervensi langsung ke
masyarakat belum optimal di masa pandemi
4 2 2 16
9. Pelaporan pasien TB dari faskes lain di wilayah
kerja Puskesmas belum optimal
3 3 3 27
10. Jarak Puskesmas cukup jauh dari salah satu wilayah
kerjanya
4 1 1 4
11. Kondisi pandemi COVID-19 5 1 1 5
Berdasarkan skoring dengan metode ITR tersebut, didapatkan bahwa
penyebab masalah yang menjadi prioritas untuk ditanggulangi adalah kurangnya
program sosialisasi mengenai pentingnya deteksi dini suspek TB. Hal ini juga
sejalan dengan hasil diskusi bersama pemegang program TB di Puskesmas
Kelurahan Jagakarsa I , bahwa masalah utama dalam pelayanan TB saat ini terkait
dengan rendahnya penemuan kasus baru TB akibat suspek yang enggan diperiksa.
Suspek yang terdiri dari kontak erat pasien terkonfirmasi TB ini tidak mau
memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dengan berbagai alasan, di antaranya
karena merasa sehat dan tidak bergejala, merasa takut terdiagnosis TB karena harus
berobat dalam jangka waktu lama, merasa malu karena stigma negatif penderita TB
masih tinggi di masyarakat, atau merasa takut untuk datang ke Puskesmas karena
kondisi pandemi COVID-19 yang belum mereda.

44. 4.6.3.3 Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan Penderita TB
Setelah didapatkan prioritas penyebab masalah, selanjutnya dilakukan
penyusunan berbagai alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Berikut
merupakan alternatif pemecahan masalah yang disusun berdasarkan studi referensi
dan wawancara mendalam dengan pemegang program.
Tabel 24. Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan Penderita TB
No. Solusi Deskripsi Tujuan Sasaran Estimasi Biaya
1. Membuat leaflet edukasi
pentingnya deteksi dini
bagi suspek TB
Menyampaikan
informasi
mengenai
pentingnya
memeriksakan
diri ke fasilitas
kesehatan bagi
suspek TB
melalui media
cetak yang
diberikan kepada
pasien ter-
konfirmasi TB
yang datang
berobat untuk
disampaikan
kepada kontak
erat/keluarganya
Agar suspek TB
bersedia
memeriksakan diri
ke fasilitas
kesehatan
Seluruh kontak erat
pasien terkonfirmasi TB
Rp300.000
2. Membuat penyuluhan di
dalam gedung
menggunakan slide
presentasi dan video
edukasi
Menyampaikan
informasi
mengenai
pentingnya
memeriksakan
diri ke fasilitas
kesehatan bagi
suspek TB
melalui metode
interaktif dan
Agar suspek TB
bersedia
memeriksakan diri
ke fasilitas
kesehatan
Seluruh pasien yang
berobat ke Puskesmas
Rp200.000

45. media elektronik
audiovisual
3. Membuat pelatihan kader
untuk sosialisasi pentingnya
deteksi dini bagi suspek TB
kepada masyarakat
Mengadakan
pertemuan dengan
para kader secara
virtual untuk
disampaikan
kepada
masyarakat
mengenai
pentingnya
memeriksakan
diri ke fasilitas
kesehatan bagi
suspek TB
Agar suspek TB
bersedia
memeriksakan diri
ke fasilitas
kesehatan
Seluruh kader di wilayah
kerja Puskesmas
Rp500.000
4.6.3.4 Prioritas Alternatif Pemecahan Masalah Pelayanan Kesehatan
Penderita TB
Dalam menentukan prioritas dari solusi pemecahan masalah, pendekatan
yang dilakukan adalah dengan menggunakan matriks MxIxV/C. Metode ini terdiri
dari komponen:
1. Magnitude, dilihat dari seberapa besar alternatif solusi mampu untuk
memecahkan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin besar solusi dapat
menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.
2. Importance, dilihat dari seberapa permanen solusi tersebut dapat
memecahkan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin permanen solusi
dalam menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.
3. Vulnerability, dilihat dari seberapa cepat solusi tersebut dapat
menyelesaikan masalah. Diberi nilai 1-5 dimana semakin cepat solusi dapat
menyelesaikan masalah maka nilai mendekati angka 5.
4. Cost yaitu besar biaya solusi. Diberi nilai 1-5 dimana semakin kecil biaya
yang dikeluarkan maka nilai mendekati angka 1.

46. Tiga komponen pertama dikalikan, lalu dibagi dengan komponen cost.
Solusi dengan skor tertinggi merupakan pemecahan masalah terpilih.
Tabel 25. Penentuan Prioritas Alternatif Pemecahan Masalah Berdasarkan Metode
MxIxV/C Pelayanan Kesehatan Penderita TB
No. Alternatif Pemacahan Masalah M I V C MxIxV / C
1. Membuat leaflet edukasi pentingnya deteksi dini
bagi suspek TB
4 3 4 3 16
2. Membuat penyuluhan di dalam gedung
menggunakan slide presentasi dan video edukasi
3 2 2 2 6
3. Membuat pelatihan kader untuk sosialisasi
pentingnya deteksi dini bagi suspek TB kepada
masyarakat
5 4 3 5 12
Tabel di atas menunjukkan bahwa total skoring tertinggi terdapat pada
alternatif pemecahan masalah berupa pembuatan leaflet edukasi pentingnya deteksi
dini bagi suspek TB. Solusi ini kemudian akan disusun sebagai rekomendasi
intervensi program pelayanan TB di Puskesmas Kelurahan Jagakarsa I.

47. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil evaluasi program pelayanan kesehatan puskesmas
kelurahan jagakarsa I dari bulan januari – oktober 2021 didapatkan ada
6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tidak tercapai target yakni
a. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
b. Pelayanan Kesehatan Balita
c. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
d. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
e. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
f. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)
2. Alasan utama SPM pelayanan Kesehatan bayi baru lahir tidak tercapai
yakni tidak berani ke fasyankes dikarenakan takut terkena covid-19.
Alternatif pemecahan masalah dapat berupa membuat pelatihan kader
untuk sosialisasi pentingnya memeriksakan neonatus baru lahir.
3. Alternatif pemecahan masalah pelayanan kesehatan balita dapat
dilakukan penimbangan balita secara mandiri di rumah dengan
pelaporan via Google Form. Alternatif ini akan bisa lebih efektif jika
terjadi kerjasama antara orang tua balita dan kader setempat.
4. Masalah yang terjadi dengan kesehatan pada usia lanjut yakni tidak
terjalan nya program posbindu sehiggga cakupan kesehatan usia lanjut
tidak berjalan optimal. Solusi yang akan dilakukan adalah dengan
melakukan kunjungan ke rumah warga usia lanjut yang memiliki
riwayat penyakit.
5. Kunjungan penderita diabetes melitus di daerah wilayah kerja
puskesmas mengalami penurunan hal ini terjadi oleh karena masih
banyak warga yang takut memeriksakan kesehatan ke puskesmas
karena kondisi pandemi covid-19. Intervensi yang akan dilakukan
adalah dengan melakukan skrining penyakit tidak menular secara masal
dengan cara door to door ke rumah warga.

48. 6. Cakupan pelayanan kesehatan ODGJ belum tercapai dengan optimal,
hal ini terjadi karena program door to door ke rumah pasien ODGJ
terkendala karena pandemic covid-19. Solusi yang akan diberikan
adalah dijalan kan kembali program tersebut dengan meminta bantuan
kader setempat untuk mengumpulkan data dan melakukan pembinaan
terhadap pasien dengan ODGJ.
7. Rendahnya capaian pelayanan TB disebabkan oleh berbagai faktor.
Salah satu penyebab yang paling utama adalah kurangnya program
sosialisasi mengenai pentingnya deteksi dini bagi orang terduga TB
(suspek). Dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada, dipilih
solusi berupa pembuatan leaflet sebagai media edukasi mengenai
pentingnya deteksi dini yang akan dibagikan kepada pasien baru
terkonfirmasi TB yang selanjutnya disampaikan kepada kontak
erat/keluarganya sebagai suspek TB.
5.2 Saran
1. Bagi tenaga kesehatan terutama pemegang program pelayanan yang
belum tercapai diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi atau
penyuluhan, baik di dalam maupun di luar gedung melalui metode-
metode yang inovatif dan aplikatif dengan segala keterbatasan yang
dihadapi pada masa pandemi COVID-19 ini.
2. Penanggung jawab program pelayanan diharapkan memiliki timeline
tugas, target dan capaian dalam kurun waktu yang ditentukan.
3. Pemegang program pelayanan memberikan laporan evaluasi setiap
bulan kepada Kepala Puskesmas sebagai pengawas dan pembina
program pelayanan.
4. Pemegang program pelayanan diharapkan melakukan pelatihan kepada
kader masing-masing program dengan pengawasan dari dokter
puskesmas dan atau Kepala Puskesmas.

49. 5. Pemegang program pelayanan yang belum menguasai program atau
terkendala bisa berkonsultasi dengan dokter puskesmas maupun Kepala
Puskesmas.
6. Pemegang program pelayanan yang sudah tercapai cakupannya
diharapkan juga memiliki inovasi-inovasi baru sehingga program yang
dijalankan dapat lebih optimal lagi. Inovasi yang akan dikembangkan
bisa didiskusikan dengan dokter puskesmas maupun dengan Kepala
Puskesmas.
7. Pemegang program pelayanan diharapkan update ilmu terbaru, sehingga
bisa lebih mengusai program pelayanan.
8. Bagi kader, perangkat desa, dan tokoh masyarakat diharapkan dapat
mengambil peran aktif untuk memberikan sosialisasi, dukungan, dan
penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan bagi kita
semua.

50. DAFTAR PUSTAKA