Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Similaire à 0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx
Similaire à 0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx (20)
Dernier
Dernier (20)
0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx
- 1. PELAKSANAAN WEBINAR PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DAERAH DAN DESA Disampaikan Oleh : Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd (Dirjen Bina Pemerintahan Desa) RAPAT IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI ACEH Jakarta, 5 Februari 2021 DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 2. Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tugas dan Fungsi Ditjen Bina Pemerintahan Desa Dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Tupoksi a. Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Fungsi Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa,Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA
- 3. Arah kebijakan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Indikator dan Target Pelaksanaan Program 2021 1 2 1. Tujuan strategis: Terwujudnya sinergitas pembangunan pusat, daerah dan desa. 2. Sasaran strategis: Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efesien 3. Indikator: Indeks penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kategori nilai baik. Tujuan dan Sasaran Startegis Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemerintahan desa. Target : Aparatur Pemdes dan Pengurus LKD. Jumlah Kelembagaan Desa yang ditata sesuai standar Target : Lembaga Desa. Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar. Target : Sistem Pelayanan administrasi Kelembagaan Desa. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA
- 4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA Output Kegiatan Ditjen Bina Pemdes 2021 Penataan kelembagaan desa 1. Fasilitasi penataan Lembaga Pemerintah Desa 2. Fasilitasi penataan Lembaga BPD 3. Fasilitasi penataan Lembaga Linmas Desa 4. Fasilitasi penataan Lembaga LKD 5. Fasilitasi penataan Lembaga PKK dan Posyandu 6. Rehabilitasi Sarpras Kantor Desa
- 5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA Penataan sistem administrasi pelayanan 1. Fasilitasi penataan batas wilayah Desa 2. Fasilitasi penataan Nama dan kode desa 3. Fasilitasi penataan kewenangan desa 4. Fasilitasi penataan produk hukum desa 5. Fasilitasi penataan Perencanaan Pembangunan Desa 6. Fasilitasi penataan Pengelolaan Keuangan Desa 7. Fasilitasi penataan administrasi pengelolaan aset desa 8. Fasilitasi penataan peningkatan pendapatan desa 9. Fasilitasi penataan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 10.Fasilitasi penataan kerjasama antar desa 11.Fasilitasi penataan pelayanan berbasis ITE 12.Fasilitasi evaluasi perkembangan Desa 13.Fasilitasi penataan data desa online 14.Fasilitasi penataan menyelenggarakan Pilkades
- 6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA Peningkatan Kompetensi aparatur dan pengurus kelembagaan desa 1. Fasilitasi penataan Kebijakan/Regulasi/Pedoman Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa 2. Pelatihan Aparatur Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Sebagai Pelatih Pada Pelatihan Aparatur Desa (PAD) dan Pembinaan Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) 3. Pelatihan Aparatur Kecamatan selaku Pembinaan Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) 4. Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional
- 7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA PROVINSI ACEH
- 8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA TABEL PERKEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021 (per 01 Februari 2021) NO Provinsi Jumlah Desa Rencana Pelaksanaan Pemungutan Suara 1. Aceh Kabupaten Aceh Selatan 64 Kota Lhokseumawe 12 Kabupaten Aceh Barat 224 Kota Subulussalam 19 Kabupaten Gayo Lues 42 Kabupaten Bener Meriah 41 20-May Kabupaten Aceh Tenggara 271 03-Jul Kabupaten Simeulue 52 Oktober 8 Kabupaten 725
- 9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA REKAP PENERIMAAN LAPORAN KONSOLIDASI TAHUN ANGGARAN 2020 NO URAIAN JUMLAH WILAYAH JUMLAH LAPOR % 1 PROVINSI 33 31 93,94% 2 KABUPATEN/ KOTA 434 189 43,55% 3 DESA 74.957 29.959 39,97% SUMBER DATA sumber : konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id data per tanggal 02/02/2021 jam 10.55 WIB REKAPITULASI PENDAPATAN DESA TINGKAT NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020 URAIAN PENDAPATAN RATA-RATA PENDAPATAN PER DESA PENDAPATAN 52.814.864.854.673,00 1.762.904.798,38 BELANJA 51.154.914.119.148,00 1.707.497.383,73 PEMBIAYAAN 1.992.672.202.004,45 66.513.308,25
- 10. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA SUMBER DATA sumber : konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id data per tanggal 02/02/2021 jam 10.55 WIB REKAP APBDESA T.A. 2020 WILAYAH PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN ACEH 1.274.235.273.523 1.274.235.273.523 79.667.987.314
- 11. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA DAFTAR KABUPATEN/KOTA STATUS MELAPOR TAHUN ANGGARAN 2020 NO KABUPATEN/KOTA STATUS LAPOR PROVINSI ACEH 13 dari 23 (56,52%) 1 KABUPATEN ACEH SELATAN SUDAH MELAPOR 2 KABUPATEN ACEH TENGGARA SUDAH MELAPOR 3 KABUPATEN ACEH TIMUR BELUM MELAPOR 4 KABUPATEN ACEH TENGAH SUDAH MELAPOR 5 KABUPATEN ACEH BARAT SUDAH MELAPOR 6 KABUPATEN ACEH BESAR SUDAH MELAPOR 7 KABUPATEN PIDIE SUDAH MELAPOR 8 KABUPATEN ACEH UTARA BELUM MELAPOR 9 KABUPATEN SIMEULUE SUDAH MELAPOR 10 KABUPATEN ACEH SINGKIL SUDAH MELAPOR 11 KABUPATEN BIREUEN BELUM MELAPOR 12 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA SUDAH MELAPOR 13 KABUPATEN GAYO LUES BELUM MELAPOR 14 KABUPATEN ACEH JAYA BELUM MELAPOR 15 KABUPATEN NAGAN RAYA BELUM MELAPOR 16 KABUPATEN ACEH TAMIANG SUDAH MELAPOR 17 KABUPATEN BENER MERIAH SUDAH MELAPOR 18 KABUPATEN PIDIE JAYA SUDAH MELAPOR 19 KOTA BANDA ACEH SUDAH MELAPOR 20 KOTA SABANG BELUM MELAPOR 21 KOTA LHOKSEUMAWE BELUM MELAPOR 22 KOTA LANGSA BELUM MELAPOR 23 KOTA SUBULUSSALAM BELUM MELAPOR
- 12. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA REKAP KEGIATAN PKK 2020 NO URAIAN 1 Hari Kesatuan Gerak PKK 2 Gebrak Masker se-Indonesia REKAP KEGIATAN 2021 NO URAIAN 1 Program Bina Pemerintahan Desa 2 Rapat Penyusunan Juknis Tentang Permendagi No. 36 Tahun 2020 3 Peningkatan Kapasitas Kader PKK Pusat dan Daerah 4 Sosialisasi Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No. 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK 5 Bimtek Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK dan Sistem Informasi Posyandu (SIP) 6 Rapat Kerja Nasional 7 Dukungan Penguatan Kelembagaan PKK melalui Kegiatan Jambore Nasional Kader PKK 8 Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerakan PKK 9 Pelantikan Ketua TP PKK Provinsi
- 13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA NO ISU STRATEGIS PERTANYAAN JAWABAN PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1 Pemekaran Desa Bagaimana mekanisme pembentukan sebuah Desa Ketentuan mengenai syarat pembentukan sebuah Desa tercantum pada ketentuan pasal 7 Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa Percepatan penyelesaian peta batas desa dalam penentuan besaran dan proses penyaluran Dana Desa Apakah indikator luas wilayah yang menjadi tolak ukur penyaluran dana desa sudah valid? Perlu adanya aturan dalam penyaluran dana desa yang mempertimbangkan penyelesaian peta batas Desa sebagai tolak ukur pada indikator luas wilayah dalam proses penyaluran dana desa. Fasilitasi terkait permasalahan kode Desa di daerah Apakah Desa bisa langsung diberikan kode Desa jika syarat sudah terpenuhi? Rekomendasi kode Desa dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi data Desa oleh tim penataan pusat dan derah yang mempedomani Permendagri 1/2017. Penyusunan Perbup/Perwal tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penyusunan Perbup/Perwal tentang Kewenangan Desa Draft Raperbup segera di koordinasikan dan dikonsultasikan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota konsultasi kepada Provinsi, kemudian Provinsi konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri c.q Ditjen Bina Pemerintahan Desa
- 14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA NO ISU STRATEGIS PERTANYAAN JAWABAN PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1 Ancaman pidana bagi Kepala Desa Kades yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 33 huruf i mengamanatkan bahwa salah satu syarat calon kepala Desa adalah “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang”. Artinya hal yang harus dipertimbangkan adalah ancaman dalam putusan inkrah yang dikeluarkan oleh pengadilan, pemahaman paling singkat 5 (lima) tahun harus diartikan satu kalimat lengkap sehingga yang dimaksud adalah ancaman 5 (lima) tahun atau lebih dan setelah 5 (lima) tahun bebas, yang bersangkutan dapat mencalonkan menjadi kepala Desa dan harus mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka disertai dengan bukti bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- 15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA NO ISU STRATEGIS PERTANYAAN JAWABAN PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1 Pemilihan Kepala Desa calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang (jumlah surat suara sama) Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi “dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas, Maksud dari pasal tersebut adalah: a. Apabila ada 2 calon yang memperoleh suara sama, maka untuk mencari siapa pemenangnya adalah apabila dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak tersebut terdapat lebih dari 1 TPS maka pemenang dilihat dari berapa TPS calon tersebut memperoleh suara terbanyak. b. Jika dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak tersebut hanya 1 TPS maka dilihat berapa banyak calon tersebut menang di kotak suara yang mewakili masing-masing RT/Dusun. c. Atau cara lain penentuan sebaran wilayah sesuai kondisi sosial budaya masing-masing Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 pasal 42 ayat (3) bahwa “Pelaksanaan Perolehan suara sah yang lebih luas diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota”.
- 16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA NO ISU STRATEGIS PERTANYAAN JAWABAN PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1 Produk Hukum Desa Produk Hukum yang diterbitkan oleh sebagian besar Pemerintah Desa saat ini masih terbatas pada Perdes APBDesa Perlu diberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa bahwa Produk hukum yang disusun sebaiknya bersifat tematik sesuai dengan potensi desa yan ada Dalam penyusunan produk hukum Desa dapat melibatkan perguruan tinggi negeri/swasta, lembaga kemasyarakatan, dan berbagai media sosial (cetak/elektronik) terkait legal drafting PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA Acuan dalam pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Belum adanya dasar landasan hukum yang secara teknis mengatur tentang pengembangan kapasitas aparatur desa berupa Peraturan Menteri Saat ini Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sedang menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa yang diharapkan akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Desa dalam pengembangan kapasitas aparatur Desa
- 17. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA NO ISU STRATEGIS PERTANYAAN JAWABAN PPENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMDES 1 Pembiayaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa Ketidakcukupan ADD untuk membiayai besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa , sesuai dengan ketetapan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 Kebijakan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2). Mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa, untuk pemenuhan kebutuhan siltap dengan tetap memperhatikan belanja untuk penyediaan tunjangan dan operasional BPD, iuran jaminan kepala desa dan perangkat desa Dalam hal Alokasi Dana Desa (ADD) tidak mencukupi untuk pemenuhan Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, maka kecukupannya dapat dipenuhi dari sumber lainnya dalam APB Desa selain Dana Desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 ayat (3) Selanjutnya, pada Pasal 81 ayat (4) menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati/Wali Kota
- 18. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA NO ISU STRATEGIS PERTANYAAN JAWABAN PPENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMDES 1 Kabijakan Dana Desa khsusunya pada Saat Pandemi Covid-19 Terhambatnya penyaluran Dana Desa karena a. terlambatnya pentepan Perkada mengenai Pengelolaan Dana Desa sebagai tindak lanjut dari PMK 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; b. Terlambatnya penetapan APBDesa Mendorong Pemerintah Provinsi untuk memastikan ditetapkannya Perkada mengenai Pengelolaan Dana Desa dan mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan ditetapkannya APB Desa melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tumpang tindihnya penyaluran BLT-Dana Desa dan bantuan sejenis lainnya yang bersumber dari APBN dan/atau APBD Menguatkan koordinasi tiap level pemerintahan dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui DTKS yang ditetapkan Kementerian Sosial dan hasil Musyawarah Desa Khusus mengenai penetapan KPM Penyimpangan anggaran Mensinergikan upaya pengawalan Dana Desa bersama pihak yang berperan antara pembina, pengawas dan penegak hukum. Saat ini telah ditetapkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang antara lain isinya menjadi pedoman bagi APIP, Camat, BPD dan masyarakat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Desa sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangannya
- 19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA NO ISU STRATEGIS PERTANYAAN JAWABAN PPENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMDES 1 Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Ssskeudes) nomenklatur “Gampong” pada Aplikasi Siskeudes yang dibagikan pada Tahun 2020 Terdapat fitur ubah pada menu parameter untuk penyesuaian nomenklatur penyebutan nama desa sesuai dengan kearifan local daerah setempat Telah sesuainya nomenklatur penyebutan nama desa sesuai dengan kearifan local daerah setempat Pengelolaan Aset Desa berupa Tanah Kas Desa Tanah desa yang terkena Pembangunan Jalan Tol, dikuasai oleh Masyarakat dan Pengelolaan Aset Desa belum tertib Perlu dilakukan Mediasi dan dilakukan Inventarisasi Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa akan menerbitkan Surat Edaran Dirjen kepada Seluruh Bupati/Walikota hal Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa Penyimpangan anggaran Mensinergikan upaya pengawalan Dana Desa bersama pihak yang berperan antara pembina, pengawas dan penegak hukum. Saat ini telah ditetapkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang antara lain isinya menjadi pedoman bagi APIP, Camat, BPD dan masyarakat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Desa sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangannya
- 20. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA NO ISU STRATEGIS PERTANYAAN JAWABAN KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA 1 Pengaturan Kelembagaan BPD dalam Perda Dari 23 Kab/Kota yang memiliki Desa di Prov. Aceh, 16 Kab/Kota belum mempunyai Perda yang mengakomodir pengaturan kelembagaan BPD bardasarkan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD yaitu: 1. Aceh Utara; 2. Aceh Barat Daya; 3. Aceh Selatan; 4. Aceh Singkil; 5. Aceh Tenggara; 6. Aceh Tengah; 7. Aceh Barat; 8. Aceh Tamiang; 9. Pidie; 10. Simelue; 11. Gayo Lues; 12. Nagan Raya; 13. Bener Meriah; 14. Sabang; 15. Lhokseumawe; Subulusalam Adanya pengaturan substansi yang bertentangan antara Regulasi di tingkat Pusat dengan UUPA yaitu UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- 21. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA NO ISU STRATEGIS PERTANYAAN JAWABAN KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA 1 Pengaturan Kelembagaan BPD dalam Perda Dari 14 Kab/Kota yang memiliki Desa di Prov. Sumatera Barat, 7 Kab/Kota belum mempunyai Perda yang mengakomodir pengaturan kelembagaan BPD bardasarkan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD yaitu: Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Sijunjung Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Dharmasraya
- 22. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA REPUBLIK INDONESIA NO ISU STRATEGIS PERTANYAAN JAWABAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA 1 Pendayaguna Data Profil Desa/Kelurahan dan Data Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan memberikan pemahaman kepada daearah sesuai dengan Pasal 41 dan pasal 42 Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 Perlu dilakukan sinkronisasi terkait kebijakan pemanfaatan profil desa dan kelurahan guna dijadikan basis data penyusunan Rencana Pembangunan Pemerintahan Desa dan Evaluasi Pemerintahan Desa
- 23. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Terima Kasih