Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 26 Publicité

persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417

PERSIAPAN PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN disampaikan oleh Ibu Retno Darussalam, S.H., M.kn. merupakan salah satu materi dalam Workshop Pidanan Perdata yang akan di selenggarakan pada tanggal 24-25 Oktober 2017.

Beliau yang memilki backgroun sebagai commercial Lawyer memiliki spesialisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan, dan Konsultan Hukum untuk Hukum Keluarga dan Properti. Aktif memberikan ceramah hukum dikalangan organisasi sosial di Jakarta, DWP Kementerian Pendidikan Nasional, DWP Kementerian Luar Negeri, DWP Sekretariat Negara, pengasuh rubrik hukum keluarga pada Buletin Dharma Wanita Kementerian Luar Negeri.

PERSIAPAN PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN disampaikan oleh Ibu Retno Darussalam, S.H., M.kn. merupakan salah satu materi dalam Workshop Pidanan Perdata yang akan di selenggarakan pada tanggal 24-25 Oktober 2017.

Beliau yang memilki backgroun sebagai commercial Lawyer memiliki spesialisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan, dan Konsultan Hukum untuk Hukum Keluarga dan Properti. Aktif memberikan ceramah hukum dikalangan organisasi sosial di Jakarta, DWP Kementerian Pendidikan Nasional, DWP Kementerian Luar Negeri, DWP Sekretariat Negara, pengasuh rubrik hukum keluarga pada Buletin Dharma Wanita Kementerian Luar Negeri.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417 (20)

Publicité

Plus par EMLI Indonesia (12)

Plus récents (20)

Publicité

persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417

  1. 1. PERSIAPAN PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN Oleh Retno S.Darussalam,S.H.- Partner Suria Nataadmadja &Associates JURE PARTNERSHIP 2017
  2. 2. JENIS PERKARA UMUM : Hukum Keluarga: -perkawinan/perceraian Kepailitan dan PKPU Islam/N.Islam -warisan/hibah/wasiat Hukum Agraria: -PPJB ,peralihan dan pendaftaran Tanah -HM,HGB,HGU,HP,HPL /girik Strata title/ landed House Korporasi : -jual beli saham/asset, penerbitan surat utang/saham Investasi/disvestasi,merger/akuisisi -wewenang pengurus, Rups, permodalan, dll. Jaminan :-benda bergerak : gadai, fidusia, hipotik -benda tetap : hak tanggungan Perjanjian/Kontrak Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
  3. 3. Jenis-Jenis Kasus Hukum Perdata • Umum : Bagi pihak yg beragama Non Islam, menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk kasus diluar yg diatur dalam undang-undang peradilan agama • Khusus : Bagi pihak yg beragama Islam khusus dalam, kasus perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya(ps.49 UU No.3/2006 ttg PA)
  4. 4. Catatan : Penjelasan pasal 49: Sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya; Yang dimaksud dengan”antara orang-orang/ pihak-pihak yg beragama Islam” adalah termasuk orang atau Badan Hukum yg dg sendirinya menundukkan diri dg sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yg menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dg ketentuan Pasal 49 ini .
  5. 5. PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN • Identifikasi Masalah Melakukan pemahaman awal terhadap kasus perdata yg akan ditangani. Pemahaman yg benar akan berguna untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang lingkup sehingga gugatan/jawaban bisa dilakukan secara tepat sasaran. Untuk itu diperlukan kemampuan mengaplikasikan pengetahuan hukum perdata baik aspek formil(beracara) maupun materiilnya.
  6. 6. • Pembicaraan dengan Klien Dalam tahap ini Advokat akan melakukan pembahasan bersama klien terkait lingkup, alasan/sebab-sebab, dsbnya. Hal ini dilakukan untuk membangun kesepahaman antara Advokat dan klien terhadap perkara tersebut. • Pemeriksaan Pendahuluan Dalam tahap ini Advokat melakukan pengumpulan data awal dan menganalisanya. Investigasi dilakukan apabila sudah terpenuhi data-data penunjang. Dalam proses ini Advokat akan menentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau tidak.
  7. 7. • Pengembangan Rencana Pemeriksaan Dalam tahap ini Advokat akan menyusun dokumentasi kasus yg dihadapi, dan strategi di pengadilan. Setelah diadministrasikan, maka akan dihasilkan konsep temuan. Konsep temuan ini yang akan dikomunikasikan bersama-sama dengan klien. • Pemeriksaan Lanjutan Dalam tahap ini Advokat akan melakukan pengumpulan bukti serta melakukan analisa atasnya,mengingat kebenaran dalam Hukum
  8. 8. lanjutan : Perdata adalah kebenaran formil/tertulis. Dalam persiapan pengumpulan bukti-bukti, sudah diantisipasi kiat-kiat menghadapi penyimpangan yg dilakukan penegak hukum, makelar kasus dan Advokat pihak lawan.
  9. 9. •Penyusunan Gugatan (Sumber PKPA-74 Law Institut&PERADI)
  10. 10. Upaya Penyelesaian Perkara /Sengketa • Melalui jalur Non Litigasi: Contoh: mediasi, musyawarah, negosiasi dan arbitrase. Persiapan yang dilakukan antara lain: 1) pengumpulan bukti-bukti dan saksi-saksi; 2) Identifikasi para pihak; 3) Penunjukkan mediator independen; 4) Proses berlanjut ke litigasi bila kesepakatan para pihak gagal.
  11. 11. Mediasi • Dengan adanya mediasi dapat meminimalisir terbuangnya waktu, biaya dan tenaga dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan; • Bila terjadi kesepakatan, Penggugat dapat mencabut gugatannya, dan para pihak membuat akta perdamaian yang akan menjadi produk pengadilan yang sudah final, tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan manapun. • Diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR/ Pasal 154 ayat(1)Rbg jo.Pasal 130 ayat (3) HIR/ Pasal 154 ayat (3) Rbg jo.Pasal 43 ayat (1) UU No.4 Th.85 tentang MA, dan implementasinya:Perma No.1/2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan.
  12. 12. • Melalui Jalur Litigasi Persiapan yang dilakukan : 1) membuat Surat Kuasa jika diwakilkan kepada Advokat/Pengacara; 2) membuat surat gugatan; 3) melakukan pendaftaran gugatan pada pengadilan.
  13. 13. Tahapan Penanganan Perkara Perdata • Tahap Administrasi 1) Penggugat mendaftarkan surat gugatan dan surat kuasa (apabila menggunakan jasa hukum Advokat/Pengacara) ke bagian pendaftaran perdata pada pengadilan yang berwenang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 118 HIR; 2) Dalam proses ini: -Penggugat membayar biaya perkara; -Penggugat mendapatkan bukti pembayaran perkara; -Penggugat menerima No.perkara (Roll). 3) Menunggu proses pemanggilan.
  14. 14. • Tahap Persidangan 1) Sidang pertama: dilakukan upaya perdamaian, dengan waktu selama 30 hari atau tergantung kesepakatan para pihak; 2) Sidang kedua: pembacaan gugatan oleh Penggugat; 3) Sidang ketiga : jawaban Tergugat; 4) Sidang keempat: replik Penggugat; 5) Sidang kelima : duplik Tergugat; 6) Sidang keenam: pembuktian tertulis dari Penggugat
  15. 15. 7) Sidang ketujuh: pembuktian tertulis dari Tergugat; 8) Sidang kedelapan: pengajuan saksi dari Penggugat; 9) Sidang kesembilan: pengajuan saksi dari Tergugat; 10)Sidang kesepuluh: kesimpulan kedua belah pihak; 11)Sidang kesebelas: putusan/vonis dari Majelis Hakim.
  16. 16. Kemungkinan-Kemungkinan Yang Dapat Terjadi Pada Sidang Pertama • Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir Pasal 125(1)HIR :”Jika Tergugat, walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pengadilan pada hari yang ditentukan,dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir (verstek), kecuali jika tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.”
  17. 17. • Penggugat tidak hadir, Tergugat hadir Pasal 124 HIR: ”Jika Penggugat, walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pengadilan pada hari yg ditentukan itu, tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan dipandang gugur dan si Penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi Penggugat berhak, sesudah membayar biaya tersebut memasukan tuntutannya sekali lagi.”
  18. 18. • Kedua belah pihak tidak hadir Ada anggapan bahwa demi kewibawaan badan peradilan serta agar jangan sampai ada perkara yang berlarut-larut dan tidak berketentuan, maka dalam hal ini gugatan perlu dicoret dari daftar dan dianggap tidak pernah ada. • Keduabelah pihak hadir Apabila keduabelah pihak hadir,maka sidang pertama dapat dimulai dengan sebelumnya hakim menganjurkan mengenai adanya perdamaian diantara keduabelah pihak tersebut.
  19. 19. Menjatuhkan Putusan/Vonis Pasal 178 HIR: 1) Hakim karena jabatannya, pada waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak; 2) Hakim wajib mengadili atas seluruh bagian gugatan; 3) Ia tidak diijinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari yang digugat
  20. 20. Surat Gugatan • Surat gugatan: surat yang ditujukan kepada ketua pengadilan yg berkompeten memuat tuntutan hak dan ada kepentingan hukum serta sengketa. • Syarat-syarat gugatan: -adanya tuntutan hak -ada kepentingan hukum -sengketa -dibuat dengan cermat dan terang • Unsur surat gugatan: -identitas dan kedudukan para pihak -posita -petitum
  21. 21. Bentuk Surat Gugatan • Bentuk surat gugatan ada dua macam: - tertulis - lisan • Dalam perkara tertentu boleh jadi ada pihak ketiga yang harus dilibatkan dalam perkara tersebut tapi tidak menjadi penggugat dan juga tidak menjadi tergugat, karena itu harus dimuat dlm surat gugatan dan kedudukan sebagai turut tergugat. • Gugatan provisionil
  22. 22. Surat Permohonan • Surat permohonan : surat yg diajukan kepada ketua pengadilan yg berkompeten memuat tuntutan hak perdata, mempunyai kepentingan hukum dan tidak mengandung sengketa serta diatur dalam UU. • Syarat2 permohonan : -ada kepentingan hukum -tidak sengketa -dibuat cermat dan terang • Unsur surat permohonan : -identitas pemohon -posita -petitum
  23. 23. Gugatan Rekonvensi • Gugatan rekonpensi : gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yg sedang berjalan antara mereka (Psl.132 a dan 132 b HIR/Psl.157-158 Rbg) • Syarat-syarat gugatan rekonvensi: -diajukan bersama jwbn/sblm pembuktian -diajukan terhadap Penggugat in persona -masih dlm lingkup kewenangan pengadilan -bukan pelaksanaan putusan
  24. 24. Eksepsi • Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan yg tidak mengenai pokok perkara dg maksud utk menghindari ggtn Penggugatan. • Macam-macam eksepsi: 1- Eksepsi Formil 2- Eksepsi Materil • Eksepsi Formil meliputi: -tentang kewenangan absolut -tentang kewenangan relatif -tentang ne bis in idem -Eksepsi diskwalifukator -tentang obscur libel • Eksepsi materil : -Dilatoir eksepsi -Prematoir eksepsi
  25. 25. TERIMA KASIH Retno S.Darussalam Suria Nataadmadja & Associates Jure Partnership The East Building,lt.12 Jl.Lingkar Mega Kuningan Kav.E.3.2.No.1,Jakarta Hp.081315858730 Email:retnodarussalam@centrin.net.id Retno.sunggingsari@gmail.com

×