1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Ada yang berpendapat bahwa sertifikasi adalah alat untuk meningkatkan
kesejahteraan guru. Bahkan yang lebih berani mengatakan bahwa sertifikasi
adalah akal-akalan pemerintah untuk menaikkan gaji guru. Kata sertifikasi
hanyalah kata pembungkus agar tidak menimbulkan kecemburuan profesi lain.
Pemahaman seperti itu tidak terlalu salah sebab dalam Undang-Undang Guru dan
Dosen (UUGD) pasal 16 disebutkan bahwa guru yang memiliki sertifikat
pendidik, berhak mendapatkan insentif yang berupa tunjangan profesi. Besar
insentif tunjangan profesi yang dijanjikan oleh UUGD adalah sebesar satu kali
gaji pokok untuk setiap bulannya.
Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan
untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga ke depan
semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan
demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi
kenyataan dan diharapkan tidak semua orang dapat menjadi guru dan tidak semua
orang menjadikan profesi guru sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan
seperti yang terjadi belakangan ini.
Namun, persepsi seperti itu cenderung mencari-cari kesalahan suatu
program pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Peningkatan kesejahterann guru dalam kaitannya dengan sertifikasi harus
dipahami dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan nasional , baik dari segi
proses (layanan) maupun hasil (luaran) pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 19
1

2. 2
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan secara eksplisit mengisyaratkan
adanya standarisasi isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiyaan, dan penilaian
pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
Di samping itu, menurut Samami dkk. (2006), yang perlu disadari adalah
bahwa guru adalah subsistem pendidikan nasional. Dengan adanya sertifikasi,
diharapkan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran akan meningkat sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan kompetensi guru yang memenuhi
standar minimal dan kesejahteraan yang memadai diharapkan kinerja guru dalam
mengelola proses pembelajaran dapat meningkat. Kualitas pembelajaran yang
meningkat diharapkan akan bermuara akhir pada terjadinya peningkatan prestasi
hasil belajar siswa.
Pada dasarnya terdapat barbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan
pendidikan, antara lain: guru, siswa, sarana dan prasarana, lingkungan
pendidikan,dan kurikulum. Dari beberapa faktor tersebut, guru dalam kegiatan
proses pembelajaran di sekolah nemempati kedudukan yang sangat penting dan
tanpa mengabaikan faktor penunjang yang lain, guru sebagai subjek pendidikan
sangat menentuksn keberhasilan pendidikan itu sendiri. Studi yang dilakukan
Heyneman dan Loxley pada tahun 1983 di 29 negara bahwa di antara berbagai
masukan yang menentukan mutu pendidikan (yang ditunjukan oleh prestasi
belajar siswa) sepertiganya ditentukan oleh guru. Peranan guru makin penting lagi
di tengah keterbatasan sarana dan prasarana sebagaimana dialami oleh negara-
negara sedang berkembang. Fasli Jalal (2007) mengatakan bahwa pendidikan
yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru
yang profesional, sejahtera dan bermatabat. Oleh karena itu keberadaan guru
bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang
bermutu.
Program sertifikasi tersebut dapat diterapkan untuk guru-guru agar dapat
memiliki standar kompetensi yang telah diterangkan di atas. Guru diharapkan
mampu memahami dan menguasai materi ajar yang ada dalam kurikulum,

3. 3
memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang koheren dengan materi
ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran yang terkait dan
menginternalisasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari (life skill). Selain itu
melalui sertifikasi guru diharapkan mampu menguasai langkah-langkah penelitian
dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan kompetensinya.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Sudah barang tentu, setelah cukup lama melakukan sosialisasi UUGD,
patut mulai dipertanyakan apakah sertifikasi akan secara otomatis meningkatkan
kualitas kompetensi guru, dan kemudian akan meningkatkan mutu pendidikan di
Indonesia, dan adakah jaminan bahwa dengan memiliki sertifikasi, guru akan
lebih bermutu. Pertanyaan ini penting untuk dijawab secara kritis analitis. Karena
bukti-bukti hasil sertifikasi dalam kaitan dengan peningkatan mutu guru
bervariasi. Di Amerika Serikat kebijakan sertifikasi bagi guru belum berhasil
meningkatkan kualitas kompetensi guru, hal antara lain dikarenakan kuatnya
resistensi dari kalangan guru sehingga pelaksanaan sertifikasi berjalan amat
lambat. Sebagai contoh dalam kurun waktu sepuluh tahun, mulai tahun 1997 –
2006, Amerika Serikat hanya mentargetkan 100.000 guru untuk disertifikasi.
Bandingkan dengan Indonesia yang dalam kurun waktu yang sama mentargetkan
mensertifikasi 2,7 juta guru. Sebaliknya kebijakan yang sama telah berhasil
meningkatkan kualitas kompetensi guru di Singapore dan Korea Selatan.