Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi pelaksanaan program peningkatan kuantitas dan kualitas Sekolah Standar Nasional dan Sekolah Bertaraf Internasional di tingkat dasar dan menengah swasta di Jawa Barat pada tahun 2011."

1. Rapat Koordinasi dan Sinergis Penyelenggaraan Pembinaan SSN /
SBI SD dan SMP swastadi Jawa Barat
KERANGKA ACUAN KERJA
( KAK)
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
2011
TERM OF REFERENCE
PROGRAM : RAPAT KOORDINASI SSN/SBI DINAS PENDIDIKAN JAWA
BARAT
TAHUN ANGGARAN : 2011

2. BAB I
LATAR BELAKANG
Pendidikan merupakan wahana yang paling strategis untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia. Pendidikan dapat mempersiapkan generasi muda yang sadar
iptek, kreatif dan memiliki solidaritas-etis sebagai gambaran manusia modern masa
depan.
Sejarah negara maju menunjukkan bahwa kemajuan dunia pendidikan akan
menghasilkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyatnya. Pendidikan
menumbuhkan bangsa yang cerdas, dimana kecerdasan ini melandasi kemajuan dan
keteraturan kehidupan sosial dan politik, dan kecerdasan memajukan ekonomi suatu
bangsa.
Begitu strategisnya peran pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM
Indonesia. Namun demikian penyelenggaraan pendidikan di Indonesia bukan tanpa
masalah. Masih banyak permasalahan pendidikan yang pelik yang dihadapi oleh
bangsa kita saat ini, antara lain adalah rendahnya mutu pendidikan, kurangnya
relevansi pendidikan, kurang efektifnya manajemen pendidikan, rendahnya mutu
tenaga pendidikan, rendahnya realisasi anggaran pendidikan, rendahnya imbalan
kesejahteraan bagi tenaga kependidikan, dan masih belum meratanya kesempatan
memperoleh pendidikan. Selain itu memasuki abad ke-21 penyelenggaraan dan
sistem pendidikan kita dihadapkan pada beberapa tantangan besar yaitu dengan
adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi serta
tuntutan dan tantangan globalisasi, demokratisasi dan HAM.
Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka menyelenggarakan pembangunan
Sistem Pendidikan Nasional telah memiliki visi tahun 2025, yaitu ”Insan Indonesia
Cerdas Kompetitif Tahun 2025”. Berdasarkan visi tersebut pembangunan Sistem
Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003,
diselenggarakan dengan menggunakan 3 (tiga) strategi pembangunan sebagai pilar,
yaitu : (1) Investasi Akses, (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya
Saing, (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik. Penyelanggaraan
Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional tersebut dilaksanakan pada setiap jalur,
jenjang dan satuan pendidikan, tidak terkecuali pada satuan pendidikan TK,SD, SMP,
SMA dan SMK.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu dari Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab secara

3. teknis dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Jawa Barat.
Penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Jawa Barat harus diselaraskan guna
pencapaian Visi Pembangunan Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Barat
(sesuai Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013), yaitu :
“Tercapainya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis Dan
Sejahtera”
Berdasarkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut di atas, maka
dengan mempertimbangkan berbagai issu strategis bidang pendidikan, kondisi,
permasalahan, tantangan serta peluang Jawa Barat di bidang pendidikan, maka Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi Pembangunan Pendidikan
di Jawa Barat tahun 2009 – 2013, sebagai berikut : ”Akselerasi
Pembangunan SDM Yang Cerdas Dan Berahlak Mulia Serta Mengusai Ilmu
Pengetahuan, Berdaya Saing Menuju Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat
Yang Mandiri, Dinamis Dan Sejahtera”.
Visi pembangunan pendidikan di Jawa Barat 2009-2013, selaras dan sinergis dengan
cita-cita yang terkandung dalam Visi Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional 2025
maupun Visi Pembangunan Pemerintan Provinsi Jawa Barat 2008-2013 (sebagaimana
tertuang dalam RPJMD 2008-2013 Provinsi Jawa Barat. Keselarasan dan sinergitas
kandungan cita-cita atau visi tersebut diwujudkan melalui keselarasan
penyelenggaraan kebijakan pembangunan pendidikan di Jawa Barat, antara
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Salah satu kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan adalah kebijakan
pengembangan sekolah bertaraf internasional dalam rangka pelaksanaan
ketentuan UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 50 ayat (3)). Kebijakan tersebut menyatakan
bahwa ”Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan
sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang
pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf
internasional”. Untuk itu, maka Pemerintah menerbitkan beberapa perangkat
peraturan perundangan-undangan yang bersifat operasional, agar kebijakan tersebut
berjalan secara efektif. Pemerintah menerbitkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang di dalamnya mengatur penyelenggaraan 8
(delapan) standar penyelenggaran pendidikan nasional, yaitu : (1) Standar Isi, (2)
Standar Kompetensi Lulusan, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7)
Standar Penilaian dan (8) Standar Pembiayaan.

4. Demikian juga Pemerintah menerbitkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka mengatur pembagian kewenangan dalam
rangka desentralisasi. Berkaitan dengan pengaturan bidang pendidikan, dalam
pengembangan sekolah bertaraf internasional, dijelaskan tentang pembagian urusan
kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten Kota sebagai berikut : (1) Pemerintah berwenang dalam penyelenggaraan
dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf
internasional, (2) Pemerintah Daerah Provinsi berwenang dalam penyelenggaraan
dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf
internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (SMP/MTs dan SMA/MA
dan SMK), dan (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang dalam
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf
internasional (SD).
Untuk mewujudkan serta mensukseskan apa yang telah dicanangkan oleh Dinas
Pendidikan Jawa Barat, maka Rapat Koordinasi dan Sinergis Penyelenggaraan
Pembinaan SSN / SBI SD dan SMP swastadi Jawa Barat pada tahun 2011adalah
sesuatu hal yang memang harus dilaksanakan. Hal ini tiada lain untuk menyamakan
visi dan misi dalam mensukseskan atau mewujudkan program pendidikan SSN dan
SBI di setiap wilayah Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat.
Kegiatan RAKOR PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KUALITAS DAN KUANTITAS
SSN/SBI SD dan SMP SWASTA di JAWA BARAT TAHUN 20011 diselenggarakan
dalam rangka meningkatkan intensitaskoordinasi dan sinergitas penyelenggaraan
program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Sekolah Standar Nasional di Jawa
Barat kegiatan ini merupakan tindak lanjut kegiatan sejenis di awal tahun masih
terkait dengan pengembangan sinergitas dan harmoni dalam rangka merealisasikan
seluruh program yang akan dan telah dilaksankan pada tahun berjalan. Kegiatan ini
diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekaligus juga
mengembangkan program berikutnya. Koridor kegiatan adalah membangun link
koordinasi, sinkronisasi dan menumbuhkan pengertian serta pemahaman seluruh
stakeholder akan pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional di Jawa
Barat.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas dan menyampaikan kebijakan-kebijakan
yang baru terkait dengan Sekolah Standar Nasional jenjang SD dan SMP di Jawa
Barat. Beberapa analisis implementasi kebijakan strategis pengelolaan
penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat, mencakup program-program kegiatan
yang direncanakan tahun 2011 ini, termasuk di dalamnya tentang implementasi
berbagai upaya peningkatan media pembelajaran, menyeenggarakan keg teknisiatan

5. , bimbingan teknis dan asistensi program, dan peningkatan mutu lainnya. Kegiatan
Rapat Koordinasi dan Sinergitas ini diharapkan menghasilkan satu komitmen yang
didalamnya tercakup pengertian dan kesepahaman dari seluruh pihak yang terkait,
sehingga pada tataran implementasi seluruh kebijakan meupun program kegiatan
menyangkut pengembangan SSN jenjang SD dan SMP di Jawa Barat yang sedang
berjalan di tahun 2011 dan rencana tahun 2011 dapat dilaksanakan secara efektif,
proposional, rasional, objektif, adil dan akuntabel.
Kita semua berharap mudah-mudahan Rapat Koordinasi dan Sinergitas ini akan
memberikan manfaat yang besar bagi penyuksesan berbagai upaya peningkatan
mutu pendidikan SSN jenjang SD dan SMP di Jawa Barat khususnya, dan dalam skala
nasional pada umumnya.

6. BAB II
DASAR HUKUM KEGIATAN RAKOR
LANDASAN/DASAR HUKUM (FIX)
Beberapa landasan atau dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam
penyelenggaraan RAKOR penyusunan Pedoman Operasional ini, yaitu :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844)
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 78 /2009 tentang Penyelenggaraan
Sekolah Bertaraf Internasional pada kenkang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 133/U/2003 tentang Pemberian
Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2008 tentang Dinas
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
8. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 31 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Jawa Barat;

7. 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada
Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tahun Anggaran 2011
tentang Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SSN-SBI, pada Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar, yang telah tanggal 29 Januari 2011.
BAB III
TUJUAN KEGIATAN RAKOR
Adapun tujuan dari diselenggarakannya Rakor oleh Dinas Pendidikan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat ini tiada lain untuk mewujudkan kordinasi dan sinergitas
pelaksanaan program dan peningkatan penyelenggaraan/pengelolaan SSN SBI
bidang pendidikan dasar (SD,SMP) swasta di Jawa Barat pada tahun 2011. Dengan
tujuan sebagai berikut ini :
1. Memberikan petunjuk operasional untuk melaksanakan sebuah pengelolaan dan
pemanfaatan Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SSN-SBI, pada
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat yang besumber dari
dana APBD Provinsi tahun anggaran 2011 secara efektif, efisien, transparan
dan akuntabel.
2. Memberikan pedoman yang bersifat operasional untuk melaksanakan secara
teknis Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SSN-SBI, pada Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang bersumber dari APBD Provinsi tahun
anggaran 2011, sehingga dapat dihasilkan kinerja kegiatan pembinaan SSN dan
SBI secara optimal.
3. Menyediakan pedoman yang bersifat operasional dan menjadi bagian dari
sistem dan prosedur kerja, serta sistem pengendalian manajemen dan
penunjang tata tertib administrasi Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas
SSN-SBI, pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat tahun
2011, di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
4. Memberikan pedoman secara teknis tentang petunjuk pengembangan teknis
pelaksanaan SSN-SBI pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Instansi
Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat.

8. 5. Memberikan pedoman secara teknis tentang petunjuk pengembangan teknis
pelaksanaan SSN-SBI di Sekolah yang menjadi percontohan penerapan dan
pengembangan SSN dan SBI di Jawa Barat.
6. Mewujudkan koordinasi dan sinergitas awal tahun pelaksanaan program dan
kegiatan penyelenggaraan/pengelolaan SSN SBI bidang pendidikan dasar
(SD,SMP) swasta di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011.
BAB IV
SASARAN KEGIATAN RAPAT KORDINASI
Tentunya untuk lebih mengimplementasikan apa yang telah tertuang dalam Visi dan
misi dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berhubungan erat
dengan dunia pendidikan diperlukan suatu kerjasama yang sinergis dengan berbagai
stakeholder. Adapun sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan itu terdiri dari 26 Kota/
Kabupaten dengan dinas atau intansi yang terkait sebagai berikut :
a. Unsur BAPEDA Provinsi Jawa Barat
b. Unsur BAPEDA Kota/Kab se-Jawa Barat
c. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
d. Dinas Pendidikan Kota/Kab. Se-Jawa Barat
e. Subdin/Bidang Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Barat
f. Subdin/Bidang Pendidikan Dasar Kota/Kab. Se-Jawa Barat
g. Seksi yang menangani pengelolaan SD, SMP Provinsi Jawa Barat
h. Seksi yang menangani pengelolaan SD, SMP Kota/Kab. Se-Jawa Barat

9. BAB V
LANGKAH KEGIATAN
Langkah kegiatan dari Rapat Kordinasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Jawa
Barat ini, diharapkan mampu membuat suatu langkah yang dapat menunjang
program program yang berhubungan langsung dengan program SSN/ SBI. Langkah
itu antara lain :
a) Menyusun buku pedoman Rapat Koordinasi untuk persiapan pelaksanaan
Program/Kegiatan penyelenggaraan/pengelolaan SSN SBI bidang pendidikan
dasar (SD,SMP) di Jawa Barat tahun 2011;
b) Melaksanakan Rapat Panitia Pelaksana dan Pengarah untuk persiapan
pelaksanaan Program/Kegiatan penyelenggaraan/pengelolaan SSN SBI bidang
pendidikan dasar (SD,SMP) di Jawa Barat tahun 2011;
c) Mencetak buku pedoman Rapat Koordinasi Untuk Persiapan Pelaksanaan
Program/Kegiatan penyelenggaraan/pengelolaan SSN SBI bidang pendidikan
dasar (SD,SMP) di Jawa Barat tahun 2011;
d) Melakukan Rapat Koordinasi Untuk Persiapan Pelaksanaan Program/Kegiatan
penyelenggaraan/pengelolaan SSN SBI bidang pendidikan dasar (SD,SMP) di
Jawa Barat tahun 2011.

10. BAB VI
MANAJEMEN PELAKSANAAN
a. Organisasi
- Panitia Pengarah
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Kepala bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Kepala Seksi Pembinaan SSN dan SBI SD SMP Bidang Pendidikan Dasar
- Panitia Pelaksana
Penanggungjawab kegiatan : ……………………
Ketua pelaksana : ……………………………….
Sekretaris : ……………………….
Seksi-seksi
Sie. Acara/Persidangan : ……………………….
Sie. Materi/Makalah Persidangan : ………………………………
Sie. Perlengkapan dan Peralatan : ………………………….
Sie. Konsumsi dan Akomodasi : ……………………………….
Sie. Publikasi dan Dokumentasi : ……………………………..
Job Description
No Keterangan Tugas Pokok Rincian Tugas
1 Seksi Acara - Mengatur Acara - Menyusun rangkaian acara Rapat
koordinasi awal tahun sinergitas
penyelenggaraan program dan
kegiatan pembinaan SD dan SMP
SBI Provinsi Jawa Barat.

11. - Mengkoordiansikan tim acara
dengan petugas protokoler dari
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat
- Menyusun serta
menginformasikan peserta dan
undangan yang akan di undang.
2 Seksi Materi/Makalah - Penyedia modul - Menyusun dan menyiapkan
Persidangan Pelaksanaan seminar kit mulai dari penyusunan
persidangan kegiatan modul, pengadaan alat tulis
rapat koordinasi kantor, tas seminar
3 Seksi Perlengkapan dan - Penyedia Fasilitas - Menyediakan fasilitas persidangan
Peralatan Pelaksanaan seperti Infocus, Big Screen,
Persidangan rapat Sound, Laptop,
koordinasi
4 Seksi Konsumsi dan - Penyedia Fasilitas - Menyediakan dan mengatur
Akomodasi Penginapan dan jadwal makan pagi, makan siang,
konsumsi peserta dan makan malam dan coffee break
undangan kegiatan rapat - Menyediakan dan mengatur
koordinasi tempat penginapan bagi peserta
dan tamu undangan rapat
koordinasi awal tahun sinergitas
penyelenggaraan program dan
kegiatan pembinaan SD dan SMP
SBI Provinsi Jawa Barat.
5 Seksi Publikasi dan - Penyedia informasi dan - Mempublikasikan acara rakor
Dokumentasi Dokumntasi pelaksanaan melalui alat peraga informasi
kegiatan rakor seperti Spanduk, Baligho, dan X-
Banner.
- Mengabadikan pelaksanaan
kegiatan Rakor dengan
menggunakan media elektronik
seperti video shooting, camera
digital.

12. b. Jadwal
Materi 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Menyusun buku pedoman Rapat Koordinasi
Mencetak buku pedoman Rapat Koordinasi
Pelaksanaan Rapat Koordinasi

13. c. RANGKAIAN ACARA
Terlampir
d. LOKASI/TEMPAT
………………………………………..
e. ANGGARAN
Terlampir