Fokus Strategi Aksi PPK NTB dan Partisipasi Masyarakat
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
0 j'aime•681 vues
Gagasan awal versi saya pribadi mengenai Fokus Strategi yang harus ditempuh bagi penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD PK) di Provinsi NTB. Belakangan, telah terbit Pergub NTB Nomor 35/2013 dan Nomor 36/2013 tentang Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi di Lingkup Pemprov NTB, Jangka Menengah (2013-2018) dan Tahun 2014.
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à Fokus Strategi Aksi PPK NTB dan Partisipasi Masyarakat
Similaire à Fokus Strategi Aksi PPK NTB dan Partisipasi Masyarakat (20)
Dernier
Dernier (14)
Fokus Strategi Aksi PPK NTB dan Partisipasi Masyarakat
- 1. Ervyn Kaffah (Sekretaris Jenderal FITRA NTB) Workshop Penyusunan RAD PPK NTB Dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi NTB Mataram, 8 Oktober 2012
- 2. OUTLINE Pilihan Strategi Stranas PPK & Fokus Strategi Nasional 2012-2014 Peta Korupsi di NTB Fokus Strategi & Aksi untuk NTB Partisipasi Masy.arakat & Monev Aksi PPK Share Values and knowledge
- 4. Megakorupsi (Korupsi Politik) Hubungan Antara Pengaruh Klpk Kepentingan & Kekuasaan (Prof. Johnston, 1987)
- 5. PETA RELASI KUASA PADA ERA UU NO. 32 TH 2004
- 6. Kerangka Analisis KORUPSI BERLAPIS TIGA DR. George J. Aditjondro
- 7. Tipologi Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia – PPATK (Juni-2012)
- 13. KABAR terkait Indikasi KORUPSI Pemprov & DPRD NTB Posisioning & Promosi Pejabat Prestasi : Opini WTP LHP Thn 2011-BPK (sebelumnya+next?) 140-an Rekening Liar (nominal Rp. 0) Realisasi Fisik dan Keu Proyek selalu lambat- bertumpuk di akhir tahun Masalah Penataan & Penertiban Asset, kerjasama pengelolaan Asset dg Pihak III Masalah Pengelolaan Keuangan (Ketaatan thd aturan main/tanpa aturan main, manipulasi keuangan dsj, Bansos/Bant Keu/Hibah (trmsk sumber dari Pihak ke-3) Investasi/BUMD (Bank NTB, BPR NTB, PT. GNE) Pengawasan DPRD NTB+Publik Lemah
- 15. TEMUAN AUDIT EKSTERNAL-BPK RI (Lanjutan) Permasalahan Umum Keuangan Daerah di Provinsi NTB: KEUANGAN 1. Pengelolaan aset tetap (inventarisasi, penghapusan, dan penatausahaan) belum memadai 2. Pengelolaan aset lainnya (kerja sama dengan pihak III) belum memadai 3. Pengelolaan persediaan belum memadai 4. Penatausahaan investasi non permanen (seperti pengelolaan dana bergulir) belum memadai 5. Penatausahaan investasi permanen belum memadai KINERJA 1. Perencanaan kegiatan belum memadai 2. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belum dilaksanakan secara memadai 3. Standar Pelayanan Publik (Key Performance Indicator) belum disusun. 4. Kinerja atas Pelayanan Perizinan belum optimal. 5. Kinerja atas Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menunjang program pendidikan belum optimal. PDTT 1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. 2. Terdapat proyek di bidang infrastuktur jalan dan jembatan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak tepat waktu 3. Pengelolaan dan pengendalian dana bantuan sosial belum memadai 4. PDAM belum melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi secara memadai.
- 16. Laporan Temuan Indikasi Tipikor BPK kepada APH UU No. 15 Tahun 2004... BPK wajib menyampaikan temuan pemeriksaan berindikasi pidana (khssx tipikor) kpd APH. Pemeriksa BPK yg sengaja tdk melaporkan (p<1,5 thn, d<500 jt) + Anggota BPK yg memperlambat/tdk melaporkan (3-10th, 3-10 M) + Setiap orang yg tdk menindaklanjuti rekomendasi (<1,5 thn, <500 jt) – BELUM DITERAPKAN Realisasi (2004- medio 2011): - Nasional: 305 perkara untuk total etintas seluruh Indonesia. Ditindaklanjuti o APH 166 perkara. - NTB : 0,- Pembanding: di NTB tahun 2011 ada 62 Perkara tipikor diproses hukum.
- 17. Temuan Pemantauan Korupsi 2011 SOMASI NTB 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Keuangan Pendidikan Infrastruktur Pertanahan Kesehatan Perpajakan Pertanian dan Peternakan Perumahan Perikanan dan Kelautan 19 14 7 5 5 4 4 2 1 Jumlah Kasus Korupsi Menurut Sektor
- 18. 0 5 10 15 20 25 30 Belum Diketahui Atas Menengah Bawah 30 25 24 9 Jumlah pelaku berdasarkan level jabatan
- 19. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kota Mataram Kab. Lombok Timur Kab. Bima Kab.Sumbawa Barat Kab. Sumbawa Besar Kab.Lombok Utara Provinsi Kab. Dompu Kota Bima Kab.Lombok Barat Kab. Lombok Tengah 2 3 3 4 4 5 6 7 7 10 10 Jumlah kasus Berdasarkan Lokasi
- 20. - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Setda Provinsi Dinas Transmigrasi Sekretariat Dewan Provinsi Dishub Kominfo Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Kesehatan Dinas Pertanian dan Peternakan Sekretariat Dewan Kab/Kota Dinas PU Kab/Kota DPPKAD Swasta BUMN/BUMD Dinas PU Provinsi Dinas Pendidikan Dinas Pendapatan Provinsi Setda Kab/Kota 107 341 442 500 750 916 1,100 1,600 1,600 1,600 2,200 5,980 6,023 10,580 58,707 Miliar Nilai Kerugian Negara Menurut Institusi
- 21. 0 5 10 15 20 25 Manipulasi Penggelapan Mark Up Pemotongan belum diketahui Mark down 24 21 6 5 4 1 Jumlah Kasus Berdasarkan Modus
- 22. Fokus Strategi-Aksi PPK NTB Cara Berfikir Beban & Ekspetasi : Perintah Presiden, Kapasitas-resources, Ekspetasi Publik Fokus pd struktur & sistem, ketimbang sub- sistem Integratif: keterpaduan antar sistem-aktor- sumber daya Faktor Pengungkit: perubahan yang lebih luas. >Pesan yg jelas : Siapa yg korup akan diproses hukum (sanksi tegas|) Piloting pada beberapa Bidang/Sektor (sub- sistem) Pemajuan: Partisipasi Masyarakat Peran Trigger Provinsi terhadap Kab/kota
- 23. Fokus Aksi PPK NTB Sistem Administrasi Pemerintahan Tata Kelola Keuangan Publik Pelayanan Publik Keterbukaan Informasi Publik Dukungan bg Pemkab/Pemkot di NTB Piloting pd Bbrp Sektor+Penetapan Zona Integritas Pemajuan: Partisipasi Masyarakat Share Values & knowledge Strategic Agenda: Strada PPK Jk Menengah Prov NTB (Pergub-2013/2014)
- 24. Sistem Administrasi Pemerintahan Mekanisme Pengangkatan & Promosi Pejabat-lebih terbuka Efektivitas Laporan Kekayaan Pejabat & PNS>Review & Pendalaman cakupan, uji klinis periodik, publikasi, Contoh Sanksi tegas. Orientasi pengembngan sistem sendiri atas dukungan KPK Pengawasan transaksi & Penyembunyian: Pengawasan “Rekening Liar” dan “Rekening Gendut” Pejabat/PNS>koordinasi dg PPATK Penerapan Sanksi yg lbh tegas bg Pejabat Korup>sistem intern Pemda, koord dg BPK & APH u pelaporn.+proses hkm. Tsk-non-aktif, inkrah-pemecatan.
- 25. Sistem Administrasi Pemerintahan (Lanjutan) Pemantapan sistem u perluas dan permudah akses informasi di semua level pemerintahan Dukungan “administratif” bagi APH & koordinasi dgn pihak lain terkait (BPK, PPATK, OMBUDSMAN, KPK, dlsb) Award untuk Pejabat Bersih & Masy
- 26. Tata Kelola Keuangan Daerah Pemantapan sistem adm keuangan daerah Penerapan Sistem Aplikasi Pengendalian Anggaran & Monitoring Proyek>Proyek numpuk pada akhir tahun Perhatian khusus pada pengelolaan dana Hibah (trmsk sumber dana hibah), Bantuan Keuangan dan Bansos Perhatian Khusus pada pengelolaan asset tetap daerah dan kerjasama pengelolaan asset dg pihak ke-3 Perhatian khusus pada pengelolaan BUMD, investasi daerah BERTINDAK BERBEDA untuk mendapatkan HASIL yang BEDA
- 27. Pelayanan Publik Review & Pemantapan sistem pelayanan publik-Integrasi antar bbrp kegiatan pelayanan terkait (Rumpun pelayanan) Pengendalian & pengawasan Proses, sistem insentif (+-) memperbaiki transparansi & informasi pelayanan, mekanisme komplain (intern+ekstern) & resolusi masalah, publikasi penyalahgunaan jabatan-kerjasama dg ORI (Perwakilan NTB) Award : Personal+instansi/lembaga pelayanan publik & Masy.
- 28. Pelayanan Publik (Lanjutan) Piloting Perbaikan Pelayanan Publik (korupsi sub-sistem) Pendidikan (DAK, BOS, Penerimaan Siswa Baru) Kesehatan (Pengadaan Obat + Alkes, Data Penerima Skim Jaminan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas) Perijinan Usaha Pertanahan Ketenagakerjaan
- 29. Pendidikan + Budaya Anti Korupsi Pendidikan>Kelompok Sasaran: Pengusaha-Kode Etik Bisnis). Asosiasi Profesi-Kode Etik Profesi (Akuntan, Notaris, Advokat, Konsultan Pajak), Masy (Agama+Budaya, institusi pendidikan), Jurnalis/Media Massa, Birokrasi Kampanye Antikorupsi & Strategi komunikasi, Informasi & edukasi yg terintegrasi Publikasi Praktek terbaik Diseminasi antikorupsi oleh masy (CSO,
- 30. MONEV PPK & Partisipasi Masyarakat Cakupan UNTUK DUKUNG PELAPORAN & PUBLIKASI Kebijakan/aturan main Monev di Pemda Kerangka & Mekanisme Kerja Sarana & Prasarana Perluas dan Permudah Akses Informasi di SKPD terkait Menyerap masukan publik & feedback
- 31. Monev PPK & Partisipasi Masyarakat Kelembagaan
Notes de l'éditeur
- Dari enam strategi Stranas PPK, banyak pihak memplot bahwa yang relevan dilaksanakan di daerah hanya tiga strategi yakni Pencegahan, Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi dan Monev PPK. Namun ada baiknya memberikan tekanan tertentu pada strategi penegakan hukum agar bisa keterpaduan pemberantasan korupsi di daerah. Titik tekan yang bisa dilakukan adalah pada adanya “dukungan administratif” dari Pemda kepada Aparat Penegak hukum (APH).
- Dari framework yang disusun Johnston (1987) dapat dijelaskan bahwa korupsi di satu sisi terjadi karena ketimpangan relasi antara negara dan masyarakat (aksesibilitas pada arena politik dan independensi dari elit politik). Di sisi lain, korupsi merupakan hubungan atau kaitan antara penguasaan sumber daya dan kekuasaan. Fragmented patronage (1) Kekuasaan dan pengaruh elit politik maupun elit kepentingan masih terbatas. Hal ini disebabkan karena dalam arena politik terdapat banyak pemain dengan ‘kekuatan’ relatif sama. Kondisi ini biasa terjadi pada masa transisi politik. Corrupt Dictator (2) Elit Politik telah mengkonsolidasikan kekuasan (oligarki) sehingga memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan mempunyai kontrol yang kuat ke dalam masyarakat. Korupsi yang terjadi menjadi sistemik serta merajalela di semua sektor dan tingkatan tanpa mekanisme kontrol publik. Interest Group Controlled (3) Kelompok kepentingan mempunyai posisi tawar yang kuat dan menggunakan sumber daya (ekonomi) untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan. Pada model ini, elit politik lemah dan bergantung kepada kelompok kepentingan guna membiayai aktivitas politiknya. Kondisi ini jamak dijumpai di negara-negara yang bercirikan demokrasi liberal. Patronage Collaboration (4) Batas antara negara dan sektor privat tidak jelas. Kolaborasi antara elit politik dan sektor privat tidak jelas. Kolaborasi antara elit politik dan kelompok kepentingan menjadikan korupsi tidak hanya sistemik tapi juga menjadi legal.
- Ketika saluran aspirasi dan kepentingan dalam sistem politik tidak dapat digunakan, publik (dan dalam kasus tertentu—kekuatan politik) cenderung menggunakan jalur hukum. Dari bagan itu, dibandingkan dengan relasi kuasa sebagaimana diintrodusir dalam UU No. 22/1999, secara umum dapat dikatakan kuasa menjadi lebih tersebar. DPRD yang sebelumnya memiliki bargaining position (posisi tawar) cukup tinggi, baik terhadap eksekutif (kepala daerah) maupun terhadap partai politik, sekarang memiliki posisi yang cenderung sejajar dengan eksekutif (kepala daerah), sementara kontrol partai terhadap anggota dewan sekarang mulai dapat berfungsi dengan adanya kewenangan untuk melakukan recalling. Disisi lain, menguatnya kontrol partai terhadap anggota dewan juga dibarengi dengan menguatnya posisi partai terhadap kepala daerah, karena partailah yang memiliki hak untuk mencalonkan kepala daerah. Situasi ini juga memperlihatkan bahwa pergeseran yang ada hanya terjadi berkaitan dengan relasi antar tiga pihak, yakni Kepala daerah-DPRD-Partai politik. Sementara pada sisi yang lain, khususnya posisi masyarakat terhadap ketiga pihak tersebut, belum mengalami perubahan yang berarti. Memang, dengan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung, seolah-olah kontrol masyarakat terhadap kepala daerah diandaikan semakin kuat, namun dengan proses pencalonan oleh partai, kepala daerah sebenarnya lebih mewakili keinginan partai, terlebih lagi dengan minimnya kerangka akuntabilitas yang telah dibangun bagi pola hubungan kepala daerah dengan masyarakatnya. Belakangan, setelah terbukanya peluang jalur pencalonan independen seharusnya dapat memberikan ruang untuk meningkatkan kontrol langsung masyarakat (pemilih) terhadap kandidat kepala daerah terpilih (seandainya calon “independen” itu terpilih). Namun kecenderungan di beberapa daerah menunjukkan belum efektifnya jalur ini untuk digunakan mengingat belum adanya perbaikan dalam praktek representasi masyarakat. Umumnya, hadirnya jalur independen yang dapat dimaknai sebagai jalur alternatif untuk grup politik yang tidak memiliki akses untuk ikut mencalonkan diri melalui jalur partai akibat praktek oligarki sebagian besar partai, kembali lebih banyak digunakan oleh grup-grup politik yang tersingkir dari proses pencalonan di partai tertentu. Minimnya mekanisme kontrol masyarakat juga dapat dilihat dalam dua sisi lainnya, yakni menyangkut kontrol terhadap partai politik dan DPRD. Dengan sistem nomor urut yang berlaku dalam Pemilu legislatif (Pemilu 2004) atau sistem suara terbanyak namun harus memenuhi syarat minimal BPP (Pemilu 2009), anggota DPRD lebih kental mewakili aspirasi partai. Hal ini juga dibarengi dengan minimnya kerangka akuntabilitas dewan kepada masyarakat. Hal yang juga belum berubah hingga sekarang, dengan kondisi partai di daerah yang umumnya merupakan partai semu (quasy-party) sangat sulit membayangkan adanya kontrol masyarakat (konstituen) terhadap kebijakan-kebijakan partai. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam pola relasi era UU. No. 32/2004 ini partai politik menempati posisi sebagai penentu arah perkembangan dinamika politik sehingga menjadi pihak yang memiliki peluang cukup besar untuk mempengaruhi relasi-relasi pada sisi lainnya. Sementara di sisi lain, kepala daerah akan menjadi pihak yang paling ”terjepit”. Pasalnya, hampir semua tekanan, baik dari publik, partai dan --dalam batas tertentu-- dewan, akan mengarah kepada kepala daerah. Pergeseran struktur relasi-kuasa ini sangat penting untuk dicermati karena dengan berubahnya struktur relasi-kuasa ini, maka pola dan locus transaksi (dan konflik) politik juga bisa diduga akan berubah/bergeser, mengikuti pergeseran relasi-kuasa yang terjadi. Namun, tentu saja perlu digarisbawahi bahwa pentas yang dimainkan di panggung politik, juga bergantung pada setting sosial-politik setempat yang menjadi backgroundnya. Karena para pemain cenderung akan mencari jalan keluar, baik dengan cara mensiasati jalur legal yang tersedia maupun melalui jalur extra-legal, yang memungkinkan paradigma politik yang mereka pandang layak dapat dipraktekkan dengan leluasa, atau dalam bahasa lain, aktor-aktor/grup-grup politik akan mensiasati peluang lingkungan (eksternal) tersedia dengan mempertimbangkan kondisi kapasitas internal yang mereka memiliki untuk mendapatkan keuntungan dalam kompetisi politik lokal. >Akibat Sistem Politik Lokal yang Berlaku dan Setting Politik Khas NTB-Pengawasan oleh DPRD dan Kontrol Publik lemah.
- Kerangka Analisis Korupsi Berlapis Tiga (menurut GJ Aditjondro): Korupsi Lapis Pertama, berupa suap (bribery) dimana prakarsa datang dari warga yang membutuhkan bantuan pejabat tertentu dan pemerasan (extortion) dimana prakarsa datang dari pejabat publik. Korupsi Lapis Kedua, berupa nepotisme diantara mereka yang punya hubungan darah dengan pejabat publik, kronisme diantara mereka yang tidak punya hubungan darah dengan pejabat publik, dan korupsi di lingkaran “kelas baru”, terdiri dari semua kader pemerintah dan keluarga mereka yang menguasai semua pos basah, pos ideologis dan pos yuridis penting. Korupsi Lapis Ketiga, berupa jejaring (chabal) yang bisa bercakup regional, nasional, maupun internasional, yang meliputi unsur pemerintahan, politisi, pengusaha dan aparat penegak hukum.
- Pointer2 ini dihasilkan dari analisis berita media massa lokal. Meski demikian masih ada beberapa persoalan yang lebih khusus terkait korupsi, misalnya: menyangkut Divestasi PT NNT : Proses Divestasi I dan Pembentukan PT DMB tanpa dasar Hukum (tak sepengetahuan DPRD NTB), Selisih Harga Divestasi, Dana CSR PT NNT; Proses Divestasi II. Distribusi Dana DBH-CHT (cukai tembakau). Bantuan dana Bergulir di Sektor Koperasi-UKM -dlsb
- Sebenarnya, sudah banyak upaya dilakukan oleh Pemprov untuk memperbaiki kondisi pengelolaan keuangan daerah dengan mengikuti saran-saran yang telah disampaikan oleh BPK. Hasilnya, LHP Keuangan Tahun 2011 mendapat Opini WTP. Meski demikian, menyimak beberapa pemberitaan di media massa lokal dan beberapa dokumen hasil pemeriksaan BPK RI (Audit Kinerja, Audit dengan Tujuan Tertentu) masih diperlukan kerja keras untuk memperbaiki pengelolaan Keu Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Menurut Penjelasan Plh. Kepala BPK Perwakilan NTB baru-baru ini, pihaknya tdk punya wewenang untuk mengeluarkan dokumen Laporan hasil pemeriksaannya dan menyampaikan laporan temuan yang terindikasi pidana kepada APH.
- SOMASI NTB, NGO Antikorupsi di NTB memantau kasus Korupsi yang diproses di jalur hukum, berbasis data pemberitaan media massa, data kejaksaan, data kepolisian, dan data pengadilan.
- Untuk pandangan tentang luas penyebaran korupsi lihat John Girling. Panduan terbaik untuk memberantas korupsi sejauh ini adalah yang diintrodusir oleh Prof. Klitgaard.
- Kelembagaan yang disarankan: -Laporan akhir Monev tetap menjadi domain/wewenang Bappeda -Sebaiknya ada unit/komite khusus, yang berperan sebagai gate-keeper untuk tujuan: partisipasi, validasi, dan legitimasi hasil monev. Diusulkan anggota komite/unit berasal dari : Staf Bappeda (Bag Sosbud), Inspektorat, BPKP dan Representasi Masyarakat.
- Proses share values & knowledges dilaksanakan dalam setting forum Anti Corruption-pertemuan periodik stakeholder daerah untuk tukar menukar knowledges dari upaya (aksi) PPK yang telah dilakukan, berupa Best Practices, Bad Practices, atau studi independen. Upaya ini juga dapat melibatkan pihak2 terkait di tingkat nasional maupun internasional untuk menyerap pembelajaran. Share nilai juga akan terjadi secara tidak langsung. Akuntabilitas pelaksaan Aksi PPK kiranya juga bisa dishare disini, meski harus ada keterpaduan dengan kegiatan komunikasi, kampanye dan informasi untuk memastikan adanya share nilai dan legitimasi, serta kepemilikan publik. Yang jauh lebih penting adalah pengelolaan knowledge yang diperoleh dalam forum2 sejenis yang selanjutnya dapat berkontribusi untuk pemantapan aksi PPK, maupun penyusunan Rencana Strategis Daerah PPK Jangka Menengah.