Proposal proyek perubahan sistem informasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan ketersediaan data kemiskinan yang valid melalui pembentukan tim kerja dan pengembangan sistem informasi baru. Output utamanya adalah terbentuknya sistem informasi penanggulangan kemiskinan yang memuat data terkini serta alat-alat untuk mendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan
Bahan Paparan - DIY 21 Febr 2020 SYSTEM MERIT.pptx
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan iv
1. PROPOSAL PROYEK PERUBAHAN
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2015
KRONISASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KAYONG UTARA
DISUSUN :
ERWAN WAHYU HIDAYAT, S.STP
2. VISI & MISI
“PROFESIONAL, PARTISIPATIF DAN INOVATIF
GUNA MEWUJUDKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN YANG EFEKTIF DAN
BERKELANJUTAN”
1. MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS SDM
2. MEWUJUDKAN SISTEM DAN TATA KERJA YANG EFEKTIF
& EFISIEN
3. MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SISTEM DATABASE
PERENCANAAN DAN STATISTIK DAERAH YANG AKURAT
BERBASIS TI
4. MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN DENGAN
MELIBATKAN SECARA AKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN
5. MENINGKATKAN KUALITAS PENGENDALIAN,
MONITORING & EVALUASI SERTA PELAPORAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG TERPADU DAN
INOVATIF
VISI :
MISI :
3. TUGAS POKOK & FUNGSI
“MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH DIBIDANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”1. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN;
2. PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN;
3. PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PERENCANAAN DI
BIDANG SOSIAL BUDAYA, EKONOMI, SAPRASWIL;
4. PELAKSANA MONEV & DAL PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH;
5. PELAKSANAAN TUGAS KESEKRETARIATAN BADAN;
6. PELAKSANAAN TUGAS LAIN DI BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERAHKAN OLEH BUPATI
PERDA NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG OPD
4. RINCIAN TUGAS
1. MENYUSUN PROGRAM DAN KEGIATAN PERENCANAAN MAKRO
PEMBANGUNAN DAERAH
2. MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN MAKRO
PEMBANGUNAN DAERAH
3. MENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN
MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH
4. MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PERENCANAAN MAKRO
PEMBANGUNAN DAERAH
5. MELAKSANAKAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN APARATUR PADA
SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA SERTA SUB BIDANG
PEMERINTAHAN
6. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN MAKRO PEMBANGUNAN
DAERAH
PERBUB KKU No 50 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Kaban,
Sekretaris, Kasubbag, Kabid, Kasubbid BAPPEDA KKU
5. DASAR HUKUM
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
2. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.
3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.
4. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2013 - 2018
6. ISU STRATEGIS
K E M I S K I N A N
M U L T I
D I M E N S I O N A L
K E M I S K I N A N
P E N G A N G G U R A N
P E N D I D I K A N
K E S E H A T A N
I N F R A S T R U K T U R D A S A R
K E T A H A N A N P A N G A N
7. ISU STRATEGIS
T H E
V I C I O
U S
C I R C L
E
P E N D I D I K A N
K E S E H A T A NE K O N O M I
K E M I S K I N A N
8. POLICY
K E M I S K I N A N
PERPRES NO. 15 TAHUN 2010
TENTANG
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KLASTER I
BANTUAN
SOSIAL
TERPADU
BERBASIS
KELUARGA
RASKIN, BLT,
BOS, BSM ,
JAMKESMAS
KLASTER II
PENANGGULANGA
N KEMISKINAN
BERBASIS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PNPM, PADAT
KARYA
KLASTER III
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
BERBASIS
PEMBERDAYAAN
USAHA EKONOMI
KECIL DAN
MENENGAH
KREDIT KUKM, KUBE
KLASTER IV
PROGRAM
PENANGGULANGA
N KEMISKINAN
LAINNYA
(SINERGITAS)
BSPS, LISTRIK
MURAH,
ANGKUTAN
MURAH, AIR
BERSIH
9. RESULT
M G D ’ S
2 0 1 1 - 2 0 1 5
R P J M N
2 0 1 0 - 2 0 1 4
R P J M N
2 0 1 5 - 2 0 1 9
R P J M D K K U
2 0 1 3 - 2 0 1 8
KONDISI DIINGINKAN KONDISI SEKARANG ( 2014 )
2 0 1 4
8 - 1 0
8 , 2 5
9 , 3 3
2 0 1 5
N / A
7 , 5 5
8 , 2 5
N A S
( 1 1 % )
X
X
K K U
( * 1 0 , 1 1 )
X
X
X
9 , 5 - 1 0 , 5
T E R H A D A P P E N U R U N A N T A R G E T K E M I S K I N A N
T A H U N 2 0 1 5 A K A N K A H T E R C A P A I ?
7 , 5 5 ( M D G ’ S )
8 , 2 5 ( R P J M D K K U )
9 , 5 - 1 0 , 5 ( R P J M N )
N A S I O N A L
K A B U P A T E N K A Y O N G U T A R A
K E M I S K I N A N
10. PROBLEM
P E N A N G G U L A N G A N
K E M I S K I N A N
K U R A N G
E F E K T I F
1. KURANGNYA KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDER
2. DATA & INFORMASI KURANG VALID SERTA TIDAK
UPDATE
3. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
CENDERUNG FOKUS PADA PEMBERIAN BANTUAN
(BANSOS) YANG MENCIPTAKAN MORAL DAN
MENTAL PENGEMIS
4. TUMPANG TINDIH PROGRAM
11. AREA PERUBAHAN
No. AREA PERUBAHAN
Penilaian Kriteria
Total
Nilai
PrioritasU
(urgency)
S
(seriousness)
G
(growth)
1. Organisasi
Beban tugas bidang sosial, budaya dan
pemerintahan yang terlalu besar karena
menaungi terlalu banyak SKPD (15 SKPD)
4 3 3 10 IV
2. Sumber Daya Manusia
Kuantitas dan Kualitas Staf dan Jabatan
eselon IV yang masih belum memadai
4 5 4 13 II
3. Tata Kerja dan Tata Laksana
Kurangnya koordinasi antar stakeholder serta
belum tersusunnya database perencanaan
bidang, sosial, budaya dan pemerintahan
5 5 5 15 I
4. Program
Program kerja yang bersifat rutinitas dan
cenderung kurang inovatif
4 3 4 11 III
5. Pelayanan
Fungsi pelayanan perencanan yang belum
optimal
3 3 4 10 IV
6. Budaya Kerja
kurangnya inisiatif dan cenderung menunggu
3 3 3 9 V
12. TATA KERJA & TATA LAKSANA
No. TATA KERJA & TATA LAKSANA
Penilaian Kriteria
Total
Nilai
PrioritasU
(urgency)
S
(seriousness)
G
(growth)
1. Belum optimalnya koordinasi internal
antar bidang;
4 4 3 11 V
2. Masih adanya pelaksanaan beban
kerja yang tidak sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi bidang/ sub bidang;
4 4 4 12 IV
3. Belum optimalnya ketersediaan,
validitas, pengelolaan, pemanfaatan
dan pengintegrasian data berbasis
Teknologi Informasi (TI) yang
sistematis dan akurat;
5 5 5 15 I
4. Belum adanya Standar Operasional
Prosedur (SOP) untuk mendukung
tercapainya reformasi birokrasi;
4 5 4 13 III
5. Belum optimalnya koordinasi,
sinkronisasi, komunikasi vertikal dan
horisontal dalam rangka penyusunan
perencanaan
5 5 4 14 II
13. GAGASAN PERUBAHAN
KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIHARAPKAN
1 0 , 1
1
G A P
9 , 3 3
U S
G
✓ BELUM OPTIMALNYA
KETERSEDIAAN, VALIDITAS,
PENGELOLAAN,
PEMANFAATAN, DAN
PENGINTEGRASIAN DATA
(SPASIAL, SEKTORAL DAN
STATISTIK) BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI
YANG TERSUSUN SECARA
SISTEMATIS DAN AKURAT.
✓ KURANGNYA ATAU BELUM
OPTIMALNYA KOORDINASI,
SINKRONISASI,
KOMUNIKASI VERTIKAL DAN
HORISONTAL DALAM
RANGKA PENYUSUNAN
PERENCANAAN
“PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN”
14. TUJUAN
P E N D E K
1.TERBENTUKNYA TIM
YANG BERTUGAS DAN
BERTANGGUNGJAWAB
TERHADAP
KETERSEDIAN,
VALIDASI,
PENGOLAHAN DAN
PEMANFAATAN DATA
KEMISKINAN.
2.MENINGKATKAN
KOORDINASI,
KOMUNIKASI DAN
SINKRONISASI ANTAR
STAKEHOLDER DALAM
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.
3.PENGUATAN
KELEMBAGAAN TIM
KOORDINASI
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH
(TKPKD) KABUPATEN
M E N E N G A H
1.TERSEDIANYA SISTEM
INFORMASI
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN YANG MEMUAT
DATA DAN INFORMASI SERTA
PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.
2.TERSEDIANYA “TOOLS” UNTUK
MENDUKUNG PERENCANAAN,
PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.
3.ADANYA MEKANISME YANG
MUDAH DAN CEPAT DALAM
MENGINTEGRASIKAN DAN
MENGAKSES DATA DAN
P A N J A N G
1.MENGOPTIMALKAN
PROGRAM
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN AGAR
TEPAT SASARAN.
2.MENGURANGI ANGKA
KEMISKINAN BAIK DARI
SISI JUMLAH
PENDUDUK MISKIN
MAUPUN PERSENTASE
ATAU TINGKAT
15. MANFAAT
INSTITUSI
1.PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
2.MENINGKATNYA KINERJA BAPPEDA KAB. KAYONG
UTARA
3.PENGUATAN FUNGSI PENGKOORDINASIAN
BAPPEDA KAB. KAYONG UTARA
4.MENINGKATNYA KULITAS PELAYANAN PUBLIK
KHUSUSNYA PADA BIDANG PERENCANAAN
PESERTA
1.MENINGKATKANYA KAPASITAS APARATUR
PERENCANA KHUSUSNYA DENGAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DALAM PROSES
PERENCANAAN.
2.SEBAGAI DASAR PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
3.MENINGKATNYA KINERJA PEGAWAI/ APARATUR
16. RUANG LINGKUP
1. PEMBENTUKAN TIM KERJA
2. RAPAT TIM KERJA (MEKANISME PENYEDIAAN, VALIDASI,
PENGOLAHAN, PEMANFAATAN DATA)
3. RAPAT KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT
4. PENYEDIAAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
5. ANALISIS DAN IDENTIFIKASI MASALAH
6. RENCANA TINDAK LANJUT PERUBAHAN (PERUMUSAN DAN
PENYUSUNAN KEBIJAKAN)
7. EKSEKUSI RENCANA PERUBAHAN
8. MONITORING DAN EVALUASI.
17. OUTPUT KEY
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DALAM RANGKA PENINGKATAN
KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN KAYONG UTARA
• TERSEDIANYA SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KAB. KAYONG UTARA
• MENINGKATNYA KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDER
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• TERSINKRONISASINYA PROGRAM-PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• BERKURANGNYA ANGKA KEMISKINAN DI KAB. KAYONG
UTARA
18. MILESTONE
JANGKA PENDEK
No Tahapan Kegiatan Waktu Output
1. Persiapan
Rencana Proyek
Perubahan
Melakukan konsultasi dan diskusi dengan Kepala
Bappeda tentang rencana proyek perubahan
1 hari Rencana Proyek
Perubahan, Foto
Mendapatkan otorisasi dan persetujuan Mentor
untuk menyusun rencana proyek perubahan
1 hari Form Persetujuan Mentor
Melakukan diskusi/tatap muka dengan sekretaris
dan para Kabid Bappeda
1 hari Catatan, Foto
Melakukan diskusi/tatap muka dengan Kasubid
dan Staf yang potensial di Bappeda
1 hari Catatan, Foto
2. Pembentukan tim
efektif sebagai
pelaksana teknis
Melaksanakan rapat pembentukan tim teknis 1 hari Daftar hadir, Notulensi,
Foto, SK Tim Teknis
Melaksanakan rapat kerja tim teknis (internal) 2 hari Daftar hadir, Notulensi,
Foto,
Melaksanakan rapat konsolidasi dan koordinasi
antara tim teknis dengan Stakeholder terkait
1 hari Daftar hadir, Notulensi,
Foto,
3. Penyusunan
Database
Kemiskinan
Melakukan rapat penyusunan database
kemiskinan (input, tabulasi, analisis dan
penyajian data)
4 hari Daftar hadir, Notulensi,
Foto,
Melakukan rapat pembahasan database
kemiskinan
1 hari Daftar hadir, Notulensi,
Foto, Draf
Melaksanakan rapat diseminasi dan finalisasi
dengan stakeholder terkait terhadap database
1 hari Daftar hadir, Notulensi,
Foto, Database
19. MILESTONE
JANGKA MENENGAH
No Tahapan Kegiatan Waktu Output
1. Penyusunan
Pedoman Teknis dan
Aplikasi Sistim
Informasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Melakukan rapat penyusunan pedoman teknis dan
aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan
Kemiskinan
2 hari Daftar hadir, Notulensi,
Foto,
Melakukan rapat pembahasan pedoman teknis dan
aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan
Kemiskinan
2 hari Daftar hadir, Notulensi,
Foto, Draf
Melaksanakan rapat diseminasi dan finalisasi
pedoman teknis dan aplikasi Sistem Informasi
Penanggulangan Kemiskinan
1 hari Daftar hadir, Notulensi,
Foto, Buku Pedoman dan
CD Program
2. Penyelenggaraan
sosialisasi pedoman
teknis dan orientasi
aplikasi Sistim
Informasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Membuat persiapan rapat dan persiapan
narasumber
2 hari Undangan, Telex, Materi
presentasi
Melaksanakan sosialisasi pedoman teknis dan
orientasi aplikasi Sistim Informasi Penanggulangan
Kemiskinan
1 hari Daftar hadir, Foto
Notulensi,Buku Pedoman
dan CD Progam
3. Sinkronisasi dan
Evaluasi Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Melakukan rapat sinkronisasi program
penanggulangan kemiskinan
1 hari Daftar hadir, Notulensi,
Foto,
Melakukan rapat evaluasi terhadap keberhasilan
program penanggulangan kemiskinan
2 hari Daftar hadir, Notulensi,
Foto,
Melakukan rapat rencana tindak lanjut (perumusan
dan penyusunan kebijakan) program
penanggulangan kemiskinan
2 hari Daftar hadir, Notulensi,
Foto, Rumusan Kebijakan
JANGKA PANJANG
Beroperasinya aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan sebagai basis data/data dasar dalam
