Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
•
1 j'aime•361 vues
Dokumen tersebut membahas proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara partisipatif di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Terdapat sosialisasi segmen batas luar kecamatan, pembangunan sistem penataan batas, dan mitigasi sengketa batas melalui pelacakan kartometrik. Proses ini melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan penetapan batas desa secara harmonis.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (19)
Similaire à Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
Similaire à Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016) (20)
Plus de Ryadhi EthniCitizen
Plus de Ryadhi EthniCitizen (18)
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
- 1. JELA AHBatas Edisi 3 Agt - Sept 2016 Program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif #3 DALAM PROSES PPBD DI KALUMPANG MEMBANGUN HARMONI J SOSIALISASI DAN KONFIRMASI SEGMEN BATAS LUAR KECAMATAN MEMBANGUN SISTEM PENATAAN BATAS DI KALUMPANG MITIGASI SENGKETA BATAS MELALUI PELACAKAN KARTOMETRIK
- 2. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 3 l Sept - Agt 20162 l Daftar Isi Dari Redaksi Pasca Lokakarya Penetapan dan Rencana Pene- gasan Batas Desa di Kecamatan Kalumpang Ka- bupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, mema- suki tahapan pemasangan tanda/patok batas desa yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan batas yang telah ditandatangani oleh 13 desa yang ada di Kecamatan Kalumpang. Dinamika dalam proses PPBD partisipatif yang dilaksanakan sejak April 2016 diwarnai berbagai tantangan dan bahkan ketegangan-ketegangan yang pada akhirnya telah diselesaikan dan diteri- ma oleh seluruh desa dan semua pihak yang terli- bat di dalamnya. Edisi Jelajah Batas kali ini mengangkat tema ten- tang membangun harmoni dalam pelaksanaan PPBD. Keterbukaan dan juga kebesaran hati ke- pada seluruh komponen masyarakat desa me- rupakan kunci utama dari keberhasilan ini. Peraturan terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa telah di perbaharui dengan diterbitkannya Permendagri No. 45 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2016 telah mengganti Per- mendagri No. 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, selanjutnya tinggal menunggu SK Bupati dalam Pengesahan Batas Desa di kecamatan Kalumpang. Begitu banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik dari proses pelaksanaan Program ini. Se- moga dengan selesainya seluruh segmen batas di kalumpang ini akan menjadi dasar kepastian hukum wilayah administrasi desa dalam peman- faatan ADD ataupun sumber-sumber lain untuk pembangunan desa di masa yang akan datang. Ayo Bangun Desa..... Supported By : Abt Associates Jelajah Batas merupakan wahana penyebaran informa- si kegiatan Program Pemetaan dan Perencanaan Parti- sipatif yang di inisiasi oleh tenaga pendamping teknis Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Adapun kegiatan ini merupakan kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-I). Jelajah batas diterbitkan 2 bulan sekali untuk mem- berikan informasi terbaru hasil kegiatan. Jelajah ba- tas ditujukan untuk masyarakat, Pemerintah Daerah, Lembaga Mitra, Media, dan seluruh pihak yang terli- bat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam program pendampingan dan pengembangan kapasitas masyarakat khususnya dalam upaya pemetaan dan pe rencanaan partisipatif Penanggung Jawab Geoffrey Swenson Pemimpin Redaksi Alaudin Latief Kontributor Team Teknis Kec. Kalumpang Layout Grafis AL Membangun Harmoni dalam Proses PPBD di Kalumpang Sosialisasi dan Konfirmasi Segmen Batas Luar Kecamatan Mitigasi Sengketa Batas Melalui Pelacakan Kartometrik 3 4 8 Lensa PMaP 11 JELA AHBatasProgram Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif J abtassociates.com abtsrbi.com I abtjta.com.au abtassociates.com/careers Tim Kalumpang - Mamuju - Sulawesi Barat Belajar dan Berbagi 10Membangun Sistem Penataan Batas di Kalumpang 6
- 3. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 3 l Agt - Sept 2016 l 3 KALUMPANG - “Dalam proses pelaksanaan Pro- gram Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD), banyak hal yang telah di lalui bersama sama, suka duka bahkan terkadang diwarnai dengan ketegangan- ketegangan, namun ini semua bukanlah sesuatu yang bisa menghalangi untuk berproses, Semua itu dapat kita atasi dengan modal kebersamaan dan persauda- raan yang dimiliki oleh masyarakat Kalumpang” kata Camat Kalumpang , Irwan Wahid, SE, pada sambutan penutupan Kegiatan Lokakarya Penetapan dan Ren- cana Penegasan Batas Desa di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (26/8). Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang terdiri dari Tim PPB Des Kabupaten Mamuju, Camat Kalumpang, Camat Bonehau, MCC, MCA-I, Abt Associates selaku Pelaksana teknis, Para Kepala Desa beserta TPD, Tobara, dan beberapa undangan lainnya. “Satu hal yang istimewa yang muncul dari PPBD ini adalah prosesnya, bekerja itu adalah bagaimana kita mengikuti prosesnya, bukan hanya pada hasil akhir saja dan jangan pernah merasa diri paling benar. kare- na di sini tidak ada lagi yang diuntungkan dan diru- gikan, tujuannya adalah untuk tertibnya tata wilayah di masing-masing desa. Kaitannya tentu segala aset aset dan bantuan bantuan yang akan diluncurkan ke dalam wilayah kita ”, tutur Irwan Wahid. Capaian hasil penetapan segmen batas desa di Ke- camatan kalumpang bisa di nilai sukses dengan disepakatinya 13 segmen lingkar batas dalam desa di kecamatan Kalumpang yang dituangkan dalam Be- rita Acara dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. “Kami sangat bersyukur atas atas apa yang telah di capai”, kata camat kalumpang, “Oleh sebab itu puncak kegiatan ini telah sampai kepada suatu kesepakatan yang menjadi tujuan bersama dan program ini sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan”. Selanjutnya Camat kalumpang mengucapkan rasa teri- ma kasih kepada kerja keras tenaga pendamping teknis dan semua kepala desa serta perwakilan desa yang telah bekerja selama beberapa bulan ini, mudah-mu- dahan apa yang telah kita lakukan tidak sia-sia dan menjadi nilai ibadah untuk kemudian hari. “Sesungguhnya ini bukan untuk kepentingan pribadi pribadi melainkan kepentingan bersama terutama kepada generasi yang akan datang”, kuncinya (AL). MEMBANGUN HARMONI DALAM PROSES PPBD DI KALUMPANG “Ibarat sebuah musik, kita memainkan kumpulan nada yang berbeda beda dan dimainkan secara bersama-sama, kemudian membentuk satu komposisi yang akhirnya menghasilkan bunyi yang indah, itulah Harmoni....!” Irwan Wahid, SE Camat Kalumpang
- 4. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 3 l Sept - Agt 20164 l MAMUJU – Ketua Pelaksana Tim Teknis PPBD Keca- matan Kalumpang, Delphius Ginting mengungkapkan bahwa Pelaksanaan Program Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Kalumpang secara geografis berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan dua kecamatan di luar kabupaten Mamuju. “Sehari sebelumnya, Kamis (21/7) kami baru saja melaksanakan pertemuan segmen batas yang ada di kalumpang, dari 27 segmen batas yang ada, sudah sele- sai secara keseluruhan, hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan TPPBD dan kebesaran hati Kepala desa dan tokoh masyarakat yang ada di Kalumpang” paparnya. Hal ini yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Musyawarah Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam rangka Segmen Batas Luar Kecamatan Kalumpang yang dilaksanakan pada hari ini untuk membuat kesepakatan melalui Berita Acara yang akan SOSIALISASI DAN KONFIRMASI SEGMEN BATAS LUAR KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PPBD KALUMPANG menjadi hasil akhir dalam pemetaan desa partisipatif di Kalumpang. Menurut Delphius Ada dua poin penting yang akan menjadi pegangan kita dalam proses musyawarah ini. Pertama, Segmen Batas kabupaten dan provinsi seka- ligus yang wewenangnya sebelumnya ada di kementri- an dalam negeri, untuk hal ini kita hanya perlu sosial- isasikan dan konfirmasi data data sekunder yang kita telah kumpulkan. Karena memang pertemuan ini tidak dalam kapasitas membicarakan atau mengoreksi apa yang telah ditetapkan. “Selanjutnya yang Kedua adalah segmen batas antar desa lintas kecamatan yang masih ada di Kabupaten Mamuju. Ini yang akan kita tindak lanjuti. Acuannya adalah Permendagri 27 tahun 2006 yang kewenangan itu masih ada di kabupaten. Kesepakatan yang kita bangun antar desa dan kecamatan dalam kabupaten
- 5. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 3 l Agt - Sept 2016 l 5 yang sama itu bisa kita tindak lanjuti dalam berita acara dan akan menjadi hasil akhir dalam pemetaan di Kalumpang, kesepakatannya dengan tetangga juga dapat digunakan bilamana tetangga mau melakukan penetapan dan penegasan batas antar desa seperti yang telah dilakukan di Kalumpang dan Bonehau,” Jelas Delphius Musyawarah yang dilaksanakan Jumat, (22/7) di Ruang Pola Kantor Bupati Kabupaten Mamuju ini dihadiri oleh 6 Perwakilan Desa yang berbatasan luar kecamatan kalumpang dengan 8 segmen batas. Hadir dalam kegiatan tersebut, H. Muh. Syahrir MM selaku ketua TPPBD Kabupaten Mamuju, Topdam VII Wirabuana, Biro Pemerintahan Provinsi Sulbar, Pemkab Mamasa, Pemkab Luwu Utara, Pemkab Toraja Utara, Camat Kalumpang, Camat Bonehau, Camat Tommo, Para Kepala Desa / TPD / BPD / TOMAS dan MCA-I serta Konsultan Tim Abt Associates selaku pelaksana teknis PPBD di Kecamatan Kalumpang. Dalam sambutannya H. Muh. Syahrir MM selaku Ke- tua TPPBD Kabupaten Mamuju mengungkapkan bah- wa Pelaksanaan PPBD berpedoman kepada langkah langkah yang telah dituangkan dalam buku panduan sesuai dengan Permendagri No. 27 tahun 2006 yang kemudian dilakukan secara partisipatif dan bersentu- han langsung dengan masyarakat. “Musyawarah ini memberikan kemudahan serta kepastian hukum kepada Desa dan harapannya ada kesepakatan dari dua belah pihak dalam forum ini, berdasarkan atas informasi dan di sesuaikan data TOPDAM terkait dengan batas Provinsi yang akan se- dianya ditegaskan pada September tahun ini”, Katanya. Selanjutnya beliau juga mengingatkan bahwa dalam pertemuan ini tidak akan membahas lebih jauh un- tuk segmen di luar kabupaten Mamuju seperti batas provinsi yang telah di tetapkan oleh Topdam, kita hanya mengamini saja karena itu di luar kewenangan kita di Kabupaten. Proses diskusi berlangsung alot dan dinamis. Hingga pada akhirnya musyawarah ini menghasilkan 6 ke- sepakatan batas desa lintas kecamatan yang kemudi- an ditandatangani bersama sama oleh pejabat yang berwenang, dengan catatan ada satu segmen yang berbatasan dengan tiga desa yang akan dilakukan per- temuan lanjutan di yakni Desa Buttuada Kecamatan Bonehau dengan Desa Kalumpang dan Kondobulo yang berada dalam wilayah Kecamatan Kalumpang. Selanjutnya Syahrir menegaskan bahwa apabila sudah sepakat dalam berita acara, itu bisa menjadi pegangan bersama, dan ini akan dijadikan dokumen untuk pene- tapan batas yang akan ditetapkan melalui SK Bupati. Kita serius membenahi batas desa, mungkin keca- matan lain bisa mengadopsi dari metode yang telah dilakukan di program ini. Mudah-mudahan bisa masuk di wilayah lain, karena kita sudah usulkan juga untuk daerah yang lain, katanya. (AL).
- 6. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 3 l Sept - Agt 20166 l KALUMPANG - Sebagai bagian dari tahapan dalam pelaksanaan Program Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD), penggunaan istilah Kartometrik menja- di suatu keharusan untuk dipahami secara baik. Dalam Permendagri no. 45 tahun 2016 tentang Pedoman Pe netapan dan Penegasan Batas Desa, Metode Karto- metrik merupakan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung. Pelaksanaan PPBD di wilayah Kalumpang telah me- masuki tahapan penyelesaian proses penetapan dan pemasangan pilar sebagai langkah awal bagi proses penegasan dan pengesahan. Dalam proses penetapan ini, Tim Pelaksana Desa (TPD) mulai memahami setiap lekukan kontur yang terlihat pada peta kerja. Tim ini telah dikawal oleh Tim PMaP Kecamatan baik dalam proses pengumpulan data, penentuan titik dan garis batas desa, penyamaan persepsi segmen batas dengan desa tetangga maupun mitigasi dan resolusi konflik batas desa. MITIGASI SENGKETA BATAS MELALUI PELACAKAN KARTOMETRIK Kegiatan pelacakan kartometrik dilakukan sebagai rangkaian dari proses penetapan dalam sebuah Lo- kakarya dimana semua TPD, Ketua BPD dan Kepala Desa diikutsertakan sebagai pihak kunci yang menen- tukan titik dan garis batas masing-masing desa. Da- lam kegiatan ini, semua Desa berdasarkan dokumen temu gelang garis batas desa dan kesamaan toponimi di sepanjang garis batas menyampaikan kesepakatan mereka. Walaupun bagi Desa yang memiliki konflik batas telah melalui proses mediasi dan resolusi konflik batas, pe nyamaan persepsi dalam pelacakan kartometrik dapat menjadi cara dalam penyamaan toponimi dan delinea- si antar desa yang berbatasan. Perbedaan dalam memahami setiap lekukan garis kontur tersebut dapat menjadi pemicu konflik bagi wilayah yang berbatasan. Pemahaman terhadap seti- ap informasi pada peta kerja yang digunakan dapat menjadi solusi yang baik, sehingga keinginan bagi penyamaan penempatan toponimi dapat terwujudkan. Gambar : Garis batas utara Desa Salumakki dari timur ke barat yang menjadi batas dengan Desa Limbong, Desa Makkaliki dan Desa Siraun. Terlihat dualisme toponimi bagi Tanete Pumbala’an yang harus disamakan persep- sinya dalam pelacakan kartometrik berbasiskan dokumen temu gelang dan uraian segmen batas yang disepakati sebagai salah satu titik dalam rangkaian titik kartometrik dan tanda alam (Layout: Arif Tunggal/Abt Associates)
- 7. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 3 l Agt - Sept 2016 l 7 Selain itu penggunaan ejaan toponimi sesuai bahasa dan dialek lokal juga patut diperhatikan. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat ketika dalam proses penentuan titik dan deliniasi kartometrik. Toponimi yang sama dalam gambar bagi dua kata Pumbala’an dapat menjadi contoh kasus yang disebab- kan oleh penulisan dari sebutan Pumbala’an. Istilah Pumbala’an yang di sebelah barat merupakan toponimi yang sudah tersedia dalam peta RBI sebagai peta dasar. Sedangkan Pumbala’an yang berada di sisi timur me- rupakan sebutan toponimi yang disampaikan dan di- tentukan oleh masyarakat sesuai dengan pengetahuan singkat kartometrik mereka. Dalam proses pelacakan kartometrik, perbedaan posisi toponimi tersebut dapat menjadi perdebatan yang alot dalam diskusi garis batas tersebut. Bahkan dapat menjadi konflik batas bila ada komunitas masyarakat yang mengelola wilayah terse- but. Bagi memitigasi konflik dan resolusi cepat dari perbe- daan toponimi tersebut, pengetahuan terhadap setiap informasi dalam peta kerja tersebut menjadi jawaban- nya. Pemahaman terhadap 1) lekukan garis kontur, 2) arah dan alur garis sungai, 3) informasi angka keting- gian, 4) pengetahuan penggunaan lahan melalui citra satelit dan 5) adanya toponimi RBI disekitar lokasi toponimi konflik dapat menjadi landasan dalam pem- bahasan diskusi perbedaan toponimi tersebut. Atas dasar proses penguraian masalah dalam konflik toponimi tersebut diatas yang disesuaikan dengan pe ngetahuan lapangan para pihak yang berkonflik, pro-ses pelacakan kartometrik dapat berjalan hingga munculnya kesepakatan dalam bentuk dokumen. Dengan arti kata dalam semua rangkaian proses PPBD, pengetahuan dan pema- haman terhadap konsep dan metode kartometrik menjadi penting bagi Tim PPBD di lapangan. Sehingga konflik batas terutama bagi lokasi yang tidak bisa diakses yang disebabkan berbagai hal seperti jarak, waktu dan topografi dapat disele- saikan secara kartometrik. (PA).
- 8. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 3 l Sept - Agt 20168 l BELAJAR DAN BERBAGI Pelaksanaan Program Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Kalumpang memasuki pengakhiran program dengan hasil kesepakatan dari 13 desa yang ada di dalam wilayah kecamatan Kalumpang. dalam prosesnya tentunya banyak ditemukan tanta- ngan, kendala, dan hambatan yang dapat menjadi pelajaran berhar- ga bagi kita. Berikut kutipan dari beberapa orang yang memberikan kesan-kesan terhadap proses pelaksanaan kegiatan PPBD di Keca- matan Kalumpang “Proses pengambilan keputusan bukan hal yang mudah, butuh kesabaran dan kebesaran hati karena terkadang kita susah me- nerima pendapat orang lain, susah mengalah. Namun akhirnya kami bisa berbahagia setelah kegiatan ini karena kami bisa memastikan batas-batas desa kami dengan desa tetangga sehingga memudahkan kami untuk dalam administrasi desa dan rencana pembangunan desa. Selain itu juga kita dapat ilmu pengetahuan tentang pemeta- an dan menggunakan GPS untuk menentukan titik koordinat di desa kami”. Pendeta Joni TPD Desa Sandapang “Bukan lagi katanya tapi sudah pasti ! Dengan adanya hasil kese- pakatan dan peta desa kami sudah mendapatkan kejelasan batas dari masing-masing desa. Meskipun langkah awalnya program ini sangat sulit sebab akses yang sangat ekstrem, namun kami puas de- ngan hasil kesepakatan yang telah kami buat dengan desa tetangga. dibalik semua kesulitan itu, ada rasa syukur setelah mendapatkan kejelasan batas desa”. Yulianus TPD Desa Kalumpang “Apa yang sudah kita tanda tan- gani bersama mari kita sepakati bersama, jangan ada lagi pergese- ran dengan alasan yang tidak jelas. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ini batas wilayah administrasi dan tidak mempengaruhi batas kepemilikan”. I Made Sucita Sekertaris BPMPD “Panjang perjalanan proses ini banyak hal yang kita bersa- ma sama, suka duka bahkan terkadang diwarnai dengan ketegangan-ketegan- gan, namun ini semua bukanlah sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk berproses. Kare- na apapun ini Ini ada- lah sebuah harmoni. Ibarat sebuah musik, kita memainkan nada yang berbeda beda, tapi ini menentukan bagaimana kemahiran kita bersama akan menghasilkan bunyi yang indah”Irwan Wahid, SE Camat Kalumpang
- 9. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 3 l Agt - Sept 2016 l 9 “Membantu kami mengin- formasikan kendala ken- dala yang di desa terutama akses jalan, mempercepat usulan kami untuk pem- bongkaran jalan menuju Desa Makkaliki. Masalah PBB selama ini tumpang tindih, dengan adanya penegasan batas desa ini bisa memberikan kejela- san kepada pemilik lahan untuk tertib administrasi. Selain itu juga menam- bah pengalaman dalam penyelesaian sengketa ba- tas dengan desa tetangga”.Albert TPD Desa Makkaliki “Penuh tantangan ! Namun itu semua menjadi cambuk yang memberikan motivasi kepada saya untuk terus maju untuk memberikan yang terbaik. Ini pekerjaan mulia, bekerja dengan tulus dan ikhlas, memberi pem- belajaran bagi saya dalam proses kegiatan pendampingan di desa, selalu ada jalan selama kita mau berusaha”. Jhon SCF Abt Associates “Apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat ? puncak kepuasan manusia adalah aktualisasi diri ! Pendampingan yang telah di hasilkan adalah konsekuensi atas kesepakatan mereka sendiri melalui proses partisipatif dan hasilnya pun bisa dipertanggung jawabkan. Pemerintah Kabupaten Mamu- ju mengklaim bahwa proses PPBD di Kecamatan Kalum- pang merupakan yang terbaik di Indonesia dan dapat menjadi acuan kepada daerah lain untuk melaksanakan program sejenis. Kami terbuka kepada semua pihak untuk bisa saling berbagi. PPBD jangan berakhir sampai di sini“. M. Fauzan Basir Kabid Pemdes BPMPD Kabupaten Mamuju “Selama ini masyarakat kalumpang tidak mengenal dan tidak mengetahui batas kepas- tian wilayah administrasi desa, namun dengan adanya program penetapan dan penegasan batas desa, kita telah bisa memetakan semua desa beserta potensi po- tensi yang dapat dimanfaatkan dan di kembangkan. Semoga hasil dari kegiatan ini bisa men- jadi dasar kami untuk memban- gun desa kami”. Barnabas TPD Desa Karama “Pada saat Pemekaran desa kita tidak pernah duduk bersama seperti saat ini. Dengan adanya Program Penetapan dan Pene- gasan Batas Desa ini, memberikan kejelasan wilayah administrasi kepada desa induk maupun desa yang telah dimekarkan. Segala ke- sepakatan yang telah kita bangun bersama tentu tidak terlepas dari kebersamaan dan kekeluargaan, Karena kita masih satu rumpun satu adat dan budaya”. Tandi Y Kades Tumonga
- 10. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 3 l Sept - Agt 201610 l No PBU Nomor KUG Segmen PBU 1 PBU 760204.2007‐2004.001 Desa Tumonga, Desa Karama, PBU 2 PBU 760204.2007‐2013.001 Desa Tumonga, Desa Sandapang PBU 3 PBU 760204.2003‐2015.001 Desa Karataun, Desa Makkaliki PBU 4 PBU 760204.2015‐2001.001 Desa Makkaliki, Desa Kalumpang PBU 5 PBU 760204.2015‐2012.001 Desa Makkaliki, Desa Limbong PBU 6 PBU 760204.2003‐2014.001 Desa Karataun, Desa Kondobulo PBU 7 PBU 760204.2001‐2012.001 Desa Kalumpang, Desa Limbong PBU 8 PBU 760204.2012‐2007.001 Desa Limbong, Desa Tumonga PBU 9 PBU 760204.2013‐2004.001 Desa Sandapang, Desa Karama PBU 10 PBU 760204.2011‐2004.001 Desa Karama, Desa Polio PBU 11 PBU 760204.2006‐2003.001 Desa Karataun, Desa Siraun PBU 16 PBU 760204.2017‐2006.001 Desa Lasa ‐ Siraun PBU 12 PBU 760204.2017‐2006.002 Desa Siraun, Desa Lasa PBU 13 PBU 760204.2006‐2010.001 Desa Siraun, Desa Salumakki PBU 18 PBU 760204.2011‐2016.002 Desa Polio ‐ Desa Batu Ma'kada PBU 14 PBU 760204.2011‐2016.001 Desa Polio, Desa Batu makada PBU 15 PBU 760204.2001‐2014.001 Desa Kalumpang, Desa Kondobulo PBU 17 PBU 760204.2012‐2013.001 Desa Limbong ‐ Desa Sandapang PBU 19 PBU 760204.2001‐2012‐2013.001 Desa Kalumpang ‐ Desa Limbong ‐ Desa Sandapang PBU 20 PBU 760204.2013‐2007‐2004.001 Desa Sandapanng ‐ Desa Tumonga ‐ Desa Karama PBU 21 PBU 760204.2011‐2016.003 Desa Polio ‐ Desa Batu Ma'kada PBU 22 PBU 760204.2006‐2003‐2017.001 Desa Siraun ‐ Desa Karataun ‐ Desa Lasa KALUMPANG - Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan tanda batas sebagai bagian dari Penegasan Batas wilayah administrasi Desa. Pasca kegiatan Lokakarya Penetapan dan Rencana Penegasan Batas Desa di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat telah menghasilkan kesepakatan 26 segmen dalam Ke- camatan dan ditambah 8 Segmen luar Kecamatan. Sesuai dengan Panduan PPBD, setiap Tahapan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dituangkan melalui Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan yang ditandatangani oleh kedua be- lah pihak dan diketahui Tim PPB Des Kabupaten Mamuju. Penegasan batas Desa penentuan titik-titik koor- dinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordi- nat batas Desa. Penetapan dan pen- egasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis (Pasal 2 Per- mendagri 45 PPBD 2016). Dengan adanya kesepakatan ini, menjadi dasar desa untuk membuat pilar batas desa dengan lokasi loka- si yang belah disepakati bersama. Pembuatan pilar ini dilaksanakan secara partisipatif yang di kawal oleh Tim Pelaksana Desa yang di ketahui oleh para Kepala Desa untuk pemba- ngunan pilar yang disesuaikan de- ngan Permendagri no 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. MEMBANGUN SISTEM PENATAAN BATAS DI KALUMPANG Terhitung 22 buah pilar yang akan dibangun sesuai dengan kesepakatan dari 13 desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Kalumpang yang akan dilak- sanakan dalam Minggu pertama September 2016. Sebagai catatan, Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat. Setelah didirikannya pilar batas desa ini, kemudian akan ditindak lanjuti oleh Tim PPB Des Kabupaten untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati ten- tang peta penetapan batas Desa berdasarkan hasil penetapan batas Desa. Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati yang memuat titik koordi- nat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peratu- ran Bupati. (AL).
- 11. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 3 l Agt - Sept 2016 l 11 Lensa PMaP Penandatanganan berita acara kesepakatan segmen batas Desa Polio, Sabtu (27/8) Musyawarah segmen Batas Luar Kecamatan di Kan- tor Bupati mamuju , Jumat (22/7) Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Batas di Kan- tor Kecamatan Kalumpang, Kamis (21/7) Pemasangan Tanda Batas Desa Makkaliki dengan Desa Karataun, Senin (29/8) Perwakilan MCC memberikan arahan dalam Loka- karya 2 PPBD, Senin (24/8) Penjelasan cara pembuatan Pilar Batas Desa kepada peserta Lokakarya, Jumat (26/8)
- 12. Lokakarya Peningkatan Kapasitas TPD Berisi tentang rekaman proses kegiatan Lokakarya Peningkatan Kapasitas TPD dalam Pelaksanaan Program Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Keca- matan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Lokakarya Pembentukan Mekanisme Sengketa Batas Berisi tentang rekaman proses Kegiatan Lo- kakarya Pembentukan Mekanisme Sengketa Batas dalam Pelaksanaan Program Peneta- pan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Lokakarya Penetapan dan Ren- cana Penegasan Batas Desa Berisi tentang rekaman proses Kegiatan Lokakarya Penetapan dan Rencana Penegasan Batas Desa dalam Pelaksanaan Program Penetapan dan Pene- gasan Batas Desa di Kecamatan Kalumpang Kabu- paten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.