SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  9
Disusun:
Evi Rohmatul Aini
HUKUM
PERJANJIAN
TUKAR-MENUKAR
PENGERTIAN
Menurut pasal 1541 KUH Perdata,
tukar menukar adalah suatu
perjanjian dengan mana kedua belah
pihak mengikatkan dirinya untuk
saling memberikan suatu barang
secara bertimbal balik, sebagai
gantinya suatu barang lain.
Menurut para penulis ,perjanjian tukar
menukar adalah perjanjian yang di buat
antara pihak yang satu dengan pihak
lainnya, dalam perjanjian itu pihak yang
satu berkewajiban menyerahkan barang
yang ditukar, begitu pula pihak lainya
berhak menerima barang yang ditukar.
01 02 03 04
UNSUR-UNSUR
Adanya subjek
hukum
Adanya
kesepakatan
subjek hukum
Adanya objek
(barang bergerak /
barang tidak
bergerak)
Masing-masing
subjek hukum
menerima
barang yang
menjadi objek
tukar menukar.
HAK DAN KEWAJIBAN
Pihak pertama dan pihak kedua masing-masing
memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang
yang di tukar sedangkan haknya menerima
barang yang ditukar.
RESIKO
Jika barang yang menjadi objek tukar menukar
musnah di luar salah satu pemiliknya maka
perjanjian tukar menukar itu menjadi gugur dan
siapa yang dari pihaknya telah memenuhi
perjanjian dapat menuntut kembali barang
yang ia telah berikan dalam tukar menukar.
(pasal 1545 KUH Perdata)
1
2
3
4
5
Perjanjian tukar menukar kendaraan
Perjanjian barter motor
Tukar guling tanah
Perjanjian tukar menukar barang
Perjanjian tukar tambah motor
CONTOH PERJANJIAN
Sebab-Sebab Berakhirnya
Perjanjian
1. Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu.
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian.
3. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa
tertentu maka persetujuan akan dihapuskan (peristiwa yang di maksud adalah
keadaan memaksa / overmacht yang diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH
Perdata)
4. Pernyataan menghentikan persetujuan yang dapat di lakukan oleh ke dua belah
pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara (seperti
: perjanjian kerja)
5. Putusan hakim
6. Tujuan perjanjian telah tercapai
7. Dengan persetujuan para pihak (herroeping)
KESIMPULAN
Hukum perjanjian tukar menukar adalah suatu perjanjian dengan
mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling
memberikan suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya
suatu barang lain. Yang mana di dalam perjanjian tersebut terdapat
unsur-unsur, hak dan kewajiban, resiko serta ada masa dimana
perjanjian tersebut dapat berakhir karena adanya suatu ketentuan.
8
TERIMA KASIH

Contenu connexe

Tendances

Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal DraftingLeks&Co
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Perjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-MenyewaPerjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-MenyewaRizqy Putra
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Rizki Gumilar
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Perbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak PidanaPerbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak Pidanaalsalcunsoed
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraNakano
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Idik Saeful Bahri
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiEga Jalaludin
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negaranurul khaiva
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaLeks&Co
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumsyophi
 

Tendances (20)

Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
 
Hukum jaminan
Hukum jaminanHukum jaminan
Hukum jaminan
 
Anatomi kontrak
Anatomi kontrakAnatomi kontrak
Anatomi kontrak
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal Drafting
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Perjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-MenyewaPerjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-Menyewa
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
Perbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak PidanaPerbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak Pidana
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakai
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa Menyewa
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukum
 

Similaire à Hukum Perjanjian Tukar Menukar

Materi Sesi 7.pptx
Materi Sesi 7.pptxMateri Sesi 7.pptx
Materi Sesi 7.pptxFerdiManu
 
Perjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatPerjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatIAIN Ponorogo
 
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptxakhedy1
 
Falsafah Aqad.pptx
Falsafah Aqad.pptxFalsafah Aqad.pptx
Falsafah Aqad.pptxsifaulamin
 
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aprinsya Panjaitan
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjianhylmihalim
 
Studi komparatif ketentuan the united nations convention on contracts for the...
Studi komparatif ketentuan the united nations convention on contracts for the...Studi komparatif ketentuan the united nations convention on contracts for the...
Studi komparatif ketentuan the united nations convention on contracts for the...rickoastroady
 
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxArifArizky
 
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.pptAKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.pptSafwanMulyani1
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjianputrakarno
 
HKI dan Hukum Perjanjian
HKI dan Hukum PerjanjianHKI dan Hukum Perjanjian
HKI dan Hukum Perjanjianpsetiadharma
 
Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatanPuw Elroy
 
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.pptASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.pptnatalyaivleva1987
 
Keabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianKeabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianIAIN Ponorogo
 
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanAzas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanFair Nurfachrizi
 

Similaire à Hukum Perjanjian Tukar Menukar (20)

Materi Sesi 7.pptx
Materi Sesi 7.pptxMateri Sesi 7.pptx
Materi Sesi 7.pptx
 
Perjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatPerjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominat
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
PERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.pptPERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.ppt
 
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
 
Falsafah Aqad.pptx
Falsafah Aqad.pptxFalsafah Aqad.pptx
Falsafah Aqad.pptx
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Studi komparatif ketentuan the united nations convention on contracts for the...
Studi komparatif ketentuan the united nations convention on contracts for the...Studi komparatif ketentuan the united nations convention on contracts for the...
Studi komparatif ketentuan the united nations convention on contracts for the...
 
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
 
Hukum Perjanjian
Hukum PerjanjianHukum Perjanjian
Hukum Perjanjian
 
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.pptAKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Ahdb #3
Ahdb #3Ahdb #3
Ahdb #3
 
HKI dan Hukum Perjanjian
HKI dan Hukum PerjanjianHKI dan Hukum Perjanjian
HKI dan Hukum Perjanjian
 
Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatan
 
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.pptASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
 
Keabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianKeabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjian
 
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanAzas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
 

Dernier

Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Sumardi Arahbani
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumekahariansyah96
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxmuhammadrezza14
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 

Dernier (9)

Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 

Hukum Perjanjian Tukar Menukar

  • 2. PENGERTIAN Menurut pasal 1541 KUH Perdata, tukar menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain. Menurut para penulis ,perjanjian tukar menukar adalah perjanjian yang di buat antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, dalam perjanjian itu pihak yang satu berkewajiban menyerahkan barang yang ditukar, begitu pula pihak lainya berhak menerima barang yang ditukar.
  • 3. 01 02 03 04 UNSUR-UNSUR Adanya subjek hukum Adanya kesepakatan subjek hukum Adanya objek (barang bergerak / barang tidak bergerak) Masing-masing subjek hukum menerima barang yang menjadi objek tukar menukar.
  • 4. HAK DAN KEWAJIBAN Pihak pertama dan pihak kedua masing-masing memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang di tukar sedangkan haknya menerima barang yang ditukar.
  • 5. RESIKO Jika barang yang menjadi objek tukar menukar musnah di luar salah satu pemiliknya maka perjanjian tukar menukar itu menjadi gugur dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar menukar. (pasal 1545 KUH Perdata)
  • 6. 1 2 3 4 5 Perjanjian tukar menukar kendaraan Perjanjian barter motor Tukar guling tanah Perjanjian tukar menukar barang Perjanjian tukar tambah motor CONTOH PERJANJIAN
  • 7. Sebab-Sebab Berakhirnya Perjanjian 1. Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu. 2. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian. 3. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan dihapuskan (peristiwa yang di maksud adalah keadaan memaksa / overmacht yang diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata) 4. Pernyataan menghentikan persetujuan yang dapat di lakukan oleh ke dua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara (seperti : perjanjian kerja) 5. Putusan hakim 6. Tujuan perjanjian telah tercapai 7. Dengan persetujuan para pihak (herroeping)
  • 8. KESIMPULAN Hukum perjanjian tukar menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain. Yang mana di dalam perjanjian tersebut terdapat unsur-unsur, hak dan kewajiban, resiko serta ada masa dimana perjanjian tersebut dapat berakhir karena adanya suatu ketentuan. 8