Successfully reported this slideshow.
LANJUTAN MATERI
HUKUM PERUSAHAAN
(PT, KOPERASI, YAYASAN & BUMN)
6. Perseroan Terbatas (PT) :
Istilah PT terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu
Kata Perseoran yang artinya modal
perusahaannya t...
PT ini secara umum diatur dalam Pasal 35 s/d Pasal 56 KUHD. Dan
secara khusus diatur berdasarkan UU Republik Indonesia Nom...
Berikutnya, PT baru dikatakan sebagai Badan Usaha yang
berbadan hukum, bila telah memenuhi persyaratan yang telah
ditentuk...
Selanjutnya di dalam AD-PT, minimal biasanya diatur
tentang :
1. Nama & Tempat Kedudukan PT;
2. Jangka Waktu Berdirinya;
3...
PT mempunyai organ-organ berupa :
a. RUPS;
b. Direksi; dan
c. Komisaris;
Dimana masing-masing organ ini mempunyai fungsi d...
Keuntungan memilih badan usaha berupa PT, yaitu
kelangsungan berdirinya Perusahaan lebih terjamin
dibandingkan dengan bent...
Namun dalam prakteknya, kita sulit membedakan diantara
perbuatan Pengurus Van Beheren dengan Pengurus Van
Eigendom, maka u...
PT ini dapat berbentuk :
1. PT Tertutup, yaitu Perusahaan yang didirikan
dengan tidak menjual sahamnya kepada
masyarakat u...
Terkait dengan “Penggabungan, Peleburan dan
Pengambil Alihan” PT, secara khusus diatur oleh
Peraturan Pemerintah (PP) Nomo...
Pengambil Alihan (Akuisisi), adalah perbuatan hukum
yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan
untuk mengambi...
Tujuan Koperasi berbeda dengan tujuan dengan
perseroan-perseroan sebelumnya termasuk PT., maka
Tujuan Koperasi adalah untu...
2. Surat permohonan pengesahan pendiri Koperasi, dilampiri
dengan kata-kata pendirian dan petikan berita acara rapat, kepa...
4. Pengiriman akte pendirian kepada Pendiri
Koperasi, dimana akte pendirian yang bermaterai
dikirimkan kepada para Pendiri...
Organ dalam Koperasi, terdiri dari : Dewan Pengawas dan
Badan Pengurus Harian. Sedangkan Rapat Umum Anggota
(RUA) menjadi ...
Selanjutnya terkait dengan Pembubaran
Koperasi,
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan :
1. Melalui Rapat Umum Anggota;
2. Be...
8. Yayasan :
Yayasan ini secara khusus diatur dalam UU
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004
tentang Yayasan.
UU Yayasan ...
Pengurus juga dilarang mengadakan perjanjian
dengan organisasi yang terafiliasi dengan
Yayasan (Pendiri), Pembina, Penguru...
Berikutnya, Dewan Pengurus dan Dewan
Pengawas Diangkat & Diberhentikan oleh
Dewan Pembina.
Masa Jabatannya 5 (lima) Tahun ...
Berikutnya terkait dengan Kegiatan Yayasan,
maka Kegiatan Usaha Yayasan harus dapat
dirinci dengan jelas mengenai kegiatan...
Bagi Yayasan yang memperoleh dana bantuan dari
Negara, bantuan Luarnegeri atau Pihak lain yang tidak
mengikat, sebesar : R...
Pemeriksaan Terhadap Yayasan, dapat diajukan
oleh Pihak Ketiga (Masyarakat) yang
berkepentingan, jika dianggap sampai adan...
Tentang Pertanggung Jawaban Yayasan,
telah diatur bahwa Dewan Pembina dan
Dewan Pengawas TIDAK BERTANGGUNG
JAWAB pada perb...
9. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) :
Secara khusus diatur dalam UU-RI Nomor 19
Tahun 2003, tentang BUMN.
BUMN ini mempunya...
Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang
berbentuk PT dimana modalnya terbagi kedalam
saham yang dapat seluruhnya atau paling...
Berikutnya, soal Kepengurusan BUMN.
Kepengurusan BUMN secara teknis dilakukan dan
dijalankan oleh DIREKSI, dimana Direksi ...
Terkait dengan ORGAN Persero, terdiri dari : RUPS,
Direksi dan Komisaris.
Berdasarkan UU-BUMN, Menteri BUMN-RI bertindak
s...
Berikutnya Pendirian Perusahaan Umum Milik Negara.
Perum didirikan berdasarkan Usulan dari Menteri BUMN
kepada Presiden RI...
Organ Perum, terdiri dari :
Menteri BUMN-RI, Dewan Direksi & Dewan Pengawas.
Kedudukan Menteri disini sebagai Organ yang m...
Kecuali bila Menteri BUMN-RI melakukan :
1. Baik langsung maupun tidak langsung,
dengan itikad tidak baik telah memanfaatk...
Terakhir masalah Penggabungan, Peleburan,
Pengambil Alihan dan Pembubaran BUMN :
Penggabungan ataupun Peleburan BUMN dapat...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN

1 607 vues

Publié le

LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
"_PRODI PERPAJAKAN PROFESIONAL POLITEKNIK UBAYA_"

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN

  1. 1. LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN (PT, KOPERASI, YAYASAN & BUMN)
  2. 2. 6. Perseroan Terbatas (PT) : Istilah PT terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu Kata Perseoran yang artinya modal perusahaannya terdiri atas “Sero atau Saham”. Sedangkan Kata Terbatas artinya Tanggung jawab para perseronya dibatasi hanya pada Saham yang dimiliki di Perusahaannya saja.
  3. 3. PT ini secara umum diatur dalam Pasal 35 s/d Pasal 56 KUHD. Dan secara khusus diatur berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 dan diganti melalui UU-RI Nomor 40 Tahun 2007. Di dalam UU – RI tentang PT ini telah dinyatakan : “Bahwa PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Perjanjian, Melakukan Kegiatan Usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam SAHAM, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta Peraturan Pelaksanaannya. Dengan demikian Karakteristik PT adalah : a. Asosiasi Modal; b. Berbentuk Badan Hukum; c. Didirikan dengan Akte Otentik; d. Pemisahan Tugas antara Pemegang Saham dengan Pengurus Perusahaan (Perseroan); e. Kekuasaan Tertinggi dalam PT, terletak pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Berbeda dengan bentuk-bentuk Perusahaan sebelumnya, PT ini merupakan Badan Hukum sebagai Subyek Hukum yang bukan orang tetapi mempunyai hak dan kewajiban seperti orang, serta mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta pribadi orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut.
  4. 4. Berikutnya, PT baru dikatakan sebagai Badan Usaha yang berbadan hukum, bila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UU. Dalam UU-PT, Syarat untuk mendirikan PT telah diatur sebagai berikut : a. Didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dengan Akte Otentik di Kantor Notaris, dan menggunakan bahasa Indonesia; b. Mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia; c. Didaftarkan dan diumumkan melalui Lembaran Berita Negara di Kantor Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia. Jadi Prosedur Pendirian PT, adalah : 1. Didirikan oleh dua orang atau lebih dengan suatu Akte Otentik yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia, yang pada akhirnya menjadi Anggaran Dasar Perusahaan; 2. Pengajuan Permohonan Pengesahan ke Kantor Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, melalui SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum); 3. Pendaftaran dan pemberitahuan pada instansi terkait; 4. Didaftarkan dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara, melalui Kantor Kementerian Hukum & HAM Reoublik Indonesia.
  5. 5. Selanjutnya di dalam AD-PT, minimal biasanya diatur tentang : 1. Nama & Tempat Kedudukan PT; 2. Jangka Waktu Berdirinya; 3. Maksud & Tujuan PT, serta Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh PT; 4. Permodalan; 5. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham, jumlah untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap sahamnya, Nilai Nominal setiap Sahamnya; 6. Susunan, Jumlah dan Nama Anggota Direksi & Komisaris; 7. Penetapan Tempat & Tata Cara penyelenggaraan RUPS; 8. Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Komisaris; 9. Tata Cara Penggunaan Laba dan Pembagian Deviden; 10. Ketentuan-ketentuan lain menurut UU-RI tentang PT.
  6. 6. PT mempunyai organ-organ berupa : a. RUPS; b. Direksi; dan c. Komisaris; Dimana masing-masing organ ini mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Sebelum PT ini disahkan, biasanya Pendiri melakukan berbagai kegiatan untuk kepentingan PT, Perbuatan tersebut mengikat PT setelah PT resmi menjadi Badan Hukum, apabila : a. PT secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh Pendiri dengan pihak ketiga; b. PT secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan, meslipun tidak atas nama PT.; c. PT Mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum atas nama Perusahaan. PT mempunyai karakteristik yang berbeda dibanding dengan Maatschap, Firma, CV, yang merupakan perkumpulan (asosiasi orang), sedangkan PT merupakan asosiasi modal, artinya hubungan antar sekutu (pemegang saham) yang satu dengan lainnya terlalu dipentingkan dalam PT, tetapi yang lebih penting adalah pemupukan modal sebanyak-banyaknya.
  7. 7. Keuntungan memilih badan usaha berupa PT, yaitu kelangsungan berdirinya Perusahaan lebih terjamin dibandingkan dengan bentuk Persekutuan lainnya, dimana karena alasan salah seorang sekutu meninggal dunia, mengundurkan diri, ataupun dinyatakan pailit dan dibawah pengampuhan, bisa menyebabkan bubarnya Perusahaan, sedangkan dalam PT semua alasan tersebut tidak dapat terjadi. Kepengurusan PT dilakukan oleh orang yang berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT. Secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : a. Daden Van Beheren, kegiatan Pengurus yaitu sekedar menyangkut hal-hal yang bersifat rutin sehari-hari; b. Daden Van Eigendom, yaitu kegiatan Pengurus yang bersifat kepemilikan.
  8. 8. Namun dalam prakteknya, kita sulit membedakan diantara perbuatan Pengurus Van Beheren dengan Pengurus Van Eigendom, maka untuk mengetahui jenis Pengurusnya biasanya kita lihat pada Anggaran Dasarnya. Dalam UU-PT telah dinyatakan bahwa Pengurusan sehari-hari PT dijalankan oleh Dewan Direksi, yang diawasi oleh Dewan Komisaris. Sedangkan untuk Permodalan PT dikenal ada 3 (tiga) macam, yaitu : a. Modal Dasar; b. Modal Ditempatkan; c. Modal Disetorkan; Modal Dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham, dan saham tersebut dapat dikeluarkan atas nama dan/atau atas tunjuk. Sedangkan Modal yang Ditempatkan minimal 25% pada saat PT tersebut didirikan harus sudah ditempatkan dan pada setiap penempatan modal harus disetorkan paling sedikit 50% dari nilai nominal saham yang dikeluarkan.
  9. 9. PT ini dapat berbentuk : 1. PT Tertutup, yaitu Perusahaan yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat umum; 2. PT Terbuka, yaitu Perusahaan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya wajib memenuhi kriteria tertentu dan/atau perusahaan yang melakukan penawaran sahamnya kepada masyarakat umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal. Selanjutnya terkait dengan permodalan, maka PT dapat dibedakan menjadi : 1. PT Modal dalam negeri (Perusahaan Nasional), dimana minimal 51% sahamnya dimiliki oleh Negara dan/atau Swasta Nasional; 2. PT Modal Asing, dimana modal dalam negeri milik Negara dan/atau milik Swasta Nasional kurang dari 51%.
  10. 10. Terkait dengan “Penggabungan, Peleburan dan Pengambil Alihan” PT, secara khusus diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1998. Penggabungan (Merger), adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Peleburan (Konsolidasi), adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.
  11. 11. Pengambil Alihan (Akuisisi), adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruhnya ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Pembubaran PT, dapat terjadi karena : 1. Keputusan RUPS; 2. Jangka Waktu Pendirian Berakhir; 3. Penetapan Pengadilan Negeri Setempat. 7. Koperasi : Koperasi berasal dari Cooperation (Inggris), Cooperatie (Belanda), yang berarti kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk men- capai tujuan yang sulit dicapai secara perorangan. Tujuan tersebut adalah berupa kesejahteraan bersama dan berazaskan Kekeluargaan.
  12. 12. Tujuan Koperasi berbeda dengan tujuan dengan perseroan-perseroan sebelumnya termasuk PT., maka Tujuan Koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi ini secara khusus diatur oleh UU-RI Nomor 25 Tahun 1992 dan diganti dengan UU-RI Nomor 17 Tahun 2012. Selanjutnya Prosedur Pendirian : 1. Rapat pembentukan yang dihadiri oleh minimal 20 (dua puluh) orang yang mempunyai keinginan yang sama mendirikan Koperasi, dibuat berita acara yang untuk selanjutnya diajukan kepada Pejabat yang diangkat dan ditunjuk oleh serta mendapat kuasa khusus dari Menteri Koperasi Republik Indonesia;
  13. 13. 2. Surat permohonan pengesahan pendiri Koperasi, dilampiri dengan kata-kata pendirian dan petikan berita acara rapat, kepada Pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari Menteri Koperasi. Dan pada waktu menerima akte pendirian, Pejabat menyerahkan sehelai tanda terima yang bertanggal kepada para pendiri Koperasi; 3. Pengesahan dan pendaftaran akte pendirian, jika Pejabat Koperasi berpendapat bahwa isi akte pendirian tidak bertentangan dengan UU, maka menurut ketentuan pengesahan akte pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Akte pendirian yang telah disahkan itu didaftarkan dalam Buku Daftar Umum yang disediakan untuk keperluan itu di Kantor Pejabat dengan dibubuhi tanggal dan nomor pendaftaran serta tanda tangan pengesahan Pejabat. Tanggal pengesahan akte pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya Koperasi, dan sejak itulah Koperasi yang bersangkutan adalah telah Ber- Badan Hukum;
  14. 14. 4. Pengiriman akte pendirian kepada Pendiri Koperasi, dimana akte pendirian yang bermaterai dikirimkan kepada para Pendiri untuk digunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan akte pendirian yang tidak bermaterai disimpan di Kantor Pejabat yang ditunjuk. Jika ada perbedaan antara 2 akte pendirian tersebut, maka yang dianggap benar adalah akte pendirian yang disimpan di Kantor Pejabat yang ditunjuk; 5. Berikutnya harus diumumkan dan didaftarkan dalam Lembaran Berita Negara, setiap akte pendirian yang sudah disahkan, wajib diumumkan oleh Pejabat dengan menempatkannya dalam Lembaran Berita Negara, akan tetapi pengesahan sebagai Badan Hukum sejak pengesahan Akte Pendirian, bukan sejak diumumkan dalam Lembaran Berita Negara;
  15. 15. Organ dalam Koperasi, terdiri dari : Dewan Pengawas dan Badan Pengurus Harian. Sedangkan Rapat Umum Anggota (RUA) menjadi Pemegang Kekuasaan Tertinggi dalam setiap Pengambilan Keputusan dalam Koperasi. Dari sisi Permodalan, maka Modal Koperasi terdiri dari : Modal Sendiri, Modal Pinjaman dan Modal Penyertaan. Modal Sendiri adalah Modal yang menanggung resiko atau disebut juga Modal Ekuiti. Modal Sendiri dapat berasal dari Simpanan Pokok & Simpanan Wajib Anggota, Dana Cadangan dan Hibah. Sedangkan Modal Pinjaman adalah Modal yang berasal dari Pinjaman Anggota, dari Koperasi lain dan/atau anggotanya, dari Perbankan, dari Lembaga Keuangan lainnya, Penerbitan Obligasi dan Penerbitan Surat Hutang, atau sumber lain yang sah melalui Perjanjian tertulis dengan pihak yang bersangkutan. Selain itu Koperasi dapat pula melakukan pemupukan Modal yang berasal dari Modal Penyertaan. Modal Penyertaan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk Investasi.
  16. 16. Selanjutnya terkait dengan Pembubaran Koperasi, Pembubaran Koperasi dapat dilakukan : 1. Melalui Rapat Umum Anggota; 2. Berdasarkan Keputusan Pemerintah. Apabila pembubaran dilakukan melalui Rapat Umum Anggota, maka Keputusan RUA itu Harus diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat kepada semua Kreditur dan Pemerintah. Apabila pembubaran itu berdasarkan Keputusan Pemerintah, maka pembubarannya tersebut : a. Terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan UU; b. Kegiatan dalam Koperasi tersebut telah benar- benar bertentangan dengan UU, Ketertiban Umum dan/atau Kesusilaan; c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan;
  17. 17. 8. Yayasan : Yayasan ini secara khusus diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. UU Yayasan ini untuk memberikan legalitas bagi keberadaan Yayasan agar tidak menyimpang dari filosofi dasar tujuan dibentuknya Yayasan yang non komersial, disamping itu juga untuk meluruskan fungsinya sebagai usaha amal yang bergerak dibidang : Sosial, Keagamaan, Kemanusiaan dan Pendidikan. Yayasan ini tidak dibolehkan membagi-bagikan hasil kegiatan usahanya kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan. Dalam penjelasannya, Pembina, Pengurus dan Pengawas harus bekerja keras secara sukarela tanpa menerima Gaji, Upah dan HR tetap. Hal ini kemudian direvisi bahwa HR dapat diberikan hanya untuk Pengurus secara langsung.
  18. 18. Pengurus juga dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan (Pendiri), Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan, atau dengan seseorang yang bekerja kepada Yayasan, kecuali bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. Selanjutnya mengenai ORGAN Yayasan telah ditentukan tugas & wewenangnya masing-masing, agar tidak terjadi persekongkolan. ORGAN Yayasan terdiri dari : a. Dewan Pembina, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang; b. Dewan Pengawas, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang; c. Dewan Pengurus, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang (Ketua, Sekretaris dan Bendahara). Khusus untuk Operasional Harian, Pengurus dapat mengangkat Pelaksana Kegiatan Usahanya.
  19. 19. Berikutnya, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Diangkat & Diberhentikan oleh Dewan Pembina. Masa Jabatannya 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang 5 (lima) Tahun kembali untuk satu periode jabatannya. Jabatan dalam ORGAN Yayasan TIDAK BOLEH Dirangkap. Selanjutnya untuk Dewan Pembina, tidak ada batasan waktu masa jabatan. Dan yang dapat diangkat menjadi Dewan Pembina Yayasan adalah : Orang Perorangan yaitu Pendiri Yayasan atau yang ditunjuk oleh Pendiri yang berbadan hukum sebagai wakilnya.
  20. 20. Berikutnya terkait dengan Kegiatan Yayasan, maka Kegiatan Usaha Yayasan harus dapat dirinci dengan jelas mengenai kegiatan riil Yayasan. Oleh karenanya, Yayasan dapat mendirikan Badan Usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bersangkutan, tetapi tidak boleh melebihi investasinya 25% dari harta kekayaan Yayasan, serta Organ Yayasan tidak boleh duduk sebagai Pengurus Badan Usaha yang dibentuk. Dengan demikian Yayasan dapat dikomersilkan, asal hasil dari Badan Usaha milik Yayasan tersebut digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan sosial di Yayasan.
  21. 21. Bagi Yayasan yang memperoleh dana bantuan dari Negara, bantuan Luarnegeri atau Pihak lain yang tidak mengikat, sebesar : Rp. 500.000.000,-- (Lima ratus juta rupiah) atau lebih, dan Bagi Yayasan yang mempunyai Kekayaan sebesar:Rp. 20.000.000.000,-- (Dua puluh milyar rupiah) atau lebih, HARUS & WAJIB ikhtisar Laporan Tahunannya DIUMUMKAN dalam Surat Kabar Harian Nasional & Daerah, dan Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk selanjutnya dilaporkan kepada Instansi Terkait dan Masyarakat sekitarnya. Sedangkan Yayasan yang kekayaannya kurang dari ketentuan diatas, Pengumuman Laporan Yayasan Cukup Ditempel di Kantor Yayasan yang bersangkutan.
  22. 22. Pemeriksaan Terhadap Yayasan, dapat diajukan oleh Pihak Ketiga (Masyarakat) yang berkepentingan, jika dianggap sampai adanya dugaan penyimpangan dan/atau merugikan Uang Negara, atas permintaan Kantor Kejaksaan Negeri setempat. Prosedur Pendirian Yayasan diatur sebagai berikut : Hasil Musyawarah dalam bentuk Berita Acara para pendiri dilampirkan dalam surat permohonan kepada Kantor Notaris yang ditunjuk, Kemudian di daftarkan kepada Kantor Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, untuk selanjutnya didaftarkan pada Lembaran Berita Negara, kuranglebih jangka waktunya maksimal 6 (enam) bulan, baru Akte Yayasan di sahkan dari Kantor Notaris yang bersangkutan, untuk diberikan kepada para Pendiri Yayasan, maka sejak saat itulah Yayasan secara Sah menjadi Badan Hukum.
  23. 23. Tentang Pertanggung Jawaban Yayasan, telah diatur bahwa Dewan Pembina dan Dewan Pengawas TIDAK BERTANGGUNG JAWAB pada perbuatan hukum apapun, sehingga khusus untuk Yayasan yang paling bertanggung jawab adalah Dewan Pengurus. Dengan demikian Dewan Pengurus Yayasan HARUS & WAJIB untuk mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam AD/ART Yayasan, UU Yayasan, Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, Ketertiban Umum, Kesusilaan, Moral & Adat Istiadat.
  24. 24. 9. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Secara khusus diatur dalam UU-RI Nomor 19 Tahun 2003, tentang BUMN. BUMN ini mempunyai 2 (dua) bentuk, yaitu “Perusahaan Persero” dan “Perusahaan Umum”. Perusahaan Perseroan bertujuan untuk memupuk Keuntungan, sehingga Perusahaan Perseroan ini juga sepenuhnya tunduk pada UU-RI tentang PT. Sedangkan Perusahaan Umum dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi Kewajiban Pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perum. Ini walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai Badan Usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.
  25. 25. Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk PT dimana modalnya terbagi kedalam saham yang dapat seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya harus dimiliki oleh Negara, dengan tujuan utamanya mengejar Keuntungan. Sedangkan Perusahaan Umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara sehingga tidak terbagi atas saham, yang tujuannya untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Berikutnya terkait dengan sumber modal BUMN berasal dari Kekayaan Negara yang dipisahkan. Berarti sumbernya dari APBN, Kapitalisasi Cadangan dan/atau Sumber Lainnya yang sah.
  26. 26. Berikutnya, soal Kepengurusan BUMN. Kepengurusan BUMN secara teknis dilakukan dan dijalankan oleh DIREKSI, dimana Direksi bertanggung jawab penuh atas Kepengurusan BUMN sesuai dengan kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Sedangkan dalam hal Pengawasan BUMN, menjadi wewenang Dewan KOMISARIS dan Desan PENGAWAS sesuai yang diatur dalam UU-BUMN dan UU-PT. Selanjutnya terkait dengan PENDIRIAN Persero BUMN, secara umum harus diusulkan oleh Menteri BUMN-RI kepada Presiden RI, disertai dengan Dasar Pertimbangan setelah memalui Pengkajian bersama antara Menteri-Menteri Teknis Terkait dan Menteri Keuangan. (Proses selanjutnya, secara teknis pendirian Persero BUMN mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU-PT).
  27. 27. Terkait dengan ORGAN Persero, terdiri dari : RUPS, Direksi dan Komisaris. Berdasarkan UU-BUMN, Menteri BUMN-RI bertindak sebagai Pimpinan RUPS dalam hal seluruh Sahamnya dimiliki oleh Negara, sedangkan dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, Menteri BUMN-RI dapat memberikan kuasanya dengan HAK SUBSITUSI kepada perorangan atau Badan Hukum untuk mewakilinya dalam RUPS, sedangkan untuk hal-hal tertentu penerima kuasa wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri BUMN-RI sebelum hal-hal dimaksud dipuruskan dalam RUPS. (Hal ini perlu mendapat persetujuan dari Menteri, mengingat sifatnya yang sangat strategis bagi kelangsungan Persero BUMN).
  28. 28. Berikutnya Pendirian Perusahaan Umum Milik Negara. Perum didirikan berdasarkan Usulan dari Menteri BUMN kepada Presiden RI, disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji oleh para Menteri-Menteri Teknis Terkait dan Menteri Keuangan, melalui Peraturan Pemerintah (PP), maka sejak itulah Perum ini menjadi Badan Hukum. Pendirian Perum. Harus dan Wajib memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Bidang Usaha atau Kegiatannya harus berkaitan dengan kepentingan orang banyak; 2. Didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan semata; 3. Didasarkan pengkajian yang memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha (mandiri).
  29. 29. Organ Perum, terdiri dari : Menteri BUMN-RI, Dewan Direksi & Dewan Pengawas. Kedudukan Menteri disini sebagai Organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum. Mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Direksi maupun Dewan Pengawas, dalam batas yang telah ditentukan. Oleh karenanya Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Dewan Direksi & mendapat persetujuan Dewan Pengawas. Dengan demikian Pertanggung Jawaban Perum ini telah ditentukan : “Bahwa Menteri BUMN-RI tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dibuat oleh Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum, melebihi dari nilai kekayaan Negara yang telah dipisahkan dari Perum”.
  30. 30. Kecuali bila Menteri BUMN-RI melakukan : 1. Baik langsung maupun tidak langsung, dengan itikad tidak baik telah memanfaatkan fasilitas Perum, semata-mata untuk kepentingan pribadinya; 2. Terlibat dalam perbuatan melawan/ melanggar hukum yang dilakukan oleh Perum; 3. Perbuatan langsung maupun tidak langsung secara melawan/melanggar hukum telah menggunakan kekayaan Perum. Karena modal Perum pada dasarnya merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan, sehingga pemilik modal hanya bertanggung jawab sebesar nilai penyertaan yang disetorkan, dan tidak meliputi harta kekayaan negara di luar modal tersebut. Jika terjadi tindakan di luar mekanisme korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan UU-BUMN.
  31. 31. Terakhir masalah Penggabungan, Peleburan, Pengambil Alihan dan Pembubaran BUMN : Penggabungan ataupun Peleburan BUMN dapat dilakukan dengan BUMN lainnya yang telah ada, tanpa dilakukan LIKUIDASI terlebih dahulu. Dengan adanya penggabungan tersebut, Persero atau Perum yang menggabungkan diri menjadi bubar. Sedangkan dengan adanya Peleburan BUMN, maka BUMN yang saling meleburkan diri tersebut menjadi bubar dan membentuk BUMN baru. Selanjutnya terkait dengan Pengambil Alihan BUMN, baik seluruh ataupun sebagian saham atau modalnya, maka mengakibatkan BERALIHNYA pengendalian terhadap BUMN tersebut. Dalam hal Pembubaran BUMN Harus dilakukan melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan hasil likuidasinya dijadikan sebagai penyertaan modal pada BUMN lain atau BUMN yang baru. Jika tidak diterapkan hal demikian, maka sisa hasil likuidasi disetorkan langsung ke Kas Negara, karena merupakan hak Negara sebagai Pemegang Saham

×